No. 1536K/PID.SUS/2009logging merupakan program utamapemerintah yang sedang gencar gencarnyadigalakkan, sebagaimana InstruksiPresiden (INPRES) Nomor : 4 Tahun 2004tentang Percepatan Penanganan PerkaraKorupsi dan termasuk juga di dalamnyapenanganan perkara illegal logging ;.

Bahwa sebagaimana telah kita ketahuibersama, akibat yang ditimbulkan darikegiatan illegal logging ini membawadampak yang sangat signifikan sekali dinegara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila penjatuhan hukuman terhadapperkara illegal logging ini cenderunglebih rendah serta kurang memperhatikannilai nilai edukatif, preventi,korektif maupun ~~ s represif maka haltersebut dikhawatirkan akan membawadampak yang kurang baik terhadappembinaan penegakan hukum kedepannya,terlebih lagi terhadap para pelakuillegal logging yang lainnya, olehkarena pemidanaan yang terlalu rendahterhadap Terdakwa tidak akan membawaefek jera dan pembelajaran untuk parapelaku illegal logging yang lainnya ;.

No. 1536K/PID.SUS/2009yang cenderung lebih rendah terhadapperkara illegal logging, justru hal iniakan semakin menambah keberanian bagipara pelaku illegal logging untukmembabat hutan hutan dibelantaraRepublik Indonesia, dengan demikianakan semakin sulit untuk menghentikanpara pelaku illegal logging ini, bahkanefek dari semua itu) kemungkinan besarbencana demi bencana akan semakinbanyak terjadi di Negara RepublikIndonesia tercinta ini ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa

Hal tersebut menurutkami Jaksa Penuntut Umum sangatlah melukai rasakeadilan masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan sangattidak memadai bagi tujuan EDUKATIF, PREVENTIF,KOREKTIF DAN REPRESIF, apalagi saat ini upayapemberantasan kegiatan illegal logging merupakanHal. 6 dari 9 hal. Put.

No. 1491K/Pid.Sus/2009program utama pemerintah yang sedang gencar gencarnyadigalakkan, sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES)Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan PenangananPerkara Korupsi dan Termasuk juga didalamnyapenanganan perkara Illegal Logging;Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwapidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkanmempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agartidak mengulangi perbuatannya dan agar hal tersebutmenjadi contoh bagi masyarakat luas untuk

tidakmelakukan hal hal sebagaimana yang telah Terdakwalakukan, oleh sebab itu@ dalam menyusun dan menentukantuntutan pidana kami mempertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, akibatyang ditimbulkan dari kegiatan Illegal Logging inimembawa dampak yang sangat signifikan sekali di NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Logging membawa efek yangsangat besar dan luas khususnya dalam upaya penegakanhukum terhadap Peri Kehidupan Masyarakat.

tidak akan membawa efek jera danpembelajaran untuk para pelaku Illegal Logging yanglainnya ; Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinyamengenai penjatuhan hukuman yang cenderung lebihrendah terhadap perkara Illegal Logging, justru halini akan semakin menambah keberanian bagi para pelakuIllegal Logging untuk membabat hutan hutan dibelantara Republik Indonesia, dengan demikian akansemakin sulit untuk menghentikan para pelaku IllegalLogging ini, bahkan efek dari semua itu) kemungkinanbesar bencana

Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat takliktalak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat danTergugat;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan,kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, danantara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suamiistri, namun belum dikaruniai anak;Bahwa pada tahun 2009 tergguat mempunyai masalah denganpekerjaannya sebagai pengusaha kayu (illegal

logging), yangmenyebabkan Tergugat dipenjara selama 2 tahun, namun setelahkeluar dari rumah tahanan tergguat tidak mau datang menemui ataumengunjungi Penggugat hingga sekarang;Bahwa pada tahun 2009 tersebut Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul sebagaimanalayaknya suamiistri.

Saksi IIe bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; bahwa Tergugat telah dipenjara selama 2 tahun karena illegal logging,namun setelah keluar dari penjara Tergugat tidak mau datang mengunjungiPenggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampaisekarang;e bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakancukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, selanjutnya Penggugattelah mohon

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnyadidasarkan atas alasan bahwa Tergugat sejak tahun 2009 telah dipenjara selama 2tahun karena masalah illegal logging, tapi sekeluarnya dari penjara Tergugat tidakada datang menemui Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal, karena itu sudah tidak ada gunanya lagi berumah tanggadengan Tergugat yang tidak bertanggung

jawab, dan jalan terbaik adalah berceraidengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yangketerangannya di bawah sumpah telah sesuai dan mendukung sebagian dalildalilgugatan Penggugat sehingga dapat diterima majelis hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkandengan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka majelis hakim telah dapatmenemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telahdipenjara karena masalah illegal logging

Hal tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah melukairasa keadilan masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan sangat tidakmemadai bagi tujuaan EDUKATIF, PREVENTIF, KOREKTIF dan REPRESIF,apalagi saat ini upaya pemberantasan kegiatan illegal logging merupakanprogram utama pemerintah yang sedang gencargencarnya digalakkan,sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) Nomor : 4 Tahun 2005 TentangPercepatan Penanganan Perkara Korupsi dan Termasuk juga didalamnyapenanganan perkara Illegal Logging ;Bahwa

sepenuhnya bahwa pidana penjarabukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untukmembina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perobuatannya dan agarhal tersebut menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk tidak melakukanhalhal sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh sebab itu dalammenyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, akibat yang ditimbulkandari kegiatan illegal

logging ini membawa dampak yang sangat signifikanHal. 7 dari 10 hal.

Sehingga dengandemikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagisemua peradilan ; Apabila penjatuhan hukuman terhadap perkara illegal logging ini cenderunglebih rendah serta kurang memperhatikan nilainilai edukatif, preventif,korektif maupun represif maka hal tersebut dikhawatirkan akan membawadampak yang kurang baik terhadap pembinaan penegakan hukumkedepannya, terlebih lagi terhadap para pelaku illegal logging yang lainnya,oleh karena pemidanaan yang terlalu rendah terhadap terdakwa

tidak akanmembawa efek jera dan pembelajaran untuk para pelaku illegal logging yanglainnya ; Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinya mengenai penjatuhanhukuman yang cenderung lebih rendah terhadap perkara illegal logging,justru hal ini akan semakin menambah keberanian bagi para pelaku illegallogging untuk membabat hutanhutan dibelantara Republik Indonesia,dengan demkian akan semakin sulit untuk menghentikan para pelaku illegallogging ini, bahkan efek dari semua itu kemungkinan besar bencana

Bahwa Sebelum mengamankan 1 (Satu) orang yang didugatelah melakukan tindak pidana Pembalakan liar / Illegal Loggingtersebut kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkaitmaraknya kegiatan pembalakan liar / illegal logging di desa DarulAman Kec. Rupat Kab.

Bahwa Sebelum mengamankan 1 (Satu) orang yang didugatelah melakukan tindak pidana Pembalakan liar / Illegal Loggingtersebut kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknyaHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN BIskegiatan pembalakan liar / illegal logging di desa Darul Aman Kec.Rupat Kab.

Bahwa Sebelum mengamankan 1 (Satu) orang yang didugatelah melakukan tindak pidana Pembalakan liar / Illegal Loggingtersebut kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknyakegiatan pembalakan liar / illegal logging di desa Darul Aman Kec.Rupat Kab.

Bengkalis denganmenggunakan mobil Pick up warna putih dan digandeng dengangerobak kayu. bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pembalakan liar /illegal logging tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020sekira pukul 15.30 wib, yang terjadi di jalan poros PT.

Masalah konsep penerbitan Illegal Logging dengan sandi WanaBatara agar dibahas lagi oleh pihak Dinas Kehutanan dan PolresBarito Utara sebagai bahan Rapat Muspida Plus ;7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2002 Ir. H.

Masalah konsep penerbitan Illegal Logging dengan sandi WanaBatara agar dibahas lagi oleh pihak Dinas Kehutanan dan PolresBarito Utara sebagai bahan Rapat Muspida Plus ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2002 Ir. H.

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat antara lain : Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.21/266/EKtanggal 06 Mei 2002 tentang penanganan Illegal logging ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 1//KepDPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang persetujuan penanganandan penertiban Illegal logging di Kabupaten Barito Utara ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 21/KepDPRD/2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang persetujuan penanganandan penertiban Illegal logging di Kabupaten Barito

logging di Kabupaten Barito Utara ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 21/KepDPRD/2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang persetujuan penanganandan penertiban Illegal logging di Kabupaten Barito Utara ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/KepDPRD/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang persetujuanpenanganan dan penertiban Illegal logging di Kabupaten BaritoUtara ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain ;Sedangkan terhadap :Barangbarang/bendabenda

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat antara lain : Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.21/266/EK tanggal06 Mei 2002 tentang penanganan Illegal Logging ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 1//KepDPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang persetujuan penanganandan penertiban Illegal Logging di Kabupaten Barito Utara ; Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 21/KepDPRD/2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang pencabutan persetujuanpenanganan dan penertiban Illegal Logging di Kabupaten

Hal tersebut menurut kami Jaksa PenuntutUmum sangatlah melukai rasa keadilan masyarakat dan hukuman yangdijatuhkan sangat tidak memadai bagi tujuaan EDUKATIF, PREVENTIF,KOREKTIF DAN REPRESIF, apalagi saat ini upaya pemberantasankegiatan Illegal Logging merupakan program utama pemerintah yangsedang gencargencarnya digalakkan, sebagaimana Instruksi Presiden(INPRES) Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan PenangananPerkara Korupsi dan Termasuk juga di dalamnya penanganan perkaraIllegal Logging ;Bahwa

Nomor : 2054 K/Pid.Sus/2009Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, akibat yang ditimbulkandari kegiatan Illegal Logging ini membawa dampak yang sangatsignifikan sekali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dengandemikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagisemua peradilan ;Apabila penjatuhan hukuman terhadap Illegal Logging ini cenderunglebih rendah serta kurang memperhatikan nilainilai edukatif, preventif,korektif maupun refresif, maka hal tersebut dikhawatirkan akanmembawa dampak yang kurang baik terhadap pembinaan penegakanhukum kedepannya, terlebih lagi terhadap para pelaku Illegal Loggingyang lainnya, oleh karena pemidanaan yang terlalu rendah terhadapTerdakwa tidak

akan membawa efek jera dan pembelajaran untuk parapelaku Illegal Logging yang lainnya ;Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinya mengenai penjatuhanhukuman yang cenderung lebih rendah terhadap perkara illegal logging,justru hal ini akan semakin menambah keberanian bagi para pelakuillegal logging untuk membabat hutanhutan di belantara RepublikIndonesia, dengan demikian akan semakin sulit untuk menghentikanpara pelaku Illegal Logging ini, bahkan efek dari semua itu KemungkinanHal. 7 dari 12

Nomor : 2054 K/Pid.Sus/2009Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Terhadap alasanalasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa kejahatan illegal Logging tidak pernah surut dan jumlah kayu 837batang kayu Belian/ Ulin dengan dicampur Meranti dan Punak adalahjumlah yang cukup besar, karena pidana yang dijatunkan Judex

Hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan oleh Terdakwa denganCcarasebagai berikut : Pada awalnya Tim Operasi Illegal Logging Polda SulSelmelakukan penyidikan di Dusun Tapilana Desa TabolangKecamatan Tapoyo Kabupaten Mamuju dan menemukantumpukan kayu olahan di lokasi pengergajian/ diindustrinya dimana pada saat itu Terdakwa mengakusebagai pemiliknya lalu petugas tim operasi illegallogging meminta dokumen Surat KeteranganSahnya HasilHutan (SKSHH) yang menyertai kayu tersebut selanjutnyaTerdakwa menunjukkan

/ memperlihatkan dokumen SKSHHnomor seri : 0003821 tanggal 3 September 2006 dan DHHKNomor 41/DHHKB/JAI/IX/2006 tanggal 1 September 2006,dan tim operasi illegal logging melihat yang tercantumdalam dokumen SKSHH 155 batang kayu bulat sedangkanyang ditemukan fisik kayu olehan sebanyak 2.490 batangjenis kayu kelompok rimba campuran, karena tidaksesuaian antara dokumen dan fisik kayu tersebut makapetugas tim illegal logging Polda Sulsel lLangsungmelakukan police line terhadap kayu olahan milikTerdakwa.Sebagaimana

tanggal 15 Maret 2007, No.35/Pid.B/2007/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut,Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpuLan bahwapertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melLakukantindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri sudah tepat danbenar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukumtersebut menjadi pertimbangan sendiri kecuali mengenai beratringannya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggimempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa kejahatan illegal

logging dewasa inisemakin marak, telah menimbulkan kerugian besar bagi Negara,sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih beratuntuk menimbuLlkan jera;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan danpertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 15 Maret 2007, No.35/Pid.B/2007/PN.Mks, dapat dikuatkan kecuali pidana yang sebagaidijatuhkan seperti disebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalahdan dipidana maka harus dibebani

Bengkalis pada titik koordinat N 0155.507 E10126.392 Bahwa sebelum mengamankan terdakwa SUJARNO telah melakukantindak pidana Pembalakan liar / Illegal Logging tersebut kamimendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya kegiatanpembalakan liar / illegal logging di hutan produksi tetap / kawasan hutandi desa Darul Aman Kec. Rupat Kab.

Bahwa sebelum mengamankan terdakwa SUJARNO telah melakukantindak pidana Pembalakan liar / Illegal Logging tersebut saksimendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya kegiatanHalaman 8 dari 38 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN BIspembalakan liar / illegal logging di hutan produksi tetap / kawasan hutandi desa Darul Aman Kec. Rupat Kab. Bengkalis.

Bahwa sebelum mengamankan terdakwa SUJARNO telah melakukantindak pidana Pembalakan liar / Illegal Logging tersebut saksimendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya kegiatanpembalakan liar / illegal logging di hutan produksi tetap / kawasan hutandi desa Darul Aman Kec. Rupat Kab. Bengkalis.

yangtelah dilakukannya, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkanhukuman pidananya tersebut tidak melakukan pertimbanganpertimbanganakan dampak yang akan ditimbulkan dengan dijatuhkannya hukuman yangjauh lebih ringan dari tuntutan kami, seharusnya Majelis Hakim PengadilanNegeri Solok maupun Majelis Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkanhukumannya tersebut menyadari bahwa bencana alam berupa tanahlongsor, banjir, banjir bandang yang banyak terjadi di wilayah Indonesiadikarenakan kegiatan illegal

logging yang dilakukan secara liar, dan untukmencegah kegiatan illegal Logging secara liar ini maka ditangkaplah parapelaku yang telah sengaja melanggar UU No. 41 tahun 1999, yang kamiHal. 7 dari 12 hal.

Bila dikaitkan dengan putusan perkara a quo,maka efek rasa takut untuk melakukan kejahatan Illegal Logging yangdiharapkan timbul pada masyarakat belum tercapai, saat ini pemerintahsangat gencar memberantas Illegal Logging namun hukuman yangHal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid.

a quo kami nilai belum seimbang dengan upayapemerintah tersebut.Bahwa tuntutan yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan sudahmempertimbangkan perkembangan rasa keadilan yang timbul di tengahmasyarakat pada akhirakhir ini yang semestinya perlu dipertimbangkan jugaoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Majelis Hakim TinggiPadang yang mengadili perkara ini, yang mana masyarakat dan pemerintahsedang gencar untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, lligal Fishing danlegal Logging dan terutama Illegal

Logging yang tiap tahunnya Pemerintahdirugikan trilyunan rupiah.

Hingga petugas fari Polsek Keluang melakukanoperasi illegal logging mendapati lahan yang dibuka dan dijadikan lahan perkebunan olehterdakwa yang mana titik koordinat termasuk dalam Kawasan Hutan Suaka Alam DangkuWilaya Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan jarak antara 700s/d 1.000 meter dari batas luar kawasan hutan Negera sebagaimana hasil pemeriksaanlapangan yang dilakukan oleh saksi Romy Trisna bin Soedirman dan saksi Devi RahmatHidayat bin Taufik dari Dinas Kehutanan Kabupaten

logging 2010 saksibersamasama dengan Jamadi, Khoiriyanto, Fransico Edwarsyah, Okta Franata,Harinata Utama yang dipimpin langsung oleh AKP Bakhtiar (Kapolsek Keluang) ;Bahwa areal hutan Suaka Alam Marga Satwa tersebut telah dibuka dan ditanami olehTerdakwa dengan pohon karet sebanyak 4 (empat) hektar ;Bahwa sewaktu ditangkap dan ditanyai terdakwa mengaku lahan tersebut dapat belidari Romli (belum tertangkap) seharga Rp.2.500.000,(Dua Ribu Lima Ratus rupiah)perhektarnya ;Bahwa lahan yang dibeli terdakwa

Logging 2010 ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan tersebut berdasarkan surat TugasKepala Dinas Kehutanan Musi banyuasin No.094/030/II/DISHUT/2010, tanggal 03Februari 2010 ;Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang saksi lakukan bahwa Hutan Suaka AlamMarga Satwa telah dibuka dengan ditanami pohon karet oleh terdakwa ;Bahwa Lahan yang dibuka terdakwa tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan SuakaAlam tersebut dengan jarak 700 sampai 1.000 meter dari batas luar kawasan hutanNegara ;Bahwa saksi dapat

Logging 2010 ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan tersebut berdasarkan surat TugasKepala Dinas Kehutanan Musi banyuasin No.094/030/II/DISHUT/2010, tanggal 03Februari 2010 ;Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang saksi lakukan bahwa Hutan Suaka AlamMarga Satwa telah dibuka dengan ditanami pohon karet oleh terdakwa ;e Bahwa Lahan yang dibuka terdakwa tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan SuakaAlam tersebut dengan jarak 700 sampai 1.000 meter dari batas luar kawasan hutanNegara ;e Bahwa saksi

logging 2010karena membuka Jahan Hutan Suaka Alam Marga Satwa tersebut untuk dijadikanperkebunan ;Bahwa benar terdakwa mendapatkan lahan tersebut dari membeli dengan Romli(Belum tertangkap dengan harga Rp.2.500.000,(Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perhektar dan dibeli terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) Hektar dan dikasihnya cmacma (satu) hektar ;Bahwa benar terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara menebang semak belukardan kayukayu kecil yang ada dikawasan tersebut, setelah bersih lalu ditanami