W 14U/3027/HK.02/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah meminta agar KetuaPengadilan Negeri Malang menangguhkan eksekusi terhadap objeksengketa;Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembanding (Termohon eksekusi) telahmengajukan upaya hukum PK kedua tanggal, 12 Mei 2011 No. 169/PH/V/2011 hal mana berpedoman pada SEMA No. 10 tahun 2009 dapatdilakukan para pihak;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka petitum perlawanansepanjang tidak bertentangan dengan surat Ketua Pengadilan Tinggitersebut diatas haruslah dikabulkan

satu) unit MesinJhonson 15 PK dan 1 (satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalamsemaksemak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencaripembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesintersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur;Menimbang, bahwa terdakwa menjual mesinmesin tersebut denganharga masingmasing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwamenjualnya dengan harga Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), mesin jhonson15 PK

kedua terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwamenjualnya dengan harga Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah), sedangkanuntuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan hargaRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) yaitu Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari adikLa Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000, (dua

seluruhnya merupakan ahliwaris yang sah menurut hukum ;. bahwa alm. bapak Atmo Pardjono semasa hidupnya pada tahun 1964 telahmembeli tanah di Kota, di Jalan Nagan Tengah No. 23 Yogyakarta yangterdiri dari 2 (dua) verponding yaitu No. 960 seluas 235 M, yang selama inidikuasai dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh Termohon PK danverponding No. 961 seluas 260 m* (obyek gugatan) yang juga dikuasaiTermohon Kasasi secara penuh dan tidak sah (+ 205 m*) dan sebagian kecil(55 m*) ditempati oleh Pemohon PK

Kedua tanah verponding tersebut masihmerupakan harta warisan bersama yang belum dan tidak pernah dibagi warisoleh semua ahli waris alm. bapak Atmo Pardjono, jadi status hukumnyamasih tetap merupakan harta warisan bersama ;bahwa alm. bapak Atmo Pardjono, layaknya seperti orang tua lainnya yangingin membahagiakan dan melihat anakanaknya/cucucucunya sukses,semasa hidupnya membeli kedua tanah verponding tersebut dengan uanghasil jerin payah sendiri dengan maksud dan tujuan agar dapat digunakanoleh anakanaknya

PK Kedua belum turun dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.Hal. 9 dari 18 hal, Put.No.109/PDT/2019/PT.MksBahwa tindakan SYAMSU ALAM (Tergugat I) mengenai tanah sawahobyek sengketa kepada LA KAMMI (Tergugat Il) MASE Binti PETTANANENG (Tergugat III) adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukumdan hak Para Penggugat karena Para Penggugat tidak berhak di atas tanahsawah obyek sengketa.

Mks, joKeputusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 24 September 2008 Nomor181/Pdt/G/2007/PN.Mks yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut serayameluruskan putusan tersebut dengan menyatakan bahwa peralihan hak yangterjadi antara Jhonny Aleksander dengan H.Djufri Serang, SH. adalah sahmenurut hukum.ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KEDUA:Bahwa dasar permohonan PK kedua ini pasal 67 huruf f UU No. 14 tahun 1985Jo.

apabila dikaitkan pasal tersebut diatas, terpidana sangat beralasan untukmengajukan Peninjauan Kembali yang kedua, dengan dasar bahwa telah ditemukankeadaan hukum baru yang sangat menentukan bagi terpidana, sehingga denganmelakukan penolakan PK diatas PK bertentangan dengan UndangUndang yangmenajdi dasar dan hak dari Terpidana ;10.Bahwa berkaitan dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b, putusan Terpidana SeckOsmane terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga sangatrasional untuk diajukan PK

kedua kalinya ;11.Bahwa tujuan pemidanaan pada intinya terkandung asas keseimbanganperlindungan masyarakat dan pembinaan/perbaikan individu.

;Pengajuan Kedua:Pengajuan Permohonan PK Kedua adalah Tanggal 27 April 2011,terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2565 K/Pdt/2004 Tanggal12 Agustus 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor58/PDT/2003/PTK. Tanggal 21 Agustus 2003, yang sama tersebut;Mahkamah Agung RI kemudian mengembalikan berkas PK tersebutkarena Cacat Formil;Halaman 9 dari 16 hal. Put.

No. 81 PK/PID/2017Berdasarkan dari buktibukti yang dikemukakan dan diajukan dalampersidangan perkara Permohonan PK kedua ini, telah menjawab beberapapertanyaan penting yang dalam pemeriksaan pemeriksaan perkara/putusansebelumnya tidak cukup dipertimbangkan, setidaknya terhadap halhal sebagaiberikut :Kewenangan/Kompetensi dalam hal mengadili, sehubungan dengan telahdikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 489 Tahun 1989 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru atas

No. 614 PK/Pat/2012Alasan Permohonan PK, Kedua:2. Dalam Putusan Hakim, baik pada tingkat banding, maupun dalam tingkatKasasi terdapat suatu kehilafan atau kekeliruan yang nyata. Statement inidapat dibuktikan sebagai berikut:1. Hakim menggunakan istilah yang tidak di atur undngundang;a.

Berdasarkanpertimbangan tersebut, eksepsi mengenai telah ada Penetapan PengadilanNegeri Lamongan No. 12/Pen.Eks/2012/PN.Lmg, majelis tolak;Eksepsi ke5 Perkara ini telah diajukan Permohonan PeninjauanKembali (PK) kedua terhadap Putusan Peradilan Agama:Menimbang, perkara PK No. 39 PK/AG/2008 tanggal 21 Nopember2008 jo. putusan peradilan tingkat dibawahnya yang terkait dalam lingkupPeradilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan PKNo. 519 PK/PDT/2013 tanggal 11 Desember 2013 jo Putusan

Kasasi danPutusan PT dan PN yang terkait telah mempunyai kekuatan hukum tetap pulamaka mengenai pengajuan PK kedua Kepada Mahkamah Agung RepublikIndonesia, untuk dimohonkan pembatalan terhadap Putusan PengadilanNegeri Lamongan karena perkara tersebut adalah Kompetensi AbsolutPengadilan Agama sebagaimana bukti T7 yaitu.

profesionalnya proses penyidikan terbunuhnya korban almarhumNasrudin Zulkarnaen Iskandar khususnya barang bukti baju korban dantelah meminta sejak awal Penyidikan terkait baju korban yang untukdijadikan barang bukti namun tidak dipenuhi sehingga merugikanPenggugat dalam proses persidangan dan telah divonis bersalah atasdasar proses yang sesat dan tidak cukup bukti;Bahwa kepentingan Para Penggugat atas kejelasan baju korban almarhumNasrudin Zulkarnaen Iskandar untuk digunakan pada proses peninjauankembali (PK

) kedua guna menemukan kebenaran dan menegakkankeadilan;Bahwa dengan tidak memenuhi permintaan Para Penggugat maka ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehinggamenimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;Bahwa menurut M.

Bahwa terdapat dua putusan Peninjauan Kembali di bidang hukum perdatayang bertentangan satu dengan yang lainnya : PK Pertama PK Kedua Putusan Peninjauan Kembali Nomor 439PK/PDT/2010 tanggal 4 November 2010; jo (Bukti P1)Putusan Mahkamah Agung Nomor 2100Putusan Peninjauan Kembali Nomor 86PK/Pdt/2015 tanggal 16 April 2015; jo(Bukti P5)Putusan Mahkamah Agung No mor 850K/Pdt/2007 tanggal 12 Maret 2008; jo(Bukti P2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/Pdt/2006/PT.Bdg tanggal 26Januari 2007 (Bukti

TRANSFER UANG KEREKENING BPPN DI BANK BAPINDO DAN BANK BCA)dJadi terbukti putusan kasasi telah dibuat karena salah dan tidak membacaberkas perkara, Pemohon PK tidak pernah melakukan pembayarancicilan ke Rekening koran BPPN/ Bapindo No. 0353047181 di BankCentral Asia (BCA) periode 30 September 1999 s/d Oktober 1999, 31Oktober 1999 s/d 30 November 1999, 30 November 1999 s/d 31Desember 1999, 28 Februari 2002 s/d 31 Maret 2002, 31 Maret 2002 s/d30 April 2002, 30 April 2002 s/d 31 Mei 2002.I ALASAN PK

KEDUA (ID:MAJELIS HAKIM KASASI MELAKUKAN KESALAHAN HUKUM SEBAB DIDALAMBUTIR 4 PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM KASASI DENGAN BEGITU SAJAMENYATAKAN BAHWA ADANYA BUKTI PERJANJIAN KREDIT (VIDE T.I5) DANPERSETUJUAN PERPANJANGAN KREDIT (VIDE TI.6) SEOLAHOLAH OTOMATISMENUNJUKAN ADANYA HUTANG, PADAHAL KENYATAAN SEBENARNYASEMUANYA ADALAH HASIL REKAYASA DARI TERMOHON PK IT SEPERTI TERBUKTIDARI : G) SURAT KETERANGAN NO: JKT/KRD/KPO/444/XII/98 TANGGAL 30DESEMBER TAHUN 1998 (VIDE P10) DARI DIREKSI TERMOHON

G /2009/PN.Kpg, tanggal 01 Juni 2010,jo PutusanPengadilan Tinggi Kupang No.101/Pdt/2010/PTK, tanggal 07 Maret 2011, joPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2424K/Pdt/2011 tanggal 09 April2012, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RINo.138PK/Pdt/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, yang dimiliki PELAWAN Dan putusan tersebut belum dibatalkan melalui Putusan PengadilanNegeri Kupang.maupun' putusan Peninjauan Kembali (PK) kedua;sehingga perlu mendapat perhatian untuk diputuskan sesuaihukum yang berlaku

Administrasi PK Kedua ... Ro2.489.000,00Jumlah ........................ Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13 PK/TUN/2017

demikianbukanlah kewenangan Mahkamah untuk dapat memutuskannya karena hal tersebut sudahtermasuk kasus konkret;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalildalil para Pemohonberalasan sebagian menurut hukum;Bahwa dengan demikian Putusan Hakim Kasasi yang membenarkan putusan Hakimpada tingkat Judex Facti yaitu putus hubungan kerja antara para Pemohon PeninjauanKembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, adalah tidak berdasar hukum dan harusdinyatakan batal demi hukum;ALASAN PERMOHONAN PK

KEDUA (ID:Hal. 25 dari 31 hal.

dianggap tidak pernah ada ataunever exicted sejak semula;2) Putusan yang batal demi hukum sama sekalitidak mempunyai kekuatan dan akibat hukumdan;3) Dengan demikian putusan yang batal demihukum sejak putusan itu dijatuhkan tidakmempunyai daya eksekusi (non eksekutabel);Sehingga adalah beralasan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk memohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkanputusan Praperadilan a quo, karena jelas putusan tersebut merupakankekhilafan atau kekeliruan yang nyata;Alasan PK

Kedua (II) adalah Hakim Praperadilan a quo dalamputusannya telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan ataukekeliruan yang nyata, hal ini sebagaimana dinyatakan dalampertimbangan hukumnya pada alinea ke1 halaman 41:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P3a = T21 putusan PengadilanNegeri Bale Bandung No.119/Pdt.G/1996/PN.BB, tanggal 15 Juli 1997,bukti P3b = T22 adalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 421/Pdt/1997/ PT.BDG, tanggal 19 Maret 1998, bukti P8c = T23 putusanMahkamah Agung Republik

No. 787PK/Pdt/2011;Surat Mahkamah Agung RI No. 3264/PAN/HK.02/XII/2017 tanggal12 Desenber 2017 perihal Penjelasan mengenai PK Kedua terhadap putusan No. 173/Pdt/G/2008/PN.Bdg Jo. No. 253/Pdt/ 2009/PT.BDG Jo. No.1588K/Pdt/2010 Jo. No. 787 PK/Pdt/2011; Halaman 25, Putusan Praperadilan Nomor 30/Pid.Prap/2018/PN.Bdg26.

didalam laporan nominatif tidak ada; Bahwa IlOne Com Comunity itu ada 3 (tiga) kali melakukan pinjaman;pertama Perjanjian Kredit No.025/PKPER/KB/V/2013 tanggal 17 Mei 2013plafon sebesar Rp. 390.000.000,; kedua Perjanjian Kredit No.049/PKPER/KB/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 plafon sebesar Rp.500.000.000,; dan ketiga Perjanjian Kredit No.071/PKPER/KB/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 plafon sebesar Rp. 500.000.000, dimana PKpertama tidak pernah dilakukan pembayaran dan dibayarkan setelahpencairan PK

kedua, juga PK kedua tidak pernah dibayarkan baru dibayarkansetelah pencairan ketiga yang ditransfer ke Rekeningnya Sri Utama ataspermintaan Rahmiwati pada lrawan Saryono, sedangkan PK ketiga tidak adadibayarkan sama sekali; Bahwa itu terlinat dalam rekening koran PT.

Permodalan Ekonomi Rakyat; a(eieeectaHalaman 68 dari179 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2020/PNPbr Bahwa Perjanjian Kredit No.025/PKPER/KB/V/2013 tanggal 17 Mei 2013plafon sebesar Rp. 390.000.000, tidak pernah dibayarkan sama sekali jugauntuk Perjanjian Kredit No.049/PKPER/KB/VIII/2013 tanggal 30 Agustus2013 plafon sebesar Rp. 500.000.000, baru dibayarkan pada waktupencairan kredit selanjutnya, Saksi ketahul dari setoran terlihat PK pertamaditutup dengan PK Kedua setelah pencairan dan PK Kedua

ditutup denganPK ketiga setelah pencairan; Bahwa itu menurut BPP tidak dibolehkan tetapi itu dilakukan; Bahwa pembayaran itu tidak dipotong langsung pada waktu pencairan, cairdulu barulah dibayarkan pada hari yang sama; Bahwa angsuran PK kedua itu dibayarkan tanggal 30 Agustus 2013 tetapipembayarannya tidak sekaligus ada beberapa kali yang dilakukan olehRahmiwati; Bahwa ada dari sdr.

quoadalah pengakuan secara hukum bahwa 582 (lima ratus delapan puluhdua) lembar saham tersebut adalah milik Para Pemohon PKsebagaimana Petitum Gugatan nomor 4, yang berisi :Menyatakan saham sebesar 582 (lima ratus delapan puluh dua) adalahmilik Para Penggugat (Para Pemohon Pk)Dan petitum Gugatan nomor 5 yang berbunyi :Menyatakan saham sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua)lembar saham, sudah terlepas dari gadai dan tidak boleh diperjualbelikanatau dipindah tangankan oleh Tergugat (Termohon Pk

);Kedua Petitum itu adalah sesuai bunyi pasal 2 Akta Pengajuan HutangNomor 06 tanggal 3 April 2006 (Bukti P4) karena Termohon PK selalumengingkari kepemilikan Para Pemohon PK atas 582 (lima ratus delapanpuluh dua) saham tersebut sehingga tidak diakuinya 582 (lima ratusdelapan puluh dua) lembar saham yang telah Para Pemohon PKbayarkan kepada Termohon PK adalah perbuatan wanprestasi (ciderajanji) yang merugikan Para Pemohon PK.5.