PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Tbk

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Tbk, beralamat di JI.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tok RantingTimika dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tok Wilayah Papua serta melaluibeberapa instansi pemerintahan di Kab. Mimika dan Prov. Papua, namun hingga saatgugatan ini didaftarkan pihak Tergugat (in casu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Tbk Ranting Timika) belum juga melakukan pembayaran ganti rugi tersebut;9.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tbk Ranting Timika, Papua"Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum.5.

Nomomi dan Melkior selaku pihak yang berhak atas tanah adat seluas100x200 m2 kepada PLN, yang diketahui oleh Kepala Desa Koperapoka, dan KepalaKecamatan Mimika Timur.Dengan demikian telah jelas alas hak TERGUGAT untuk menggunakan tanah tersebutdan mendirikan bangunan perkantoran dan pusat pembangkit tenaga listrik di atasnya.5.

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) seluas 19.877 M2.Menimbang bahwa berdasarkan bukti T4 berupa surat keterangan yangdi tanda tangani oleh camat Mimika Timur tertanggal 13 Januari 1999 yangmenerangka bahwa tanah seluas 100 x 200 M2 yang terletak di JIn.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Sumatera Utara, tersebut;

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Sumatera Utara ; IMAM SYAHBUDI

) tersendiri antara PT PLN (Persero) dan PTPANCA BUANA PLASINDO, melainkan meneruskan/melanjutkan kontrak (PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik) yang sudah ada sebelumnya antara PT PLN (Persero) danpelanggan semula (incasu DJONNY TASLIM) yang tertuang dalam Surat"PERJANJIAN Tentang JUAL BELI TENAGA LISTRIK Antara PT PLN (Persero)Wilayah Sumatera Utara Cabang Binjai Dan DJONNY TASLIM" Nomor PIHAKPERTAMA. 004 PJ.BJI/037/2005 tanggal 28 Oktober 2005 (vide bukti PU i).

melebihi batas6 Ampere menjadi 10 Ampere; Sehingga Konsumen dapatmemperoleh secara ilegal tenaga listrik melebihi hak yang telahditetapkan/dibatasi dalam Surat Perjanjian Tentang Jual BeliTenaga Listrik atau dengan lain perkataan bahwa, dalamprakteknya modus perubahan fuse link seperti tersebut jamakdilakukan oleh Konsumen untuk maksud mendapatkan secarailegal tenaga listrik melebihi haknya tanpa dibebani tagihanuntuk itu;e Bahwa, berdasarkan pembacaan stand KWH METERELEKTRONIK melalui perangkat

PLN (Persero) Wilayah Sumutdalam melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PANCA BUANAPLASINDO telah memenuhi Standard Operation Procedure (SOP) seperti diatur dalamPeraturan Menteri Energi Dan sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal30 Juni 2010 Jo. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 234.K/DIR12008tertanggal 22 Juli 2008 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL),sebagaimana ternyata dari:C.1.

Bahwa, prolog dan motivasi dilakukannya tindakan Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) oleh Pemohon terhadap PT PANCA BUANA PLASINDO tersebut,adalah berawal dari adanya indikasi bahwa, pemakaian energi listrik oleh PT PANCABUANA PLASINDO lebih besar dari jumlah daya terpasang yang telah ditetapkan/dibatasi dalam Surat "PERJANJIAN Tentang JUAL BELI TENAGA LISTRIK AntaraPT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Binjai Dan DJONNY TASLIM"Nomor PIHAK PERTAMA: 004 PJ.

(P2TL)oleh Pemohon Kasasi, dan bukan energi listrik yang merupakan objekjual beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (vide: Pasal 19ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Jo.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (Persero).

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (Persero), berkedudukan di JalanTrunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) danmemberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Dony Murdono, SH.

SIP.026/RD/DRP/1991 bulan Desember 1991dari Tergugat (yang dahulu bernama Perusahaan Umum Listrik) kepadaPenggugat atau ahli waris Penggugat yang dikutip secara tegas dalam Pasal 2Perjanjian:Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian ini terletak di atastanah yang berlokasi di:JI.

SIP.026/RD/DRP/1991 bulanDesember 1991 dari Perusahaan Umum Listrik kepada PIHAK KEDUA atauahli warisnya yang sah.Cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat dengan tujuan penegasan7 Dalam Perjanjian, Penggugat memiliki kewajiban yang antara lain dapatdiuraikan sebagai berikut: (ayat 1 s.d. ayat 2)No. Pasal dalam KeteranganPerjanjian1.

SIP.026/RD/DRP/1991bulan Desember 1991 dari Perusahaan Umum Listrik kepada PIHAKKEDUA atau ahli warisnya yang sah.

Perusahaan Listrik Negara, berkedudukan di Jakarta, dan buktiP/TR3b : Kwitansi bulan Juli 2012, membuktikan bahwa pada bulan Juli 2012 Ir.Ermansyah Jamin (Penggugat) dan ibu Sulfah Achni E. Jamin telah mengembalikan DownPaymen kepada Ny. Emi Sukiati Lasimon sebesar Rp.2.200.000.000, atas rencanapembelian tanah dan bangunan rumah di Jl.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang,

No.1205 K/Pdt/201 2Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat selaku Pelanggan/Konsumen dan Tergugat selakupenyedia tenaga Listrik telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Listrik dimanaTergugat menyalurkan aliran listrik dengan daya sebesar 4.670 KVA (empatribu enam ratus tujuh puluh kilo

Pel: AA2497244/541 102497247;Bahwa sebagai pelanggan/Konsumen yang baik Penggugat telahmemenuhi kewajibannya kepada Tergugat untuk membayar dan melunasiseluruh biaya pemasangan instalasi listrik di Gedung Menara Imperium;Bahwa begitu juga sebagai Pelanggan/Konsumen yang baik danbertanggung jawab, Penggugat sampai saat ini secara berkala telah memenuhikewajibannya kepada Tergugat untuk membayar tagihan rekening listrik untukpenggunaan/pemakaian arus listrik setiap 1 (satu) bulan;Bahwa jumlah tagihan

Tergugat di bagian Pencatat Meteryang bertugas melakukan pencatatan KWH meter listrik di Gedung MenaraImperium;Bahwa petugas Tergugat tersebut kemudian menyatakan dapatmemperbaiki untuk memperkecil kembali taginan pembayaran listrik di MenaraImperium tanpa merusak segel;Bahwa selanjutnya petugas Tergugat tersebut menyatakanbertanggungjawab sepenuhnya atas perbaikan instalasi dan meter listrik yangdikerjakan di Menara Imperium;Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2007, petugas/staf Tergugatbagian

Pluit Plastik Industries yangmenggugat Perum Listrik Negara berkenaan dengan penerbitan Suratkeputusan PT. PLN (Persero) tentang Tagihan Susulan OPAL (OperasiPenertiban Aliran Listrik). Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasidari Perum Listrik Negara tentang kewenangan Peradilan Umum (Perdata)untuk memeriksa sengketa keabsahan surat tagihan Susulan OPAL, MahkamahAgung berpendapat bahwa gugatan PT. Pluit Plastik Industies terhadap PT.PLN (Persero) atas penerbitan Surat keputusan PT.

PLN(Persero) Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi tidak melakukan pemutusan aliran listrik dan membongkar rampungHal. 35 dari 44 hal. Put.

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 370/PDT/2016/PT MDN., tanggal 8 Februari 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Blg., tanggal 6 September 2016;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat I, II seluruhnya;2.

DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) VS NETTI PARDOSI, dk

PUTUSANNomor 3079 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:DIREKTUR PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero),berkantor pusat di Jalan Trunojoyo Nomor 135, Jakarta Selatan,diwakili oleh Direktur Utama, Sofyan Basir, dalam hal ini memberikuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawankawan,Para Advokat, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof.Dr.

Surat Keterangan Hak Milik Tanah atau lahan atas nama Edison P.Siagian, Desember 2010;Bahwa status tanah yang di beli Para Penggugat adalah warisan turuntemurun yang dahulunya telah diperuntukkan sebagai kawasan pemukimandan perkebunan;Bahwa berawal dari adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubaradan gas dan adanya Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2010tanggal

27 Juli 2010 tentang Daftar ProyekProyek PercepatanPembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energiterbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi dimana pelaksanaan proyekPLTA Asahan Ill, adalah oleh PT PLN (Persero)/Tergugat;Bahwa atas kedua peraturan tersebut General Manager PT PLN (Persero)Proyek Induk Pembangkit Sumatera Utara, Aceh dan Riau (Pikitringsuar)melakukan pembebasan tanah di Dusun VII Sigubo, Desa Meranti Utara,Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dan

Nomor 3079 K/Pdt/2017hukum paragraf 5 halaman 39 putusan a quo sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukanpembebasan tanah untuk Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA) Asahan III dan juga terhadap objek perkara, dimana Tergugat tidakmembantah dalil Para Penggugat secara tegas bahwa Tergugat telahmembayar ganti rugi tanah milik Penggugat sebesar Rp3.833.342.525,00(tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh duaribu lima ratus

ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa gunamewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakatadil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasiladan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam,mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaiantujuan pembangunan nasional;Bahwa mengingat arti penting tenaga listrik

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Pesero) AREA MEDAN

YAZID AL AMUDI VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero),

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/ PLN (Persero)

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/ PLN (Persero),berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran BaruJakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dony Murdono, SH.

Objek Perjanjian adalah rumah dan bangunan yang berada diJalan Sriwijaya IV Nomor 3, yang dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 696/Selong terantum dengan nama persil JalanSriwijaya IV Nomor 3 Blok K/3 Persil 3 dan 4, sesuai denganSurat Ijin Penempatan Rumah Nomor SIP.026/RD/DRP/1991bulan Desember 1991 dari Tergugat (yang dahulu bernamaPerusahaan Umum Listrik) kepada Penggugat atau ahli warisPenggugat (vide Pasal 2 Perjanjian);Catatan: Bahwa Surat Ijin Penempatan Rumah tersebut di atasmemberikan

Dalam Perjanjian, Penggugat memiliki hak untuk menempati Objekberdasarkan Surat jin Penempatan Rumah NomorSIP.026/RD/DRP/1991 bulan Desember 1991 dari Tergugat (yangdahulu bernama Perusahaan Umum Listrik) kepada Penggugat atauahli waris Penggugat yang dikutip secara tegas dalam Pasal 2Perjanjian:Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini terletakdi atas tanah yang berlokasi di:Halaman 4 dari 53 hal. Put.

Penggugat atau ahli warisnya memiliki hak untuk tetapmenempati objek Perjanjian berdasarkan Surat Ijin PenempatanRumah Nomor SIP.026/RD/DRP/1991 bulan Desember 1991dari Tergugat (yang dahulu bernama Perusahaan Umum Listrik)yang tidak pernah dikesampingkan, dihapuskan atau dinyatakantidak berlaku oleh para pihak dalam Perjanjian, khususnyaTergugat; dan tidak pernah dicabut oleh Tergugat;15.2.

Bahwa Penggugat atau ahli warisnya memiliki hak untuk tetapmenempati objek perjanjian adalah tidak dapat dibantah lagiberdasarkan Surat jin Penempatan Rumah NomorSIP.026/RD/DRP/1991 bulan Desember 1991 dari Tergugat (yangdahulu bernama Perusahaan Umum Listrik) yang tidak pernahdikesampingkan, dihapuskan atau dinyatakan tidak berlaku oleh parapihak dalam Perjanjian, khususnya Tergugat; dan tidak pernah dicabutoleh Tergugat;18.

PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PT. PLN T) dan Pemohon Kasasi III: PT. PAGUNTAKA CAHAYA NUSANTARA (PCN) tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pal tanggal 20 April 2021;

PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PT. PLN T),

PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PT. PLN T),diwakili oleh Direktur Utama, Ketut Wiriana, berkedudukan diJalan Cendrawasih Lorong Sawerigading Raya, Nomor 36A,Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sabrian, S.H.

Pelayanan Listrik NasionalTarakan (Tergugat) tidak memberikan hakhak Penggugat selaku ahliwaris almarhum Fadlan A.

Pelayanan Listrik NasionalTarakan (Tergugat) tidak memberikan hakhak Penggugat selaku AhliWaris Almarhum Fadlan A. Anmad adalah bertentangan dengan UndangHalaman 6 dari 17 hal. Put.

Perusahaan Listrik Negera (PLN)(Persero); Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus tertanggal 26 Februari2020 dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas TenagaKerja & Transmigrasi Palu, Saudara Fadlan A. Ahmad (SuamiPenggugat) adalah pekerja Tergugat dengan masa kerja 1 tahun 2 bulandan Nota Pemeriksaan Khusus tersebut menegaskan bahwa Fadlan A.Ahmad demi hukum, hubungan kerjanya beralih ke PT. Pelayanan ListrikNasional Tarakan (PT.

WINARDI, S.H MELAWAN DIREKTUR UTAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO PLN, Dkk

listrik ke rumahrumah masyarakat melalui jaringan TeganganMenengah 20 kV dari PLTMG Sako selanjutnya masuk ke penyulang Posohingga melewati dan menerangi rumah Penggugat dan sekitarnya , dimanadalam menyalurkan listrik tersebut PLN memerlukan tiang listrik sebagaipenyanggah kabelfaringan listrik.Bahwa Tergugat I, akan menanggapi dalildali Penggugat dalam gugatannyasebagai berikut :I.

kepada tanah yang dipergunakan secara langsung olehpemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dan bangunan sertatanaman di atas tanah.

Usaha Penyediaaan tenaga listrik untuk Kepentingan Umum; danb.

Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.Guna melayani kebutuhan tenaga listrik tersebut, PT PLN (Persero) telahmenyalurkan tenaga listrik melalui jaringan Tegangan Menengah 20 KVdari PLTMG Sako masuk ke penyulang Poso sampai melewati jaringantiang depan rumah Penggugat, yang pemanfaatnya dapat dirasakan olehmasyarakat sekitar termasuk Penggugat sendiri;Bahwa tiang listrik tersebut keberadaannya diatas tanah di halamanPenggugat sudah + 31 tahun dan dalam kurun waktu tersebut tidak

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO(2) MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WS2J B(3) MANAGER PT.

PLN (PERSERO) LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN

PLN (PERSERO) LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN, tempatkedudukan Jalan Raya Pandeglang Km 1 Sempu Serang,Selanjutnya disebut sebagai; .........

PLN ( PERSERO ) Listrik Perdesaan Banten tidak maumemberikan potocopy Dokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang danJ AIS sees neni nerisniecise en sinnerAdapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagaiDRLIRUT~ nn nnn nn a rn a mnBahwa Putusan Nomor: 1006 /III/ Kl BANTEN PS/ 2015 yang dibuatpada tanggal 23 Juni tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36UndangUndang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, dan Peraturan Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 TentangProsedur

Putusan Nomor : 1006 / Ill / Kl BANTEN PS / 2015 yang dibuatpada tanggal 23 Juni tahun 2015 Perihal Pengajuan PermohonanSengketa Informasi Publik Karena Pihak Direktur PT.PLN (PERSERO)Listrik Perdesaan Provinsi Banten tidak mau memberikan potocopyDokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;3.

Penggugat : Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo MegoTergugat : Gubernur Lampung

GANYONG WAHYU SETIAWAN, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Bendahara;Sm Same Some Kelimanya adalah PengurusHarian Koperasi Listrik Pedesaan SinarSiwo Mego, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama oe eee eee eee eee KOPERASLISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGQberalamat kantor di Purworejo PO BOX3/KOG34153, Kecamatan Kota Gajah, Kab.Lampung Tengah, Provinsi Lampung, BadanHukum Nomor: 331/BH/8/1979 tanggal 25April 1979 ses ses seme seme omeDalam hal ini diwdi@ oleh kuasaAUKUIME ~ ~~ mn en ee 1.

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan at@gsernur LampungNomor: G/171/B.1IV/HK/2011 tangaal 29 Maret 2011 TentangPencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk KepentinganUmum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994atas nama Koprasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego denganalamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten LampungTengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan GubernurLampung Nomor: G350

Pedesaan Sinar Siwo Mego dengan alamat di PurworejoPO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengahsebagaimana telah diubah dengan Keputusan GubernurLampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur LampungNomor: G/171/B.1IV/HK/2011 Tentang Pencabutan = IzinUsaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten

Lampung Tengah; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentangPerubahan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten Lampung Tengah; 4.

Penggugat:
PT Tenaga Listrik Bengkulu
Tergugat:
Hudiono Liyanto

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN (PERSERO), DKK.

PT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)PEMBANGKIT SUMBAGUT SEKTOR PEBANGKITANBELAWAN, berkedudukan di JI. PLTU Pulo SicanangBelawan, Medan ;2. CV EFFENDI & CO, berkedudukan di JI.

Penggugat:
Josephina Fanggi Taka
Tergugat:
1.Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Pusat
2.Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT
3.Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWANPT. PLN (PERSERO),

Bahwa penerapan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atau sistem kontrak atau outsourching, menyebabkan petugaspembaca meter listrik di Indonesia kehilangan jaminan atas jaminan kerjayang dinikmati oleh pekerja tetap, kehilangan hakhak yang seharusnyaditerima petugas pembaca meter listrik sesuai dengan masa kerjapetugas pembaca meter listrik, karena ketidakjelasan dan sertapengabaian perhitungan masa kerja.

listrik, untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak danmeminimalisasi hilangnya hakhak konstitusional para petugas pembacameter listrik outsourching, Mahkamah Konstitusi menentukanperlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter listrik diIndonesia.34.

(Terlampir pada Bukti P 6).Bahwa petugas pembaca meter listrik di lingkup PT.

Bangkalan, UPu.bojonegoro yang terindikasi adanya rekayasa pengisian stand kwhmeter listrik pelanggan saat terjadinya pergesekan kepentinganantara perusahaan pelaksana manajemen outsourching denganpetugas pembaca meter listrik.(Terlampir pada Bukti P 9).66.

Pengupahan Petugas pembaca meter listrik sudah standart ratarataupah minimum regional (UMR)/upah minimum kota (UMk).(3).

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Dkk

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO);

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusansebagaiberikut dalam perkara antara:ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA,yang diwakili oleh DIDIK SUPRIJADI,KewarganegaraanIndonesia, PekerjaanKetua Umum DewanPimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik(AP2MI) Indonesia, Alamat Sekretariat Jalan Pandegiling IINo. 7 RT 02 RW 07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan TegalSari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, 60262, selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANDIREKTUR

Perusahaan Listrik Negara (Persero);5 Menempatkan putusan ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbandingmengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Januari 2013 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21Januari2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 74/G/2012/PTUNJKT tertanggal 22

Pelayanan Listrik Nasional Batam

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Tanjung Tiram Lawan Ade Sutoyo

Menyediakan Tenaga listrik yang memenuhi Standard mutu dankeandalan yang berlaku b.

Foto Copy dari Fot Copy Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan MineralNomor 31 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yangDisediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara,telah telah dinazegelen dan dilegalisir, diberi tanda bukti ................ P13;14.

Bahwa selanjutnya perlu PEMOHON sampaikan terkait permohonanpemasangan listrik dari masyarakat kepada PEMOHON sangat banyakjumlahnya dan PEMOHON selaku Badan Usaha Milik Negara yangberperan untuk melayani penyediaan listrik kepada masyarakat sesuaiamanah Undang Undang RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,juga memiliki prosedur yang harus dilaksanakan dalam prosespenyambungan listrik termasuk memperhatikan / mengevaluasiketersediaan material kwh, waiting list (daftar tunggu), laik operasi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) RayonTanjung Tiram untuk pemasangan baru secara on line melalui situs resmi PTPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), sesuai bukti register pasang baru No.1211412007155, dengan total biaya Rp444.000, (Empat Ratus Empat Puluh RibuRupiah) sesuai No. Agenda 121149911504017156 tertanggal 03 april 2015,namun apakah didalamnya terdapat hubungan hukum yang telah disepakatiantara pihak PT.