Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Susis bin Duladjid adalah Adlal ;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

PENETAPANNomor 0107/Padt.P/2015/PA.Lmgasa ll yea jl il paDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas A Lamongan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalamperkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :Pemohon, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediamandi Kec.Lamongan Kab.Lamongan yang dalam hal ini diwakili kuasahukumnya yang bernama H.MOCH.SU'EB.S.Ag.SH Advokat danKonsultan Hukum pada kantor

itu berlangsung Pemohon dan Suami Pemohontelah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami dan isteri,dan hingga sampai saat ini telah dikarunia keturunan/anak (satu) : ANAKPEMOHON, lahir 422012 (umur 3 tahun);Bahwa Pemohon menyadari ketika melaksanakan perkawinan telahberusaha untuk mencari persyaratan nikah diluar tempat tinggal Pemohon,dan dalam pelaksanaan nikah Pemohon telah mengelabui Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, denganmenyatakan ayah kandung (Wali Adlal

Pemohon) sulit untuk dihubungiatau tidak diketahui keberadaanya;Bahwa Pemohon telah berani berbuat demikian dikarenakan Wali AdlalPemohon selalu menolak atas peminangan suami Pemohon dengan suatualasan : pokoknya Pemohon tidak boleh kawin dengan suami Pemohon(IMAM BAGUS NURCAHYO) dan harus dengan seoranglakilakipilihannya atas dorongan dari iobu Pemohon;Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Wali Adlal Pemohon telah mengajukanpembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya Nomor perkara :1694/Pdt.G/2011

Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama SUSIS BinDULADJID adalah sebagai wali Adlal;3. Mengidzinkan Pemohon (Pemohon) untuk melaksanakan pernikahandengan seorang lakilaki yang bernama IMAM BAGUS NURCAHYOBin SUPARMAN dengan wali Adlal;4. Memerintahkan kepada Pemohon atas perkawinanya dicatat padaregester nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LamonganKabupaten Lamongan;5.

Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam,maka wali nikah Pemohon yang bernama Susis bin Duladjid tersebut dapatdinyatakan sebagai wali Adlal untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohondengan calon suaminya tersebut.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1383/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan kurang suka denganpemohon, karenanya Majelis Hakim menilai kKeengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.741.000, (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetanbkan pada hari Rabu tanggal 16September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah,oleh kami Drs. H. ALI SIRWAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MAKMUR, M.H.dan Dra. Hj.

al asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :Pemohon, tanggal lahir 16 Oktober 1986 /umur 34, agama Islam, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diRT.001, RW.004, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas, sebagai

Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal ... yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan registerperkara Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Bms, tanggal 23 Juni 2021, yang padapokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangHalaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Bmssah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Cpa tl ral peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 24 Juli 1997 /umur 23, agama Islam, pekerjaanKaryawan Hotel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di DusunKeto RT. 002 RW. 004 Desa Tanjangrono Kecamatan NgoroKabupaten Mojokerto

Menetapkan wali Pemohon yang bernama XXX adalah sebagaiwali adlal;3. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohonyang bernama XXX dilaksanakan dengan Wali Hakim ;A. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan NgoroKabupaten Mojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;5.

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Cpa tl ral peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :ELIS SUSANTI binti SUWOTO, tanggal lahir 05 Juli 1989 /umur 31, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Home industri sepatu, pendidikanSLTA, tempat kediaman di Dusun Briti RT. 002 RW. 002, DesaWiyu Kecamatan

MlatenKecamatan Puri Kabupaten Mojokerto (Rumah bapak KIYAD)I),sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto denganregister perkara Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mr, tanggal 01 Juli 2021, yang padapokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal

Menetapkan wali Pemohon yang bernama SUWOTO bin TARSOadalah sebagai wali adlal;Ss: Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohonyang bernama YUDHA HARIYANTO bin HARRY BASOEKI dilaksanakandengan Wali Hakim ;A. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PacetKabupaten Mojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;5.

bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama EDI PURWANTO Bin SUTRIS adalah Adlal;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (HANA PRATIWI Binti EDI PURWANTO) dengan calon suaminya (ASMAUL MUHSININ Bin SOLIKIN);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama EDI PURWANTO Bin SUTRISadalah wali adlal:;3.

Solikin Bin Ponidi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan kerjabangunan, tempat tinggal di Dusun Sumberpempurwetan RT. 001 RW. 006Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahcalon suami Pemohon; Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama ASMA'UL MUHSININ Bin SOLIKIN;= Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan

Jemiran Bin kaderi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal Di Dusun Sumberingin RT. 001 RW. 002 Desa SumberinginKecamatan Wonosari Kabupaten Malang; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahcalon suami Pemohon,halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 0644/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg: Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama ASMA'UL MUHSININ Bin SOLIKIN; Bahwa saksi mengetahui

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Cpa tl a) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :XXXXX, tanggal lahir 17 April 1999 /umur 22, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX,sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari

berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juni2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalayadengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 23 Juni 2021,yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal denganalasan/dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon,;Halaman 10 dari 14 halaman

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Cpa tl a) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 03 September 1997 /umur 23, agama Islam,pekerjaan Karyawan Jasa Tronsportasi, pendidikan SLTP, tempatkediaman di Dusun Kwagen RT. 007 RW. 002 Desa SidorejoKecamatan Jetis Kabupaten

Menetapkan wali Pemohon yang bernama JAMA'HADI adalahsebagai wali adlal;3. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohonyang bernama XXX dilaksanakan dengan Wali Hakim ;4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis KabupatenMojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;5.

penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohontidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acarapanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menetapkan ayah kandung Pemohon adalah, adlal; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan PENETAPANNomor: 111/Pdt.P/2012/PA.JBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhnkan Penetapan terhadap perkara permohonan wali adlal yangdiajukan oleh:PEMOHON, Umur : 28 Tahun; Pekerjaan : Karyawati Swasta; Tempatkediaman di Kota Jakarta Barat, selanjutnyadisebut PEMOHON;Pengadilan Agama Tersebut;Setelah membaca surat permohonan

lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahanPemohon yaitu sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai denganurutan wali nikah dalam pasal 21 (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan diKantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagaitempat pernikahan Pemohon, akan tetapi ditolak karena walinya adhalsebagaimana bukti P.3 dan P.4, oleh karenanya atas penolakan tersebutmerupakan indikasi bahwa wali Pemohon tersebut adalah adlal

Penetapan No. 111/Pdt.P/2012/PAJBArtinya: Bila jelas Wali bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yangmengawinkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah i.c. ayah kandung Pemohonbernama AYAH PEMOHON, dinyatakan terbukti secara sah telah enggan(adlal), dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriAgama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi

Wali Nikah Pemohon adalahWali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Palmerah,Kota Jakarta Barat, sebagai Pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohondinyatakan terbukti secara sah, maka petitum angka 2 (dua) permohonanPemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon(AYAH PEMOHON) adalah adlal;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah dinyatakan adlal,maka Majelis menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPalmerah,

Menetapkan ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah,adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, KotaJakarta Barat sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon(PEMOHON) dengan calon suami Pemohon yang bernama CALONSUAMI PEMOHON;4.

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:Ayah PemohonNama : Bahri bin Ruddin;Umur : 60 tahun;Agama : Islam;Penetapan Wali Adlal Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Nnk Halaman 1 dari 17Pendidikan : SDPekerjaan : NelayanTempat kediaman di : Jalan Dermaga RT. 06 Desa Sungai Nyamuk,Kecamatan Sebatik = Timur, KabupatenNunukan;2.

Orang tua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah danmenyerahkan kepada saudara lakilaki Pemohon;Penetapan Wali Adlal Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Nnk Halaman 2 dari 17b. Orang tua pemohon selalu menghindar apabila dimintairestu dan menjadi wali nikah;C. Orang tua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahkarena dilarang oleh ibu tiri pemohon.5.

Tanda Penduduk (KTP) Nomor:6405015810910001 Tanggal 31 Agustus 2020, atas namaPemohon (Hermayanti) yang dikeluarkan = oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,bermeterei cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkanPenetapan Wali Adlal Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Nnk Halaman 4 dari 17dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda (P1);2.

Mengabulkan permohonan Pemohon;Penetapan Wali Adlal Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Nnk Halaman 15 dari 172. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (Bahri bin Ruddin)adalah adhol:;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik TimurKabupaten Nunukan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon(Hermayanti binti Bahri) dengan calon suaminya bernama (Ardiansyahbin Samsuddin);4.

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,Ady Zulkifli Amin, S.H.Penetapan Wali Adlal Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Nnk Halaman 17 dari 17

Menyatakan bahwa Wali Pemohon enggan (adlal) sebagai wali nikah Pemohon;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon (Irmawati binti Muharom) dengan laki-laki bernama Ahmad Rudianto bin Sarnam;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal:;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Apabila walinya enggan(adlal) atau menolak menikahkannya, maka sultan (hakim) yangmenjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

(RiwayatImam Empat kecuali anNasai);Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, walinasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungandarah, sedangkan wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul apabila walinasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahuitempat tinggalnya, atau enggan (adlal);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwaWali Pemohon tersebut enggan (adlal) telah telah dikuatkan dengan keterangansaksi

saksi dan adanya surat penolakan pernikahan dari Penghulu/KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (bukti P.8)dengan alasan wali nasab (ayah Pemohon) tidak bersedia menjadi wali nikah,oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan Wali Pemohon enggan(adlal);Menimbang, bahwa dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakimdapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan tentangwali tersebut, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan kepadaPengadilan untuk

Menyatakan Wali Pemohon bernama MUHAROM bin GIDIN enggansebagai Wali Nikah (adlal);3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BululawangKabupaten Malang, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon(IRMAWATI binti MUHAROM) dengan lakilaki bernama AHMADRUDIANTO bin SARNAM;4.

ANIK WIDIATUTIK Binti SUJUD) adalah adlal;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang untuk menikahkan Pemohon (HJ. ANIK WIDIATUTIK Binti SUJUD) dan calon suami Pemohon (EKO PRISTIWANTO Bin SUTRISNO;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

MISPAN bin PAIJAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman di Dusun Tawang Sukowilangun RT.022/RW.005 DesaSukowilangun Keacmatan Kalipare Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama EKO PRISTIWANTO Bin SUTRISNO;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

ANIK WIDIATUTIK BintiSUJUD) adalah adlal;3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KalipareKabupaten Malang untuk menikahkan Pemohon (HJ. ANIK WIDIATUTIKBinti SUJUD) dan calon suami Pemohon (EKO PRISTIWANTO BinSUTRISNO;4.

SALINAN PENETAPANNomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sjasa ll Ces sll aul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan Wali Adlal pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim hakim telah menjatunkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini,dalam perkara yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1976 /umur 44, agama Islam, pekerjaanXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman diKABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohonselaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah,dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipunmenurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.SjMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

bahwa PengadilanAgama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkanpada batasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukumbaik norma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

002RW.003, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten denganregister perkara Nomor 0222/Pdt.P/2021/PA.KIt, tanggal 13 Juli 2021, yangpada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal

tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dancalon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayahkandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa adaketerangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2021/PA.KItBahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon,;Halaman 9 dari 13 halaman

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Ardi bin Nasir adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Yesi Amanda Sukarni binti Ardi) dengan calon suaminya yang bernama Rudi Gunawan bin Sudirman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

   pekerjaanXXXXX XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATENSINJAI, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Juni2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai denganregister perkara Nomor 207/Pat.P/2021/PA.Sj, tanggal 29 Juni 2021, yang padapokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal

   Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab xxxxx xxx atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

   nasab harus didasarkanpada batasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukumbaik norma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

   ;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diizinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

   Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Ardi bin Nasir adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XxXXxXxXXxXX XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX UNtuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinanantara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama RudiGunawan bin Sudirman;4.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Sukoyo Bin NiriKarimun adalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KabupatenMalang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon Budi Usman Bin Kasimun sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg6.

Atasdasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal, karena itupermohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan padaketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalamperkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yangadlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilanAgama tentang wali tersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuanhukum yang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentangadlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan MajelisHakim mengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwaantara lain adlal yang paling tinggi adalah wali dengan tegasmenyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohonnomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohonnomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 jugadapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohonadalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengemukakan apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dariwali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana kandunganhadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Sukoyo bin Niti Karimun )adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PagelaranKabupaten Malang selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi walihakim untuk menikahkan Pemohon (Wijiati Eko Lestari bintiSukoyo) dengan Budi Usman bin Kasimun;4.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama BAMBANG SUPRIYANTO Bin TOMPOH adalah wali adlal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon MOKHAMMAD KHABIBI Bin DALIL sebagai Wali Hakim.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikanhalaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1467/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlgdidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan tidak diketahuialasannya, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama BAMBANG SUPRIYANTO BinTOMPOH adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung KabupatenMalang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami PemohonMOKHAMMAD KHABIBI Bin DALIL sebagai Wali Hakim.4.

Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Etto adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Angwari bin Pardin.;4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

dibenarkan oleh hukum syaramaupun peraturan perundangundangan karenanya Pemohon merasakeberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudahsedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah samasamabertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untukmenghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yangmelanggar hukum syara' maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohonmengajukan permohonan penetapan wali adlal

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Etto adalah adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (Suhairiyah bin Etto) untuk dinikahkandengan calon suaminya nama (Angwari bin Pardin) dengan memakai waliHakim;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;5.

karena sudah saling cinta mencintai,sudah samasama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untukmenikah, baik menurut syara (agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibanberumah tangga;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidakhadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan,menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuaiketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) danpasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahuni987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :9007Artinya: Pemerintah mengurus

Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Etto adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari KabupatenBondowoso selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untukmenikahkan Pemohon dengan Angwari bin Pardin.;4.

al asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :Diantari Kurnia Astuti binti Suroso, tanggal lahir 17 Desember 1998 /Umur22, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikanSLTA, tempat kediaman di Dusun Gedongan RT.02 RW.05, DesaBlondo, Kecamatan

di persidangan dan telah menyampaikan alasannya;Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agarbersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengancalon suaminya bernama Samar bin Tukimin namun wali nikah Pemohonbernama Suroso menolaknya dengan alasan tidak jelas, untuk itu Pemohonmohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Naha'i bin Saikun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat kediaman di Dusun Sidorukun RT.016 RW.003 Desa ClumpritKecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Susanto bin Matsari (Alm);Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Tanpa alasan yangjelas, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan