menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor140/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg, tanggal 1 Pebruari 2016,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun danmembayar denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)subsider kurungan selama 1 (satu) bulan karena melakukantindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A dan Pasal 13 ).Dr. Ridwan, S.H., M.Hum yang diajukan Para PemohonUji Materi bahwa:1.

Nomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13, Pasal 14 ayat 1huruf g dan Pasal 15);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 TentangKejaksaan Republik Indonesia (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1)dan Pasal 32);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 TentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j/uncto Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Korupsi

(Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal12A dan Pasal 13);Halaman 102 dari 141 halaman.

Drs.WAYAN SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimanaDAKWAANLEBIH SUBSIDAR ;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa AAN SURYANA danTerdakwa Il. Drs.

Sriani binti (alm) Muryadioleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan serta dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa secara keseluruhan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor156/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 18 Desember 2017 adalahmerupakan putusan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 jo

PTUNJKT.ORANG YANG BERHAK,Padahal di Ketahuinya Bahwa Perbuatan tersebutBertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan, atau .UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) Setiap orang yang SECARAMELAWAN HUKUM Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atauOrang lain atau Suatu Korporasi yang dapat Merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara,di Pidana Penjara Seumur Hidup... atau 20Tahun UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI

PASAL 3 Setiap Orang yang dengan Tujuanmenguntungkan diri sendiri atau. = orang lain atau suatukorporasi,Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana yangada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat MerugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, di Pidana dengan PidanaPenjara Seumur Hidup atau.... 20 Tahun.

Terbukti bahwa putusanPengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.KDItanggal 21 Pebruari 2014 karena penggugat melanggarHalaman 26 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdipasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi. ; Pasal 3 menetapkan bahwa : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirisendin

Fauzan Hamzah, ST bin Hamzah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakHal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 245 PK/PID.SUS/2016Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir.

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Danterhadap Terdakwa yang bersalah haruslah dijatuhi hukuman, sejalan denganpertimbangan putusan hakim tingkat pertama yang dimintakan banding, makaPengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriArgamakmur dengan semua pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dalamputusannya telah menyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi (Pasal 3 UU Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan UU No. 31Tahun 1999) sudah tepat dan benar, oleh karena itu

cukupberalasan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016/PN Plk tanggal 7November 2016, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkandalam peradilan tingkat banding;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;Mengingat, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang RI No. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasalpasal lain dari peraturanperundangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI

harus dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukupalasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.Mengingat dan memperhatikan seluruh Pasal dalam Undangundang No. 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang No. 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b ayat (2)dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHPidana danketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa SILA BIN LAIDI. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi: Pasal 3 Jo. Pasal 18UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalamDakwaan Penuntut Umum)" 27 92220222222 205.

Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undangundang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;4.5.MENGADILI:.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 39Tahun 1999 yang ditambah dan di rubah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;Pasal 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 yang di rubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaKorupsi yang menjadi pokok adalah unsur;Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya

Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtelah terpenuhi, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganlamanya pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beriktikad baikmengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan demikian Penasihat

(lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo.Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan dieksekusi oleh jaksa pada tanggal 30 September 2015;5.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/S, Nomor 15Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan

perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, d penjara denganseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 20 puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)danUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta mpiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,0072

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

miliknyadengan memohonkan SPPT Pajak, memohonkan sertifikat hak milikserta telah menjual beiikan kawasan hutan , yang jelasjelas melanggarketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikatagorikan sebagai sebuahkejahatan, dapat dipidana sebanyak banyaknya 2 Tahun Penjara dandenda sebanyakbanyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No: 31Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal (3)menyebutkan :" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasif menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyakRp.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Bahwa dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum mengatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi berbeda dengan putusan Judex Facti yang mengatakan Terdakwaterbukti bersalah melanggar Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

;Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.