Indo Karya Bangun Bersama)sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018; Bahwa jabatan saksi saat itu adalah Admin Civil Contruction dan Atasansaksi adalah Manager Civil yang dijabat oleh Abhay Singh Chauchan;Bahwa saksi bertugas untuk mengabsensi karyawanlapangan,menerima surat masuk dan meneruskan kepada atasan langsung; Bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggeneringadalah adanya kontrak kerjasama kontruksi pembangunan pabrik milikPT.

IKBBadalah Civil Contrucstions PT. IKBB;Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw Bahwa yang berwenang memeriksa hasil pekerjaan di lapangan adalahQS dari PT. IKBB;Bahwa nilai kontrak antara PT. IKBB dengan PT.

Abhay SinghChauchan selaku Civil Contruction Manager;Bahwa Dokumen Field Intructions tersebut harus ditanda tanganiterlebih dahulu sebelum saksi lakukan pembayaran; Bahwa saat melakukan penagihan Dokumen Field Intructions harusmelampirkan Berita Acara dilapangan dan terdapat dalam dokumenkontrol; Bahwa seharusnya tidak ada logo perusahaan dalam Dokumen FieldIntructions tersebut;Bahwa proyek PT.

IKBB adalah Abhay Singh Chauchan selaku Civil ConstructionManager;Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yangberwenang adalah sdr. Dhani Chandra Kang selaku Direktur Utama PT.IKBB; Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kebenaran logo tersebut karenasaksi hanya fokus pada isi dari Field Instructions tersebut; Bahwa saksi tahu format/kop surat PT.

Truba Jaya Engineering adalahselaku Civil Engineer; Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggungjawab tentang: mempelajarigambar kontruksi dari PT. IKBB, menghitung kebutuhan material untukpekerjaan kontruksi berdasarkan gambar, mendistribusikan/menyerahkanHalaman 43 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plwgambar kontruksi kepada Supervisi lapangan dari PT.

PENGGUGAT adalah Istri sah TERGUGAT yangmelangsungkan Perkawinan menurut adat dan tata cara china walaupunberagama BUDHA dimana perkawinana tersebut berlansung padatanggal 05 Mei 2006 namun belum tercatat, namun walaupun belumtercatatat perkawinan tersebut diketahui oleh pihak wihara dan kemudianpada tanggal 14 Maret 2018 perkawinan Antara penggugat dengantergugat dicatat dan disahkan di WIHARA TEMPAT IBADAH TRI DARMAYAYASAN WIBAWA SAKSTI (WEI LENG KING) dan kemudian barudaftarkan pada Kantor Catatan Civil

Kota Palembang dengan KutipanAkta Perkawinan No. 1671 KW 09102018 0004 tanggal 19Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Catatan Civil Kota Palembang;Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor213/Pat.G/2018/PN.Plq2.Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGGUGATbertempat tinggal di Palembang, sebenarnya pada masa awalawalperkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmoniswalaupun ada perbedaan pandangan namun hal tersebut penggugatanggap hal yang biasa dan wajar dalam membina sebuah rumah tanggasehingga

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri PalembangKlass IA Khusus Sumatra Selatan Agar menyampaikan salinan putusanperkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Civil kotapalemabng;4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSivil Kota Palembang untuk melakukan pencatatan tentang perceraianantara penggugat dengan tergugat;5. Menetapkan hak perwalian ketiga anak penggugat dan tergugat yangmasingmasing bernama:1. SHERLY FEBRIYANTI2. DAVID DELBERT3.

administrative terkaitdengan tempat pengajuan permohonan perubahan nama dan pendaftaranperubahan nama sedangkan aspek materiil seperti alasan perubahan nama danHal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 105/Pat.P/2021/PN.Bgrdalam hal apa perubahan nama dikabulkan atau ditolak, tidak diatur secaradetail dalam UU Adminduk, seperti halnya UU RI No. 4 Tahun 1961 tentangPerubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yang telah dicabut;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama disebutkandalam United Nations Civil

Registration and Civil Statistics Systems bahwachange of name Is a citizens change of name due to legal, religious or otherevents.

administrative terkaitdengan tempat pengajuan permohonan perubahan nama dan pendaftaranperubahan nama sedangkan aspek materiil seperti alasan perubahan nama dandalam hal apa perubahan nama dikabulkan atau ditolak, tidak diatur secaraHal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pat.P/2021/PN.Bgrdetail dalam UU Adminduk, seperti halnya UU RI No. 4 Tahun 1961 tentangPerubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yang telah dicabut;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama disebutkandalam United Nations Civil

Registration and Civil Statistics Systems bahwachange of name Is a citizens change of name due to legal, religious or otherevents.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817/U/JB/2000 atas namaHERDI YANSEN dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan SipilKotamadya Jakarta Barat, tanggal 25 Februari 2000 (sesuai dengan asli);Bukti P7 : Kartu Tanda Penduduk No. 3603285708960005 atas namaYOLANDA MARCELLA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 15 Agustus 2014 dan KartuMahasiswa Universitas Tarumanagara NPM : 405140174 atas namaYOLANDA MARCELLA (sesuai dengan fotocopy);Bukti P8 : Civil

Register Citizens of Indonesia Extract BirthCertificate No. 3858 / UU / JB/ 1996 atas nama YOLANDA MARCELLA yangdikeluarkan oleh Kepala Administrasi Unit Civil Registry, Municipalit of WestJakarta (sesuai dengan fotocopy);Bukti P9 : Akta Hibah No. 03/2007 yang dibuat dihadapan NotarisHabra Mieltuani Lubis, SH Notaris di Tangerang tanggal 20 Februari 2007(sesuai dengan fotocopy);Bukti P10: Sertifikat Hak Milik Nomor 262 Kelurahan Sukajadi, Kec.Karawaci, Kota Tangerang, Banten (sesuai dengan asli)

., tanggal 8 Maret 2012 , bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya( P.1);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DANPENGGUGAT II, Nomor: 432/Um1920/2005 Tanggal 28 Juli 2005 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Civil dan Keluarga Berencana KabupatenTajung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( P.2 );3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DANPENGGUGAT I, Nomor: 2103/Ist1920/2004 Tanggal 23 Agustus 2004 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Civil dan Keluarga Berencana KabupatenTajung Jabung Timur , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya( P.3 );4. Fotokopi Rincian Pembayaran Gaji atas Nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh .....bulan Desember 2011 (P.4) ;Menimbang, bahwa selain suratsurat Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.

administrative terkaitHal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 104/Pat.P/2021/PN.Bgrdengan tempat pengajuan permohonan perubahan nama dan pendaftaranperubahan nama sedangkan aspek materiil seperti alasan perubahan nama dandalam hal apa perubahan nama dikabulkan atau ditolak, tidak diatur secaradetail dalam UU Adminduk, seperti halnya UU RI No. 4 Tahun 1961 tentangPerubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yang telah dicabut;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama disebutkandalam United Nations Civil

Registration and Civil Statistics Systems bahwachange of name Is a citizens change of name due to legal, religious or otherevents.

tidak lagi punya pasokan uang termasuk semua pegawai saya sampaisekarang kehilangan mata pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT dalam persidangantertangga 11 Juli tahun 2012 secara lisan telah mengajukan jawabannya yang padapokoknya menerangkan bahwa Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan CivilKota Palembang tidak berkeberatan untuk mencatatkan Perkawinan antaraPenggugat ROSMAULI SIREGAR dengan RAMLI NAINGGOLAN 6(tergugat )kalau Penggugat dan Tergugat hadir bersama di Kantor Catatan Civil

dan jikalauTergugat tidak bersedia hadir sebagaimana gugatan penggugat maka Kantorcatatan Civil akan mencatatkannya jikalau ada perintah dari Pengadilan negeriPalembang ;Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaansebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.104/PDT.G/2012/PN.PLG tanggal 24 September 2012 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi InternationalCovenant on Civil and Political Rights;Pasalpasal pada PP Nomor 14 Tahun 2014 yang bertentangan denganperundangundangan di atasnya:1.Pasal 9, 10, 11, dan 12 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang PemilihanAnggota BAZNAS dari Unsur Masyarakat.Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 23/2011,komposisi komisioner BAZNAS terdiri atas 11 orang dimana 8 orang terdiridari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.

Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untukmaksudmaksud damai.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikanpartai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnyauntuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan danpenyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ARatifikasiInternational Covenant on Civil

UndangUndang Nomor Tahun 2005 tentang Ratifikasi InternationalCovenant on Civil and Political Rights;Pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintahberhak melakukan tindakan pengaturan (regelendaad) dengan caramenerbitkan PP guna melaksanakan amanat UndangUndang. Namundalam menerbitkan PP, pemerintah tidak cukup hanya menyandarkan diripada asas kemanfaatan dan kebutuhan atau tujuan tertentu, melainkan jugaHalaman 20 dari 31 halaman.

yang lebih tinggi yaitu UndangUndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai aturaninduknya, juga terhadap UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 tentangRatifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rightsdan UndangUndang No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi /nternationalCovenant on Civil

Putusan Nomor 50 P/HUM/20142009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011tentang Penanganan Fakir Miskin, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 tentangPengesahan /nternational Covenant on Economic Social and Cultural Rightsdan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights;Menyatakan Pasal 9, 10, 11, 12, 31, 34, 41, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63,71, 72, 73, 74 dan 75

makapermohonan perwalian ini haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makapemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini, sehingga petitum ke3 (ketiga) agar Pemohon dibebani biaya perkaraharuslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945,Pasal 330, Pasal 359 ayat (1), Pasal 360 KUHPerdata, Pasal 25 huruf a InternationalCovenant On Civil

And Political Rights yang telah diratifikasi melalui UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan InternationalCovenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak SipilDan Politik), Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam beserta peraturanperaturanlain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Penggugat adalah seorang Warga Negara Inggris yang memperoleh gelarsarjana teknik sipil (Bachelor of Science in Civil Engineer) pada tahun 1966(Bukti P1). Selanjutnya sejak Juli 1971, Penggugat terpilin menjadianggota Chartered Engineer dan anggota Institution of Civil Engineer(M.I.C.E) (Bukti P2), keduanya organisasi teknik sipil terkemukainternasional.

ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU MENGENAIKEAHLIAN PENGGUGAT SEBAGAI CHARTERED ENGINEER DANKEANGGOTAN INSTITUTION OF CIVIL ENGINEER (MICE) DALAMCURRICULUM VITAE (RIWAYAT KERJA) KEPADA TERGUGAT 3 PADATANGGAL 14 JUNI 2010 YANG SANGAT MERUGIKAN TERGUGAT 341.

(Bukti T17).Bahwa Tergugat3 pada sekitar bulan Maret 2014 juga menemukan faktabahwa Penggugat tidak dapat dipercaya, yaitu dalam Perkara GugatanPerdata di Malaysia (Malaysian Civil Suit) No.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi telah memberikan keteranganpalsu seolaholah masih terdaftar sebagai anggota atau Member of theInstitute of Civil Engineers di Inggris, padahal telah DIPECAT, saatTergugatRekonpensi menyerahkan CV Tahun 2010 dan CV Tahun 2013kepada ParaPenggugatRekonpensi..

Alasan Penolakan Ke empat Penggugat Telah Memberikan KeteranganPalsu Mengenai Keahlian Penggugat Sebagai Chatered Engineer DanKeanggotaan /nstitution of Civil Engineer (MICE) Dalam CurriculumVitae (Riwayat Kerja ) Kepada Tergugat 3 Pada Tanggal 14 Juni 2010Yang sangat Merugikan Tergugat 3.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentangPenggugatTelah Memberikan Keterangan Palsu Mengenai Keahlian Penggugat sebagaiChatered Engineer Dan Keanggotaan Institution of Civil Engineer (MICE) DalamCurriculum

Utr.d. kader organisasi masyarakat;e. kader organisasi komunitas;f. kader organisasi profesi;g. kader partai politik; danh. kelompok masyarakat lainnya.10.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon untuk di nyatakan11.Pemohon sebagai kelompok civil society khusus bela Negara berhakberada di bawah naungan Kementerian Pertahanan sebagai mitra dariDirektorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Bela NegaraKementerian Pertahanan Republik Indonesia, untuk sebagai komponenpendukung guna menjaga keutuhan

Perkumpulan khusus Bela Negara yangsecara hukum berhak berada di bawah naungan Kementerian Pertahanansebagai mitra dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat BelaNegara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon adalah bagian dari haknyadalam mengisi kemerdekaan sebagai proses penguatan hak berpendapat, inputoutput dalam emansipasi, persamaan yang berwawasan Bhineka Tunggal Ikadalam turut serta dalam Bela Negara;Menimbang, bahwa Pemohon adalah kelompok civil

Kesepakatan mengenai Pekerjaan Sipil, Instalasi dan Comisioning,oleh dan antara Penggugat II dan Tergugat II, sebagaimana yangterdapat dalam Contract Of Civil Work, Installation & CommissioningFor Power Plant 2X90T/H+2X15MW For PT. Dabi Oleo (ProjectLocation: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW12003) yang telahdilakukan perubahan berdasarkan Amendment Contract Of Civil Work,Installation & Commissioning For Power Plant 2X90T/H+2X15MW ForPT.

Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No:HMW12003) is made on 21 Januari 2013 (Contract Of Civil Work,Installation & Commissioning);Halaman 5 Putusan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstBahwa dengan ditandatanganinya: Contract EPC Power Plant oleh dan antara Penggugat denganTergugat ; Contract of Equipment Supply oleh dan antara Penggugat denganTergugat ; Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning oleh dan antaraPenggugat II dengan Tergugat II.Maka perjanjianperjanjian tersebut

Contract ofEquipment Supply for Power Plant 2X90T/H+2X15MW forMercury Overseas Finance Ltd (Project Location: Dumal,Indonesia), Contract No.: HMW12002;Fotocopy dari copy Contract Of Civil Work, Installation &Commissioning For Power Plant 2X90T/H+2X15MW ForPT. Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia)Contract No: HMW12003 is made on 9 November 2012;Fotocopy dari copy Amendment Contract Of Civil Work,Installation & Commissioning For Power Plant2X90T/H+2X15MW For PT.

Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No:HMW212003 is made on 9 November 2012 yang ditandatangani oleh danantara Penggugat II dengan Tergugat II (Contract Civil Work); Bahwa Saksi menerangkan kewajiban Tergugat II berdasarkan ContractCivil Work adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).Tergugat II sebagai pemasok tidak melaksanakan kewajibannya denganbaik berdasarkan Contract Civil Work, yaitu barang tidak sesuai denganyang diatur oleh Contract Civil Work dan adanya

perbedaan nilai barangyang tercantum dalam invoice; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat II sebagai pembeli berdasarkanContract Civil Work telah melakukan pembayaran Down Payment (DP)sebesar Rp. 24.967.926.000, melalui bank mandiri sebagaimana BuktiP5; Bahwa Saksi menerangkan kewajiban dari Tergugat II berdasarkanContract Civil Work adalah memasok pancang untuk memulai kontruksi.Untuk pekerjaan berdasarkan Contract Civil Work, Tergugat II telahmenerbitkan Performance Bond (Bank Garansi) No.MBG774024132913N

Perjanjian Kontrak Pekerjaan EPC Civil & Hydro Mechanical WorkPLTMH Lintau1 tertanggal 16 Januari 2017;Special Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;General Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;Perjanjian Tambahan tertanggal 13 Maret 2018;sa >Perjanjian Tambahan No. 2 tertanggal 14 Agustus 2018;j. Perjanjian Tambahan No. 3 tertanggal 28 November 2018;k.

Perjanjian Kontrak Pekerjaan EPC Civil & Hydro Mechanical WorkPLTMH Lintau1 tertanggal 16 Januari 2017;Special Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;General Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;Perjanjian Tambahan tertanggal 13 Maret 2018;sasi. Perjanjian Tambahan No. 2 tertanggal 14 Agustus 2018;j. Perjanjian Tambahan No. 3 tertanggal 28 November 2018;k. Dokumendokumen terkait lainnya;Bahwa dengan Penggugat menarik PT.

PP21/14/BKTTG/HYDRO/58 tertanggal 30November 2016;Perjanjian Kontrak Pekerjaan EPC Civil & Hydro Mechanical WorkPLTMH Lintau1 tertanggal 16 Januari 2017;Special Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;General Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;Perjanjian Tambahan tertanggal 13 Maret 2018;Perjanjian Tambahan No. 2 tertanggal 14 Agustus 2018;Perjanjian Tambahan No. 3 tertanggal 28 November 2018;Dokumendokumen lainnya;4.

PP21/14/BKTTG/HYDRO/58, tertanggal 30November 2016;Penanjian Kontrak Pekerjaan EPC Civil & Hydro Mechanical Work PLMHLintau1 tertanggal 16 Januari 2017;Special Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;General Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;Penyanjian Tambahan tertanggal 13 Maret 2018;Penanjian Tambahan No.2 tertanggal 14 Agustus 2018;Penanjian Tambahn No.3 tertanggal 28 November 2018;. Dokumendokumen lainnya;9.

Perjanjian Kontrak Pekerjaan EPC Civil & Hydro Mechanical Work PLMHLintau1 tertanggal 16 Januari 2017;Special Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;General Condition FIDIC Lintau1 IMPGadangKSS;Perjanjian Tambahan tertanggal 13 Maret 2018;Perjanjian Tambahan No.2 tertanggal 14 Agustus 2018;Perjanjian Tambahn No.3 tertanggal 28 November 2018;Dokumendokumen lainnya;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 juga dibuat Surat Perjanjian BoronganPekerjaan Civil dan Architecture, Mekanikal Electrical Pembangunan SPBEkapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT.8.

Bahwa selanjutnya para pihak yang dalam hal ini, yaitu PENGGUGAT danTERGUGAT sepakat untuk melaksanakan apa yang dituangkan dalam MOUtertanggal 28 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSPBE kapasitas 50 ton/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten SidoarjoNomor: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/1/2010 dan Perjanjian BoronganPekerjaan Civil Dan Architektur, Mekanikel, Elektrikal, Pembangunan SPBEkapasitas 50 tor/hari di Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.9.

danbermeterai cukup, diberi tanda: P2;Rencana Anggaran Biaya Pembangunan SPBE, tanggal 27Januari 2010,senilai Ro 10.800.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), buktiini tanoa aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda: P3;MOU Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPBE Kapasitas 50 tor/haridi Kebaron, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Nomor:001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28Januari 2010, bukti inisesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda: P4;Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Civil

melakukan kerja sama Pembangunan StasiunHalaman 40 dari 80 Putusan Nomor 116/Padt.G/2017/PN Sda.Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Kapasitas 50 ton per hari di DesaKebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam bentuktertulis yang ditanda tangani oleh Bapak Asmanu selaku DirekturUtama PT Devi Permata Puspa sebagai Penyedia Jasa dan BapakLamidi selaku Direktur PT Ardila Insan Sejahtera sebagai penggunajasa;Bidang kerjasamanya itu meliputi pekerjaan Civil

Semua pekerjaan sesuai Perjanjian dan MOU tersebut telah selesaidilaksanakan oleh Penggugat dan telah diserahterimakan kepadaTergugat pada bulan Desember 2010, dan sejak bulan Desember 2010sampai sekarang SPBE telah beroperasi;Menimbang, bahwa kebenaran adanya Surat Perjanjian BoronganPekerjaan Civil & Architecture, Mekanikal Electrikal Pembangunan SPBEKapasitas 50 Ton/Hari di Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, KabupatenSidoarjo dan MOU Nomor: 001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28Halaman 60

PT.DKIPembeli dan Tergugat selaku Penjual, hal ini dapat dilihat pada bagian CContract EPC Power Plant yang berbunyi: The Parties have a greed onterm and conditions in relation with the engineering, procurement andcontruction of power plant 2X90T/H+2X15MW, located in dumai, indonesia(the Project) and therefore the following agreements;(1) This EPC Contract, by and between the supplier and the Purchaser;(ii) Contract of equipment supply, by and between the supplier and thePurchaser;(iii) Contract of civil

Kesepakatan mengenai Pekerjaan Sipil, Instalasi dan Comisioning,oleh dan antara Penggugat II dan Tergugat Il, sebagaimana yangterdapat dalam Contract Of Civil Work, Installation & CommissioningFor Power Plant 2X90T/H+2X15MW For PT. Dabi Oleo (ProjectLocation: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW12003) yang telahdilakukan perubahan berdasarkan Amendment Contract Of Civil Work,Installation & Commissioning For Power Plant 2X90T/H+2X15MW ForPT.

Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No:HMW12003) is made on 21 Januari 2013 (Contract Of Civil Work,Installation & Commissioning);3. Bahwa dengan ditandatanganinya: Contract EPC Power Plant oleh dan antara Penggugat denganTergugat ;hal 6 dari 34 hal put.

No.294/PDT/2019/PT.DKI Contract of Equipment Supply oleh dan antara Penggugat denganTergugat ; Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning oleh dan antaraPenggugat II dengan Tergugat II.Maka perjanjianperjanjian tersebut menjadi sah secara hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yangmenyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.Dan

Bahwa semasa hidupnya alm.l WAYAN PARNA pernah mempunyalseorang Istri yang bernama LYNCH COLLEEN (Pemohon), warga negaraAustralia berdasarkan Akta Kawin Certificate of Marriage yangdikeluarkan oleh The Registry of Civil Marriages 280 William St.Melbourne di Australia pada tanggal 18 Februari 1995;3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut di atas, alm.

DT/2003 tanggal 22April 2003 atas nama GEDE ARYA OCTA MAX PARNAyangHalaman65 dari 21 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2019/PN Dpsdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar ,diberi tanda P1 ;Foto copy Certificate of Marriage antara WAYAN PARNA denganCOLLEEN LYNCH tanggal 18 Februari 1995 yang dikeluarkan olehThe Registry of Civil Marriages Melbourne Australia ,diberi tanda P2 ;Foto copy ljazah Sekolah Dasar No. : DN22 Dd 0017744 yangdikelluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sumpah ;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa suratsuratbukti P1 sampai dengan P7 yang dihubungkan dengan keterangan parasaksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telahmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan WAYAN PARNA adalah pasangan suami istri yangmelangsungkan pernikahan di Melbourne, Australia pada tanggal 18Februari 1995 berdasarkan Certificate of Marriage tertanggal 18 Februari1995 yang yang dikeluarkan oleh The Registry of Civil

RELIEF54) Regarding the filing of a civil action against the Bank in thenational courts of Indonesia, ...

Terhadap Gugatan Perdata (civil action) di PengadilanNasional Indonesia melawan ADB Tanggal 2 Januari 2018 ...Tribunal mencatat bahwa tindakan ini merupakan salahtindakyang serius (serious misconduct) berdasarkan AO 2.04(Tindakan dan Prosedur Disipliner) dan tidak sesuai dengan AO2.02, paragraf 4.11, yang melarang Penggugat untuk membawaperkara atau keluhan yang berhubungan dengan pekerjaanpada system hukum nasional.

Inibertentangan dengan pasalpasalperjanjiankerjanya dengan ADB sebagai seorang pegawainegeri sipil internasional (PNSI) (internasional civil servant) danmerusak reputasi ADB. Tribunal memilik hak esklusif untukmenyelesaikan masalah pelanggaran terhadap kontrak kerjayang di tuduhkan.

Oleh karenanya, Tribunal memutuskan untukmemasukkan hal ini dalam memutuskan kompensasi (relief).2 3) Gugatan Perdata (civil action) telah di masukkan di PNJakarta Pusat dengan nomor: 01/Pdt.G/2018/PN JKT.PST padatanggal 2 Januari 2018, pada saat PENGGUGAT sudah bukankaryawan lagi sejak 4 Mei 2017 (Gambar 1: Alur Waktu DanKronologi).

Fakta ini sekaligus membuktikan bahwaTribunal ADB telah dengan sengaja merancang Putusannya untukmempermalukan dan mencemarkan nama baik PENGGUGATyang dianggap masih sebagai karyawan pada saat kontraknyasudah di putuskan sepihak oleh PARA TERGUGAT ADB.International civil servants are persons working for internationalorganisations located in a country other than their own.

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalamPasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights,sebagaimana telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun2005 tentang Pengesahan /nternational Covenant on Civil and PoliticalRights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik), padapokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak lakilaki dan perempuandalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasisetiap

dasaragama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, statusekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibatpengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam kehidupan baik individual maupunkolektif dalambidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspekkehidupan lainnya;Prinsip perlakuan anti diskriminasi juga dijamin dalam UniversalDeclaration Of Human Rights, The International Covenant on Civil

Putusan Nomor 72 P/HUM/201616.17.Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana dimaksud UU aquo ini telah melanggar asas hukum yangberlaku secara universal inl;Lebih lanjut, diskriminasi tidak hanya dilarang dalam ketentuan hukumpositif Indonesia, namun juga dalam hukum internasional, antara laindalam Kovenan Internasional tentang WHakhak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights) 1966 (untukselanjutnya disebut ICCPR), yang telah disahkan oleh Negara

Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights (KovenanInternasional tentang Hakhak Sipil dan Politik). Sesuai denganketentuan di atas, oleh karena Indonesia telah mengesahkan ICCPRdengan UU No. 12 Tahun 2005, maka ketentuanketentuan dalamICCPR dianggap telah terintegrasi ke dalam sistem hukum positifIndonesia, dan Negara Republik Indonesia wajib melaksanakanketentuanketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaikbaiknya.

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Civil And Political Right (KonvenantInternational Tentang HakHak Sipil dan Politik, (P5);Fotokopi Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Politik, (P6);Fotokopi Permohonan Putusan, (P7);Fotokopi Permohonan Putusan, (P8);oon &Fotokopi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatentang Dukung Perubahan PP No. 99 Tahun 2012, (P9);10.Fotokopi Informasi Suara pembaruan tentang