Hal ini telah sesuai dengan SuratPenjelasan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia kepadaBupati Pati, Nomor 188.342/2272/SJ perihal Penjelasan TerhadapPermasalahan Perda tentang RTRW Kabupaten Pati) ;Dalam Surat Bupati Pati tersebut dinyatakan bahwa :Lokasi kawasan pertambangan golongan C terdapat di KecamatanSukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Pucakwangi, Dukuhseti,Tayu, Tlogowungu, Gembong, Cluwak, dan Gunungwungkal ;Kawasan peruntukan industri besar dan sedang terdapat di KecamatanMargorejo

Bukti T 3 : Surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratSekretariat Daerah Nomor:188.342/2641/Hukhamtanggal 11 Juni 2020 terkait Klarifikasi Peraturan DPRDKabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang TataTertib, (fotokopi dari fotokopi);4.

Bahwa awalnya PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung CabangBanjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukan BankBank KaryaProduksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT.II BandungNo.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DTIIBandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :188.342/SK.234HUK/97 seri

cara sebagai berikut :1.Bahwa awalnya PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung CabangBanjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal21 Desember 1967 tentang pembentukan BankBank Karya Produksi Desa (BKPD)dan Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Bandung No.VI/1979 tentang Bank KaryaProduksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342

Perda Kabupaten DTI Bandung No.23/1996 dan SK Gubernur KDH I JawaBarat No.188.342/SK.234HUK/97 seri D, tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat.Sedangkan Izin Usaha PD.BPR Banjaran adalah :1. Surat jin Usaha No : KEP 911/DJM 111.3/11.1973.2.

Perda Kabupaten DT.IJ Bandung No.23/1996 dan SK Gubernur KDH I JawaBarat No.188.342/SK.234HUK/97 seri D, tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat.Sedangkan Izin Usaha PD.BPR Banjaran adalah :1. Surat jin Usaha No : KEP 911/DJM I1.3/11.1973.2.

Perda Kabupaten DTI Bandung No.23/1996 dan SK Gubernur KDH I JawaBarat No.188.342/SK.234HUK/97 seri D, tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat.Izin Usaha PD.BPR Banjaran adalah :1. Surat jin Usaha No : KEP 911/DJM II.3/11.1973.2.

II Bandung No.V1I/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa(BKPD) Kabupaten DTI Bandung, kemudian berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri Dtentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk.

II Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa(BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri Dtentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk.

Il Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.I Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. Il Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. IlKabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubahnama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.

II Bandung No.VI/1979 tentang Bank KaryaProduksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.I Bandung, kemudian berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97seri D tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat danPeraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatDaerah Tk. Il Kabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat (PD.

maupun penambahan anggaran ataupun direvisisehingga Rancangan APBD tersebut disetujui dengan angka yangada dalam RAPBD atau sesuai yang diajukan oleh Pemerintah DaerahKab Kapuas, kemudian di sahkan melalui Rapat Paripurna tanggal 24Nopember 2014 sesuai dengan Berita acara Persetujuan bersamaBupati Kapuas dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupatenKapuas tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kapupaten Kapuas Tahun Anggaran2015 Nomor : 180/71/DPRD, Nomor : 188.342

Sarolangun Nomor: 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan.74 Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab.

Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3Agustus 2012.Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Rl Nomor 27 Tahun2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ PembiayaanPemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai SeKabupaten Sarolangun.Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab.Sarolangun Nomor: 188.342

Perumahan Rakyat Rl Nomor 27 Tahun2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ PembiayaanHalaman 181 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb72.73.74.79.76.77.78.79.80.81.Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai SeKabupaten Sarolangun.Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab.Sarolangun Nomor: 188.342

Muhammad Zen menandatangani surat Nomor:188.342/279/Hk perihal permohonan persetujuan akan dibangunnya + 600unit rumah PNS Kabupaten Sarolangun diatas tanah milik PemerintahKabupaten Sarolangun seluas + 30 Ha yang ditujukan kepada DPRDSarolangun, kemudian tanggal 25 November 2002, TOMY ILYAS selakuKetua DPRD Sarolangun menindaklanjuti permohonan saksi Drs. H.Muhammad Madel Bin H.

Nomor 27 Tahun2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ PembiayaanPemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai SeKabupaten Sarolangun.Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab.Sarolangun Nomor: 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 PerihalMohon Persetujuan.Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab.

IIBandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) KabupatenDT.I Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. Il BandungNomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank KaryaProduksi Desa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.

IlBandung No.V1I/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) KabupatenDT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor :188.342 / SK.234HUK / 97 seri D tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. Il BandungNomor 23 / 1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Daerah Tk.

I Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. IIKabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubahnama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.

II Bandung No.VI/ 1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.IJ Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. IIKabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubahnama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten BandungCabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang Pembentukan BankBank KaryaProduksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT.IT Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung,kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang Perusahaan

BPR Cabang Banjaran bernama Bank Karya ProduksiDesa (BKPD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PropinsiJawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967, kemudianberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang PD BPR dan Perda Kabupaten DT.IIBandung, BKPD Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.

Rancangan APBD tersebut disetujui denganangka yang ada dalam RAPBD atau sesuai yang diajukan oleh PemerintahHalaman 10 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN PlkDaerah Kab Kapuas, kemudian di sahkan melalui Rapat Paripurna tanggal24 Nopember 2014 sesuai dengan Berita acara Persetujuan bersamaBupati Kapuas dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuastentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kapupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 Nomor180/71/DPRD, Nomor : 188.342

maupun penambahan anggaranataupun direvisi sehingga Rancangan APBD tersebut disetujui denganangka yang ada dalam RAPBD atau sesuai yang diajukan oleh PemerintahDaerah Kab Kapuas, kemudian di sahkan melalui Rapat Paripurna tanggal24 Nopember 2014 sesuai dengan Berita acara Persetujuan bersamaBupati Kapuas dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuastentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kapupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 Nomor180/71/DPRD, Nomor : 188.342

IJ Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya ProduksiDesa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seriD tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan PeraturanDaerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk.

If Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.IJ Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentangPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan DaerahKabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. IIKabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubahnama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.

IIBandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) KabupatenDT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. I Bandung Nomor23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya ProduksiDesa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.

IIBandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) KabupatenDT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. IT Bandung Nomor23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya ProduksiDesa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.

IIBandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) KabupatenDT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. IJ Bandung Nomor23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya ProduksiDesa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.

FotokopiPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan No: 31tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dikeluarkantanggal 13 Juli 1993, dilegalisir selanjutnya disebut..Bukti T IlInt31;Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan No:188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat Il Medan No: 31 tahun 1993Tentang Pemakaian Tempat Berjualan dikeluarkan tanggal 9April 1994, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan fotokopinyaSelanjutnya GISCDUt ...

Sekretaris Daerah an.Bupati Barito Timur Nomor : 188.342/43/HUKtanggal 10 Pebruari 2010 perihal MohonTanggapan Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2006kepada Direktur Pajak dan Retribusi DaerahDitjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangandi Jakarta;Bukti T32Foto copy Surat dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Ditjen Perimbangan KeuanganDirektorat Pajak Daerah dan Retribusi DaerahNomor : S37/PK.3/2010 tanggal 11 Pebruari 2010perihal Tanggapan Atas Perda Kabupaten BaritoTimur Nomor 5 Tahun 2006 tentang

188.4/19/K/DPRD.2014, tanggal 2Oktober 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran DewanPerwakilan Rakyat Kapuas Periode 20142019 beserta 1 (satu) lembarlampirannya (dilegalisir);12 (dua belas) lembar foto copy jadwal kegiatan DPRD KabupatenKapuas Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014;1 (Satu) bundel foto copy risalah rapat Paripurna Ke2 MasaPersidangan Ill Tahun sidang 2014 Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Kapuas (Dilegalisir);2 (dua) lembas asli Berita Acara Nomor : 180/71/DPRD.2014, Nomor:188.342

2Oktober 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran DewanPerwakilan Rakyat Kapuas Periode 20142019 beserta 1 (satu) lembarlampirannya (dilegalisir);12 (dua belas) lembar foto copy jadwal kegiatan DPRD Kabupaten KapuasMasa Persidangan III Tahun Sidang 2014;19.20.21.22.23.a4.25.26.2/.28.29.1 (satu) bundel foto copy risalah rapat Paripurna Ke2 Masa Persidangan IIITahun sidang 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas(Dilegalisir);2 (dua) lembas asli Berita Acara Nomor : 180/71/DPRD.2014, Nomor:188.342

maupun penambahan anggaran ataupundirevisi sehingga Rancangan APBD tersebut disetujui dengan angka yangada dalam RAPBD atau sesuai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KabKapuas, kemudian di sahkan melalui Rapat Paripurna tanggal 24 Nopember2014 sesuai dengan Berita acara Persetujuan bersama Bupati Kapuas danDewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuas tentang RancanganPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkapupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 Nomor : 180/71/DPRD, Nomor :188.342

APBD tersebut disetujui dengan angka yangada dalam RAPBD atau sesuai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KabKapuas, kemudian di sahkan melalui Rapat Paripurna tanggal 24 Nopember2014 sesuai dengan Berita acara Persetujuan bersama Bupati Kapuas danDewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuas tentang RancanganHalaman 21 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN PikPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkapupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 Nomor : 180/71/DPRD, Nomor :188.342

Bahwa awalnya PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD)yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa BaratNo. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukanBankBank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah KabupatenDT.I Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.I Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D

Bahwa awalnya PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD)yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa BaratNo.25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukanBankBank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah KabupatenDT.I Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD)Kabupaten DT.Il Bandung, kemudian berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234HUK/97 seri D

No. 1507 K/PID.SUS/2012Pemilukada17 Permintaan Laporan Nomor 910/1205/DPPKAD BS.17Pertanggungjawaban tanggal 24 September 2010Bantuan Dana Hibah18 Persetujuan Bersama Nomor BS.18Bupati Sigi Dan 090.0597.a/Bag.PerlumDPRD Kabupaten NomorSigi 188.342/0638/DPRD/2010tanggal 7 Oktober 201019 PERDA tentang Nomor 19 Tahun 2010 BS.19Perubahan APBD tanggal 29 Oktober 2010Tahun Anggaran2010 (BesertaLampirannya)20 PERBUB tentang Nomor 11 Tahun 2010 BS.20Penjabaran tanggal 29 Oktober 2010Perubahan APBDTahun Anggaran2010

Utara Nomor:141/56/DMPD/2020 tentang Pembentukan Tim PengawasPengangkatan Perangkat Desa Kabupaten LabuhanbatuUtara, tanggal 17 Januari 2020, (Foto copi dari Asli) ;Bukti T21.b : Foto copy Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:141/57/DMPD/2020 tentang Pembentukan Tim PengawasPengangkatan Perangkat Desa Kabupaten LabuhanbatuUtara, tanggal 17 Januari 2020, yang telah dinazegelen (Fotocopi dari Asli) ;BuktiT22 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Utara yang di tandatanganioleh Sekretaris Daerah No. 188.342

Tahun 2006 melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/913/Huk. tanggal 21 Maret 2006 kepada Bupati SubangPerihal: Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Subang tentang APBD Tahun Anggaran 2006 danRancangan Peraturan Bupati Subang tentang Penjabaran APBDTahun Anggaran 2006 sama sekali tidak mempersoalkan BelanjaBP PBB dalam APBD (tidak mempersoalkan BP PBB).d. 2.

Tahun 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep. 155Huk/2007 Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tahun Anggaran 2007 dan RancanganPeraturan Bupati Subang tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2007 samaHal.117 Dari 173 Hal.Put.No.230 PK/Pid.Sus/2012sekali tidak mempersoalkan Belanja BP PBB dalam APBD (tidakmempersoalkan BP PBB).d. 3.

Surat membalas dengvan surat Nomor :188.342/206B/424.042/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Raperda Kab.Tentang PT. Pasuruan Migas kemudian dibentuk Keputusan bersama antaraBupati Kab.Pasurtuan dengan DPRD Kab.Pasuruan tentang pembentukan timpengkajian Raperda PT.PasuruanMigas Kab. Pasuruan dengan susunananggota sbb :e Penasehat : Bupati dan Ketua DPRD Kab.

Wakil Seekretaris : Kepala Disperindage Anggota : Kepala Bappeda, Asisten Pemerintahan, aistenadministrassi umum, Kepala BP3M, Kepala DPKD, Kepala badanlingkungan hidup, Kabag Hukum, Ketua Fraksi PKB, Ketua Fraksidemocrat, Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PDIP, Ketua Fraksi gerindra,Ketua fraksi P3, Ketua Fraksi PKNU, Ketua fraksi NuraniAmanatsejahtera, Ketua Badan legislasi daerah DPRD Kab.Pasuruan.Setelah keanggotaan terbentuk maka Ketua DPRD Kab.Pasuruan bersurat kepadaBupati dengan Nomor ; 188.342