Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 728 K/Pid.Sus/20152.

persekongkolan horizontal pada bagianTentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yangmelanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan olehpara Terlapor dalam perkara a quo, yang terbukti telahmelakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolanvertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukumbutir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yangmenghambat persaingan karena mengakibatkan para pelakuusaha lain tidak dapat bersaing

Karena persekongkolan horizontalhanya terjadi antara Terlapor Il, Terlapor Ill, dan Terlapor IV yangmerupakan pelaku usaha yang bersaing sebagai peserta tender;.

horiziontal antara Terlapor Il, Terlapor Ill, danIV tidak dapat begitu saja diambil alin menjadi pertimbangan hukumpersekongkolan vertikal dengan penjelasan sebagai berikut :Tabel 1 Perbedaan Persekongkolan Horiziontal danPersekongkolan Vertikal Keterangan Persekongkolan Persekongkolan VertikalHorizontalPara Pihak Termohon kasasi, Terlapor (Pokja ULPTerlapor Ill dan TerlaporIVKabupaten Dompu),Termohon Kasasi,Terlapor III dan TerlaporIV Posisi Para Pihak yangbersekongkolDiantara Para Pesertatender yang bersaing

Bahwa staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dansepengetahuan Direksi sehingga tindakan staff antar perusahaan yangsaling bersaing dalam tender melakukan copy paste dokumen dandigunakan dalam dokumen penawaran tender serta disetujui DireksiPerusahaan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumenpenawaran menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai mana diaturdalam Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;3.

.: Usaha yang dijalankan yakni perdagangan eceran kebutuhanseharihari dengan margin keuntungan ratarata 2 % hal inidisebabkan karena Pemohon Banding tidak dapat bersaing denganpengusahapengusaha yang telah mempunyai nama yang cukupbesar misalnya: Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya, apabiladikenakan tarif 10 % maka usaha Pemohon Banding akanmengalami kebangkrutan.: bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Uraian BandingNomor: S269/WPJ.24/2012 tanggal 17 Januari 2012 alasankoreksi Pemeriksa

Hut juga telah mengabaikan prinsipprinsip pengadaansesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu: Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:Efisien;Efektif;Transparan;Terbuka;Bersaing;Adil/tidak diskriminatif; danAkuntabel;Bahwa terhadap paket pekerjaan diatas masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor :54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah tanggal 06Agustus 2010 belum berlaku Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan

Hut juga telah mengabaikan prinsipprinsip pengadaansesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu: Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsipprinsip sebagai berikut :Efisien;Efektif;Transparan;Terbuka;Bersaing;Adil/tidak diskriminatif; danAkuntabel;Bahwa terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut Bin M.

Hut juga telah mengabaikan prinsipprinsip pengadaansesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:Efisien;Efektif;Transparan;Terbuka;Bersaing;Adil/tidak diskriminatif; danAkuntabel;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp 281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah).a Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 Undangundang Republik

diurutkan dengankartu yang di buang pertama kali dan pemain tersebut mencocokanatau mengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemainketiga mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah/di hadapan parapemain dan dicocokan atau diurutkan dengan kartu yang dipegangpemain tersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisamengambil kartu yang dibuang para pemain yang lain apabila ada kartuyang cocok atau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalamsatu permainan tersebut para pemain bersaing

dengankartu yang di buang pertama Ikali dan pemain tersebut mencocokan ataumengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemain ketigamengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah / di hadapan para pemaindan di cocokan atau di urutkan dengan kartu yang di pegang pemaintersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisa mengambilkartu yang di buang para pemain yang lain apabila ada kartu yang cocokatau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalam satu permainantersebut para pemain bersaing

kartuyang di buang pertama lIkali dan pemain tersebut mencocokan ataumengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemain ketigamengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah / di hadapan para pemaindan di cocokan atau di urutkan dengan kartu yang di pegang pemaintersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisa mengambilkartu yang di buang para pemain yang lain apabila ada kartu yang cocokatau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalam satu permainantersebut para pemain bersaing

Termohon boros dan tidak mau kalah bersaing dengan tetangga;bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah hampir satutahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangke rumah orang tua Pemohon di Dusun Desa Simpang Gong sedangkanTermohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Pemohon pernahmemberi nafkah untuk Termohon atau tidak;bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkanoleh pihak keluarga atau

Saksi Il menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon tidak menentu tetapiPemohon mempunyai kebun sahang dan kebun karet; Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran tersebut menurut Saksi Illadalah: Termohon kalau meminta perabotan rumah tangga harus segeradipenuhi, Termohon juga boros dan tidak mau kalah bersaing dengantetangga; Halaman 12 dari 17 halamanPutusan Nomor 163/Pat.G/2014/PA.Mtk Bahwa menurut Saksi IV penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutadalah:a.

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang.

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang. Akuntabel;e Bahwa terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut Bin M.

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang. Akuntabel;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp 281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah).

meskipunpara Pelawan telah memenuhi saran Terlawan I, sangat merugikan para Pelawanyang telah dengan jujur dan baik tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya,sehingga tindakan Terlawan I yang telah meminta kepada Terlawan II untukmelakukan lelang eksekusi tidak patut dan merugikan para Pelawan sehinggadapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga seharusnyalelang eksekusi tersebut dibatalkan ;Bahwa Terlawan sebagai lembaga Perbankan berkewajiban untuk membinaPengusaha agar tetap mampu bersaing

yaitutelah diumumkan selama 10 hari melalui papan pengumuman karenaDesa Koka sudah tidak memakai pengumuman model plakat sejak tahun2000; Bahwa atas pengukuran tanah tersebut, tidak ada pihak yangberkeberatan; Bahwa Joutje Rori tidak pernah datang mengajukan keberatan kepadaTerdakwa secara lisan dan tertulis baik di Kantor Desa dan di rumahTerdakwa; Bahwa pada waktu terjadi jual beli antara Joutje Rori dan ReginaWarongan, tidak diketahui oleh Pemerintah Desa; Bahwa Terdakwa dan Joutje Rori, pernah bersaing

mempertimbangkan hal tersebut, melainkan mengenyampingkan faktatersebut dengan dasar berita acara pengukuran tanah yang dibuat olehTerdakwa adalah sah dan bukanlah surat yang palsu atau dipalsukankarena berita acara pengukuran tersebut dibuat sesuai dengan proseduryang berlaku serta dibuat berdasarkan permintaan dan buktibukti yangcukup;Selain itu, mengenai salah satu fakta hukum yang dijadikan acuanpertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni, BahwaTerdakwa dan Joutje Rori, pernah bersaing

Bahwa Terlawan sebagai lembaga perbankan berkewajiban untukmembina pengusaha agar tetap mampu bersaing dan berusaha membantuuntuk dapat berhasil, namun dalam kenyataannya malah melakukaneksekusi lelang atas barang jaminan, yang nantinya akan berakibatmengganggu aktivitas kegiatan pekerjaan Para Pelawan, bahkan barangjaminan akan ditutup yang merupakan tempat kegiatan usaha jugamerupakan rumah tempat tinggal dan juga terjadi pengangguran bagipekerja yang dipekerjakan membantu kegiatan usaha Para Pelawan

Kesimpulan akhir dari kami bahwa apabila belum seragam/semuanyaPPN atas produk telor puyuh dikenakan kepada semua penjual telormaka undangundang ini berlaku diskriminatif sehingga menyebabkanpelaku usaha yang terkena PPN menjadi kolap/bangkrut karena tidakbisa bersaing di pasar.9. Untuk poin 8 ternyata Pemerintah sudah merespon denganmemutuskan membebaskan pengenaan Pajak pertambahan nilai atauPPN 10 persen terhadap 70 komoditas dari enam subsektor pertaniandan perikanan.

Bahwarange tarif batas atas dan batas bawah masih membuka peluangpelaku usaha untuk bersaing dalam harga (vide bukti B35);Bahwa Keterangan Ahli, Saudara Nur Isnin Istiartono selaku AhliRegulasi Penerbangan dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan Padaprinsipnya dengan karakteristik penerbangan itu Pemerintah lebihmenyerahkan kepada dunia usaha untuk menjalankan usahanya.

Bahwa analisis mengenai struktur pasar dibutuhkan untukmenggambarkan apakah kondisi pasar lebin menguntungkanuntuk melakukan perjanjian penetapan harga atau lebihmenguntungkan apabila bersaing.

atau harga eksesifsebagaimana dikatakan bahwa:Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (price fixing) antaraperusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentukkolusi.

Dengan adanya persaingan dalam halefisiensi biaya produksi, maka harga di pasar akan terdorong untuk turun.Dengan turunnya harga di pasar, maka tingkat keuntungan perusahaanperusahaan yang bersaing di pasar juga akan turun. Penurunan keuntungan inimemotivasi perusahaanperusahaan di pasar untuk bersepakat tidak melakukanpersaingan harga.

Faktorini, yaitu mengharuskan adanya keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkeuntungan pada saat bersaing, atau harga eksesif, adalah faktor untuk dapat menilaiada tidaknya persaingan tidak sehat akibat dari perbuatan Para Pemohon Keberatandan Pelaku Usaha Lain ada tidaknya persaingan tidak sehat akibat dari perbuatan ParaPemohon Keberatan dan Pelaku Usaha Lain.

Bersaing, f. Adil dan g.Akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a s/d g dan Pasal 7ayat (1) huruf a s/d h Peraturan Presiden (Perpres) Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 atas Perubahan Terakhir Perpres No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka hal ini sangatmerugikan kepentingan Penggugat selaku peserta pemilihan;2.

Bersaing, f. Adil dan g. Akuntabeladalah Penggugat selaku Peserta Pemilihan tidak dapat bersaing secaraadil dan sehat untuk proses pemilihan tersebut serta Penggugat tidakmemperoleh transparansi dan keterbukaan pemilihan tersebut dariTergugat;3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan selaku peserta pemilihandan selaku masyarakat umum jika Penetapan Pemenang Penyedia Barangdan Jasa untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangaloan atasnama CV.

menyampaikan bukti setor pajak PPH pasal Form 1721atau Form 1721A1 untuk tenaga tetap sementara faktanya dalam dokumenpemilihan sama sekali tidak ada mempersyaratkan PPH, maka hal inimembuktikan bahwa objek sengketa dan dokumen pemilihan disusun dandirencanakan tanpa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dantanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga objek sengketa tersebut cacathukum dan harus dibatalkan;Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan pesertapemilihan lainnya tidak bisa bersaing

Bersaing, f. Adil dan g.Akuntabel adalah PENGGUGAT selaku Peserta Pemilihan tidak dapatbersaing secara adil dan sehat untuk proses pemilihnan tersebut sertaPenggugat tidak memperoleh transparansi dan keterbukaan pemilihantersebut dari Tergugat;4.

Oleh karenapembeli tidak bisa bersaing dengan harga pasaran yang berlaku dipasarmereka pada saat ini.Menurut pemohon dokumen yang kami serahkan ekspor dan apabila dokumendiragukan dapat menghubungi langsung bea cukai dan pelayaran. PajakKeluaran (Penyerahan Lokal) telah diperhitungkan PPN nya sesuai PajakMasukan. Pemeriksa hanya menerima konfirmasi yang ada dan tidakmenunggu konfirmasi yang belum terjawab dikarenakan keterbatasan waktuyang telah jatuh tempo.1.

tanggalpemutusan hubungan kerja dengan perusahaan):a) Menjalankan bisnis yang memiliki kKesamaan atau bersaingan denganbisnis Perusahaan (Hotel, Agen Perjalanan Online, Hotel Aggregator); ataumelakukan pekerjaan atau menyediakan layanan yang memiliki kesamaandengan layanan yang dilakukan oleh Anda terhadap Perusahaan(mencakup sebagai karyawan, kontraktor independen, konsultan, modal,agen, direktur, joint venture, partner, wakil, penerima), secara langsungatau tidak langsung, untuk individu atau pihak yang bersaing

dari Penggugat;Bahwa pada saat mulai bekerja, Penggugat dan Tergugat telan menandatanganiPerjanjian Kerja, yang pada pasal 10 dan pasal 10 a, mengatakan:Anda (Tergugat) tidak diperkenankan untuk menjalankan halhal dibawah iniselama masa kerja dengan perusahaan berlangsung atau periode terbatasHal 25 Putusan No. 95/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Timsetelah masa kerja berakhir (yakni periode 6 (enam) bulan dari tanggalpemutusan hubungan kerja dengan perusahaan:a) Menjalankan bisnis yang memiliki kesamaan atau bersaing

dengan bisnisperusahaan (Hotel, Agen Perjalanan Online, Hotel Aggregator); ataumelakukan pekerjaan atau menyediakan layanan yang memiliki kKesamaandengan layanan yang dilakukan oleh anda terhadap perusahaan (mencakupsebagai karyawan, kontraktor independen, konsultan, modal, agen direktur,joint venture, partner, wakil, penerima) secara langsung atau tidak langsung,untuk individu atau pihak yang bersaing dengan bisnis perusahaan;Oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (Wan Prestasi

Nomor : 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu : Tujuandiberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel;(2) Pasal 3 Keputusan Presiden R.I.

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :a) efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PT PALyang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;b) efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;c) terbuka dan bersaing

Nomor : 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu : Tujuandiberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel;b. Pasal 3 Keputusan Presiden R.I.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :Pengadaan barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapbkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;3. terbuka dan bersaing

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :Pengadaan barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yangsebesarbesarnya Ssesuai dengan sasaran yang ditetapkan;c. terbuka dan bersaing

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang.

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang. Akuntabel;e Bahwa terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut Bin M.

Bersaing;f. Adil/tidak diskriminatif; dang. Akuntabel;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp 281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah).

Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu : Jujuandiberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/iasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel;Pasal 3 Keputusan Presiden R..

barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :a) efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapbkan dalam waktu' sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPkK/2015/PT PALefektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;terobuka dan bersaing

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden R.l Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu : Jujuandiberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel;b. Pasal 3 Keputusan Presiden R.Il.

PedomanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :Pengadaan barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapbkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;3. terbuka dan bersaing

PedomanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :Pengadaan barang/jasa wajib menerapkanprinsipprinsip :a.efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapbkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapbkan dan dapat memberikan mantfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;terouka dan bersaing

Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terouka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terouka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yangmemenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehatdiantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteriatertentu. berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan.2.

Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi Setelah pekerjaan selesai 100%(seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadapengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Peraturan Presiden RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif

(satu perseribu) per hari darinilai kontrak.Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barangmilik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Pasal 205 ayat 3 yang berbunyi Lampiran dokumen SPPLS. untukpengadaan

(satu perseribu) per hari darinilai kontrak.Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Pasal 205 ayat 3 yang berbunyi Lampiran dokumen SPPLS. untukpengadaan