Makna terbuka dan dapat diakses adalah bahwasetiap informasi publik dapat dicari, dilinat, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah,disebarluaskan, dan dapat diakses melalui berbagai media (Anotasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesian Center forEnvironmental Law (ICEL), 2009:74)Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

didalamnyaterkandung asas limited excemption, yaitu asas yang menyatakan bahwapengecualian terhadap informasi bersifat terbatas dan pembatasan tersebutbersifat ketat, artinya setiap pembatasan terhadap akses informasi didasarkanpada suatu keputusan yang objektif (Anotasi UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RepublikIndonesia Bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law(ICEL), 2009:7677);Bahwa kedua asas tersebut harus dimaknai

seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Supra X tipe NF 125 TD dengan nomor polisi DE 2662 E berwarna hitamsilver. barang bukti tersebut telah disita dari FRANS LUTURMAS Alias FRANS,maka dikembalikan kepada JULIA ROMROMAN/LAMPIOMPAR Alias YUL;Menimbang, bahwa dari anotasi

Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu marahkepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, Termohon anggap adalahhal yang sangat wajar dan Termohon sangat bersyukur karenamelalui permohonan ini mungkin Pemohon mengingatkan Termohonagar merubah anotasi tata cara berbahasa terhadap Pemohon,kalaupun itu keinginan Pemohon maka dengan senag hati Termohonuntuk seterusnya akan merubah tata cara gaya berbahasa terhadapdiri Pemohon ;6.

dalam perkara ini terhadap terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahananterhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan tidak mengajukanbarang bukti;Halaman 18 dai 20 Putusan Nomor 71PidSus/2016/PN SmlMenimbang, bahwa dari anotasi

Seharusnya sebuah posita(fundamentum petendi) gugatan/perlawanan berisi faktafakta dandasar hukum yang jelas, bukan penilaian atau pendapat atas sebuahputusan hukum, kecuali PELAWAN dan PELAWAN II bermaksudmembuat Anotasi atau Eksaminasi atas suatu putusan;Bahwa kemudian pada angka 9 dan angka 10 halaman 10 11,dengan tegas TERLAWAN Ill, V,VI menolak dalil tersebut, karenasebagaimana telah diuraikan diatas, PELAWAN dan PELAWAN IItidak menjelaskan secara konkrit dampak seperti apa yang dianggapmerugikan

Dalil tersebut menunjukkan ketidakpahaman PELAWAN danPELAWAN II dalam menyusun sebuah gugatan/perlawanan.Seharusnya sebuah posita (fundamentum petendi) gugatan/perlawananberisi faktafakta dan dasar hukum yang jelas, bukan penilaian ataupendapat atas sebuah putusan hukum, kecuali PELAWAN danPELAWAN II bermaksud membuat Anotasi atau Eksaminasi atas suatuputusan;Halaman 37 dari 67 halaman putusan Nomor 193/Pdt/2020/PT.BDG11.12.13.14.Bahwa kemudian pada angka 9 dan angka 10 halaman 10 11, dengantegas

Seharusnyasebuah posita (fundamentum petendi) gugatan/perlawananberisi faktafakta dan dasar hukum yang jelas, bukan penilaianatau pendapat atas sebuah putusan hukum, kecuali PELAWAN dan PELAWAN II bermaksud membuat Anotasi atauEksaminasi atas suatu putusan;11.

Bahwa Ahli Hukurrt Nono Anwar Makarim dalam Legal Anotasi Hasil EksarminasiPublik : Kasus Soeharto Vs Majalah Time Lampiran padahalaman 76, berpendapat antara lain bahwa :...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan ganti rugi immateriil hanya bisa diajukan berdasarkan Pasal 1372 dan seterusnyaKUHPerdata. (Errest Hooge Raad 11 Maret 1909, Tijdschrift van RechtT.93 him.50).

Bahwa ahii hukum Nona Anwer Mekarim dalamLegal Anotasi HasilKasus Soeharto VS Majalah Time Lampiranpada halaman 76, antara lain berpendapat bahwa. :"Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkuttuntutan ganti rugi immateriil hanya bisa diajukan berdasarkanPasal 1372 dan seterusnya KUHPerdata. (Arrest Hooge Raad 11Maret 1909, Tijdschrift van Rech T.93 him 50).

dipersidanganstatusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka statuspenahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhipidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan makaakan diganti dengan pidana kurungan, yang akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

HajiBASIRUT untuk menerima barang dari Saksi TOHIR als TOING maka saksi memberikannomor handphone Saksi TOHIR als TOING kepada Sdr, Haji BASIRUT,e Saksi membeli barang berupa biji plastik sebanyak 1 (satu) container sekira 16 (enambelas) ton dari Saksi TOHIR als TOING pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam19,00 Wib di lapak besi tua milik saksi Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timurdengan harga disepaktie Saksi tidak melihat dan oaaK Deraaa anotasi paaa saai Darang emji posii* cDong*ar

diajukan dipersidanganstatusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhipidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan makaakan diganti dengan pidana kurungan, yang akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

IMAM MURSIDI tertanggal 02Nopember 2018, diberi tanda bukti P 16.17.Fotocopy KUHPdt. pasal 1338, 1339, diberi tanda bukti P17.18.Fotocopy KUHPdt. pasal 1365, dan anotasi Putusan MA no. 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, diberi tanda bukti P18.19.Rekaman Video (tanpa meterail), diberi tanda bukti P19.20.Rekaman Video (tanpa meterail), diberi tanda bukti P20.21.Fotocopy Surat Keterangan Medis tertanggal 10 Juli 2019 atas namaSUTARNO bin RAMAN, diberi tanda bukti P21.22.Fotocopy Surat Rujukan

atas kepemilikan Tanah Sengketa denganDusun Pabbatangan Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara,Kabupaten Takalar, dengan persil No.18 a SIll Kohir no.66 C1idenganluas 0,46 Ha;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanyahak atau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi

yang kongkrit dan pembuktianitu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapatbahwasanya Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikanseluruh dalildalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalildalilsangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat masingmasingberkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

ongkos muat dari Surabaya kesaumlaki yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai disaumlaki tanggal 23 Mei 2018; Nomor telah diterima dari YOLANDA SUARLEMBIT uangsejumlah Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untukpembayaran ongkos muat barang sebanyak 7 karton yang dibuatdan ditandatangani diatas meterai di saumlaki tanggal 07 Juni2018; barang bukti tersebut telah disita dari saksi korbanROBERT TANBUN Alias KIAT maka dikembalikan kepada saksikorban ROBERT TANBUN Alias KIAT;Menimbang, bahwa dari anotasi

dijatunkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidanaDONJAIA j 2 on nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nnn ee nan nee nee een cee ane nnn neeneemonnennnn Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawabanpidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwatersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;wnn Menimbang, bahwa dari anotasi

Selanjutnya di dalam Anotasi Putusan Onvoldoende Gemotiveerd sebagai salahsatu wujud kekhilafan hakim (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.317April 2012, hal.5355) (vide Putusan Peninjauan Kembali No.207 PK/Pdt/2010)disebutkan bahwa suatu putusan yang mengandung suatu kekhilafan ataukekeliruan yang nyata adalah suatu pelanggaran atas kewajiban hukumberdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang mengatur sebagai berikut :Putusan pengadilan selain harus

1976 terhadap tanah obyek sengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secarasepintas lalu, asas

diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPenggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berkewajiban untukHalaman 23 dari 99 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Polmembuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruhdalildalil sangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat serta TurutTergugat masingmasing berkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut diatas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

mengikat (volleding en bindende bewijskracht), tetapitidak sampai pada tingkat menentukan (beslissend) atau memaksa(dwingende), oleh karena itu sifat nilai kKekuatan pembuktiannya tidak bersifatimperatif dan oleh kerena nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatifmaka terhadapnya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tertanda Tl, TT. 1 yangsama dengan bukti surat tertanda P 8 tersebut di atas merupakan alat buktiyang autentik, maka sebagaimana dalam anotasi

Alat bukti keterangan saksi dapat dibantahpihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.Menimbang, bahwa anotasi M.

oleh karenanya MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan apa saja yang dapatdimohonkan kepada Badan /atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindin atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatan danpermohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkanuntuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktek permohonanfiktif positif;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi

danPeninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hal. 468), telah menjelaskan mengenai kekhilafan atau kekeliruanyang nyata, yaitu apabila putusan mengandung pembenaranterhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukanperaturan perundangundangan yang berlaku maka dalam putusanitu terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena dalam halyang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidakmenurut hukum (onwettih, illegal) menjadi sah (wetting, legal).b) Menurut Anotasi

pembuktian secara seimbangdimana Penggugat dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya dansebaliknya Tergugat dan Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalildalil jawabannya/ sangkalannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwasanya "barangSiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatuperistiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hakorang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"dalam hal ini apabila kita membaca anotasi

;Menimbang, bahwa dari anotasi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor 439K/SIP/1960, tanggal 8 Januari 1969, dapat ditarik kaedahhukum bahwa gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisanyang dikuasai pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak tidakharus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat, dengan demikian makaEksepsi Kuasa Hukum Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidakberdasar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat

Pemeriksaan dan penyelesaian tidakboleh menyimpang dari dalil gugatan;Menimbang, bahwa menurut anotasi dari M.

Selanjutnya teks itu diumumkan lagi pada S. 194144.Anotasi :Dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) ini hanya dimuat halhal yang berkaitan denganperkara perdata; halhal yang menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undangundang HukumAcara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.BAB . HAL MELAKUKAN TUGAS KEPOLISIANBagian 2. Kepala Desa Dan Semua Bawahan Polisi yang Lain.Pasal 3.

(IR. 150.)Anotasi: pasalpasal tersebut berbunji sebagai berikut:Pasal 284.(1) Jika tertuduh atau saksi tidak paham akan bahasa yang digunakan dalam pemeriksaanpengadilan itu, maka ketua harus mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh diabersumpah kalau ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang memang sudah disumpah akan menerjemahkan dengan benar apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa kebahasa lain.(2) Barang siapa yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, juga tidak boleh menjadijuru