PUTUSANNomor: 28/Pid.Sus/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkaraperkara TindakanPidana Koropsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap KALDRI ALAM, SE.Tempat lahir PekanbaruUmur/ tgl. Lahir 42 tahun / 18 Agustus 1969Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada PengadilanNegeri Semarang telah keliru mengambil putusan dengan mendasarkan padapasal 3 Undang undang No.31 tahun 1999 jo Undang undang No.20 tahun2001.

Terdakwa lebihdapat bersikap profesional sebagai abdi negara, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agartidak melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :Terdakwa selaku aparat penegak hukum tidak mendukung program Pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi;e Terdakwa setelah mengambil uang hasil koropsi

perihalPermintaan Salinan Keputusan Pengadilan (Fotokopi darifotokopi ); Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 193/PID.B/2010/PNRUT,tanggal 12 Januari 2011 (Fotokopi dari salinan aslinya); Fotokopi Surat Pejabat Sekertaris Daerah KabupatenManggarai Tiumur Nomor : BKPSDM.800/1312/IX/2018, tanggal21 Nopember 2018 yang ditujukkan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Kabupaten Manggarai Timur, Perihal UsulanHalaman 40 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPGPemberhentian PNS yang Terlibat Tindak Pidana Koropsi

kerugian keuangan negarayang diperhitungkan sebagai kKeadaan yang meringankan merupakanpengembalian yang dilakukan terdakwa secara Sukarela sebelumpengucapan putusan;Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dendadalam hal kerugian kKeuangan negara atau perekonomian negara dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukandalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Foto copy Surat dari Poltak,SH & Rekan No.0220/PG&R ADV/V1I/2015Tanggal 22 Juni 2015 Perihal Permohonan Sita Eksekusi atas PutusanPerkara No.44/Pdt.G/2010/PN.PBr tanggal 20 Januari 2011.surat buktimana telah dicocokkn sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaisecukupnya diberitanda T.I 7A ;Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial DanTindakPidana Koropsi Pekanbaru Nomor : W.4.U1/3115/HK.02/2015 Tanggal 23Oktober 2015 Perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi..surat bukti mana telahdicocokkn

Terdakwa lebihdapat bersikap profesional sebagai abdi negara, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agartidak melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :Terdakwa selaku aparat penegak hukum tidak mendukung program Pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi;e Terdakwa setelah mengambil uang hasil koropsi

Konsultan Pengawas yang melekat padanya, sehingga perbuatanTerdakwa Idi Subhan Zahra STP, dalam jabatannya menerima Mesin Mycom 4 WA yang dipasang oleh rekanan dan supplier pabrik es a quo bukanlah merupakan perbuatanmelawan hukum karena didasarkan penunjukan yang legal oleh Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Pekerjaan Pabrik ESKapasitas 10 ton Nomor: 14/PPK/PgwsnPPEs/DKPPS/V2011 tanggal 27 Mei 2011 danmasingmasing terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana koropsi

.02.05/X1/2018, tanggal O1 November 2018Perihal: Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan (fotokopiHalaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUNKPGBukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10sesuai dengan fotokopinya);Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 180/PID.B/2010/PN.RUTtanggal 11 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan salinanya);Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai TimurNomor: BKP SDM. 800/1312/IX/2018, tanggal 21 November2018, Perihal Usulan Pemberhentian PNS Yang Terlibat TindakPidana Koropsi

Konsultan Pengawas yang melekat padanya, sehinggaperbuatan Terdakwa Idi Subhan Zahra STP, dalam jabatannya menerimaMesin Mycom 4 WA yang di pasang oleh rekanan dan supplier pabrik es aquo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkanpenunjukan yang legal oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Pekerjaan Pabrik ESKapasitas 10 ton Nomor: 14/PPK/PgwsnPPEs/DKPPS/V2011 tanggal 27Mei 2011 dan masingmasing terdakwa bukanlah pelaku utama tindakpidana koropsi

., NIP : 19641223 199803 1002;Bahwa Obyek Sengketa yang di sangkakan terhadap PENGGUGAT,karena di dasari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor : 5/Pid.susTPK/2018.PN.Smr,tanggal 30 Mei 2018, dimana dalam perkara Korupsi tersebutPENGGUGAT, telah di Hukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana disebutkan PENGGUGAT, Bukan Pelaku Utama dalam perkara TindakPidana Koropsi di maksud karena pada saat

Terdakwa lebihdapat bersikap profesional sebagai abdi negara, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agartidak melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :Terdakwa selaku aparat penegak hukum tidak mendukung program Pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi;e Terdakwa setelah mengambil uang hasil koropsi

Haryono No.16PonorogoJawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KOROPSI TERSEBUT;Telah memperhatikan dan membaca:1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor 07/PEN.MAJ/2016/PT.Sby tanggal 04 Pebruari 2016 tentangHalaman 1 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/2016/PT SBYPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkatbanding ;2.

Bahwa selanjutnya penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1(tahun)sebagaimana putusan pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Koropsi)samarinda Nomor: 34/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, dan atas putusantersebut penggugat telah seesai menjalani masa pemidanaan denganmendapatkan predikat berkelakuan bai, sehingga mendapatkankeringanan hukuman. Sebagaimana surat pengahkiran bimbingan, No.W.180934pk 05.06 tahun 2015, tanggal 20 februari 2015;.

pembelaan tertanggal 2April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primer tetapi terbuktidalam Dakwaan Subsider dan memohon keringanan hukuman sertapembelaan pribadi Terdakwa , yang pada pokoknya menyesali segalaperbuatannya dan memohon keringanan hukuman;Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut dan pembelaan/pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa makaPengadilan Tindak Pidana Koropsi

Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon, terkesan adanya upaya kejar Target, sebabapabila Termohon memahami benar tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana koropsi dalam pekerjaan proyek apalagi pekerjan yang sudah selesai dikerjakan,sudah diperiksa oleh panitia pemeriksa pekerjaan dan dinyatakan sesuai dengan kontrak kerjasehingga diserah terimakan dari kontraktor kepada penerima barang,maka jelasnya ada delikpenyertaan pasal 55 dan 56 KUHP dimana apabila proyek tersebut dinilai bermasalah

beralamat di Lingkar Pangkalan Kerinci,Kecamatan PangkalanKerinci,Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkanSurat Kuasa tanggal 26 September 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangpada tanggal 11 Oktober 2016 dibawah Nomor269/SK/2016/PN Bkn yang menerangkan bahwa ia memohonbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri BangkinangNomor 120/Pdt.G/2016/PN Bkn tanggal 12 April 2017selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagaiPenggugat .LawanKOMISI PEMBERANTASAN KOROPSI

Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini telahdisita oleh Kejaksaan Negeri karena ada kasus Koropsi. Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari Terdakwa Korupsitersebut. Bahwa obyek sengketa disita untuk keperluan Penyidikan perkarakorupsi.

September2011, oleh karena barang bukti' tersebut masih dipakai dalamperkara yang saat ini masih dalam tingkat penyidikan, makastatusnya akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa tidakmenikmati dari tindak pidana yang dilakukannya, maka kepadanyatidak dikenakan dengan uang pengganti;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaperlu) memperhatikan hal hal yang meringankan dan yang memberatkanpada diri Terdakwa:YANG MEMBERATKAN: bahwa tindak pidana koropsi

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan tanggalNegeri Makassar, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 13 April2018 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Makassar sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018 ;5.