Ditemukan 125 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fishing fudding findin fintang fandini findani funding findings filling
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Putus : 27-03-2012 — Upload : 24-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 243/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 27 Maret 2012 — LANI RUSLI, cs; lawan; NY. TETTY HERTIKA; W I B I S O N O; ARIE LESMANA; ARIE LESMANA; YAYASAN UNION MAKES STRENGTH (UMS)
57 — 33
  • , yang merupakan pemenahan Sertifikat Hak Milik No. 129/Kebon .lerukatau Sertifikat Hak Milik No. 129/Mangga Dua, beserta bangunan kantor,bangunan mana terbuat dan (finding tembok, lantai keramik, atap beton cor;dengan batasbatas sebagai berikut: :e Utara :JI. Terong ;e Timur : JI.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 24-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.Plg
ACG ( South Bengara II ) Pte.Ltd - LAWAN - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
384 — 147
  • Apabila ditemukan major finding atau kerusakan, Penggugat danPT. ENERGI TATA PERSADA dapat mengambil rekomendasi dariPihak Ketiga.d. Apabila sampai dengan akhir dari masa inspeksi, ternyata PT.ENERGI TATA PERSADA belum memenuhi tanggung jawabnyamaka PT. ENERGI TATA PERSADA dianggap lalai dalammemenuhi tanggung jawab.e. PT. ENERGI TATA PERSADA akan memberikan Daily Reportuntuk progress kerja kepada Penggugat.f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/PJK/2007
Tanggal 27 Januari 2011 — BUT ABN AMRO BANK N.V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam temuantemuan hukumnya, Mahkamah Agung Eropa tersebutmenyatakan (Bukti PK26) :"Findings of the Court.50 As Advocate General Leger pointed out in point 74 of hisOpinion, a finding that a national law or practice is incompatible wththe Sixth Directive dispenses wth the need to consider whether thefundamental freedoms laid down by the Treaty, such as the freedom ofestablishment, have been infringed.51.
Pengadilan PN ENDE Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN End
Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon:
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
216 — 201
  • masyarakat ;Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa,mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwahukumnya tidak ada, tentunya melahirkan suatu kKewenangan yang diberikankepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak adamenjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ;Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yangsemula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakanmetode penemuan hukum (recht finding
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2016 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2013 — - BETTY FRIDA SITUMEANG (PENGGUGAT) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq BENDAHARAWAN GAJI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I (TURUT TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT III) - 6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (TURUT TERGUGAT IV)
151 — 39
  • yang tegas mengatur mengenai tata cararehabilitir khususnya terkait pembayaran gaji dan tunjangan atas diri Penggugatpada saat melakukan upaya hukum dalam mencari keadilan bagi diri Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat peraturan perundangundangan yang secara tegas mengatur tata cara rehabilitir atas diri Penggugat yaituPegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dan direhabilitir segala hakhak yangmenyertai Pegawai Negeri Sipil tersebut maka demi mengisi kekosongan hukum(rechts finding
    ), Majelis Hakim berkewajiban untuk mengisi kekosongan hukum(rechts finding) tersebut dengan berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P39 yaitu Keputusan BadanKepegawaian Negara No. 000626/KEP/AV/13015/12 atas nama BETTY FRIDASITUMEANG yang ditetapkan di Jakarta tanggal
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 436/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat IV : Siti Chairani Samosir Diwakili Oleh : ISMAYANI, S.H.S.pd,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Susilawati Diwakili Oleh : ISMAYANI, S.H.S.pd,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Nanang Suhendra Diwakili Oleh : ISMAYANI, S.H.S.pd,M.H.
Terbanding/Penggugat : OPEN D SIJABAT, S.H.
71 — 43
  • Di Negara seperti itu tidak adahukum (vide :pernyataan Satjipto Rahardjo, pada pidato mengakhiriHalaman 28 dari 44 Putusan No 436/Pdt/2021/PT MDNmasa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro, dengan judul: Mengajarkan KeteraturanMenemukan Ketidakteraturan (Teaching order finding disorder), padatanggal 15 Desember 2000 di Pleburan,SBM a MAING ) jasesste tesserae rer neerneennseoneeneerBerdasarkan dalildalil dan argumentasi hukum yang PARAPEMBANDING/PARA TERGUGAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 27-11-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 27 Nopember 2015 — PT. FEGA INDOTAMA VS LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (SINGAPORE) PTE. LTD
766 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Tribunal in this Award has made a finding that the Respondenthas breached the Arbitration Agreement by bringing its claims in theHal. 15 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.SusArbt/2015Indonesian Proceeding. As such, the Claimant is entitled to damages, inthe amount that the Tribunal determines at its discrection. The Tribunalwill now address the issue of the amount of damages that the Claimantis entitled to as a result of Respondents breach.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. JAYA LESTARI VS PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
309 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam sistem civil law (dalam buku ini disebutkan StatuteLaw System) bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukumtertulis dan Hakim hanya sebagai corong undangundang, sehingga jikaterjadi pertentangan antara undangundang dengan yurisprudensi,maka yang dimenangkan adalah undangundang;Sehingga dalam pertimbangan Judex Facti yang menerima pembuktianTermohon Kasasi/Pemohon Pailit, bukti P27, merupakan tindakanpelanggaran terhadap sistem hukum yang dianut di Indonesia, meskiHakim sebagai rechts finding
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
270 — 490
  • Hal ini ditegaskan dalam para 3.38OECD Transfer Pricing guidelines :"The identification of potential comparables has to be made with the objectiveof finding the most reliable data, recognising that they will not always beperfect. For instance, independent transactions may be scarce in certainmarkets and industries.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 18-04-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 1 Mei 2013 — BACHTIAR ABDULLAH Glr. Malin Marajo, Dkk melawan SITI RAMALU, Dkk
51 — 14
  • Hal ini berdasarkan dalildalil yang diajukan oleh penggugat sangat bertentangandengan fakta hukum (recht finding) yang ada, namun begitu Tergugat C dan D tetap akanselalu mengikuti tahapan proses persidangan ini, untuk mempertahankan hak, sebagaimanayang diatur oleh Hukum Acara Perdata; 20Bahwa Tergugat A dan Tergugat C menolak seluruh dalildalil yang diajukan dalam gugatan,kecuali atas fakta yang secara tegas diakui, dan halhal yang secara nyata bersifat umum(notoirefeinten); 2222 nnn nnn nnn ne
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6739 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Despite subsection (1), the court mayrefuse to make a * restraining order in relation to an* indictable offence that is not a * serious offence ifthe court is satisfied that it is not in the publicinterest to make the order.Note: A court can also refuse to make a restrainingorder if the Commonwealth refuses to give anundertaking: see section 21.Restraining order need not be based on commissionof a particular offence(4) The reasonable grounds referred to inparagraph (1I)(d) need not be based on a finding
    Despite subsection (1), the court mayrefuse to make a * restraining order in relation to an* indictable offence that is not a * serious offence ifthe court is satisfied that it is not in the publicinterest to make the order.Note: A court can also refuse to make a restrainingorder if the Commonwealth refuses to give anundertaking: see section 21.Restraining order need not be based on commission 50 of a particular offence(5) The reasonable grounds referred to inparagraph (1I)(d) need not be based on a finding
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
381 — 184
  • The Newmont audit itself classifies the finding onmercury as significant, meaning that it could pose animminent risk to human health and the environment or result ina violation that could cause a plant closure or loss of permits. TheNewmont executives said those warnings were about potentialissues. But the emissions were enough of a real concern that thecompany went to the trouble of installing a bulky, nearly $ 10million pollutioncontrol device known as scrubber.
    mereka, mengatakanbahwa berdasarkan hukum pidana Indonesia, pegawai Newmontdapat ditahan selama 20 hari tanpa dakwaan.Narasumber : Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim.Bahwa sebelum Pemberitaan Edisi 24 September 2004 ini diterbitkanoleh Tergugat Il, Tergugat I telah terlebih dahulu mewawancaraiMenteri Lingkungan Hidup yakni Nabiel Makarim sebagaimana dapatdilihat pada halaman 2 alinea 5 sebagaimana dikutip berikut ini :Halaman 2 alinea 5 Pemberitaan Edisi 24 September 2004 At the time of panels finding
    Halaman 3 alinea 6 Pemberitaan Edisi 22Desember 2004 The Newmont audit itself classifies the finding on mercury assignificant, meaning that it could pose an imminent risk to humanhealth and the environment or result in a violation that could cause aplant closure or loss of permits.The Newmont executives said those warnings were about potentialissues.
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 10-07-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 53
  • bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut, bukti P.14 (Fotokopi BPKB mobil truck DM8601 A), P.15 (Fotokopi surat pernyataan penjualan mobil truck dari XXXXX kepadalyam Yasin), P.16 (Fotokopi kwitansi penjualan mobil truck kepada lyam Yasin), P.22(Fotokopi surat kuasa XXXXX Bakary) dan 3 orang saksi.Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, serta buktibukti yang diajukandi persidangan dihubungkan dengan tidak ditemukannya ketiga objek tersebut (Notbe finding
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 26-06-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCH. ARIFIANTO, SH., SE., MH
Terdakwa:
ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS
49 — 28
  • Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
  • 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 26-06-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kpn
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFIANTO, S.H.,S.E., M.H.
Terdakwa:
GIYANTOROHADI
37 — 24
  • Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
  • 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 26-06-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kpn
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFIANTO, S.H.,S.E., M.H.
Terdakwa:
ARIF FEBRIANTO, S.T
34 — 21
  • Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
  • 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
  • 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2019 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Cahyadi Gunawan
Tergugat:
1.PT. MERCEDES BENZ INDONESIA
2.PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
3.PT. DIPO ANGKASA MOTOR
338 — 186
  • The fire pattern and progressionalso corroborate our finding that the fire was caused by external materialcombusting at the exhaust.Terjemahan bebas:Berdasarkan analisis kami dan temuantemuan di atas, kamiberkesimpulan bahwa kebakaran tidak disebabkan oleh halhal yangberhubungan dengan kendaraan.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
90 — 39
  • KUHAP yang benbunyi: Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka berhak segeramendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukanke penuntut umum; Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka berhak perkaranyasegera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: Terdakwa berhak segera diadilioleh pengadilan.Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarutlarutnya penangananKorupsi Pengadaan Lahan Untuk Rumah Potong Unggas Kota Balikpapandiperlukan recht finding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014
Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Metode yang dapatdigunakan oleh hakim untuk menerapkan atau menemukan hukumsecara tepat bagi keperluan memecahkan masalah hukum konkretyang dihadapi, dilakukan dengan penemuan hukum (rechtsvinding,legal finding).Ada 2 (metode) utama yang dipergunakan hakim dalam penerapanhukum yaitu penafsiran dan konstruksi hukum.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
84 — 266
  • Sementara pokok permasalahan (problem solving) ialan Theprocess of finding solutions to difficult or complexissues.