Bahwa tujuan pelaku memberikan surat pemeriksaan hasil PCR kepadasaksi kerena memang tugas saksi melakukan validasi terhadap surathasil pemeriksaan PCR calon penumpang yang akan berangkat melaluiBandara Hang Nadim Batam, yang mana berdasarkan Surat EdaranSatgas Covid nomor 19 tanggal 26 Juli 2021 bahwa setiap penumpangyang akan berangkat dengan transportasi udara harus menunjukkansurat pemeriksaan hasil PCR dengan hasil Negatif dari Faskes yangterdaftar serta menunjukkan sertifikat vaksin minimal

mendatangani ke lokasi kejadiantempat lbulbu hamil yang dipersulit oleh prosedur rapid tes untukmencari kebenarannya;Bahwa Terdakwa mengamati tentang pandemi Covid19 sejak awaltahun 2020,Bahwa terkait dengan Covid19 sepengetahuan Terdakwa mengikutipanduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinyaadalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid,Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes,oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dariSatgas kemudian ke Faskes

Di dalam Faskes tersebut ada dokteryang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harusmengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuanHalaman 72 dari 124 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN DpsTerdakwa dokterdokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yangmana sumbemya dari WHO.

Sehingga menurut Terdakwa secarahirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dariWHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis katakacung;Bahwa yang membuat SOP adalah Faskes ;Bahwa Tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untukmenyuarakan keluhan keluhan nitizen ,Bahwa Terdakwa mengetahui, postingan yang dibuat Terdakwabanyak komentamya karena itu. media sosial siapa saja bisaberkomentar;Bahwa barang bukti berupa Handphone yang diperlihatkandipersidanganya terdakwa

postinganTerdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakanjika covid adalah sebuah virus yang sangat menakutkan yang mananarasi tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik WHO;Bahwa terkait dengan Covid19 sepengetahuan Terdakwa mengikutipanduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinyaadalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid,Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi olen Kemenkes, olehKemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgaskemudian ke Faskes

Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harusmelayani pasien, yang dalam Kode Etik harms mengutamakankeselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan Terdakwa dokterdokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbemya dariWHO.

Penggugat diwajibkan memberikan informasi kepada Peserta melaluipengumuman/ spanduk di FKTP yang memuat informasi:1) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Klinik tidak lagi bekerjasama denganBPJS Kesehatan;2) Menginformasikan pemilinan FKTP pengganti;3) Peserta melakukan pemilinan FKTP pengganti yang diinginkan;4) Bagi Peserta yang belum melakukan mutasi faskes sampai dengantanggal 31 Juli 2017 maka Peserta akan dipindahkan sementara keFKTP pengganti yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;12.

Peserta lama saat akan memindahkan klinik FKTP melalui aplikasi MobileJKN, setelah tiga bulan tidak dipindahkan kembali ke Penggugat, ternyatadiberikan pesan yang menyesatkan dimana diyatakan dalam aplikasitersebut yakni Faskes yang anda pilih telah memiliki lebih dari 5000 peserta, danberpotensi pada melonjaknya jumlah antrianBahwa dengan kewajaran tentunya jika peserta yang menggunakanaplikasi tersebut lebih condong memilih TIDAK, bukan ya.

Termohon pun sudah menguruskansemua kebutuhan Pemohon, bahkan untuk pemindahan fasilitas kesehatanPemohon juga Termohon yang mengurusnya, sehingga Pemohon dapatdengan mudah menerima layanan kesehatan seandainya terjadi masalahkesehatan yang mengharusnya melalui faskes tingkat pertama.

Selainitu, Termohon juga sudah memfasilitasi Pemohon dengan mengurusmemindahkan fasilitas kesehatan Pemohon yang semula BPJSKesehatannya berada di Faskes PKM Landasan Ulin menjadi Faskes PKMHalaman 14 dari 89 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA MtpWasah yang bertujuan untuk memudahkan Pemohon jika sakit danmemerlukannya.Termohon merasa tidak pernah pergi jalanjalan dengan temantemanTermohon tanpa sezin Pemohon.

SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD:2.08 01 01 05 07 5 2; Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuanBOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

PerangkatDaerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Nomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Bahwa benar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Penduduk danKeluarga Berencana Nomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Menimbang, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatHalaman 82 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus TPK/2021/PN PlIgDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Seperti dalambuku Panduan Praktis Administrasi Maim Faskes BPJS kesehatan.TARIF PERSALINAN ADALAH PAKET PERSALINAN TERMASUKAKOMODASI. PASIEN TIDAK BOLEH DITARIK IUR BIAYA.13. Bahwa secara logika bayi lahir menggunakan BPJSdengan nama Bayi Nyonya TERMOHONmaker ibu dari bayi tersebut jugamenggunakan BPJS, pemohon bisa membuktikan bahwatermohon selama persalinan menggunakan BPJS dengannomor 0001857300838 dan BPJS BAY NYONYATERMOHONdengan nomor 0002933722844, terlampir tersendiri.Bahwa.

tentang Pencairan JASPEL ke Puskesmas BotolinggoSurat Pernyataan Persetujuan adanya pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) Tanggal10 Januari 2017;Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Juli 2017 dan Susulan Juni 2017 BPJS KesehatanKantor Cabang Banyuwangi Tanggal 14 Juni 2017Keputusan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: 30 Tahun2017 Tentang Penetapan Jumlah Peserta Pada Fasilitas Kesehatan Pelayanan PrimerBPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 01 Juli 2017.Rekap Jumlah Peserta Per Faskes

Tingkat Bulan Juli Tahun 2017 Peserta PenerimaBantuan luranRekap Jumlah Peserta Per Faskes Tingkat Bulan Juli Tahun 2017 Peserta Non Penerima Bantuan luranDaftar Pembayaran Kapitasi Bulan Januari 2017 dan Susulan Desember 2016 BPJSKesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 13 Januari 2017Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Februari 2017 dan Susulan Januari 2017 BPJSKesehatan Kantor Cabang Banyuwang!

Pencairan JASPEL ke Puskesmas Botolinggo ;Surat Pernyataan Persetujuan adanya pemotongan jasa pelayanan (Jaspel)Tanggal 10 Januari 2017 ;Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Juli 2017 dan Susulan Juni 2017 BPJSKesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 14 Juni 2017 ;Keputusan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: 30Tahun 2017 Tentang Penetapan Jumlah Peserta Pada Fasilitas KesehatanPelayanan Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 01Juli 2017 ;Rekap Jumlah Peserta Per Faskes

Tingkat Bulan Juli Tahun 2017 PesertaPenerima Bantuan luran ;Rekap Jumlah Peserta Per Faskes Tingkat Bulan Juli Tahun 2017 PesertaNon Penerima Bantuan luran ;Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Januari 2017 dan Susulan Desember2016 BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 13 Januari 2017 ;Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Februari 2017 dan Susulan Januari 2017BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi Tanggal 13 Februari 2017 ;Daftar Pembayaran Kapitasi Bulan Maret 2017 dan Susulan Februari 2017BPJS

., Faskes Tingkat , Klinik Sayang Bunda (JST).dijadikan Bukti P.34. Bahwa PENGGUGAT selaku karyawan perusahaan selama bekerja belumpernah melaku kan kesalahan, mendapatkan tegoran, peringatan, sekecilapapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, namun pada hariSenin tanggal 15 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB , tanpa disadariPENGGUGAT telah melakukan kesalahan yaitu. bermain GAMES HandPhone pada saat selesai melakukan pekerjaan mengelas.

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2018Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPASKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2; Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuanBOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Perangkat Daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Nomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Menimbang, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

., Faskes Tingkat., Klinik Sayang Bunda (JST). dijadikan Bukti P.3;Bahwa PENGGUGAT selaku karyawan perusahaan selama bekerjabelum pernah melaku kan kesalahan, mendapatkan tegoran,peringatan, sekecil apapun, baik secara langsung maupun secaratidak langsung, namun pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016,Pukul 10.30 WIB, tanpa disadari Penggugat telah melakukankesalahan yaitu bermain GAMES Hand Phone pada saat selesaimelakukan pekerjaan mengelas.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama VIVI YULVERNA, Tempat/Tanggal Lahir : Ceubrek/11-10-2004dengan Nama Orang Tua Ayah : RIZAL dan Nama Ibu : SISKA HANUM, MENJADI atas nama VIVI YULVERNA, Tempat/Tanggal Lahir : Ceubrek/11-10-2004dengan Nama Orang Tua Ayah : RIZAL dan Nama Ibu : FARIDAHANUM;

Fasilitas Kesehatan (FASKES) pensiun/pengganti pengobatan pensiun ;4. Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT)/pengganti BFPT ;438.c. Manfaat lainnya, meliputi : 1. Pengganti manfaat pensiun ditunda (uang tunggu) ; 2. Pengganti kenaikan manfaat pensiun (PKMP) ; 3.

Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Perpres No 82 Tahun 2018 tentangJaminan Kesehatan, seharusnya melakukan Verifikasi terlebih dahulu kepadaTergugat atau Tergugat Il, Apakah Penggugat diberhentikansementara/LOatau Keluar Kemauan Sendiri, sehingga Penggugat tidakdirugikan pada saat menggunakan pelayanan Kartu BPJS Kesehatan padahari minggu tanggal 31 Mei 2020 di Klinik Puri Asih yang beralamat di Jl.Pinayungan No.99 Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang,Sesuai dengan Faskes

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNomor DPPA SKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

operasionalbagi kader PPKBD dan sub PPKBD untuk mendukung kegiatan programKKBPK.Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN PlgKabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOKB diKabupaten kepada Tim pengelola BOKB tingkat Provinsi tembusan TimPengelola BOKB Pusat.Bahwa, benar badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

dengan sediaan Farmasi adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam proses produksisediaan Farmasi maka industri Farmasi harus memiliki Sertifikat CPOB (CaraPembuatan Obat yang Baik) yang masih berlaku dan Sertifikat CPOB produsenzat aktif, Suatu pruduk sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredardipasaran harus memiliki ijin edar yang berlaku yang dikeluarkan lembagaresmi yang kompeten di bidangnya dan bila tidak ada ijin makan disebut barangilegal, dan dilakukan oleh Faskes

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPASKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPASKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN PlIgDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Ogan Komering llir untuk mengusulkan pengajuan BOKBKabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor DPPASKPD: 2.08 01 01 05 07 5 2;Bahwa, benar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPKB) Pusat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana (DPPKB) Provinsi memerintahkan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaHalaman 76 dari 116 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN PlIig(DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusulkan pengajuanBOKB Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa, jumlah faskes

Bahwa dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pengguna narkotika, selain diteruskan ke tingkat Peradilan Militer untukanggota TNI AL yang terbukti menggunakan narkotika dilaksanakan upaya terapi ke faskes TNI AL atau faskeslainnya, guna pembinaan lebih lanjut.f.

ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;

Bukti T10) yang berbunyi,Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai diRumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman PelaksanaanProgram Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bukti T11), pada BAB IVhuruf B angka 2 dinyatakan Dalam pemberian pelayanan kesehatankepada peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal tidakboleh dikenakan urun biaya oleh Faskes

dinasegel danbermateral cukup, dibeil kode P18;16) Fotocopy Peninclan Perkiraan Biaya Operasi dan E.N.T Center Asosiasi DokterSpesiaLlls THT Rumah Sakit Khusus THTBedah KL ProkLamasi dan Lampirankonfirmasi operasi telinga di RS ProkLamasi Jakarta untuk Tika Juwita Mustka yangditujukan kepada Purwoko SusiLo, SE dengan total biaya sebesar Rp.33.086. 565,(sesual ash), tehah dinasegeL dan bermaterai cukup, dibeni kode P19;17) Fotocopy Kartu BPUS Nomor : 0001505338446 atas nama Tika Juwita Mustikauntuk Faskes