Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara.6.Kapolres Muna;2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol/TR/1292/86tanggal 6 Agustus 1986 yang telah di sahkan oleh Kapolres Muna tentang:Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian TidakDengan Hormat ( PTDH ) terhadap nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas DalamLuar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri, atas nama: Bharatu La Ode Arfah.

SDMPolri KPD Kadivbinkum Polri Nomor : B / 293 / II / 2010 / SDE SDMtanggal 19 Februari 2010, perihal : Permohonan pendapat dan saranhukum atas Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri sehinggaTergugat II masing masing. 1).AKBP. Hari Sarwoko, SIK, M, Hum. 2).AKBP. Drs. Agus Arifin, SH. 3). AKP. Susanto.

Pol : B/42/1/2007 Perihal pengiriman hasil Lidik dan kelengkapanadministrasi PTDH Bharatu La Ode Arfah, tertanggal 04 Januari 2007, ditemukanfakta hukum yaitu pada point 3 (tiga)surat tersebut menyebutkan bahwa suratkeputusan Obyek Sengketa yang Asli berada pada La Ode Arfah yang menjadipertimbangan majelis dalam eksepsi Lampau Waktu Yaitu Bukan merupakan SkepAsli Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melainkan Surat telegram yangmenjadi objek gugatan Penggugat yang menyoal mengenai keberadaan

) Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah di bacakanterlebih dahulu oleh Kapolres Muna pada saat upacara Pelepasan baju dinas bukanmerupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugattersebut melainkan Surat Telegram;Bahwa Surat Kapolres Muna No.

OBYEK GUGATAN (OBJECT GESCHIL)Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo adalah:Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00519, tanggal 8 Januari 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama JabalNur, S.Ag., M.Pd. ;Il.

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PTDH/00519tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

Bukti P2Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor : B.II/8/PTDH/00519 tanggal 8 januari 2019 tentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahattan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Jabal Nur, S.Ag.

., (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Serah Terima Surat keputusan MenteriAgama RI Nomor : B.II.3/PTDH/00519 tanggal 14 Januari2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUNJKT.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

, (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Penggugat kepada Komisioner KASN RI tanggal 20Januari 2019, perinal keberatan atas SK PTDH, (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Penggugat kepada Presiden Republik Indonesiatanggal 05 April 2019 perihal : Permohonan Keberatanatas Surat Keputusan Menteri Agama RI NomorB.II/3/PTDH/00519 tanggal 8 Januari 2019, (fotokopi darifotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil bantahannya,Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupafotokopi

Bahwa tibatiba pada tanggal 6 Mei 2008 Penggugatdikejutkan dengan adanya Surat Keputusan TergugatNomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008 yangberisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada siri Penggugat, SuratKeputusan mana Penggugat terima melalui KepalaSekolah MAN1 Tanjung Pura ; 8.

Bahwa yang menjadi alasan diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal28 Maret 2008 = adalah karena Penggugat telahmelanggar ketentuan Pasal 12 huruf 3 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 :9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28Maret 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHMUD, S.Ag.NIP. 150209147 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206tanggal 28 Maret 2008 tentang Pemberhentian' TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaMAHMUD, S.Ag. NIP. 150209147 ;4.

Tanggal 28 Maret 2008 diterbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tentang Penjatuhan WHukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, dengan pertimbangan bahwaPenggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (3)Undang Undang Nomor 32 Tahun 1979.

(sesuai dengan asli)Surat Keputusan Menteri Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008. (sesuaidengan asli) ;: Surat Kepala MAN 1 Tanjung Pura NomorMa.02.01/Kp.001/ 1238/2005 tanggal 12 April 2005.(sesuai dengan asli).

KKEP dengan hukuman rekomendasi PTDH;20.

Menyatakan Surat Keputusan Nomor: Kep/21/VIII/2019/ Khirdintanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) lampiran Nomor Urut 9 atas nama LA ODE MUH.SADAM ANSAR adalah Sah menurut hukum.3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.C.

BuktiT56 : Berita) Acara RapatPelaksanaan Pengkajian Dan Pembahasan AnggotaPolri Yang Direkomendasikan PTDH AN. BRIPKA PUTU DEDI ARTONO NRP 85010206 DKK, tanggal 24Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);57. BuktiT57 : Daftar Hadir PelaksanaanHalaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLPengkajian Dan Pembahasan Anggota Polri YangDirekomendasikan PTDH oleh Sidang Komisi ode EtikProfesi Polri tanggal 24 Juli 2019. (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);58.

Namun,Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLkomisi tetap menjatuhkan putusan PTDH; Bahwa alasan dalam surat keterangan berobat jalan an.

Sadam Ansar, selain 30 hari secara berturutturuttidak masuk kantor juga telah lebih tiga kali dikenakan hukuman disiplin,jadi dari ke 2 (dua) permasalahan inilah sehingga yang bersangkutan diPTDH; Bahwa alasan keberatan atas PTDH La Ode Muh.

Afdillah tidak dilakukanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia.

; Bahwa dari 5 (lima) yang disidangkan KKEP, yang bernama Afdillahtidak di PTDH dan masih berdinas anggota Polri, yang mana Afdillan dalamHalaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.

provos yakni Andre Fernando; Bahwa saksi sendiri yang langsung memberitahukan sidang KKEPkepada Penggugat, Binton Samosir, dan Yori Nicholas Saragih; Bahwa untuk SK PTDH yang pertama diserahkan langsung oleh BripkaEdi Bagian Sumda didampingi anggota provos kepada Penggugat diruangan propam, dan ada bukti fotonya, sedangkan SK PTDH Ralatdiserahkan oleh Bripka Andre dengan Rezeki, namun Penggugat tidak maumenerima dan hanya di foto saja;2 Saksi ARONI CANRA memberikan keterangan, yakni: Bahwa saksi

Jabatan saya Kasubag di PengakhiranDinas Di Biro SDM Polda Jambi; Bahwa yang mengetik surat PTDH atas nama Afrizal Purba adalahanggota saksi; Bahwa sebagai Kasubag Pirdin itu mengeluarkan penerbitan suratkeputusan selain PTDH juga PDH, maksudnya personel yang memangwaktunya pensiun, Pemberhentian Dengan Hormat. Kemudian jugaPemberhentian Tidak Dengan Hormat.

PTDH; Bahwa terkait ralat pasal dalam SKEP PTDH yang baru, saksimendasari dari surat yang diterima dari Bidkum, bahwa ketika SKEP pertamaditerbitkan, Para Pihak ditembuskan salinannya, ditembuskan juga keBidkum.

SK PTDHkepada Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Benar saya yang membawa SK PTDH;Bahwa saya tahu bahwa pada saat Penggugat terima SK PTDH itu setelahPenggugat tahu bahwa gajinya telah dihentikan kemudian Penggugat datangke Kantor BKD Kab.

SBT untuk mengambil SK PTDH tersebut;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi terima SK PTDH;Bahwa sekitar jam. 10.00, WIT pagi;Bahwa ada tanda tangan buku ekspedisi;Bahwa saya tahu pada saat Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menerima SKPTDH tanggapan Penggugat bahwa gaji saya sudah dihentikan;Bahwa saya bertugas sebagai staf pada BKD Kab.

kepada Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada hasil telaah atau kajian dari BKD sendiri terkaitdengan SK PTDH terhadap Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat IdrisRumonin, S.Pdi, kepada Tergugat Bupati Kab.

SBT;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi, menerima SK PTDH;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi, menerima SK PTDH diKantor BKD Kab. SBT;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi itu datang ke sayakemudian saya arahkan untuk langsung menghadap dengan Kepala BKDKab. SBT;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/G/2020/PTUNABN Bahwa setelah Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menghadap Kepala BKDKab.

SBT, langsung menemui saya dan saya serahkan SK PTDH tersebut; Bahwa saya tahu hasil pertemuan dengan Kepala BKD dengan PenggugatIdris Rumonin, S.Pdi, karena penjelasan dari Kepala BKD adalah terkaitdengan Dana Bos selanjutnya saya tidak tahu lagi; Bahwa saya menyerahkan SK PTDH kepada 17 orang itu di tanggal yangberbeda; Bahwa yang saya tahu SK PTDH PNSyang diterbitkan oleh Tergugat BupatiKab.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama JUHAD I ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut :1.

Tanggal pengembalian 09 Juni 2014 ;Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetapmemproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhnan Hukuman kepadaPenggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman (obyek sengketa 1), dan kemudian Tergugat menerbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/

Banding dan dihadiri oleh Anggota Komisi Banding, dimana padatanggal 13 Mei 2015 sidang Komisi Banding dalam mengambil keputusantidak dihadiri oleh anggota Komisi Banding namun diputuskan melalui rapatANEV yang dihadiri oleh pejabat utama POLDA Sulut yang bukan sebagaiKomisi banding sesuai dengan keputusan Kapolda Sulut NomorKep/76/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ; Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/Sahlur01.PTDH

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO14.2.Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; dan 222 0nncnne none nnneb. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, danhuruf L ; Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud pasal

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOdipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosisekurangkurang nya 1 (Satu) tahun; dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Poli.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 bertugas di Sat Lantas PolresOgan llir;Pada tahun 2019 berpindah tugas dari polres Ogan lIlir ke sat SabharaPolrestabes PalembangPada tahun 2020 sampai dengan dikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri olehTergugat Atas nama Ricard Andika sesuai dengan objek gugatanPenggugat bertugas di Sat Sabhara Polrestabes Palembang;V.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /I / 2021 tanggal 14 Januari2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPOLRI atas nama Richard Andika.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /1/ 2021 tanggal14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama Richard Andika.4.

Penjatunan Hukuman Pelanggaran KodeEtik tanggal 27 November 2020 (vide bukti P.10 = bukti T.10);Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang selakuAnkum melalui Surat Nomor : R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 November2020 perihal Usulan PTDH terhadap Pelanggar a.n.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPPyang melakukan pelanggaran' meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada Juni 2020 Penggugat telah menandatangani SuratPengakuan Dosa diketahui

Aiptu Ke bawahbertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkanayat (4) berobunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikankeputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDMKapolri.Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDHanggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnandimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan

kerjadan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7(tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusan PTDH.

T1213.14.15.16.17.18.T 13T 14T 15T 16T 17T 18:Putusan sidang Komisi Kode Etik = Polri Nomor:PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yangmemutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor:R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentangusulan pemberhentian tidak dengan hormat an.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telahmenandatangani Surat Pengakuan

TurutTergugat melalui Bendahara Dinas Kesehatan Aceh, juga menghentikanpembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember2015, dan diikuti dengan diterbitkannya surat Tergugat berupa SuratKeputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015,tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (PemberhentianTidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat;10.

Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur AcehNomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atasnama Penggugat; merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermatdan tidak berdasar menurut hukum, sehingga terhadap putusan yangdemikian beralasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

Bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan GubernurAceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yangdikeluarkan oleh Gubemur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis,yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd(Penggugat) secara tidak dengan hormatsebagal PNS (ASN), telah final diHalaman 36 dari 46 hal. Put.

Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas namaPenggugat/Pembanding merupakan kompetensi dari Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh..

Begitu juga dengan gaji Pembanding yangtelah dihentikan sejak April 2007 tidak bisa dibayarkan karenaPembanding tidak melaksanakan kewajibannnya untuk masuk kerjasebagai PNS dan atas surat PTDH tersebut, Pembanding dalampengakuannya telah menerima pemecatannya dari PNS..

Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai anggota Polri dilaksanakan padawaktu yang sama, yakni pada persidangan Kode Etik Profesi Polri Penggugattanggal 08 Desember 2020.

Menguatkan Putusan Sidang KKEP berupa Rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yangdikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagaiberikut :a. Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Kep.

Bangka Belitung kemudianmengirimkan Surat Nomor : B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari2021 kepada As SDM Kapolri perihal Permohonan Rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) an. AKP Yusmin Daswari Nrp. 68040551.b.

Kapolda Kep.Bangka Belitung mengirimkan surat yang ditujukan kepada AS SDM Kapolri melaluiSurat Nomor: B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari 2021 PerihalHalaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 204/G/2021/PTUNJKT.Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551, yang pada pokoknya berisi rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551; (vide bukti: T7);6.

BangkaBelitung, dengan hasil keputusan rapat menyatakan memenuhi syarat untukditerbitkan keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri terhadap Yusmin Daswari Pangkat/NRP AKP/68040551, yangkemudian ditindak lanjuti oleh Asisten Kapolro Bidang Sumber Daya Manusiadengan menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND789/V/KEP/2021/SSDM tanggal 24Mei 2021 Perihal: Mohon Pengesahan Keputusan Kapolri tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri; (vide bukti:

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII /2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an. Revelino Chandra E ; 3. Memerintahkan...3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An.Revelino Chandra E ; 4.

Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober2007, atas keberhasilan menangkap narkoba jenis ganja sebanyak 2 ton 11 kgdalam wilayah hukum Polsek Kemuning (vide bukti P.4) ; bahwa dari rangkaian dan uraianuraian pertimbangan hukum diatas,Pengadilan berkeyakinan berdasarkan buktibukti dipersidangan dan menjadifakta hukum yang terjadi bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, an. REVELINO CHANDRA E adalah sah menurut3.

Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/2013/PTUNPBR.Tanggal 12 Maret 2014, serta memperhatikan alatalat bukti berupa suratsuratyang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulandengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

REVELINO CHANDRA E satas pertimbangan bahwaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013,tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (Vide bukti P.1= T.7) adalah cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan proseduryang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) jo Pasal 75huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentangSusunan Organsasi dan

PTDH sebagai anggota Polri;Halaman 5 dari 20 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap 14Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran etika kelembagaan;14.2.

nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;Membebankan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Halaman 14 dari 20 halaman.

Dalam Eksepsi:Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama Jefry Mantong (Penggugat) adalah tidakbenar dan Tergugat tolak dengan tegas, karena walaupun Penggugat barumenerima keputusan a quo pada tanggal 12 Januari 2015 akan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 JuniHalaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/20172015 telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasipada tanggal 29 Maret 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari.

PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA;l.B.1 Prosedur Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPPterhadap PENGGUGAT Bertentangan dengan PERKAP19/2012;12.

Namundemikian, secara faktual konsideran tersebut tidak menjadipedoman ketika menjatuhnkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT, karena pilihan orientasi seksualPENGGUGAT yang sematamata dijadikan dasaralasan PTDH terhadap PENGGUGAT yang dianggapmenyimpang jelas bertentangan denganHAM;25.

menjatuhkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA. II.B.2. alasan PTDH PENGGUGATMerupakan Bentuk Diskriminasi yang Bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, UndangUndang Hak AsasiManusia, Kovenan Internasional tentang HakHak Sipildan Politik, UndangUndang Administrasi Pemerintahandan Perkap 14/2011 angka 14 s.d 25 harus dinyatakanditolak, karena pendapatnya tidak benar.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; ------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; -----------------------------------------4.

Pol. : Kep / 37/ 1 / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047,Jabatan / Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi

dengan menguatkan Keputusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantartanggal 8 Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;Bahwa selanjutnya atas saran tersebut, kepada pejabat berwenang (Waka Polda, Irwasdadan Karo SDM) yang meneliti dan memeriksa banding /PK Penggugat, maka melaluidisposisi Tergugat menyatakan : ACC/ Setuju untuk di PTDH dan segera siapkanadministrasinya ; Bahwahasil putusan PTDH atas PK Penggugat selanjutnya disampaikan

Kep / 37/1 / 2013,tentang PTDH an. Penggugat BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Nrp72110047 dan Petikan II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : Kep/37/I/2013 tanggal21 Januari 2013 tentang PTDH an.

= dari dinasPOULT, oo. eeeeeeeeeesecesecsseceeeaeeeeeeeeeesecsaeeaeeneeeas ( Bukti T 12);Foto copy Surat Irwasda Polda Sumut Nomor : B/ND66/I/2013/Itwasda, tanggal 8Januari 2013, perihal Saran mohon peninjauan kembali atas putusan sidang KKEPyang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri an.

Acara penyerahan berkas KKEP kepada Penggugat tertanggal 05Nopember 2012, ( Bukti T 15 ) ; Foto copy Berita Acara penyerahan berkas KKEP kepada AKP MUKSONsebagai Pedamping Penggugat dalam sidang KKEP tertanggal 05 Nopember010) Ore ( Bukti T 16 ) ;Foto copy Berita Acara Penyerahan keputusan asli PTDH dari dinas Polri PoldaSumut tertanggal 13 Februari 2013, ............ ( Bukti T 17);Foto copy Berita Acara Serah Terima keputusan asli PTDH dari dinas PolriPolda Sumut tertanggal 7 Juni 2013, .......

Bahwa penggugat secara Inperson (WARIS SIHOMBING), PangkatBrigadir Pembinaan Kesatuan Polres tanah Karo Polda SumateraUtara, telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinaspolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor:Kep/110/II/2016, tanggal 26 Februari 2016 perihal pemberhentiantidak dengan hormat dari Dinas Polri (PTDH) karena Penggugattelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalampasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan

Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan diatas maka SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinasPolri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat(1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentiananggota Polri.2. Tentang Kewenangana.

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, makayang berwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diaturdalam Perkap No. 8 Tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkanPengakhiran dinas pegawai negeri pada Polri meliputi PDH danPTDH kemudian Pasal 29 ayat 1 menyebutkan PTDH sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakanapabila : Melakukan Tindak Pidana. Melakukan pengalanggaran dan/atau.

BRIPKA WARIS SIHOMBING), makaselanjutnya kepada Penggugat dijatuhi sanksi administratif beruparekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi PolriNomor : PUTKKEP/07/X/2015/KKEP tanggal 02 Oktober 2015;i.

Bripka Waris Sihombing (ic.Penggugat), maka dengan demikianpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat/Pembanding adahubungannya dengan Kapolres Tanah Karo sehingga Kapolres Tanah Karoharus dijadikan pihak dalam perkara a quo maka dalil Pembanding PTDHPenggugat/Pembanding PTDH tersebut tidak ada hubungannya denganKapolres Tanah Karo adalah alasan yang sesat dan tidak berdasarkan hukumsehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa oleh karena terbukti Kapolres Tanah Karo tidak dijadikan

PTDH.;Pasal 50(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf bdiberikan kepada anggota Polri yang ;a. melakukan tindak pidana;b. melakukan pelanggaran, dan/atau;c. meninggalkan tugas atau hal lain.;Pasal 52(1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :a. tingkat Mabes Polri, dan;b. tingkat Polda.

;Pasal 60(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Poldasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf bdiajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh ;a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan;b. Kapolres.;Halaman 7 Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.PLG(2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Poldasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadapanggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polresdan Polsek.

;Pasal 61 ayat (3) huruf b.b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkunganPolda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untukditetapkan.; Dari uraian diatas, maka secara hukumKapolda mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ObjekSengketa Aquo.

;PTDH terhitung mulai tanggal 31 Januari 2021.;3.

Dan terhadap Penggugat apabila tidakterdapat Putusan Pengadilan Pidana maka terhadapPenggugat TIDAK DAPAT DILAKUKAN PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH).

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut sebagai Objek Sengketa Tata UsahaNegara, baru Penggugat ketahui/terima pada tanggal 21 Desember 2011 dari KasiPropam Polresta Langkat di Kantor Polres Langkat oleh Syamsir Koto, S.H.Pangkat Iptu Nrp. 57070709 sesuai perintah Waka Polres Langkat Kompol RobertK.

Skep/692/XI/2006 tertanggal 28 November 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaHermanta Sembiring (in casu Penggugat), dengan Pangkat Bripda Nrp. 83010939,Kesatuan Ba.Polres LangkatPolda Sumut merupakan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual danfinal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitudisebutkan

Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;BersifatKonkret karena keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang selama ini telah berdinas menjadi anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Bersifat Individual karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yangdiberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

sampai sekarang kurang lebih 6(enam) tahun Penggugat Inperson tidak menerima haknya berupa gaji, danPenggugat Inperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagaianggota Polri tanpa izin dari pimpinan yang berwenang kurang lebih 6 (enam)tahun, maka dengan demikian Penggugat Inperson secara sadar sudah mengetahuisekali tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriterhadap diri Penggugat Inperson sejak tanggal 15 November 2006.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol.SKep/692/X1/2006 tanggal 28 November2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri a.n. Hermanta Sembiring,dengan Pangkat Bripda, Nrp. 83010939, KesatuanBA Polres LangkatPolda Sumatera Utara;Halaman 11 dari 16 halaman.

Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :(1) Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana denganancaman hukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputusoleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;2.

diberi sanksi administrasiberupa PTDH dari dinas Polri;3.

Melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat pada tanggal18 Februari 2016 dengan Putusan Nomor : PUT/04/2016 KKEP tanggal 18Februari 2016 dengan Putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) a.n. Bripda Disran David NRP 87121043 Dit Intelkam PoldaSumsel karena telah melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP Nomor Tahun2003 dan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011;b.

Bukti P.2 : Nota Dinas Nomor : B/ND643/IX/2016/Ro SDM, tanggal 5September 2016 kepada Dir Intelkam Polda Sumsel, Perihal :Mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolda Sumseltentang PTDH an. Bripda Disran David NRP. 87121043 (fotokopisesuai asli);3. Bukti P.3 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri NomorPUT/04/11/2016/K KEP tanggal 18 Februari 2016 (fotokopi sesuaiashi);4.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/04/II/2016/KKEP,tertanggal 18 Februan 2016, yang menutuskan bahwa Terduga Pelnggar dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Kode EtikHalaman 26 dari 37 hal, Putusan No. 52/G/2016/ PTUNPLGProfesi Polri, dan menjatuhkan sanksi hukuman yang bersifat administrasi beruparekomendasi PTDH sebagai Anggota POLRI (vide bukti T.10 lampiran);.

Bukti T7 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No.B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap;8.

hanya merubahidentitas di dalam SK tersebut; Kemudian dari hasil tersebut, Saksi buatkan Surat Usulankepada PPK, yaitu Bupati, dan selanjutnya Bupati menyetujui danterbitkan SK PTDHtersebut; Bahwa benar Saksi mendapat Format SK PTDH dari Situs Bahwa benar mengenai penjatuhan sanksi PTDH, tidak adaSuperviSsi; Bahwa benar berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018, tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan TindakPidana

pada bulan Maret 2018, pada saat itu Saksi ikut rapat, akan tetapiSaksi tidak ikut berbicara, dan Saksi hanya mendengar Bahwa benar rapat tersebut untuk membahas PTDH, mengingatwaktunya dibatasi sampai dengan 31 April 2019; Bahwa benar, pada tanggal 31 April 2019, semua sudah rampunguntuk seluruhIndonesia; Bahwa benar Pimpinan mendapat data dari Bagian AnalisisKepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Manusia; Bahwa benar sebelum penerbitan SK PTDH ada koordinasi dengan

Status Penggugat Pasca Putusan masih berstatussebagai PegawaiNegeri; Bahwa benar yang dijadikan dasar hukum PTDH atas nama Syarifahhanya UU No. 5 tahun 2014, dan PP No. 11 tahun 2017; Bahwa benar UU No. 5 tahun 2014, PP No. 11 tahun 2017, danMENPANRB No.

untuk PTDH, maka dengan demikian BPK harusmemberhentikan dariJabatannya; Sebagai dasar dari Pemerintah juga adalah SKB Tiga Menteri.Pemerintah dalam hal ini adalah Mendagri, Menpan dan BKN terhadapASN yang telah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdiharapkan kepada BPK untuk menerbitkan PTDH kepada yang bersangkutan; Jadi SKB ini bukanlah Norma atau bukan Peraturan sehingga bukandasar untuk memberhentikan, itu adalah dasar pemberitahuan atau sebagai Penegasan bagi Pembina Kepegawaian; SKB