oleh Tergugat Konvensi didalam jawabannya, namun dengan dalil bahwa yang dijual adalah setengah bagian, sedangkan yang setengah bagian lagi adalah milik ibunya, namun dalil dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam proses pembuktian, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Dibya SistaArumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285 selaku PenasihatMenimbangHukum di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya sebagaiberikut :2.Keberatan Penasihat Hukum.Bahwa surat dakwaan yang dibacakan Oditur tanggal14 Juni 2014 tidak menguraikan fakta secara cermat danjelas serta lengkap sebagaimana terjadinya tindak pidanaPenyalah gunaan Narkotika bagi diri sendiri, yangdidakwakan kepada Terdakwa.Karena itu Penasihat Hukum memohon :a.

Bahwa Oditur Militer telah begitu cermat, jelaslengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa, karena pada saat di lakukan pemeriksaanurine di Makodam VI/Mlw telah disebutkan waktu tempat danjam secara cermat, jelas dan lengkap dan Penasihat Hukumdalam Eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkara yangbukan diperiksa.b. Karena itu Oditur Memohon :1. Menyatakan menolak Eksepsi PenasihatHukum Terdakwa2. Menyatakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.3.

Pengertianmengenai Tindak Pidana harus menguraikan unsurunsurtindak pidana termasuk meliputi cara tindak pidana dilakukanoleh Terdakwa, dan menyebut waktu dan tempat TindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalamDakwaan Oditur Militer, Oditur Militer tidak menguraikansecara lengkap dan jelas unsurunsur Tindak Pidanatermasuk meliputi cara Tindak Pidana dilakukan olehTerdakwa, dan tidak menyebut waktu dan tempat tindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga DakwaanMenimbangMenimbangMenimbangOditur

Hal tersebut dikarenakan tidak menguraikan sejak kapanPenggugat dan Tergugat tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga,seharusnya menurut Hukum Perdata Penggugat dalam mengajukangugatan perdata positanya disebut hari tanggal dan bulan serta tahunkami mulai tidak harmonis lagi;2, Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya sejak kapanmulai tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga Penggugatjuga tidak menguraikan dalam gugatan tersebut;3.

Bahwa Penggugat dan gugatan juga tidak menguraikan sejakkapan Tergugat mau membunuhnya juga tidak diuraikan secara jelasgugatannya. Hal tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam positagugatannya, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat menjadikurang (Error in Persona);Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang jelas (Error in persona)maka cukup berdasar apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;B.

Bahwa subjek Penggugat yang digugat dalam perkara ini tidak lengkap.Hal tersebut dikarenakan tidak menguraikan sejak kapan Penggugat danTergugat tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga, seharusnyamenurut Hukum Perdata Penggugat dalam mengajukan gugatan perdatapositanya disebut hari tanggal dan bulan serta tahun kami mulai tidakharmonis lagi;2.

Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya sejak kapan mulaitidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga Penggugat juga tidakmenguraikan dalam gugatan tersebut;3.

Bahwa Penggugat dan gugatan juga tidak menguraikan sejak kapanTergugat mau membunuhnya juga tidak diuraikan secara jelas gugatannya.Hal tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam posita gugatannya, makasecara yuridis formal gugatan Penggugat menjadi kurang (Error in Persona);Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat errorin persona tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum dikarenakanPenggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai legalstanding dalam perkara ini

Bahwa Penggugat telah lalai menguraikan cara perolehan objeksengketa tersebut apakah dibeli dengan cara tunai (kontan) dengannominal nilai berapa ?

Bahwa Penggugat telah lalai menguraikan apakah modal yangdimaksud dalam bentuk tanai atau rekening Bank, Penggugat jugatelah lalai menguraikan pengadaan barang atas usaha tersebutdiperoleh dari siapa dan dimana, Penggugat lalai pula menguraikannilai pengadaan barang berupa furniture dan pengadaan barangalat kelistrikan yang sekarang keadaan fisiknya tidak jelas dalamgugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak terici sehinggagugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur (abscuur lebel)sehingga konsekuwesinya

Kanang dan Hj Yuli, karena kelalaian bagiPenggugat tidak menguraikan secara terinci dalam guagatannyasehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur (abscuurlebel) sehingga konsekuwesinya gugatan Penggugat patut puladinyatakan tidak dapat diterima;10.

Objek sengketa butir4.9 berupa Uang sisa hasil pekerjaantimbunan milik Penggugat, (vide : posita gugatan halaman4); Bahwa Penggugat telah lalai menguraikan volume timbunan yangdimaksud dan Penggugat juga lalai menguraikan tempat atau lokasipeninimbunan objek sengketa, serta nilai kontrak pekerjaanpenimbunan tersebut nominalnya berapa sehingga memperolehsisa Rp. 180.000.000, yang ditudingkan kepada Tergugat, karenagugatan Penggugat tidak menguraikan secara terinci sehinggagugatan Penggugat tersebut

Uraian petitum tersebut Penggugat tersebut semakinmembuktikan bahwa Penggugat tidak memahami klasifikasi eksepsidan pokok perkara dalam sengketa; Penggugat cenderung mengedepankan syarat materil perkaradan mengesampingkan syarat formal perkara; Petitum point3, Penggugat tidak menguraikan secara detail objeksengketa yang mana dimohonkan untuk disita; Petitum point4, Penggugat tidak menguraikan pula objeksengketa yang mana hendak diserahkan dalam keadaan utuh dantidak tersangkut paut dan/atau beban

Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2018/PA.JrPerbuatan melawan hukum, dimana dalam positanya Penggugat tidakmenguraikan mengenai perbuatan melawan hukum;Bahwa Penggugat tidak secara jelas dan rinci dalam menguraikan siapapemberi hibah dan siapa penerima dalam akta hibah yang dipermasalahkanoleh Penggugat, namun hanya menguraikan bahwa Para Tergugat menguasaitanah sengketa tanpa hak, sedangkan inti dari perkara aquo adalah gugatanhibah bukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak jelasgugatan

MOENADJI MOERDIHA (petitum7), petitum tersebut tidak jelas dan kabur karena dalam posita tidak pernahdiuraikan sehingga bertentangan dengan positanya serta tidak jelas karenasuratsurat tanah yang dimohonkan terlalu umum; Bahwa Penggugat dalam petitum 7 tibatiba memohon untuk menyatakanperbuatan melawan hukum, dimana dalam positanya Penggugat tidakmenguraikan mengenai perbutan melawan hukum; Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam menguraikansiapa pemberi hibah dan siapa penerima

dalam akta hibah yangdipermasalahkan oleh Penggugat, namun hanya menguraikan bahwa ParaTergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak, sedangkan inti dari perkara aquo adalah gugatan hibah, buka perbuatan melawan hukum, sehingga tidakjelas gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada prinsip dalilgugatannya, Penggugat dalam repliknya menegaskan eksepsi Para TergugatHal. 15 dari 19 hal.

Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2018/PA.JrPenggugat tidak konsisten dan kurang menguasai obyek sengketa yang digugatdalam perkara ini;Penggugat dalam petitum gugatannya mohon gugatan pembatalan hibah, tetapidalam positanya tidak jelas menguraikan peristiwa hibah yang dimaksud, siapayang memberikan hibah, obyek hibahnya, dan siapa yang diberi/menerima hibah,dan kapan peristiwa hibah tersebut, serta hubungan antara Penggugat danTergugat, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat tidak didukung sama sekalioleh

positanya;Penggugat dalam posita 8 gugatannya menyatakan antara MOENADJIMOERDIHA binti SAIYAN (orang tua Penggugat) dengan RASMADIN bintiSAIYAN (orang tua Para Tergugat) adalah hubungan saudara kakak adik, tetapitanah sengketa tersebut tidak ada hubungan waris para pihak yang bersengketa,sedangkan gugatan pembatalan hibah sejatinya tidak bisa dipisahkan dariperiistiwa kewarisan, apalagi obyek sengketa berasal dari harta peninggalanorang tua kedua belah pihak berperkara, Penggugat tidak menguraikan

Pada Pasal tersebut di atas, ternyatabahwa perubahan identitas dalam Akta Nikah tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas pada Akta Nikah,menjadi wewenang Pengadilan Agama karena ditunjuk Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang PencatatanPernikahan, yang pada pokoknya menguraikan bahwa perubahan biodatasuami, istri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan.

Adapunpengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama sebagaimanadiuraikan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI tersebut;Menimbang, bahwa permasalahan kewenangan Pengadilan Agamadalam mengadili perkara perubahan biodata pada Akta Nikah, kemudianmuncul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018,sebab pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut,menguraikan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;Hal

cukup, cocok dengan aslinya, isi buktitersebut antara lain menjelaskan bahwa Pemohon benarbenar telahmelakukan perekaman KTPel dan terdata dalam perekaman databasekependudukan Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan

bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 23 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai bukti yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 25 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai

kecuali yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam Eksepsi ini:Bahwa Penggugat telah menunjuk kebohongan tentang alamat dan tempatberdomisili menyebutkan tinggal di Kolbano, RT.004/RW.002, Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, padahal alamat domisiliPenggugat yang sebenarnya adalah RT.008/RW.003, Kelurahan Oebesa,Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Tergugat akanmembuktikan di persidangan;Pada hal ketetapan dan kecermatan dalam menguraikan

suatu Gugatanmerupakan hal prinsip dan menyusun Gugatan sesuai ketentuan hukum acaraperdata baik Rbg maupun HIR, sehingga akan menghindari adanya error inpersona, ketidakcermatan Penggugat dalam menguraikan alamat yangsebenarnya, maka haruslan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima;Eksepsi tentang kedudukan Subyek Hukum para Tergugat:Halaman 5 dari 13 hal.

di Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara kedua pihak (vide hukum acara Perdata R Soeroso, 2011 hal.53)sedangkan Tergugat , Ill, IV, X, Xl dan Tergugat XII adalah pihak yangsebenarnya tidak terlibat perselisinan hukum dengan Penggugat;Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat jelas menjadi cacat secara formilmaupun materiil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Exceptie Obscur Libel:Bahwa Penggugat telah keliru atau tidak tepat dalam menentukan obyeksengketa, sehingga dalam menguraikan

Penggugat dalam uraian gugatan poin 2 (dua) menyebutkan membuat kebunpada tahun 1973, dan menanam tanaman berupa : Asam, Kelapa, Kapuk,Kayu merah, Kayu Laot Lamtoro gung, dan tanaman lainnya mustahilnyaPenggugat bisa menanam pohon asam dan pohon kayu merah yang benarPenggugat tidak pernah membuat kebun atau kegiatan apapun diatas tanahobyek sengketa;Penggugat menguraikan dalam gugatan poin 3 (tiga) menyebutkan luas10.200 M?

Bahwa Penggugat dalam menguraikan gugatannya tidak jelas dasarhukumnya;2.

Gugatan Penggugat tentang sebuah rumah, dalam hal ini Penggugat tidakmenguraikan atau menjelaskan tentang bentuk rumah limasan atau jogloataupun paris, Penggugat tidak menguraikan tentang panjang dan lebarrumah, Penggugat tidak menguraikan rumah yang digugat berdiri diatastanah milik siapa, Penggugat tidak menguraikan rumah yang digugatPenggugat tentang lantai, dinding dan atap dibuat dari apa, dan rumahyang digugat Penggugat dibangun pada tahun berapa serta dikuasai olehsiapa sedangkan Penggugat

Gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang diatasnya dibangunselep atau penggilingan padi, dalam hal ini Penggugat tidak menguraikanatau menjelaskan tentang ukuran tanah panjang dan lebar tanah, luastanah, Nomor persil atau nomor sertifikat tanah, hak yang melekat padatanah tersebut, Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan tentangHal. 12 dari 15 Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.Ptbangunan selep atau penggilingan padi berbentuk apa, ukuran berapa,dibuat dari apa dan dalam bangunan tersebut

terdapat barangbarangberupa apa saja, sedangkang Penggugat hanya menguraikan tentangbangunan selep atau penggilingan padi seharga Rp. 50.000.000,( limapuluh juta rupiah ) dikuasai oleh Tergugat, terletak di RT 02 RW 01,Desa XXX , Kecamatan XXX serta batasbatas yaitu sebelah utara jalanraya kampung, sebelah selatan tanah milik salam, sebelah timur tanahmilik parno dan sebelah barat tanah milik Jasio;3.

Sebuah mobil brondol merek Colt, dengan nomor Polisi K 1835 UAseharga Rp. 30.000.000,( tiga puluh juta rupiah) dalam hal iniPenggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan tentang merek coltapa, sery berapa, nomor mesin ataupun nomor kerangka, atau warna catmobil, Penggugat tidak menguraikan mobil colt tersebut atas nama siapadan dikuasai oleh siapa dan masih ada dan tidaknya mobil tersebut ;4.

Pihak yang ditakuttakuti mengajak pihak yang menakutnakutiadalah sebagai satu hal yang tidak masuk akal, dalam hal ini Penggugattelah gagal menguraikan tentang ketakutannya;Halaman 8 dari 22 hal. Put.Nomor 2774K/Pdt/2015Bahwa Penggugat telah mengemukakan pada dalil angka 7, bagianposita surat gugatan bahwa ianya telah membeli unit mobil Avanzadimaksud secara betul.

Akan tetapi tidak menguraikan tata carapembelian yang betul, karena tidak menjelaskan/menguraikan tentangpihak yang berhak untuk menjual unit mobil tersebut;Bahwa dalil posita surat gugatan angka 9, mempersoalkan ketidakkehatihatian pihak Tergugat a quo dalam hal melaksanakan proseskredit, dimana BPKB unit mobil Avanza tersebut telah dijadikan jaminan.Tanpa menguraikan secara rinci tentang ketidak hatihatian dimaksud,apalagi proses tersebut sama sekali tidak ada hubungannya denganPenggugat a quo;

Bahwa dalil posita surat gugatan pada angka 10 juga kabur, karenamempersoalkan tentang surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor90188868036, tanpa menguraikan kepentingan Pengugat terkait denganitu dan tanpa menguraikan dasar hukum yang mengatur bahwa Tergugat atau Tergugat Ill harus menyerahkan Surat Perjanjian dimaksud kepadapihak Penggugat a quo;Bahwa dalil posita surat gugatan pada angka 13 adalah mutlak kabur,dimana dinyatakan bahwa Tergugat III telah memaksa Penggugat a quo,tetapi tidak menguraikan

tentang cara pemaksaan itu;Bahwa dalil posita surat gugatan pada angka 14 adalah mutlak kabur,karena Pengugat tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk mengkritiksegala proses kehatihatian terkait dengan terjadinya PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 9018868036 tertanggal 20 Febuari 2013,apalagi ternyata Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentangbagaimana prinsip kehatihatian dan ketelitian terkait dengan terjadinyaperjanjian tersebut;Bahwa dalil posita surat gugatan pada angka 15 adalah kabur

Tentang alatalatbukti adalah kebebasan para pihak yang berperkara untuk mengajukan,tanpa dinyatakan sah dan berharga;Bahwa jenis gugatan dalam perkara ini adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi tak satu dalilpun pada surat gugatan telahmencantumkan/menguraikan tentang hukum positif tertentu yang telahdilawan oleh para Tergugat dalam perkara ini;Bahwa seluruh surat gugatan dalam perkara ini adalah kabur, baik secaramateri (isi) maupun secara formal (bentuk);Halaman 10 dari 22 hal.Put.Nomor

Sampai disini Majelis Hakim tidak menemukan kekeliruanPenuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan Primairnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam DakwaanSubsidairnya di alinea pertama menguraikan kalimat Bahvue iaterdakwa ABDUL RACHMAN AL MUHSHI BIN ABUL AZIZ pada hariSabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan April 2017 bertempat jalan Dk.Bakalan Ds. Kenteng Kec. Nogosari Kab.

Boyolali atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Boyolali, secara tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:sampai kemudian di alinea terakhir yaitu alinea ke 8 (delapan)Penuntut Umum menguraikan kalimat Bahve terdakwa untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Disini Majelis Hakim menemukan kekeliruanPenuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan Subsidairnya antaralain:1.Terdapat ketidaksinkronan antara uraian pada alinea pertamayang menyebutkan perobuatan Terdakwa yang memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman dengan uraian pada alinea ke 8(delapan) yang menyebutkan perbuatan Terdakwa untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastikberisi serbuk

bukan tanaman atau mau mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatandijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbukKristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,261 gram yang didugaNarkotika jenis METAMFETAMINA menurut Majelis Hakim termasuk dalamkategori Dakwan yang tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenaitindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum

tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidanayang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Dakwaandinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makakeberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwaditerima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh

dalildalil/ argument Terlawan semula Penggugatsebagai berikut : B Tentang gugatan Terlawan/ Penggugat :Dalam Eksepsi:1 Eksepsi cacat formil := Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan, telahmenempatkan pihak yang secara hukum belum cakap/dalam pengampuan (curatik) sebagai pihak yang harusbertanggung jawab secara hukum dalam gugatan iniyaitu Tergugat V yang masih dibawah umur ataudibawah Perwalian sehingga menyebabkan gugatanPenggugat/Tedrlawa mengandung cacat= Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat/Terlawan,telah menguraikan

Santi Karya dan menguraikan lagi oleh CV. SantiKarya sendiri. Bahwa dalil Penggugat/ Terlawan demikian sangatbertentangan dengan kaidahkaidah hukum Perseroan,sebab jika Terlawan menggugat CV.

Santi Karyasebagaimana dalam uraian gugatannya, maka yang patut ditempatkan sebagai Tergugat adalah Anggota PerseroPengurusnya bukan di tujukan kepada TergugatTILT,1V,V oleh karena itu gugatan penggugat/Terlawanmengandung cacat formil ;2 Eksepsi Obscuur Libel (Tidak jelas atau kabur): = Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan dalam dalilpositanya tidak secara tegas menguraikan perbuatanpesan bahan bangunan dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe atau CV.

Santi Karyasendiri (Badan Hukum).Berdasarkan uraianuraian eksepsi tersebut diatas mohonsurat gugatan Penggugat/Terlawan patutlah dikesampingkan atau gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima; Dalam Pokok Perkara := Bahwa surat gugatan Penggugat/Terlawan tertanggal 23 Agustus2012, tidak secara tegas dan jelas menguraikan alasan terjadinyawanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe dan para Tergugat ;= Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terlawan jika di pahami adalahmasalah hutang piutang

mendalilkan adanya bunga usahaternilai Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah), dalil tersebutsangat tidak berdasar, sebab tidak merinci secara jelas dan tegasbunga usaha tersebut di peroleh darimana, oleh karena tuntutanbunga usaha tersebut patut di kesampingkan, demikian jugatuntutan material dari Penggugat/Terlawan sangat tidakberalasan sehingga patut pula di kesampingkan ;= Bahwa dalildalil Penggugat/ Terlawan pada point 23,24, dan 25merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karenatidak menguraikan

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepadaTerdakwa Lie Hendra Romeli, hanya berdasarkan satu alat bukti yang sah,yaitu keterangan Saksi atas nama Chin Wah alias Alex, sehingga MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.TNG., tertanggal 11 Agustus2015 telah melanggar prinsip atau asas batas minimum pembuktian;Terdakwa telah menguraikan dalam Memori Bandingnya tersebut, bahwasesuai fakta persidangan atas perkara ini, terungkap

pengertian fakta dan keadaandalam Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHAP, tidak menguraikan pengertian197 Ayat (1) sub d KUHAP secara keseluruhan;M.

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul : PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Penerbit Grafika,tahun 2000, halaman 361, menguraikan bahwa sekalipun dikatakanpertimbangan yang disusun secara ringkas, bukan berarti putusan itubenarbenar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas,terperinci, dan utuh.

Terdakwa menguraikan dalamMemori Bandingnya bahwa dalam pertimbangan Putusannya,sebagaimana dimuat dalam halaman 4456 Putusan, Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang hanya memaparkan faktafakta yangterungkap dalam persidangan, berupa keterangan Saksisaksi danuraian Jaksa/Penuntut Umum, tanpa menguraikan analisa yuridis dariMajelis Hakim atas faktafakta yang dipaparkan tersebut.

Seharusnya pada bagian pertimbangan putusantentang pembuktian unsurunsur pidana dari pasalpasal yangdidakwakan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang menguraikan analisa yuridisnya atas faktapersidangan yang dipaparkan, sehingga menjadi jelas bagi Terdakwadan pihak lain yang berkepentingan, bagian mana saja dariperbuatan Terdakwa yang relevan dengan unsurunsur pidana dariHal. 38 dari 45 hal. Put.

Tentang Latar Belakang PerkaraDengan ini Pemohon Kasasi/Pemohon akan menguraikan duduk persoalanperkara Permohonan Pembatalan Perkawinan pada tingkat pengadilanNegeri Semarang di dalam permohonannya akan diuraikan di bawah ini:Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi adalah orang tua atau ibu kandungdari KristianaNawangsari: Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi mewakili anak kandungnyaKristianaNawangsari untuk mengajukan Permohonan PembatalanPerkawinan terhadap Termohon/Termohon Kasasi yaituYusepkristianto; Bahwa KristianaNawangsari

Bahwa pada kesempatan ini kami akan menguraikan ketentuan Pasaldalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangmenjelaskan tentang Pembatalan Perkawinan;2. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur padaBab IV yakni Pasal 22 sampai dengan Pasal 28:3.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan faktafakta yang terjadidalam persidangan perkara permohonan pembatalan perkawinan yangkami ajukan, terlebin dahulu kami uraikan halhal berikut ini: Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan secara singkat prosesawal dimulainya pemeriksaan perkara permohonan pembatalanperkawinan yang diajukan; Bahwa pada sidang pertama pemeriksaan perkara permohonanpembatalan perkawinan, sebelum dibacakan di muka sidang, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada PemohonKasasi

;Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan umur danpekerjaan dari para pihak Tergugat I, karena darigugatan Penggugat tersebut tidak diketahui apakahmereka (para Tergugat I) telah dewasa atau belum(dibawah umur);Kemudian alamat para Tergugat I ternyata dari laporanKepala Desa setempat ternyata yang benar benarberalamat seperti yang dicantumkan dalam gugatantersebut hanya MARINTAN HUTAJULU.

TAGOR SIBARANI, anak dst selaku Tergugat III;dst;3; Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidakjelas, karena:Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentangkapan penggugat melakukan transaksi jual beli atastanah perkara dengan Alm Kalifa Kahar Sibarani?;Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentangalas hak = jual beli tersebut apakah = diperbuatdihadapan Camat atau Notaris/PPAT atau hanya didepanKepala Desa, surat/Aktanya Nomor, tanggal, bulan dantahun berapa?

;Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegasmenguraikan tentang luas tanah yang dibeli dari Alm.Kalifa Kahar Sibarani (lihat gugatan penggugat tidakada posita yang secara tegas menguraikan hal itu);Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentangsejak kapan Penggugat menguasai tanah perkara dansejak kapan pula ada sengketa di lapangan denganTergugat II?

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidakjelas, karena:Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentangkapan penggugat melakukan transaksi jual beli atastanah perkara dengan Alm Kalifa Kahar Sibarani?;Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentangalas hak jual beli tersebut apakah diperbuatdihadapan Camat atau Notaris/PPAT atau hanya didepanKepala Desa, surat/Aktanya Nomor, tanggal, bulan dantahun berapa?

Perkebunan Nusantara X gugatan tersebut adalah kabur sertatidak jelas dikarenakan halhal sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat sengaja tidak menguraikan secarajelas mengenai perolehan hak atas tanah tersebut dalam suratgugatannya, sehingga dalam gugatan Para Penggugat tersebuttidak nyambung atau tidak jelas mengenai status tanah yangdilepaskan haknya oleh Para Penggugat tersebut.Bahwa seharusnya Para Penggugat dalam dalil/ positagugatannya menguraikan terlebin dahulu mengenai status tanahdan perolehan

(seratus duapuluh ribu meter persegi) telah dilepaskan .Namun setelah Tergugat mencermati gugatan ParaPenggugat ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak didapatidan tidak ditemukan adanya dalil yang menyatakan perolehanhaknya dan status tanah tersebut, akan tetapi Para Penggugatlangsung menguraikan mengenai perobuatan hukum yang dilakukanoleh Para Penggugat terhadap tanah tersebut sehingga jelas sekaligugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena dalilgugatan yang satu dengan dalil

yang berikutnya tidak adahubungannya.hal 10 dari 29 hal Put.No. 148/Pdt/2016/PT.SMGBahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat jugatidak menjelaskan/ menguraikan mengenai siapa Para Penggugatitu yaitu siapa Penggugat itu dan siapa Penggugat Il serta apahubungan hukumnya antara Penggugat dengan Penggugat Il, laluapa kapasitas dari Para Penggugat tersebut atau apa pulahubungan hukumnya terkait dengan tanah eks.

Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas ;Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah disebutkanPenggugat dan Penggugat Il, akan tetapi dalam posita/ dalildalilgugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak pernahmenyebutkan serta menguraikan mengenai apa hubungan hukumantara Penggugat dengan Penggugat Il sehingga merekabersamasama melakukan dan mengajukan gugatan kepadaTergugat Il .Bahwa oleh karena tidak adanya uraian yang jelas mengenaihubungan hukum antara Penggugat dengan

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, Para Penggugattidak menijelaskan apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il serta apa hubungan hukum Terqugat Il dengan Tergugat .hal 20 dari 29 hal Put.No. 148/Pdt/2016/PT.SMGBahwa dalam surat gugatan Para Penggugat ternyata ParaPenggugat dalam dailildalil gugatannya tidak menjelaskanserta menguraikan apa hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il sehingga Tergugat Il harusdijadikan sebagai Tergugat Il, serta Para Penggugat

secaratanggung renteng;Atau apabila pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohonmemberikan putusan yang adil adilnya ( ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat danPara Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Tergugat I:Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Kediri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa DanMengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut/Absolute Competentie), Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tidak Jelas KarenaPenggugat Tidak Dapat Menguraikan

Secara Detail Perihal PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat I;Tergugat II:Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tidak Berwenang UntukMemeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (KompetensiAbsolut/Abso/ute Competentie) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Tidak Jelas KarenaPenggugat Tidak Dapat Menguraikan Secara Detail Perihal PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat II:Turut Tergugat I:Dalam Eksepsi1.

Hal ini karenaPenggugat tidak bisa menguraikan dengan tegas mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il yangmengakibatkan kerugian pihak Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan NegeriKediri dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Gpr., tanggal 11 Oktober2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat dan TurutTergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Demikian juga mengenai uang paksa(dwangsom), Penggugat tidak menguraikan secara jelas di dalam Positagugatannya, namun justru. Penggugat meletakkan di dalam PetitumGugatannya. Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatanyang kabur/tidak jelas maknanya ;4.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelasdan lengkap tentang letak dan batas batas tanah lahan kebun sawit yangmenurut dalil Penggugat telah dibeli dari Tergugat sebanyak 84 Ha dansporadiknya atas nama family dan keluarga keluarga Penggugat.

Demikian jugamengenai uang paksa (dwangsom), Penggugat tidak menguraikan secara jelas didalam Posita gugatannya, namun justru Penggugat meletakkan di dalam PetitumGugatannya.

Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah daluarsasesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang RI Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat Salah Alamat; Bahwa apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti dalildaliluraiannya menguraikan tentang Penggugat masih berstatus sebagai istrisah secara hukum dari Masmin Bangun (Alm.) sekaligus menguraikan12131ceritacerita tentang kehidupan rumah

1975juncto UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201214Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang RINomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkanbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara. bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,sedangkan dalam perkara ini jelas dalil gugatan Penggugat menguraikan

tentang cerita perjalanan kehidupan Penggugatdengan Masmin Bangun (Alm.) sebelum Tergugat II Intervensimengenal Masmin Bangun (Alm.) tidak ada relevansinya denganpenerbitan Akta Perkawinan Nomor 623/ 1611/2011 tanggal 1Agustus 2011 karena proses penerbitan Akta Perkawinan Nomor623/1611/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sesuai dengan prosesyang dibutuhkan untuk itu, oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 poinke6 menguraikan

Ginting in casu Pemohon Kasasi (TergugatII Intervensi) pada tanggal 5 Oktober 1996 yang jelas diketahui olehHalaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122222Termohon Kasasi (Penggugat) sesuai dengan dalil gugatan Penggugat(Termohon Kasasi) halaman 6 poin ke6 menguraikan dikutip : Bahwa,suami Penggugat Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada di Kabanjahe,setahu bagaimana mengawini seorang perempuan secara adat diKabanjahe, yang bernama Lestaria Br.

Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1956;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan telah merubah dan mengesampingkan faktahukum dipersidangan yakni gugatan Penggugat (TermohonKasasi) pada halaman 6 poin ke6 menguraikan dikutip : Bahwa,suami Penggugat Masmin Bangun (Alm.), sewaktu berada diKabanjahe, setahu bagaimana mengawini seorang perempuansecara adat di Kabanjahe

Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang sama sekali memeriksadan mengadili perkara aquo, karena Perkara ini bukanlah PERBUATANMELAWAN HUKUM #sakan tetapi MURNI PERKARA WARISAN, Karenaposita gugatan para penggugat telah tertulis dan terbaca di dalam suratgugatan para penggugat secara jelas dan terang menguraikan danmenerangkan secara terperinci mengenai Ahli Waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan begitu juga pada potitum gugatan para penggugatyang

Gugatan Penggugat KaburBahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana sesungguhnya di mana positagugatan para penggugat telah menguraikan dua permasalahan yang berberayang tunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu satu sisi positamenerangkan dan menguraikan tentang WARISAN dan di satu sisi positamenerangkan dan menguraikan tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUMsehingga dengan demikian Pengadilan negeri Selong tidak boleh memutuskanperkara yang berbeda di satu waktu, oleh karena para penggugat tidak

tersebutdiatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini,selanjutnya Para Tergugat menolak secara Tegas semua dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakuikebenarannya secara nyata oleh Para tergugat.Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatan ParaPenggugat angka 1 , 2, yang pada intinya menerangkan mengenai pevaris,ahli waris dan harta warisan dalam perkara Aquo tidak perlu kami tanggapikarena para penggugat murni menguraikan

Gugatan Penggugat KaburBahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana sesungguhnya di mana positagugatan para penggugat telah menguraikan dua permasalahan yang berbedayang tunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu satu sisi positamenerangkan dan menguraikan tentang WARISAN dan di satu sisi positamenerangkan dan menguraikan tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUMsehingga dengan demikian Pengadilan negeri Selong tidak boleh memutuskanperkara yang berbeda di satu waktu, oleh karena para penggugat tidak

jeli danteliti serta tidak cermat dalam membuat suatu gugatan di mana parapenggugat telah menggabungkan 2 ( dua ) perkara yang berbeda, makasangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaktidaknya tidak menerimagugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah memang Gugatan yangdiajukan para Penggugat Kabur karena menguraikan dua permasalahan yangberbeda, maka Majelis Hakim terlebin dahulu perlu memeriksa mengenaipokok perkara Gugatan yang dikaitkan dengan saksisaksi

Bahwa pada bait pertama dalam menguraikan unsur ini Majelis HakimPengadilan Negeri Rantauprapat memberikan semacam batasan pengertiantentang apa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", yaitu:Hal 9 dari 19 hal. Put.

Bahwa untuk menguraikan unsur pasal ini, Majelis Hakim PengadilanRantauprapat yang mengadili perkara ini terdahulu telah memberikan uraianHal 10 dari 19 hal. Put.

No. 1970 K/PID.SUS/2013sebanyak 11 (sebelas) bait sebagaimana dalam putusan, mulai halaman 17s/d 19, dimana kesebelas bait uraian tersebut akan kami telaah pada bagianint;Bahwa pada bait pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapatyang memeriksa perkara ini semula, menguraikan tentang Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti Nomor 114/Hum/0134/2012 tanggal 07 Desember2012 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLab tertanggal 17 Desember 2012, yang menyimpulkan bahwa

Bahwa selanjutnya pada alinea kedua dalam menguraikan unsur ini HakimPengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini semula,menguraikan semacam batasan pengertian tentang perbuatan yang dilarangdalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan ;Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksaperkara ini semula, menguraikan alasan dilarangnya perbuatan tersebut olehundangundang

Pasaribudan Jekson Situmeang, pria ini (MADAM) ini masuk DPO, karenanya dapatdipastikan bahwa yang menjual shabushabu tersebut bukanlah TerdakwaFERY PUTRA TANJUNG Alias FERI (Pemohon Kasasi);Bahwa pada bait keenam, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa perkara ini semula, dalam menguraikan unsur pasal ini,dinyatakan:"Menimbang, bahwa penangkapan tersebut, saksi Jekson Situmeang danSaksi P.