Ditemukan 533651 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2022 2020 2004 2009
Penelusuran terkait : Perlindungan anak (uu 23/2002) Uu no 23 tahun 2002 Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Keputusan (menteri kehutanan) dengan nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002 Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002 Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 23 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
RINI SETYONINGRUM Binti SARIYONO
74 — 12
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 12 Desember 2019 — Terdakwa: SUGENG Bin NGASIMAN
80 — 5
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 4 Juni 2020 — PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO
109 — 28
  • Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan/atau. alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
    Pasal 9 Peraturan Pemerintah DaerahKabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;2.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUHARTO Bin LEGIMAN
68 — 11
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 28 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YATMIN
44 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 17/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 23 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
Harno alias Kibin bin Kaswi.
83 — 6
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 20-02-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 30/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 20 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TRI WAHONO Bin JAMIN
32 — 10
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 42 /Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Juli 2020 — PUJI LESTARI binti KASTARI
95 — 17
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 4 Juni 2020 — KASINI binti LASTRO SIRAN
99 — 23
  • Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa KASINI binti LASTRO SIRAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minumanberalkohol tanpa ijin;2.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 15-02-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 15 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TRI MULYANI binti RASIJAN
49 — 9
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 21-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 29/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
1.ALIM MUSTAKIM
2.AGUS NURSALIM
Terdakwa:
FERI SUWANDI bin SULAIMAN
64 — 6
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 1 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YULIATI Binti RASMAN
65 — 11
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 43 /Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Juli 2020 — PASMI binti (alm) MASTAM;
95 — 13
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 47/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 10 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUTIKNYO Bin SAMIRAN
37 — 10
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2544 — 1460
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    manusia;. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategipencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikanpenghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;d. bahwa...MengingatSK No 009517 Ad.1.caPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa beberapa ketentuan mengenai KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
    Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan,perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakatsehingga UndangUndang tersebut perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk UndangUndang tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
    tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 20 dan Pasal 21 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang
    Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5698);Dengan...ayPOOH.flysPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkanSK No 009518 AdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.Pasal
    IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menjadi UndangUndang (Lembaran
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1331 — 618
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
    (http://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2015/05/150509papuagrasijokowl) (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/09/no3c3yinilimatahananpolitikpapuayangdiberikangrasijokowl) (http:/Awww.cnnindonesia.com/nasional/201506041 731021257759/jokowipertimbangkanberigrasi36tapolpapua/)Bahwa perbandingan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentangGrasi dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagaiberikut: Perbandingan
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang GrasiNo.
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yangselanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.4. Bahwa terbentuknya UndangUndang tentang Grasi yang bare tersebut,ketentuan tentang prinsipprinsip umum tentang tata cara pengajuan danpenyelesaian permohonan grasi diatur.
    Terhadap perubahan ketentuan a quo dimaksudkan bahwa berdasarkanUndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Untuk menghindari kekosongan hukum bagipenyelesaian pemberian grasi yang diajukan berdasarkan UndangUndangNomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 perlu diperpanjang sampai dengantanggal 22 Oktober 2012.Bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, UndangUndang Nomor 22Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuanpermohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannnyamenyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-08-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 45/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Agustus 2020 — Terdakwa: JOKO PUJI LEKSONO bin WARDI SUJADI
80 — 17
  • sebagaiJOKO PUJI LEKSONO bin WARDISUJADIPati, 4 Oktober 197445 tahun 10 bulanLakilakiIslamWiraswastaIndonesiaDukuh Setulan Rt.2 Rw.1 Desa Sidoharjo,Kecamatan Pati, Kabupaten PatiKawin082321167675SMA tamatTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Dan seterusnya ;Setelah mendengar : Dan seterusnya ;Menimbang : Dan seterusnya ;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 15-02-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 15 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
RENI RIANA SARI binti MURYANTO
38 — 5
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 22-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 22 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUWARTO bin SUKRAT
48 — 14
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 39/Pid.C/2019 /PN Pti
Tanggal 12 Desember 2019 — DIDIK ANIM RASMINTO Bin SUWARDI
53 — 8
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.