No.294/PDT/2019/PT.DKIPembeli dan Tergugat selaku Penjual, hal ini dapat dilihat pada bagian CContract EPC Power Plant yang berbunyi: The Parties have a greed onterm and conditions in relation with the engineering, procurement andcontruction of power plant 2X90T/H+2X15MW, located in dumai, indonesia(the Project) and therefore the following agreements;(1) This EPC Contract, by and between the supplier and the Purchaser;(ii) Contract of equipment supply, by and between the supplier and thePurchaser

Coastal State penalties forviolations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may notinclude imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the Statesconcerned, or any other form of corporal punishment.

;If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the OtherAgreements, or any Default shall have occurred and be continuing, inaddition to all rights and remedies accorded to Lessor elsewhere in theLease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately orat any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part ofthe Deposit in or towards the payment or discharge of any maturedobligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or theOther Agreements

Harita Kencana Securities tersebut dialihkankepada New Age Warld Limited dalam bentuk perjanjian jual beli piutangdan perjanjian cessie (P9 dan P10) dan dari New Age World Limitedtersebut hak piutang tersebut dialihkan kepada Pemohon Pailit berdasarkan Sale and Purchase Agreements ( P12) dan Deep Of Transfer(P13); Bahwa proses peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sesuai dengan buktibukti yang diajukan Penggugat, masingmasing buktiP8, P11 dan P14, masingmasing bukti tersebut dibuat

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I,List of Housing Loan Agreements, tertulis pada Nomor 1400, 621000760400,Gunawan Susilo, LIPPO, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XI1/5 dan padaNomor 1401, tertulis 621000761200, Gunawan Susilo, LIPPO, 47.218.000.00,057/SPU/ROKPO/VII/6.

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I,List of Housing Loan Agreements, tertulis pada Nomor 1400, 621000760400,Gunawan Susilo, LIPPO, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XI1/5 dan padaNomor 1401, tertulis 621000761200, Gunawan Susilo, LIPPO, 47.218.000.00,057/SPU/ROKPO/VII/6.

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/S dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

Bahwa para pihak telah terlebin dahulu menyatakan bahwa transaksipembiayaan ini diatur menurut hukum Negara Bagian New York(mohon lihat Pasal 11.08 dari Indenture Agreements, Pasal 7.07 dariLoan Agreement, Bagian XI dari Underwriting Agreement, dahhalaman 74, 91 dan 109 dari Prospektus sebagaimana telahdijelaskan pada bagian B.1 dari Eksepsi a quo).3. Sabagaimana telah diketahui oleh umum, bahwa hukum Indonesiajuga menghormati pilihan hukum yang telah disepakati oleh parapihak dalam perjanjian.

Sebagai tambahan, Indenture Agreements, Loan Agreement, danUnderwriting Agreement sebagaimana telah disebutkan di atas,merupakan perjanjianperjanjian pokok dalam transaksi pembiayaanini.

Pendaftaran atas Jaminan, yang mana Jaminantersebut diberikan oleh Tergugat 13 sesuai yang diwajibkan dalamindenture Agreements, mewajibkan Tergugat 14 untuk menjalankanfungsi administrasinya, yaitu mendaftarkan pendaftaran atas haktanggungan seperti yang diwajibkan oleh UndangUndang HakTanggungan..Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 14 tidakmemiliki kewajiban hukum apapun untuk memeriksa dan menilaikeabsahan Indenture Agreements sehubungan dengan pendaftaranJaminan tersebut.

Hal ini berarti bahwa Tergugat 14 tidak dapatdikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungandengan pembuatan Indenture Agreements (dan bahwa kami jugamenolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatanmelawan hukum tersebut).

Bahwa pada faktanyaTergugat 14 hanya merupakan pihak yang dengan sengaja ditarikoleh Penggugat dan bahkan Tergugat 14 bukan merupakan pihakdalam Indenture Agreements. Oleh karena itu Majelis Hakim yangterhormat sudah seharusnya menyatakan tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara perdata ini.

Harita Kencana Securities tersebut dialihkankepada New Age Warld Limited dalam bentuk perjanjian jual beli piutangdan perjanjian cessie (P9 dan P10) dan dari New Age World Limitedtersebut hak piutang tersebut dialihkan kepada Pemohon Pailit berdasarkan Sale and Purchase Agreements ( P12) dan Deep Of Transfer(P13); Bahwa proses peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sesuai dengan buktibukti yang diajukan Penggugat, masingmasing buktiP8, P11 dan P14, masingmasing bukti tersebut dibuat

KarenaManagement Agreements tersebut memiliki nilai ekonomis bagiPemohon Peninjauan Kembali untuk menagih jasa manajemen ataspengelolaan 8 hotel jaringan Hyatt di Indonesia, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali biaya bunga tersebut dapat dijadikanpengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang No. 17 tahun 2000;Berdasarkan penjelasan diatas, karena biaya bunga (berdasarkanApplicable Federal Rate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986US Internal Revenue Code) yang dibayarkan oleh

Kausa yang halal.Lebih lanjut Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.(2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatankedua belah pihak, atau, karena alasanalasan yang ditentukan olehundangundang.(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa dalam Hukum Perjanjian dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda(agreements must be respected)

The range of royalty ratesfrom the six arm's length license agreements that were identified was0.5 percent of sales to 3.5 percent of sales. Therefbre, it is reasonableto conclude, based on this analysis, the 2.0 percent royalty paid byMonsanto US is consistent with arm's length dealings.Bahwa dokumen TP analysis untuk periode JanuariDesember 2007seharusnya masib, relevan untuk dipergunakan sebagai dasar untukmelakukan analisa atas transaksi yang sama pada periode 2008.

BangsaBangsa tentang HukumLaut (United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982) yang telah diratifikasioleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang HukumLaut (United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982) yang menyatakan:Coastal Stage penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusiveeconomic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements

Nomor 643 K/Padt/2016perjanjian pokok/induk yang telah menjadi Kewenangan Lembaga ArbitraseThe Singapore International Arbitration Center (SIAC) untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa, berdasarkanPerjanjian* yang telah dibuat dan ditandatangani olehdan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 30 April 2003 didalamketentuanPasal 14 Perjanjianpada bagian Arbitrase ditegaskan sebagaiberikut:Article 14:Arbitration14.114.2.Any dispute between the Parties arising out of this Agreement or any ofthe related agreements

Convention On The Law ofHalaman 1 dari 36 Putusan No. 35//Pid.SusPRK/PNPtk31The Sea, 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang PengesahanKonvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United NationsConvention On The Law of The Sea, 1982) yang menyatakan: Coastal Stagepenalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economiczone may not include imprisonment, in the absence of agreements

Any dispute between the Parties arising out of this Agreement or anyof the related agreements which cannot first be settled by thePresident Directors of the LESSOR and the LESSEE within ninety (90)days of either Party requesting in writing a meeting to settle therelevant dispute, shall be submitted to binding arbitration in Singaporeat the Singapore International Arbitration Center (SIAC) or elsewhereas agreed by the Parties under the rules for Arbitration of the SIAC Inforce at such time and In

Any dispute between the Parties arising out of this Agreementor any of the related agreements which cannot first be settled bythe President Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meetingto settle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Center (SIAC) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAC In force atsuch time and In accordance

BangsaBangsa tentangHukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations ConventionOn The Law of The Sea, 1982) yang menyatakan: Coastal Stage penalties forviolations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone maynot include imprisonment, in the absence of agreements

The rangeof royalty rates from the six arm's length license agreements thatwere identified was 0.5 percent of sales to 3.5 percent of sales.Therefore, it is reasonable to conclude, based on this analysis, the2.0 percent royalty paid by Monsanto US is consistent with arm'slength dealings."e Bahwa dokumen TP analysis untuk periode JanuariDesember 2007seharusnya masih relevan untuk dipergunakan sebagai dasar untukmelakukan analisa atas transaksi yang sama pada periode 2008.

Secara prinsip hukum haruslah mengikat,istilah hukum yang sangat dikenal yakni Pacta Sunt Servanda(agreements must be kept), keberlangsungan selama 36 tahun merupakanhukum yang mengikat menjunjung asas kepastian hukum.PENEGASAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ATAS PENGKREDITANPPN JASA PENGOLAHAN LNG MASA APRIL 2007.1.FaktaFakta Dalam Pembahasan PersidanganFakta selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menyampaikan surat/dokumentasiterkaitperlakuan pengkreditan

Berdasarkan isi perjanjianyang diakui oleh Penggugat maupun Tergugat dalam tahap jawabjinawab maupunpembuktian di depan persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim, bukti surat P1merupakan perjanjian yang sah secara hukum berdasarkan asas hukum Pacta SuntServanda (agreements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadihukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dimana Pacta SuntServanda yang pertama kali dikenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasarpada sebuah

Bahwa sesuai pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsatentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of TheSea, 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang ' menyatakan:Coastal Stage penalties for violations of fisheries laws andregulations in the exclusive economic zone may not includeimprisonment, in the absence of agreements to the contrary by theState