Ditemukan 533488 data
89 — 5
;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YULIATI Binti RASMAN
72 — 17
113 — 13
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUTIKNYO Bin SAMIRAN
40 — 10
82 — 17
sebagaiJOKO PUJI LEKSONO bin WARDISUJADIPati, 4 Oktober 197445 tahun 10 bulanLakilakiIslamWiraswastaIndonesiaDukuh Setulan Rt.2 Rw.1 Desa Sidoharjo,Kecamatan Pati, Kabupaten PatiKawin082321167675SMA tamatTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Dan seterusnya ;Setelah mendengar : Dan seterusnya ;Menimbang : Dan seterusnya ;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
RENI RIANA SARI binti MURYANTO
47 — 11
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TRI MULYANI binti RASIJAN
65 — 9
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TRI WAHONO Bin JAMIN
36 — 12
102 — 17
109 — 23
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa KASINI binti LASTRO SIRAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minumanberalkohol tanpa ijin;2.
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
SUKARTI Binti GARNADI
63 — 8
41 — 11
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YADIMAN Bin SUMOTOWI
85 — 21
226 — 68
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahwa UU KPK yangdisahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dandiundangkan setelah adanya perubahan pertama UUD 1945;B.
Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3.
Untuk itu, maka dibentuk UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.4.
Asimow, Administrative Law (2002) hal.2)Lebin jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamperkara Humprey's Executor vs.
Lihat juga dalam EddyO.S Hiariej, 2002, MemahamiAsas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah,KOMPAS, 21 Oktober 2002, halaman 4)Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada crime control model, namunrealitanya dikombinasikan dengan model yang lain.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahwaoleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 34 UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Makaberdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan a quo;B.
ALASANALASAN PERMOHONANKonsideran menimbang huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam rangkamewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Frasa mengajukan pengganti, antara UUNomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sama dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2003 tentang MK (Bukti P7). Penerapan pasal ini pernah dilakukan olehMahkamah Konstitusi melalui pergantian Jimmly Assidigie sebagai hakimkonstitusi yang berhenti karena mengundurkan diri dan digantikan oleh HakimKonstitusi Harjono.
AMAR PUTUSANMengadili, Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;78 Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwaPimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinanyang diangkat secara bersamaan
maupun pimpinan pengganti yangdiangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masajabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnyadapat dipilin Kembali hanya untuk sekali masa jabatan; Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan
59 — 8
;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
1.SUKINAH
2.KUNZAENAH
3.MUGIYONO
4.HARYONO
5.SUKARWI
6.YUSWANTO
Tergugat:
1.KASDANA
2.SYAEFUDIN
3.SUNOTO
4.Kepala Desa Bermi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
60 — 26
461 — 0
114 — 28
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan/atau. alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
Pasal 9 Peraturan Pemerintah DaerahKabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;2.