Ditemukan 11093 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tamanan tanaman tarakan tahunan tabanan tatakan tataran tananan
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -58/Pdt.G/2015/PN Byl
Tanggal 13 Juli 2016 — -Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI -SUPINAH -ROHMADI, -Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama -Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
77 — 22
  • pokoknya adalahRp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).16.Bahwa Ahli waris yang bersangkutan sekarang PenggugatIl dan Penggugat Ill masih memiliki etikad baik untukmembayar utang dari agunan yang di agunkan kepadaTergugat yaitu menawar Rp.50.000.000,00 (lima puluh17.18.18.20.21.juta) untuk dibayar yang merupakan hak konsumen hal inimerujuk pada pasal 3 UU perkoperasian mengenai tujuankoperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya sertaikut membangun tatanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1533/B/PK/PJK/2016menyatakan tidak sah berdasarkan hukum atas Keputusan Terbanding NomorKEP2103/WPJ.07/2014 tertanggal 14 Agustus 2014;Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas Keputusan Terbanding NomorKEP2103/ WPJ.07/2014 tanggal 14 Agustus 2014, karena sangat menciderairasa keadilan dan memungkiri kepastian hukum yang ada;Bahwa keputusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benardan mengabaikan nilainilai yang terkandung dalam pembentukan hukum yaituuntuk menjaga kestabilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2008
Tanggal 2 Nopember 2010 — TANTRI BISONO
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGADILAN NEGERI JAKARTAPUSAT DAFTAR NOMOR 1711/PID.B/2005/PN.JKT.PST TANGGAL 1FEBRUARI 2006 ; Majelis Hakim Agung Rl yang kami hormati,Bahwa Majelis Hakim (Judex Jure dan Judex Facti) telah nyata keliru dalamputusannya dengan menyamakan hubungan hutang piutang antarapengurus badan hukum dengan badan hukum itu sendiri dan hubunganhukum antar badan hukum disamakan dengan hubungan pribadipribadiyang bukan badan hukum ;Bahwa implikasi dari adanya interpretasi yuridis yang keliru tersebut sangatmerusak tatanan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
298 — 115
  • Bukankah jikaseseorang mengajukan gugatan tersebut harus ada hubungankeperdataan dan hubungan tersebut menimbulkan kerugian sesuaidengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan ditolak;Gugatan Penggugat yang merupakan gugatan warga negara (CitizenLawsuit), tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan hanyadikenal dalam tatanan hukum dengan Common Law System, apalagiPenggugat tidak memiliki dasar hukum (/ega/ standing) dan sebagaipihak korban atau pihak yang
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Register : 22-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Bwi
Tanggal 13 Februari 2014 — ANTONIUS KRISTIJANTO RIYAN KURNIAWAN ALI SAID EKO SUPRASTYO
51 — 13
  • pemilikSHM, lahan itu persisnya berada di perbatasan Dengan GBSJ (GarisBatas Sepadan Jalan) Menurut peraturannya seharusnya memanghanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan prioritasnya yangutama berada pada pemilik SHM yang diwilayah tersebut.Bahwa posita No. 1 Tergugat III pada intinya membenarkan sebagiannyayakni keberadaan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 24 / KelSingotrunan tersebut secara fisik "nyata ada"nya namun pada sisi yanglain Tergugat Ill menyanggah yaitu berdasarkan tatanan
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 161/Pid.B/2015/PN Bkn
Tanggal 30 Juli 2015 — FARADILA SURYANTI Binti YAKUP (Alm).
127 — 45
  • Terdakwa memang harus mempertanggungjawabkanperbuatannya namun kita juga harus memperhatikan kemanfaatannya yang bertujuandengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa diharapkan sistem tatanan sosial yangterkoyak untuk pulih kembali serta untuk keadaan yang lebih baik;Menimbang, bahwa korban adalah seorang kepala keluarga dan tuang punggungbagi keluarganya sehingga meninggalnya korban mengakibatkan terguncangnyaperekonomian dan psikologis bagi keluarganya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 687 K/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2012 — HINDARTO BUDIM dk ; BUDI PURNAMA dk
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, maka terbukti antara putusan perkaraperlawanan No.304/Pdt/Plw/2000/PN.Jkt.Tim. dengan Surat Keputusandari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, saling bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu sisimenyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Budi Purnama, akantetapi disisi lain baru mempersilahkan kepada Budi Purnama untukmengajukan permohonan hak kepemilikan, ini merupakan kejadian yangsangat luar biasa dan telah memporakporandakan tatanan
Pengadilan PN SOLOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-11-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN SOLOK Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Slk
Tanggal 15 Juli 2019 — - Drs. H.ZUBAIDI, Dkk Lawan MARJONI PGL JONI,Dkk
215 — 56
  • Jika ibu memiliki saudaralakilaki baik saudara kandung maupun saudara sepupu dari garis ibu (karenabersaudara nenek), maka dalam tatanan Adat Minang Kabau yang lakilaki itutetap dikategorikan sebagai Mamak, meskipun karena sudah berumur lanjut usiayang dalam keseharian lazim dipanggil Angku, Datuk atau sebutan lainnya; Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau, hubungan satu kaumdigolongkan kepada Sako, dimana untuk menilai seseorang memiliki sekaum perlumengkaji Ranji kaum yang dibuat olen Mamak Kepala
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 155/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. Baharuddin. S
Terbanding/Tergugat I : KSP Sahabat Mitra Sejati
Terbanding/Tergugat II : dr. Suryana Nawing
Terbanding/Tergugat III : Notaris PPAT Lanny, SH
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Parepare
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare
Turut Terbanding/Penggugat II : Yunida
48 — 37
  • :Pasal 1.Koperasi berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 sertaberdasar atas asas kekeluargaan.Pasal 2.Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya danmasyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomianNasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 ;Pasal 4.Fungsi dan Peran Koperasi adalah :Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 155/PDT/2019/PT MKSa.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 25-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1903/Pdt.G/2016/PA.Cbn
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 27
  • pernah menjadikan anak sebagai pelampiasanatas kekecewaan terhadap Pemohon Konvensi dikarenakan permasalahanantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkaitan dengananakanak;Bahwa kekecewaan dan rasa terluka Termohon Konvensi sebenarnya lebihkepada perlakuan yang tidak adil yang dilakukan Pemohon Konvensiterhadap Termohon Konvensi beserta anakanak, dikarenakan perhatiaandan konsentrasi, pengabdian dan rasa patun Pemohon Konvensi yangberlebin kepada Majelis dan Gurunya sehingga merusak tatanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 680/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. IMAKOTAMA INVESTINDO
Tergugat:
1.PT. ASIABUMI PETROLEO
2.BAMBANG P. WAHYUDI
3.INDRA KARTASASMITA
165 — 98
  • Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yangmemeriksa Perkara aquo, bahwa berdasar segenap uraian di atas makaadalah sangat logis dan tidak mencederai keadilan bagi semua pihakapabila Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksaPerkara aquo MENOLAK permohonan Gugatan aquo demi mencegahadanya preseden buruk dalam tatanan hukum nasional dan agar tidakditiru. oleh orangorang yang beritikad buruk dengan melegalkanperbuatan jahat melalui lembaga resmi peradilan.D.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 11-04-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 6
  • Bahwa dalam perspektif hukum dan tatanan sosial, kepergianTermohon asal/Penggugat rekonvensi sejak tanggal 2 Februari2018 untuk kembali menetap di rumah orang tua Termohonasal/Penggugat rekonvensi tersebut bukan keinginan Termohonasal/Penggugat rekonvensi karena pada tanggal 2 Februari 2018ketika Termohon asal/Penggugat rekonvensi masih berada diLampung Termohon asal/Penggugat rekonvensi telah mengirimpesan singkat ke nomor telepon genggam Termohonasal/Penggugat rekonvensi yang isinya mengatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — KEPALA KANTOR PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU VS PT. BAKRIE INVESTINDO;
74 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017Paksa A Quo Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;1)Bahwa seandainya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakanmenerima dan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembalimaka Mahkamah Agung telah merusak dan menimbulkanketidakjelasan dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia karenaUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto UndangUndangPengadilan Pajak Juncto UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan pada dasarnya telah menetapkan suatu mekanismetersendiri
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 23-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 389/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
HARTATI als. HELEN Binti HAMID
105 — 13
  • Moelyatno, SH bahwa Melawan hukum menurutajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat syarat formil, yaitumemenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik makaperbuatan harus betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatanyang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan ataumenghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 18-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H.
Terdakwa:
1.JAYA WAHYU IRIANTO
2.RUPINUS NABELAU
3.DURRI JAYYID alias DONI alias JONI
4.MARTINUS AROJU
5.RABO
101 — 48
  • memberatkan dan yangmeringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh PenasihatHukum Para Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan di persidangan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertulisDalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajid memperhatikanpula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Para Terdakwa berdampak sangat tidak baikdalam tatanan
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 12 Nopember 2020 — Terdakwa
135 — 34
  • terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslahmemperhatikan kondisi dan sikap anak selama persidangan yang selanjutnya akanMajelis Hakim pertimbangkan pada halhal yang memberatkan atau meringankan;Menimbang, bahwa tujuan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, bukanlahsematamata untuk membalas perbuatan Anak, melainkan untuk kepentingan Anakdimana diharapkan dengan adanya pidana pembatasan gerak terhadap Anak, Anakdapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik sehingga apabila Anak kembali kedalam tatanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DRS. EEP HIDAYAT, M.Si VS 1. BUPATI SUBANG., 2. KETUA DPRD SUBANG;
108 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Langkahlangkah harmonisasi perda sangat berkaitan erat dengan sistem hukumyang ada, yakni dengan:Memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (input), denganmemperhitungkan keberadaan unsurunsur yang sedang berjalan, berupa:(a) substansi hukum yaitu peraturan perundangundangan, hukum tidaktertulis dan tatanan hukum internal, (6) struktur hukum yaitu kesiapankelembagaan publik beserta aparatur/pejabat pemerintah daerah, (c)budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan wargamasyarakat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
116 — 39
  • memberikan Jawaban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pemberantasankorupsi dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah untukmewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, dan oleh karena itumeskipun secara substansi pemberhentian Penggugat dari PegawaiNegeri Sipil didasarkan pada hukum pidana yang berdasarkan PutusanPengadilan Nomor: 08/PID.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 22 April2013, akan tetapi dengan mempertimbangkan tatanan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
366 — 175
  • menerbitkan objek sengketa, selain melanggarketentuan Konstitusi Negara, tindakan Tergugat mengeluarkan objeksengketa yang berlaku surut tersebut juga telah melanggar asas kepastianhukum, karena asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai PejabatPemerintahan dalam mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusanharus selalu mengutamakan landasan ketentuanperundangundangan, sertatidak boleh bertentangan dengan Konstitusi yang merupakan norma tertinggidan menjadi dasar tertinggi dari keseluruhan tatanan
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Bnj
Tanggal 21 Nopember 2018 — . Pidana BENNY A. SURBAKTI, SH. (JPU) NOVAL SETIA NURDIAN ALS PICHE BIN UDIN (Terdakwa)
38 — 7
  • 081286242309; 1(satu) unit mobil merek honda mobilo warna putih dengannomor pol : B2956PFC; barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukantindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslahdirampas untuk negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebihn dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN BnjKeadaan yang memberatkan:* Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan