No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SUHARDI pada hari Senin tanggal 04 September2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017bertempat di Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok10 Kec.

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atasdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang;2.

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif ke kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannyamendalilkan bahwa terdakwa suhardi dalam perkara ini tidaklah dapat dimintaipertanggung jawaban pidana,

Serdang Bedagai;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

Surat Nomor :005/3161/Pemer tanggal 6 Mei 2004 yang ditujukan kepada SekretarisDPRD perihal undangan rapat Koordinasi Bidang Pemerintah di lingkunganPemerintahan Kota Tebing Tinggi, pada hal Terdakwa tidak berhak menggunakan gelar akademik Sarjana Hukum (SH) karena Fakultas HukumUNIVERSITAS SURYA NUSANTARA Tebing Tinggi tidak memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan yang sah.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 68 ayat (2) UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTebing Tinggi Deli tanggal 3 Maret 2005 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa : H.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan terbukti dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 68 ayat (2) dari UndangUndang No.20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terbukti.

Timur di Surabaya pada dasarnya telah mengabaikandalildalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta buktibukti maupun saksisaksi dan disamping itu pula Majelis Hakim hanyamenitik beratkan pada UndangUndang Nomor 28 tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasanmaka sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan namun tidak mengacu pada UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

dibatalkan;Bahwa, mohon dicermati pula pendidikan merupakan salah satu faktorutama untuk mencapai kKemakmuran suatu negara, sebagaimana diatursecara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara Rupublik Indonesia1945 atau disebut juga sebagai UUD 1945, Pasal 31:> Ayat (1) Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan;> Ayat (2) "Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, danpemerintah wajib untuk membiayainya;> Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalanrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang;> Ayat (4) menegaskan negara untuk memprioritaskan anggaranpendidikan sekurangkurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan Nasional;Adanya kebijakan pemerintah selaku eksekutif bersama legislatif saatterbitkannya UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangUndang

pendidikan nasionalyang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsayang diatur dengan undangundang.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 6 ayat (2) Huruf E Point 1 Peraturan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan oleh Pemerintah, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional KnususnyaPasal 4 ayat (1), pada tingkat pertama

undangundang ini terhadap UndangUndang (judicial review) kami ajukan;Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan oleh Pemerintah Bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Khususnya Pasal 4 ayat (1);1.Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakanbahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danberkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa;Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur padaPerguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah disebutkanbahwa ...e.

Sebagai representasinegara, maka sudah sewajarnya menteri memiliki hak suarakarena perguruan tinggi diselenggarakan oleh pemerintah;9) Bahwa hak suara menteri (sebagai institusi/jabatan) dalamPengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada PerguruanTinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, adalahkarena menteri bertanggungjawab dalam pengelolaansistem pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan Pasal50 ayat (1) UU Sisdiknas:Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakantanggung jawab menteri;3.6.

Pendidikan NasionalKhususnya Pasal 4 ayat (1);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahuluMahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonankeberatan hak uji materiila quo merupakan peraturan perundangundangandibawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untukmengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UndangUndang

., M.Si. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ;AtauKEDUA :Bahwa Terdakwa Dr.

Pasal 31 Ayat (3)UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.Nomor : PDM 46/ SANGG/ 06/2019, tertanggal 14 Agustus 2019 yang telahmenuntut sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Dr.

., M.Si secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selakuperseorangan yang tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelar akademiksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ; eSHalaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor127/PID SUS/2019/PT PTK 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr.

mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jopasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ;Mengingat, pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan pasalpasal dari UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa BAHAR Bin HADDADE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenggunakan Ijazah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dalam Pasal69 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa BAHAR Bin HADDADEselama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana Penjara dengandikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani olehterdakwa.3.

Sehingga, inilahpembuktian bahwa dalam konteks 263 KUHP ini adalahmengkualifikasikan yang terbukti dari beberapa hasilhasil yangdikualifikasikan kKemudian turun kepada lex spesialisnya yaitu UndangUndang Nomor 69 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bahwa pada prinsipnya, dalam doktrin hukum pidana tentangpemalsuan sebagaimana Ahli kualifikasikan yaitu sesungguhnyamemalsukan surat yang sudah ada tapi diubah, diganti, kemudiandicoret, dst.

Sistem pendidikan diIndonesia tidak berdiri tunggal, tapi berdiri kolektif; Bahwa untuk melihat ada keguguran terhadap paket C sebetulnyadi persoalan paket B ada unsur administrasi yang tidak terpenuhi terkaitbentuk, ciri, ataupun isinya.

Pendidikan Nasional,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Jabaruddin M.Si NIP.195908041989011001 serta stempel dari Dinas Pendidikan KabupatenKonawe, yang dalam persidangan terbukti palsu, Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merusak sistem pendidikan nasional yang telahditetapkan oleh pemerintah;Keadaan yang meringankan

Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu. sistem pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur denganundangundang;Pasal 60 (1) UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusiamenyatakan:Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dantingkat kecerdasannya;Pasal 9 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaksebagaimana telah diubah

dengan UURI No. 35 Tahun 2014menyatakan:Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesualdengan minat dan bakat.Pasal 6 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenyatakan:Setiap warga negara yang berusia tujun Sampai dengan lima belastahun wajib mengikuti pendidikan dasar;Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP),menyatakan

Jadi perilaku itu harus menjadi sebagai bagian darikegagalan managemen sekolah untuk anak itu menjadi baik;Bahwa kita lihat di beberapa sekolah jika tidak mau mematuhi tatatertid atau memenuhi spek ini anak itu bisa di Drop Out atau bisadikeluarkan, bahwa pandangan ahli adalah pelanggaran hak anakatas pendidikan;Bahwa menurut pendapat ahli seharusnya sekolah itu tidak bolehsama sekali mengeluarkan, perilaku itu yang harus dibenahi;Bahwa menurut pendapat sistem pendidikan di Indonesia ini salahdalam

pendidikan itu) dibentuk.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, MajelisHakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Selanjutnya disebut UURINomor 20 Tahun 2003) berbunyi Satuan Pendidikan adalah kelompoklayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI

Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai culturaldan kemajemukan bangsa";Bahwa Surat Penolakan Penggugat terhadap Surat Keputusan Penjabat RektorUniversitas Timor Nomor 023/SK02/PDj.R/UT/I/2010, tentang PemberhentianSaudara Dra.

/Legalitas Administrasi seorangMahasiswa, siapa yang mempunyai hak menandatangani suratsurat Mahasiswauntuk dan atas nama seorang Dekan, apakah Dekan yang diberhentikan olehPenjabat Rektor, yang tidak melalui Prosedur Administrasi Hukum ataukah Dekanyang diangkat oleh Penjabat Rektor yang juga tidak melalui Prosedur AdministrasiHukum (melanggar Statuta Universitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa: SuratKeputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SKQ2/PnJ.R/UT /1/2010, Tentang Pemberhentian Saudara Dra.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat makatelah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupunImmateriil, adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaknikehilangan tunjangan jabatan sebagai seorang Dekan, dalam hal: tidak dapatmenjalan tugastugasnya sebagai seorang Dekan sampai berakhirnya masa tugas(tahun 2011), hilangnya tunjangan transportasi sebagai seorang Dekan danKerugian

Yuliana Bae, dari Jabatan DekanFakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Timor bertentangan denganStatuta Universitas Timor dan Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Haruslah dibatalkan,karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa selanjutnya dalam Undangundang Kekuasaan Kehakiman,telah ditegaskan Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkarawajib berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilaihukum

Atas hal tersebut, maka sepatutnyalah Ketua MahkamahAgung menerima11.permohon keberatan a quo mengingat Para Pemohon Keberatan memilikikedudukan dan kepentingan dalam permohonan keberatan a quo;AlasanAlasan diajukan Permohonan KeberatanSebelum menjelaskan alasanalasan dalam permohonan keberatan a quo,kami hendak menmberikan informasi bahwa tidak ada amanat dari satu punketentuan peraturan perudangundangan baik itu UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor

Sertifikat kompetensi : Pasal 61 ayat (1), (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Vide : BuktiP6);e. Uji Kompetensi : : Pasal 61 ayat (8) UndangUndang Nomor 23 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Vide : Bukti P6); Pasal 12 ayat(1), (2), (3), (5) dan (6), Pasal 14 ayat (7), (8), dan (9), Pasal 65 huruf c,Pasal 66 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Vide : Bukti Pll);f.

Karenanyalah, patut kepada Ketua MahkamahAgung untuk berperan serta menjaga sistem pendidikan nasional yang sudahmulai tertata dengan jalan menyatakan Objek Keberatan tidak sah dan tidakberlaku umum;33. Objek Keberatan telah membuat resah guruguru termasuk Para PemohonKeberatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :a.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanandan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi (Bukti T2).Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyatakan bahwakompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, danperilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan

Disamping itu, agar kinerja dapatterukur sesuai dengan prestasi yang telah dicapai,Menimbang bahwa objek permohonan HUM a quo justru merupakanpenguatan terhadap kualitas profesionalisme guru, dalam rangka mencapai citacita dan tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional secara berkelanjutan danterencana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, NomorHalaman 40 dari 42 halaman.

Nopember 2008 ; Selain ljazah tersebut diatas Terdakwa juga pernah memberikankepada Muhammad bin Laude yang dijadikan Perkara dalam BerkasPerkara lain, Ijazahijazah tersebut diperoleh Terdakwa dari lelakiRusmin yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi Terdakwamemberikan ljazah tesrebut kepada korban sedang ia mengetahuibahwa korban tidak pernah kuliah dan terdaftar sebagai Mahasiswapada Universitas Negeri Makassar ;Perbuatan melanggar Pasal 68 ayat (1) jo 67 Undangundang RINo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;AtauKEDUA :Bahwa ia Terdakwa H.

MUBARAK bin MAHFUD bersalahmelakukan tindak pidana Memberikan dan atau membantumemberikan ljazah dan Gelar Akademik, tanpa Hak sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 (1) UU RI No. 20 Thn2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUBARAK bin MAHFUDdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara ;.

Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, sertifikat kKompetensi, gelar akademik, dan / atauvokasi yang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2.

Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarHal. 18 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mksnakademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 69 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.3.

berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng RappangNo.97/Pid.B/2016/PN.Sdr, tanggal 12 Juli 2016 harus diperbaiki / diubahsekedar mengenai pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPenaC IAN; senescent eeMengingat pasal 69 ayat (1) ke 1 Undang undang No. 20 tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional serta ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUrmium terse@butt 5 = naan ni si ceie Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri SidenrengRappang No.97/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, sekedarmengenai pidana yang dijatuhnkan kepada terdakwa sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut1.

Putusan Nomor 680 K/TUN/2015pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaituberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yangdemokratis dan bertanggung jawab;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pendidikannasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watakserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didikagar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskanbahwa kewajiban pendidik

(Dosen dan Guru) adalah memberi teladan danmenjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengankepercayaan yang diberikan kepadanya;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen serta UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas, maka sudah jelasbahwa dosen selaku tenaga pendidik profesional sudah selayaknyamenjaga perilaku dan perbuatan yang dapat merusak citra dan nama baikprofesi dosen, agar tujuan sistem

pendidikan nasional dapat terwujud;10.Bahwa perilaku atau perbuatan asusila yang dilakukan oleh Termohon11Kasasi sangat bertentangan dengan profesi sebagai dosen (tenaga pendidikprofesional), namun pengadilan Judex Factie (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon) sama sekali tidak mempertimbangkan perilaku atau perbuatanasusila yang dilakukan oleh Termohon Kasasi bahkan dengan sadarmengabaikan perilaku dan perbuatan asusila tersebut;.Bahwa perilaku

Bahwa pertimbangan putusan pengadilan Judex Factie (Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon) sangat keliru dalam menilai Termohon Kasasi yang dianggap telahmelaksanakan tugas pokok yakni sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,penguji dan penasihat akademik S1 dan S2 serta sebagai ketua unitpenjaminan mutu, padahal sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskanbahwa Pendidikan nasional berfungsi

Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :ePasal 1 angka 11 Pendidikan Formal adalah JalurPendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiriatas pendidikan dasar, pendidikan menengah danpendidikan tinggi".ePasal 1 angka 12 "Pendidikan Non formal adalah jalurpendidikan diluar pendidikan formal yang dapatdilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang."

Akan tetapi berdasarkanUndangUndang Repuhlik Indonesi a Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa ijazah MadrasahIbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyahidayatul Mubtadiien merupakan akta otentik dan telahmemenuhi tandar Nasional Pendidikan, sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan.

sebagaimanaketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinantersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 serta keterangansaksisaksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti pula bahwa anakPemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Penajam PaserUtara pada tahun pelajaran 2018/2019 dan/atau telah menempuh pendidikandasar 12 tahun sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

LaluAkbar Tanjung bin Lalu Hirawan juga masih berusia 17 tahun 6 bulan ataumasih kurang/dibawah ketentuan usia perkawinan (19 tahun) sebagaimanaketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana bukti surat P.6, P.7 dan keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Pemohon serta tidak lulus Sekolah Dasar atau belum memenuhikebutuhan minimal pendidikannya sebagaimana ketentuan UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Hal itu berarti nilai Agama danbudaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIlIl UNDANGUNDANG DASAR 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan olehPemerintah;Bahwa selama ini paling tidak sejak dicanangkan adanyapakaian Muslimah pada peserta didik yang beragama Islam,Fungsi dan Tujuan Pemohon dalam menegakan, melestarikanbudaya Minangkabau dalam berpakaian muslimah telahterbantu oleh Sistem Pendidikan Nasional yang berakar padanilai agama dan kebudayaan.

Pemohon sebagaimana ditentukan Anggaran Dasarnya adalah ikutdalam menegakkan dan melestarikan budaya Minangkabau dalamberpakaian muslimah telah terbantu oleh Sistem Pendidikan Nasional yangberakar pada nilai agama dan kebudayaan.

Maka oleh karena itu sudah seharusnyapermohonan ini dikabulkan karena kaedah yang termuat dalam obyekpermohonan bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional;Halaman 151 dari 200 halaman.

oleh Tergugat adalah merupakan tindakanpemutusan hubungan kerja secara sepihak yang bertentangan dengan hukum yangberlaku, sehingga Penggugat berhak atas hakhak normatifnya sesuai ketentuan Pasal156 Ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003"; Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai alasan untuk menolakgugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasimalah Hakim yang memeriksa perkaraa quo ini telah mengambil pertimbangan dengan mengacu kepada UU No.20 Tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen secara Lex Specialis dengan mengenyampingkan Lex Generalis mengenaihubungan kerja antara Pemohon Kasasi selaku pekerja dengan Pimpinan YayasanLaksamana Martadinata/Termohon Kasasi selaku pemberi kerja yang tunduk padaketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan; Bahwa padahal perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalahgugatan dalam konteks perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) secara

No. 315 K/Pdt.Sus/2012tersebut dinyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bersalah, maka oleh karenanyaberhak mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan; Bahwa jika Hakim PHI mensinyalir telah menerapkan dengan mengacu kepadaketentuan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah keliru dan tidak relevan untuk dijadikanalasan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan, sehingga dengan demikianjelas Hakim PHI salah

Parangtritis Km. 3,5 Dusun Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul, melakukanPenyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan tanpa ijin Pemerintah atauPemerintah Daerah sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 62 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat

Hakim tidak memberikan putusan membebaskanpara Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, tetapi seharusnyamenyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPenyelenggara Pendidikan yang memberikan jazah, Sertifikat, Gelar AkademikProfesi dan/atau Vokasi tanpa hak, dilakukan secara bersamasama ataumasingmasing bertindak sendirisendiri atau tanggung jawab masingmasingsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang R.l Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah salahmenerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya(sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP), yaitu :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul didalam menjatuhkanputusannya lebih mengedepankan keterangan para Terdakwa yangmenganggap bahwa mereka selaku pengurus Yayasan dan/atau Ketua STIEKerjasama Jalan Parangtritis

Majelis Hakim dapat menemukan alat buktidan menemukan suatu fakta yang dapat meyakinkan bahwa para Terdakwabenar telah melakukan suatu tindak pidana ;Bahwa dalam perkara ini jelaslan para Terdakwa yang telahmenyelenggarakan proses belajar mengajar tanoa ada perpanjangan jjin dariDirjen Dikti adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara jelastidak dibenarkan oleh UndangUndang dalam hal ini UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67 ayat (1)) ;Dengan adanya

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 serta keterangansaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti pula bahwa calon istriadik kandung Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2Penajam Paser Utara pada tahun pelajaran 2018/2019 dan/atau telahmenempuh pendidikan dasar 12 tahun sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

Tanjung bin Lalu Hirawan juga masih berusia 17tahun 6 bulan atau masih kurang/dibawah ketentuan usia perkawinan (19tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan sebagaimana bukti surat P.2, P.3 P.5 dan keterangansaksisaksi yang diajukan oleh Pemohon serta tidak lulus Sekolah Dasar ataubelum memenuhi kebutuhan minimal pendidikannya sebagaimana ketentuanUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar, sebagaimana keteranganPemohon serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmajelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukumyang dapat melegitimasi pengecualian

Menyatakan bahwa Terdakwa I NURLAILAH dan Terdakwa II SUPRIADIN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menggunakan jjazah,sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi da/atau vokasi yang terbukti palsusebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair Pasal 69 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

Pendidikan Nasional.

NURLAILAH, S.Pd dan Sdr.SUPRIADIN, S.Pd yang telah menggunakan ijazah, Akta TV dan Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal yang tidak memiliki jin dari DIKTI dantidak terdaftar pada Kopertis VII Jawa Timur adalah Pasal 69 Ayat (1) UndangundangNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 68 Ayat (2) Undangundang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Atas telah dibacakannya Berita Acara Saksi R.P SUBEKTI, S.H, M.Si, ini, Para Terdakwa menyatakan

Pendidikan Nasional sedangkan dalam dakwaan Subsidair telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) UU No.20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional; Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam formasiSubsidairitas, dan sebagaimana teori penuntutan maka atas dakwaan subsidairitas ini, MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara berurutan dari yang primairdan apabila terbukti maka haruslah dakwaan lainnya diabaikan; Menimbang bahwa

gugatan para Penggugat menyatakanbahwa Tergugat adalah perusahaan, sehingga jelas gugatan para Penggugatyang tidak dapat membedakan antara lembaga pendidikan dengan perusahaanadalah kabur ( obscuur libel).Bahwa, Tergugat adalah penyelenggara satuan pendidikan formal olehmasyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dandapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 16, Pasal 53 ayat 1 dan 3 UU Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Pasal 1 ayat 4 dan 5, danPasal 4 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Hukum Pendidikan.

mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi,yang bertumpu pada UndangUndang No.20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dan Undangundang No.9 tahun 2009 tentang BadanHukum Pendidikan ;Bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi adalah penyelenggara satuanpendidikan formal oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yangberprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukansatuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 16, Pasal 53 ayat 1 dan3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, juga pada Pasal 1ayat 4 dan 5, Pasal 4 ayat 1 UU No.9 tahun 2009 tentang Badan HukumPendidikan.

No. 296 K/Pdt.Sus/2010menggolongkan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai perusahaan dimaksudPasal 1 ayat 6 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa, para Penggugat/para Termohon Kasasi adalah tenagakependidikan dan pendidik yang status serta tugasnya telah jelas dijabarkanpada Pasal 1 ayat 5 dan 6 serta Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No.20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.