Bahwa tugas dari Tim Pengelola ADD diantaranya adalah :Hal 21 dari 129 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.4S NN NSNSONMelaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat;Menyelenggarakan musdes;Mengajukan permohonan dan pencairanan ADD;Menyalurkan ADD kepada penerima;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD bagik segi fisikmaupun administrasi termasuk SPJ penggunaan dana ADD;Memantau pelaksanaan kegaiatan ADD;Menyerahkan Laporan Akhir kegiatan ADD kepada Bupati lewatBapermasdes.Bahwa tugas

Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan

.0032 KHAMALI ANGGOTA Bojong Rt.004 Rw.0013 SUKENDAR, S.Pd ANGGOTA Bojong Rt.001 Rw.002 Bahwa tugas dari Tim Pengelola ADD diantaranya adalah :a) Melaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat;b) Menyelenggarakan musdes;c) Mengajukan permohonan dan pencairanan ADD;d) Menyalurkan ADD kepada penerima;Hal 36 dari 129 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD bagik segi fisikmaupun administrasi termasuk SPJ penggunaan dana ADD;f) Memantau pelaksanaan kegaiatan

Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya adalah :a) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;b) Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa. Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang bersumber daripemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untuk menunjang kegiatanyang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkan kegiatan yang ada diDesa.

menunjukkannya.Bahwa seharusnya yang menyimpan, mengeluarkan, mengelola danauntuk kegiatan ADD yang bersumber dari ADD tahun 2013 adalahBendahara ADD.Bahwa Dana ADD tahun 2013, yang belum terealisasikan sebesarRp.49.950.535,60, menurut Terdakwa melanggar Peraturan Bupati Nomor27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.Bahwa yang bertanggungjawab atas dana yang belum terealisasikantersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa pada waktu itu.Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan kegaiatan

UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaaan dan Surat Keputusan BupatiMelawi Nomor : 140/42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Perdesaan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukanlagi secara pasti, sekitar bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2009 dan tahun 2010,bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegaiatan

UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaaan dan Surat Keputusan BupatiMelawi Nomor : 140/42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Perdesaan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukanlagi secara pasti, sekitar bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2009 dan tahun 2010,bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegaiatan

Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Jadwal Kegaiatan Masa Reses I (Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRD Kab. Pandeglang, asli ; 43.Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 04 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab. Pandeglang Tahun 2004, asli ; 44.Lampiran Surat Keputusan DPRD Kab.

Pandeglang Nomor10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (kedua)Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006,asli :Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus2006 tentang Jadwal Kegaiatan Masa Reses I(Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRDKab. Pandeglang, asli ;Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 07Tahun 2004 tanggal 04 Nopember 2004 tentangPenetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRDKab. Pandeglang Tahun 2004, asli Lampiran Surat Keputusan DPRD Kab.

Pandeglang Nomor10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (kedua)Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006,asli ;Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus2006 tentang Jadwal Kegaiatan Masa Reses I(Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRDKab. Pandeglang, asli ;Surat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 07Tahun 2004 tanggal 04 Nopember 2004 tentangPenetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRDKab. Pandeglang Tahun 2004, asli ;Lampiran Surat Keputusan DPRD Kab.

PandeglangNomor : 10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II(kedua) Tahun Persidangan 2006 tanggal 16Agustus 2006, asli :Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus2006 ~=tentang Jadwal Kegaiatan Masa Reses I(Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRDKab. Pandeglang, asliSurat Keputusan DPRD Kab. Pandeglang Nomor : 07Tahun 2004 tanggal 04 Nopember 2004 tentang98Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRDKab. Pandeglang Tahun 2004, asli ;Lampiran Surat Keputusan DPRD Kab.

Tergugat hanya tidak mengetahuisecara Jelas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksihanya mendapat cerita dari Tergugat, maka keterangan saksi yangdemikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308ayat 1 Rbg karena bukan dari pengetahuan sendiri namun cerita dari oranglain (Tergugat) sehingga dikategorikan saksi de auditu,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Tergugatyang didasarkan pada pengetahuannya sendiri bahwa Tergugat sudahtidak aktif dalam kegaiatan

Unsur tanpa hak melawan hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sesuai dengan pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanyadapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk mengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan meliputi setiap kegaiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan pengembangan

Seluma No : 70 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiransebagai berikut : AlokasiNo. Jenis Kegiatan Lokasi Kecamatan Biaya (Rp) Dana2 3 4 5 5i, Rehabilitasi Jalan Desa Lubuk 1.401.227. PenunjukPenghubung Ranah Sandi 000, anDesa Panjang Langsung2. Desa (PL) olehRehabilitasi Napal Lubuk Sandi 67.504.00 Dinas PU3. Jembatan Air Batu Jungur 0, SwakelolaLumpatan. Napal Lubuk Sandi oleh BPBD4.

Seluma No :72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pasca bencanaalam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : No. NAMA DINAS /INSTANSI JABATANIWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETUASURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETARISMARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTASYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGOTAKHRISTIAN HERMANSAH, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA SuratKeputusan Kepala BPBD Kab.

Seluma No : 72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pasca bencanaalam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : No. NAMA DINAS /INSTANSI JABATAN1. IWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETUA2. SURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETAI3. MARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGOT4. SYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGOT5. KHRISTIAN HERMANSAH, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTe Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

Seluma No :72 Tahun 2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Penunjukan Langsung Kegaiatan Penanganan pasca bencanaalam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : 62 No. NAMA DINAS /INSTANSI JABATA1. IWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETU/2. SURANTO BPBD Kab. Seluma SEKRETA3. MARLIN, S Dinas PU Kab. Seluma ANGGO4. SYAHRUL YADI, ST BPBD Kab. Seluma ANGGO5. KHRISTIAN HERMANSAH, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOe Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

Ringkasan Kontrak.Setelah bukti/dokumen pendukung lengkap kemudian Bendaharamengajukan SPPLS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendaharaguna memperoleh persetujuan dari KPA.Bahwa saksi akui ketika SPPLS tertanggal 01 Nopember 2010 senilaiRp. 2.000.000.000, (dua Milyar Rupiah) atas kegiatan penangananpasca bencana alam yaitu untuk pembayaran kegaiatan RehabilitasiJalan Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur dan Rehabilitasi104beberapa jembatan pasca bencana alam pada BPBD Kab.

empat ribu rupiah) Gampong Matang Ulingsesaul dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut : No Jenis Anggaran RiancianAnggaran1 Kegiatan pembangunan Rumah Kaum Duafa 137.178.0002 Kegiatan Pembangunan Balai pelatihan 510.627.000/kegiatan belajar masyarakat Gampong3 Kegiatan Bantuan Insentif Guru Balai 6.000.000pengajian dan TPQ4 Kegiatan Pelatihan PKK melalui Pokja 1 8.555.0005 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok 9.625.000Perempuan6 Kegiatan pelatihan Aparatur Gampong 30.500.0007 Kegaiatan

empat ribu rupiah) Gampong Matang Ulingsesaul dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut : No Jenis Anggaran Riancian Anggaran1 Kegiatan pembangunan Rumah Kaum Duafa 137.178.0002 Kegiatan Pembangunan Balai pelatihan 510.627.000/kegiatan belajar masyarakat Gampong3 Kegiatan Bantuan Insentif Guru Balai 6.000.000pengajian dan TPQ4 Kegiatan Pelatinan PKK melalui Pokja 1 8.555.0005 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok 9.625.000Perempuan6 Kegiatan pelatihan Aparatur Gampong 30.500.0007 Kegaiatan

keterangan 3 orang saksi PSK yang di boking menerangkan intinya mereka tidak tahu berapa uang yang diserahkan tamu pada Terdakwa,namun saksi saksi tersebut hanya menerima Rp. 1.000.000, saja untuk sekali main ;oeeennenene Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas ternyata adasisa uang antara yang diterima Terdakwa dari tamu yang memesan denganyang diserahkan Terdakwa pada wanitawanita yang melayani tamu tersebut,Disamping itu ada pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa dalammelaksanakan kegaiatan

untuk menjadi seorang isteri karena dia sudah terbiasamelaksanakan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sepertimemasak, mencuci dan mengelola keuangan, serta sudah biasa mengikutikegiatan kemasyarakatan;Bahwa menurut para Pemohon anak kami yang bernama (Mita Restia bintiSurtisno) sudah siap untuk menjadi seorang suami karena dia sudah bekerjasebagai .usaha bengkel, dan memiliki ratarata penghasilan setiap bulannyasejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupaih), dan sudah terbiasa untukmelakukan kegaiatan

TBH.kepada orang tua PEMOHON, tetapi setiap usaha pendekatan dan penyampaianhasratnya untuk menikah yang dilakukan PEMOHON dan calon suaminya selaluditolak dan tidak mendapat respon dari orang tua PEMOHON, padahalsebelumnya sudah ada kesepakatan keluarga kedua belah pihak untukmelangsungkan kegaiatan pelamaran;Menimbang, bahwa dari hal di atas, patut diduga orang tua PEMOHONtidak memiliki iktikat baik merestui pernikahan PEMOHON dengan calonSuaminya, dengan demikian permohonan PEMOHON dipandang berdasar

Boy Mm Bin Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa, pada awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari teman saksi yangbernama Saudara Rusdi Iswandi yang mana Terdakwa dan Saudara RusdiIswandi tersebut datang berkunjung kekediaman Saksi dengan maksud dantujuan Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi untuk menjadi investordalam kegaiatan proyek yang akan dikerjakan oleh Terdakwa; Bahwa, setelah Saksi dan Terdakwa bersepakat pada hari Jum at tanggal10 Agustus 2018 Pukul 13.00

Seluma No : 70 Tahun2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan AlokasiDana Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab.Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : Jenis Kegiatan Lokasi Kecamatan Biaya (Rp) AlokasiDanaNo.1 2 3 4 5 51 Desa Ranah PenunjukanRehabilitasi JalanPanjangDesaLubuk Sandi 1,401.227.000, LangsungPenghubung Desa Napal Jungur (PL) olehDinas PU2. Napal JungurRehabilitasi Jembatan Lubuk Sandi Swakelola olehAir Batu Lumpatan. 67.504.000, BPBD3.

Seluma No : 73 Tahun2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab.Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :NAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.1. IWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETUA2. M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd BPBD Kab. Seluma SEKRETARIS3. KRISTIAN HERMANSAH Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA4. YUDI SISWANTO, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA5. FAUZAN ARONI, SE BPBD Kab. Seluma ANGGOTA a.b.C.e Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

Seluma No : 73 Tahun2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab.Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : Seluma (Dewi Wahyuni)Pembantu Bendahara KegiatanAdministrasiNAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.1. IWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETUA2. M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd BPBD Kab. Seluma SEKRETARIS3: KRISTIAN HERMANSAH Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA4. YUDI SISWANTO, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA5.

Seluma No : 70 Tahun2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan AlokasiDana Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab.Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut : Jenis Kegiatan Lokasi Kecamatan Biaya (Rp) AlokasiDanaNo.1 2 3 4 5 51 Desa Ranah PenunjukanRehabilitasi JalanPanjangDesa Lubuk Sandi 1,401.,227.000, LangsungPenghubung Desa Napal Jungur (PL) olehDinas PU2. Napal JungurRehabilitasi Jembatan Lubuk Sandi Swakelola olehAir Batu Lumpatan. 67.504.000, BPBD3.

Seluma No : 73 Tahun2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegaiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab.Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :NAMA DINAS /INSTANSI JABATANNo.1. IWAN KURNIAWAN, ST Dinas PU Kab. Seluma KETUA2. M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd BPBD Kab. Seluma SEKRETARIS3. KRISTIAN HERMANSAH Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA: YUDI SISWANTO, ST Dinas PU Kab. Seluma ANGGOTA5: FAUZAN ARONI, SE BPBD Kab. Seluma ANGGOTA e Surat Keputusan Kepala BPBD Kab.

dengan naik bis, namun pada saatTerdakwa sampai di Sragen Terdakwa ingat anak dan istri,karena Terdakwa tidak dapat pisah dengan anak dan istri, makaTerdakwa kembali lagi ke rumah.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau seorang anghgota TNIhendak tidak masuk dinas, harus terlebih dahulu mengajukan ijin(corp raport) kepada komandan satuan, hal tersebut tidakdilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sakit hati.Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas hanya dirumah sajamenonton tv, membantu istri dalam kegaiatan

Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah 3.120.000.Sub Jumlah B 3.670.000,Jumlah Sub A +B 79.320.000, Bahwa selanjutnya untuk mengelola kKeuangan tersebut Bupati Barito TimurTahun 2005 tanggal 22 Maret 2005menetapkan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dalam hal ini SaksiBRANTJE MARTIN,DFM sebagai Pimpinan Kegaiatan Belanja Langsungdan melalui Surat Keputusan Bupati No.31 Tahun 2005 tanggal 21 Pebruari2005 mentapkan Sdr.

RISNADONI BUNGKEN Bin JAPERbersamasama dengan Saksi EDY ADWAR Bin SAIDIN yang telahmenyalahgunakan dana Belanja Langsung Pembelian Obatobatan danBahan Habis Pakai Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2005 menyebabkan Kegaiatan Belanja LangsungPembelian Obatobatan dan Bahan habis Pakai Tahun Anggaran 2005 tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dan sasarankegiatan tersebut tidak tercapai dan mengakibatkan kerugian negara dalamHal. 22 dari 45 hal.

Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten TanaToraja;Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotikaberdasarkan informasi dari masyarakat dan juga karena terdakwa GERRYDIONISIUS Alias DIO adalah target penyelidikan dalam operasi (TO) ANTIK LIPU2021.Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dengan cara awalnya melakukan pembuntutankarena berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa terdakwa membawa narkotikajenis shabu, dalam kegaiatan

berarti tablet logo YHalaman ke 9 dari 20 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/2018/PN Tlg.yang diedarkan atau disimpan oleh terdakwa adalah jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi yang menggunakan penandaanpada tabletnya dengan penandaan logo Y yang seperti miliknya PTYarindo Farmatama; Bahwa, apabila ada seseorang dengan tanpa hak menjual Pil logo Ytanpa memenuhi syarat farmakope Indonesia, tidak dibenarkankarena melanggar Pasal 197 UU 36/2009 tentang Kesehatan ; Bahwa, yang berhak menjalankan kegaiatan

Bahwaberdasarkan Pasal 36 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkanbahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegaiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangankesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi dan saranan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam UndangUndang

(keterangannya dibacakandipersidangan);Hal. 15 Putusan No.704/Pid.B/2012/PN.SgtBahwa BBM yang disubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijualdengan volume tertentu, jenis tertentu, konsumen tertentu danharga tertentu;Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI NOmor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bui dinyatakan yang dapatmelaksanakan kegaiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi UsahaKecil (KUK) dan Badan Usaha

Kelam permai kab.sintang untuk sayajual Kembali dengan cara ditawarkan ketetangga dekat seputaran rumah ;Bahwa gula tersebut biasa saya jual kembali perkilo nya seharga Rp. 16.000 (Enambelas ribu rupiah) ;Bahwa kegaiatan ini baru pertama kali sayalakukan itu pun karena saya ditawarkanoleh istri sdr.PRAPTO dari pada bapak pulang dengan tangan kosong setelahmengantar atau menjual buah pisang mendingan bapak membawa gula setelah sayaHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Ptspikir ada benarnya

Biaya ATK 350.000,Bx Biaya Cetak Dokumen 200.000,a: Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah 3.120.000,Sub Jumlah B 3.670.000,Jumlah Sub A +B 79.320.000, Bahwa selanjutnya untuk mengelola keuangan tersebut Bupati Barito Timurdengan Surat Keputusan No.61 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005menetapkan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dalam hal ini SaksiBRANTJE MARTIN,DFM sebagai Pimpinan Kegaiatan Belanja Langsungdan melalui Surat Keputusan Bupati No.31 Tahun 2005 tanggal 21 Pebruari2005 mentapkan Sdr.

RISNADONI BUNGKEN Bin JAPERbersamasama dengan Saksi EDY ADWAR Bin SAIDIN yang telahmenyalahgunakan dana Belanja Langsung Pembelian Obatobatan danBahan Habis Pakai Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2005 menyebabkan Kegaiatan Belanja LangsungPembelian Obatobatan dan Bahan habis Pakai Tahun Anggaran 2005 tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dan sasarankegiatan tersebut tidak tercapai dan mengakibatkan kerugian negara dalamHal. 22 dari 45 hal.