Ditemukan 1423952 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tindak pidana
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 23-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.MAYANG TARI, SH.
2.MEFFY OLIVIA, SH.
Terdakwa:
ALLAN RAY A.d. PAULUS MATHEUS PAPILAYA
167 — 42

  • Mengingat dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Alan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Alan Ray A.D Paulus Matheus Papilaya, telah terbukti secara sah dan
    meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

    Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Kami Atep Sopandi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Nofalinda Arianti, S.H., M.H., dan Dr.

    Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Miseal Tambunan.S.H.sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 9/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa I : IRWIN alias VIRGA
Terbanding/Terdakwa II : TOMY NOFRIANSAH, S.Pi
195 — 67

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mtr, tanggal 18 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar besaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang akan di jatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa
      > I IRWIN alias VIRGA dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSYAH, SPi, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa I IRWIN alias VIRGA dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSYAH, SPi oleh karena itu dari dakwaan Primair;
    3. Menyatakan Terdakwa I IRWIN alias VIRGA dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSYAH, SPi, telah terbukti
    secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I IRWIN alias VIRGA dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSYAH, SPi, masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
    Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9Juni 2021;. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19Juni 2021;. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengantanggal 18 Agustus 2021;Terdakwa di persidangan didampingi oleh :.
    Brang Ene, Kab.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram,berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara
    tindak pidana Korupsi,Yang melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukumyaitu :Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 9/PID.TPK./2021/PT.MTR.
    Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram,Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 9/PID.TPK./2021/PT.MTR. berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang
    turunan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataramtangg!
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 06-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN SORONG Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2018/PN Son
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
1.BAHARUDDIN
2.SUBIR
3.AKBAR
4.TONO
5.TAHIR
6.NARDIN
7.NAWIR
8.EMANG
9.SUDIRMAN Alias DIRMAN
10.IMRAN
11.YOGA
134 — 0
  • IMRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. BAHARUDDIN Terdakwa II. SUBIR serta Terdakwa IV.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. INSAN KERENINGRAT .
220 — 127
  • INSANKERENINGRAT, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan terdakwa M.INSAN KERENINGRAToleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
  • Menyatakan terdakwa M.INSAN KERENINGRAT, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama -
    Tpk/2020/PN.Makassar.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambilputusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : M.
    INSAN KERENINGRAT, telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
    Bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP rumusannya berbunyi :Halaman 178PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassardipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan,menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindakpidana.Unsur Setiap OrangMenimbang, Bahwa unsur "setiap orang menurut Pasal 1angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah perseorangan termasuk korporasi.
    Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukanHalaman 185PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassar4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.
    Didalam ketentuantentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur*"menguntungkan diri sendiri atau orang laintersebut adalah merupakantujuan daripelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH.PembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, cet.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr
Tanggal 2 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
MISBAHUL AMIN, S.H.
Terdakwa:
Fildan Carol Tiando bin (Alm) Edi Pratondo
33 — 27

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa Fildan Carol Tiando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
WILHELMINA WOY
175 — 77

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa WILHELMINA WOY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut ;
    3. Menyatakan Terdakwa WILHELMINA WOY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

    PUTUSANNomor 16 /Pid.SusTPK/2020/PN.MnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yangmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:1. Nama lengkap >: WILHELMINA WOY;2. Tempat lahir False 48 Tahun / 23 September 1970;3. Umur/ Tanggallahir : Perempuan;4.
    Menyatakan Terdakwa WILHELMINA WOY bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair;2.
    Pidana Korupsi, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;c.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanhalaman 25 dari 120 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnkterhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;e.
    Komisi Pemberantasan Korupsimempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Penjelasan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Il. Pasal Demi Pasal; Pasal 6.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PT PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL
Tanggal 26 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TRIMURIANI MT. L. SH
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN TAWALILI
87 — 30

  • MENGADILI:

    1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 19 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
    3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Membebankan kepada Terdakwa untuk
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 17-03-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan PT PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL
Tanggal 20 April 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : FAUZIPAKSI, SH
Terbanding/Terdakwa : ASMAN Bin BALUNTI
68 — 43
    1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
    3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
    5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Anri Yuliana, S.H., M.H.
Terdakwa:
FENY, S.H Binti SALMON BONGGA
87 — 28
  • Menyatakan Terdakwa FENY, SH Binti SALMON BONGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FENY, SH Binti SALMON BONGGA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FENY, SH Binti SALMON BONGGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi;
4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YP, SH.MH
Terdakwa:
SUTJAHJO HARI MURTI BIN Alm PARMUNADI UTOMO
181 — 61

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Sutjahjo Hari Murti bin (alm) Parmunadi Utomo dengan Identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 14 September 2021 — Penuntut Umum:
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
FATAH ISMANU Bin KUSNAN
105 — 34
    1. Menyatakan Terdakwa FATAH ISMANU Bin KUSNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primer;
    2. Menyatakan membebaskan Terdakwa FATAH ISMANU Bin KUSNAN dari dakwaan Primer tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa FATAH ISMANU Bin KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
173 — 30
  • Abdurroni,MT, Bin Isroni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
    Diperpanjang Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengantanggal 24 Januari 2019;4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPangkalpinang, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6Pebruari 2019;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengantanggal 7 April 2019;6.
    Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPSUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Teras Sajita, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Rehabilitasi PipaTransmisi Kolong Merawang Kab.
    Unsur setiap orang:Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasidalam ilmu hukum, adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 18 Mei 2015 — FITRINA MAMULAI
49 — 12
  • Menyatakan Terdakwa FITRINA MAMULAI Alias RINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;----------------------------------------------------2. Membebaskan terdakwa FITRINA MAMULAI Alias RINA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan Terdakwa FITRINA MAMULAI Alias RINA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ke satu Subsidair;----4.
    Palu , sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 FebruariPerpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu, sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 27 MaretJaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04April 2015;Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 AprilPerpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
    , dan memperhatikan bukti suratyang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai beribut :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa FITRINA MAMULAI Alias RINA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:DenganMelawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya
    1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, AtauKEDUAmelanggar Pasal 8 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Oleh karena Dakwaan berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim akanmembuktikan terlebih dahulu Dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal
    PidanaKorupsi yang berbunyi Pengembalian KerugianNegara atau Perekonomian Negara tidakmenghapuskan dipidananya Pelaku Tindak Pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal3;Bahwa benar Ahli DR.
    oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang manatercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-05-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 60/PID.B/2011/PN.SPG
Tanggal 4 Mei 2011 — BUSER
22 — 4
  • Menyatakan bahwa terdakwa BUSER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERFKRUTAN TENAGA KERJA UNTUK DIPERKERJAKAN DILUAR NEGERI TAMPA IJIN2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Benda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar maka, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.
    Menyatakan terdakwa BUSER bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKANPEREKRUTAN 'WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA KE LUARNEGERI (MALAYSIA)DENGAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAITENAGA KERJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf CUndang Undang RIO No. 39 Tahun 2004 ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUSER dengan pidana penjara selama I(satu)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan denganperintah agar terdakwa tetap ditahan ;3.
    unsur dalam dakwaan dalamdakwaan primair ini sudah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perludipertimbangkan lagi dan Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidakmenemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwadalammelakukan perbuatannya itu maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak
    oleh karenanya dia terdakwa harusdiperintahkan tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini berkekuatan hukumtetap ;Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkaraini, Majelis akan menentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka kepadanya harus dibebani untukmembayar segala biaya yangtimbul dari perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
    Menyatakan bahwa terdakwa BUSER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERFKRUTAN TENAGA KERJAUNTUK DIPERKERJAKAN DILUAR NEGERI TAMPA IJIN2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) tahun danBenda sebesar Rp. 1000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidaksanggup membayar maka, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan;3.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.Binsar Uli, S.H.
2.HERRY SANTOSO SLAMET, S.H.
3.MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN RAMDHANI, S.H.
4.GERALD BADIA FEBIAN, S.H.
Terdakwa:
HELBIN, S.Pd.
115 — 10
    1. Menyatakan Terdakwa Helbin, S.Pd. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
ERNI MURNIATI Binti JARTA
127 — 34

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Erni Murniati Binti Jarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Erni Murniati Binti Jarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    1 (satu) Bundel Dokumentasi Bukti Kegiatan ;
  • Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan April-Juni 2020 ;
  • Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli-September 2020
  • Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Musyawarah Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun 2020 ;
  • Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Rekapitulasi Jumlah Dana hasil Penggelapan a/n Terduga Tindak
    Desa Thn 2020
  • Foto Copy 3 (tiga) Rangkap Surat Pernyataan a/n Erni Murniawati dan Linda Mayasari ;
  • Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir TA 2020 ;
  • Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pasirkecapin TA 2020;
  • Foto Copy 1 (satu) Rangkap Dokumentasi dan Surat Nomor : 474/27/Ds-2021/I/2021 tentang Rekap Sementara Dugaan Penggelapan/ Pemalsuan Tindak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 03-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2022 — Penuntut Umum:
INGAN MALEM PURBA,SH
Terdakwa:
LEGIARTO
120 — 36
    1. Menyatakan Terdakwa Legiarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagimana dalam dakwaan primair.
    2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
    3. Menyatakan Terdakwa Legiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Fri Wisdom S. Sumbayak, SH.
Terdakwa:
FIRDAUS
107 — 51

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Firdaus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
    3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota tersebut;
    4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
168 — 109

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 300,000,000.- (tiga ratus lima juta rupiah)
    RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan PengawasanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020,adalah :a.
    Sesuai amanat Pasal 65 Ayat (1) Perkap 14 tahun 2012 tentangmanajemen penyidikan tindak pidanac.
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
    sebagai berikut:Bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa jugadituntut Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidanatambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
141 — 256
  • ,MM. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IYAN AYUBA, SE.

    1. (satu) lembar surat dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan kepada Ketua KSU Karya Dharma UG perihal Pertemuan terkait pembahasan tindak lanjut bantuan pengembangan usaha industri kelapa terpadu;
    2. 1 (satu) bundel resalah rapat koordinsi terkait pembahasan tindak lanjut bantuan pengembangan usaha industri kelapa terpadu, tanggal 14 dan 15 Desember 2016;
    3. 1 (satu) bundel laporan unit usaha kelapa terpadu (dalam rangka pengecekan mesin) KSU Karya Dharma
    Wahab Nomor 247 Limboto berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 07/SKK/Lit.Pid.Sus.01/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019,Halaman 1 dari 235 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN Gtoyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20U1/121/AT.03.06/VII/2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor: 11/Pid.Sus TPK/2019/PN Gto tanggal 24 Juni 2019tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan
    Gorontalo dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkain tindak lanjutbantuan pengembangan usaha industri kelapa terpadu.
    Sinar Lestari yakni : secara lisan danmelayangkan surat melalui Imel saksi sebanyak 2 kali dan teguran tersebutsaksi tindak lanjuti;Bahwa CV.
    tidak hadir dan melaksanakan kegiatan tugasluar daerah, sehingga pada saat pembahasan tindak lanjut bantuan pengembangan industri kelapa terpadu saksi diwakili oleh sdr.
    Kemudian tindak lanjut dari informasi tersebutTerdakwa berkoordinasi dengan sdri. SILVIANA TANIU yang menjabatsebagai Ketua Koperasi hasil diskusi Terdakwa dengan sdri.