Bahwa UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat/Penasihat Hukum tidak mengenal ijin seseorang Advokatdikeluarkan SK MENKEH DAN HAM RI NO. D104.13 THN2003. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum H. MUHAMMADDJAMIL, SH & ASSOCIATES, SK. MENKEH dan HAM RI.

operasionalnya di Luar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalamsehingga sangat wajar dan sangat manusiawi apabila KuasaPenggugat masih memakai istilah Pengadilan Agama KabupatenBireuen bukan Mahkamah Syariyah Bireuen, oleh sebab itu EksepsiTergugat tentang hal ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidakditerima sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang poin 3 yaitubahwa UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat/Penasehat Hukum tidak mengenal ijin seseorang Advokat dikeluarkanSK MENKEH

JMU tahun 2003 s/d 2013 ;

Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas ;Hal 15 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 ttg.

JMU tahun 2003 s/d 2013 ;10.11.12.13.14.15.16.Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326 HT.01.01.TH.2003tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroanterbatas ;Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 tentang Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 tentang Persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No.

JMU tahun 2003 s/d 2013 ;Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326 HT.01.01.TH.2003tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroanterbatas ;Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 tentang Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 tentang Persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU41799.A.01.02 tahun 2011tanggal 6112012 ttg.

JMU tahun 2003 s/d 2013 ;Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahanakta pendirian perseroan terbatas ;Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 tentang Persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02.tahun 2008 tanggal 2982008 tentang Persetujuan aktaperubahan anggaran dasar perseroan ;Surat keputusan Menkumham No. AHU41799.A.01.02 tahun2011 tanggal 6112012 ttg.

Adapun DokumenDokumen yang telahdiserahkan sebagai berikut :1. 1 (Satu) lembar Kwitansi No.83/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp.6.750.000, untuk pesan nama dan pengurusanpengesahan SK Menkeh PT. Grand Kota Investama asli ;2. 1 (Satu) lembar Kwitansi No.84/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp.3.500.000, untuk percepatan proses pengurusan SKPT. Grand Kota Investama asli ;3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp.750.000, untuk Akta Pendirian PT.

No.1459 K/Pid/2011Adapun DokumenDokumen yang telah diserahkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.1 (satu) lembar Kwitansi No.83/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp. 6.750.000, untuk pesan nama dan pengurusanpengesahan SK Menkeh PT. Grand Kota Investama asli ;1 (satu) lembar Kwitansi No.84/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp.3.500.000, untuk percepatan proses pengurusan SKPT.

PertekstilanRatatex tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp.1.154.100.000, (satumilyar seratus lima puluh empat juta Sseratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar Kwitansi No.83/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp.6.750.000, untuk pesan nama dan pengurusanpengesahan SK Menkeh PT.

ALIM MARKUS kepada PT.Pertekstilan Ratatex tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp.1.154.100.000,(satu milyar seratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);5.41. 1 (Satu) lembar Kwitansi No.83/VHI/2007 tanggal 2 Agustus 2007sebesar Rp.6.750.000, untuk pesan nama dan pengurusan pengesahanSK Menkeh PT. Grand Kota Investama asli;al. 41 dari 54 hal. Put.

HarapanJaya tanggal 8 Maret 1999 Nomor 4, 1 (satu) buah foto copy AktaNotaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan HutanTanaman Industri BBK.6) ;75.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh tanggal 25 Oktober1976 Nomor Y.A.5/503/7 tentang pendaftaran perusahaan PT. UniSeraya dilampiri Akta pendirian perusahaan Nomor 23 (BBK.7) ;76.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh tanggal 9 November2001 Nomor C20815 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaranperusahaan PT.

(BBK.8) ;77.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh tanggal 9 November2001 Nomor C20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaranperusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri Akta Nomor 25 tanggal26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa SejatiHal. 36 dari 135 hal. Put. No. 32 PK/Pid.Sus/2013dengan PT.

Sentosatama Indah Abadi dalam Pengusahaan danPengelolaan Hutan Tanaman tanggal 01 April 2004 BBK.9) ;78.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh tanggal 9 November2001 Nomor C09750 HT.01.04 tahun 2002 tentang pendaftaranperusahaan PT. Rimba Mutiara Indonesia, Dan 1 rangkap KesepakatanBersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT.

HarapanJaya tanggal 8 Maret 1999 Nomor 4, 1 (satu) buah foto copy AktaNotaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan HutanTanaman Industri (BBK.6) ;75.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 25 Oktober1976 Nomor Y.A.5/503/7 tentang Pendaftaran Perusahaan PT. UniSeraya dilampiri Akta Pendirian Perusahaan Nomor 23 (BBK.7) ;76.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 November2001 Nomor C20815 HT.01.04 th 2001 tentang PendaftaranPerusahaan PT.

No. 32 PK/Pid.Sus/201378.1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh tanggal 9 November2001 Nomor C09750 HT.01.04 th 2002 tentang PendaftaranPerusahaan PT. Rimba Mutiara Indonesia, dan 1 rangkap KesepakatanBersama antara PT. Rimba Mutiara Permai dengan PT. SentosatamaIndah Abadi dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanamantanggal 01 April 2004 (BBK.10) ;79.1 (satu) buah foto copy dilegalisir Akta Notaris pendirian CV.

Menkeh dan HAM RI tentangPengangkatan PPNS Kehutanan), T.I10, 7131, T.Il23 (SK.Pengangkatan Sebagai Pejabat Polisi Kehutanan) dan T.II25 T.I.II4,T.L.UM5, T.1.16 dan T.I.Il7 (SK.

MENKEH No.C36301Th 1998,Alamat di JI. R.W. Monginsidi No. 68 Kota Makassar,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;5, KEPALA KANTOR PERTANAHANAN KOTA MAKASSAR, di jalan AP. PettaraniMakassar No. selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1.

Menkeh No. c36301Th 1998 Alamat di JI. RW. Mongonsidi No. 68 Kota Makassr; Turut Tergugat II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, di jalan A. P. PettaraniMakassar. (bandingakan para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo. 395/Pdt.G/2016/Pn.

Menkeh dan ham RI Nomor C 567.HT. 03.01 TH 2001 tanggal 30Nopember 2001 ; Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui apakah untuksekarang ini PT. BOGOR SEDAYA PRATAMA sudah mulai beroperasiatau belum ; Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Salinan Akta NotarisNY. RESTA MUDARNA YUDHA SH. SK. Menkeh dan Ham RI Nomor C567.HT. 03.01 TH 2001 tanggal 30 Nopember 2001 PT. BOGORSEDAYA PRATAMA berada di kota Bogor namun berdasarkanpermohonan ijin prinsip penanaman modal kantor PT.

SK Menkeh HAM RINomor C 567.HT.01 Th 2001 tanggal 30 November 2001 adalah kerenaberdasarkan pemohonan yang di isi oleh pemohon dan ditandatanganidi atas meterai dan di cap perusahaan PT. BOGOR SEDAYA PRATAMAserta foto copy Salinan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 29 Januari 2016yang dibuat oleh NY. RESTA MUDARNA YUDA SH ; Bahwa saksi mengakui jika Dinas Penanaman Modal TerpaduSatu Pintu (DPMTPSP) Kota Bogor tidak melakukan pengecekanterlebih dahulu terkait domisili / alamat PT.

SK Menkeh HAM RI Nomor C 567.HT.O1 Th 2001tanggal 30 November 2001 dengan permohonan izinprinsippenamaman modal dan NPWP PT. BOGOR SEDAYA PRATAMA sepertidi atur di dalam SOP (Standar Oprasional Prosedur) di DinasPenanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ; Bahwa saksi mengakui tidak melakukan pengecekan tersebutsebabnya adalah karena :a. investor atau pemohon sudah mengisi form permohonanizin ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000. ;b. NPWP perusahan atas nama PT.

,MBA, bertempat tinggal diPerumahan Bumi Eraska, Kelurahan Jati Raden, Kec.Sampurna; dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUCIMADIO, SH, dan kawan, para Advokat berkantor padaKantor SUCI & ASSOCIATES, SK Menkeh No. D. 162, KP04. 13, berkantor di S. Widjojo, 3 rd Floor (Velisia Larasati)JI. Jend. Sudirman No. 71 Jakarta;Pemohon Kasasidahulu Terbantah/Terbanding ;melawan.:H. Y.

MENKEH & HAM RI. Nomor D.50.KP.04.13.

MENKEH & HAMNo. 82. HT. 03.02 TH. 2001 Tgl. 30 Januari 2002, SK Kepala BPN. No. 5X2002 Tgl. 25 April 2002, Jl. Yos Soedarso No. 41 Jakarta 14220 Telp.(021) 43907338;6. Menyatakan tidak berlaku (cacat hukum) Sertifikat Hak Guna Bangunanyang dikeluarkan atau yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Ilberupa:6.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1214, Luas 399 M?

MENKEH& HAM No. 82. HT. 03.02 TH. 2001 Tgl. 30 Januari 2002, SK Kepala BPN.No. 5X2002 Tgl. 25 april 2002, JI. Yos Soedarso No. 41 Jakarta 14220Telp. (021) 43907338;9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGATIV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII secara tanggungrenteng membayar ganti rugi yaitu:9.1.

MENKEH & HAM No. 82. HT. 03.02 TH.2001 Tgl. 30 Januari 2002, SK Kepala BPN.

MENKEH & HAMNo. 82. HT. 03.02 TH. 2001 Tgl. 30 Januari 2002, SK Kepala BPN. No. 5X2002 Tgl. 25 april 2002, JI. Yos Soedarso No. 41 Jakarta 14220 Telp. (021)43907338, setelah ada permohonan dan setelah memenuhi persyaratanadministrasi yang telah ditentukan ;6. Memerintahkan Para Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untukmematuhi isi putusan ini ;7. Menolak Gugatan Penggugat Untuk selebihnya ;DALAM REKONPENSI :Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor: 445/PDT.G/2016./PNJKT.UTR.

dinyatakan tidak berlaku lagi.UUU PT No. 1/ 1995 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan menurutpasal 129 berlaku efektif setahun sejak tanggal diundangkan: berartiterhitung sejak tanggal 7 Maret 1996 KUHD tidak berlaku lagi dandigantikan peranannya oleh UU PT No. 1/1995.UU PT No. 1/1995 membolehkan dilakukan perubahan AD perseroan:e Pasal 14 ayat (1) mengatakan, perubahan AD ditetapkan oleh RUPS,e Pasal 15 menentukan perubahan AD mengenai hal tertentu harusmendapat persetujuan Menteri Kehakiman ( Menkeh

);Perubahan AD tertentu yang harus mendapat persetujuan MENKEH,menurut pasal 15 ayat (2) meliputi :a. nama perseroan;b. maksud dan tujuan perseroan;c. jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar;d. pengurangan modal ditetapkan dan diatur,e. status Perseroan Tertutup menjadi Tbk.Selanjutnya pasal 125 ayat (3) UU PT No. 1/1995 menegaskan danmemerintahkan, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunyaundangundang ini semua Perseroan yang didirikan berdasarkan KUHDharus telah disesuaikan

OEI) Akta No. 62 tanggal 19 Januari1959 pada tahun 2004 dengan Akta No. 3 tanggal 16 September 2004( vide bukti P3) , adalah sah menurut hukum dan undang undang, sertadiperkuat oleh Akta No. 01 (PK1) tanggal 1 Agustus 2008 sesuai denganyang diamanatkan oleh UU PT No. 40 Tahun 2007;e Juga perubahan itu telah mendapat persetujuan MENKEH/ MENHUKdan HAM pada tanggal 8 Oktober 2004 No.

usaha atau executive summary yangdibuat oleh saksi Bambang Santoso , dan juga beberapa dokumenpendukung lain yang berupa SPMK dan KSO, yang menjadi lampirandalam pengajuan kredit modal kerja ke BTN KCP Blitar tersebut berisidokumen dan data yang tidak benar ;Bahwa dalam profil usaha, dicantumkan halhal berikut : Direktur PT Arjuna Raya : Bambang Santoso, komisaris adalahYenny Grace dan Tjiang Fie Lan PT Arjuna Raya didirikan pada tanggal 03 Januari 2006 Legalitas perusahaan yang berupa pengesahan Menkeh

usaha atau executive summary yangdibuat oleh saksi Bambang Santoso , dan juga beberapa dokumenpendukung lain yang berupa SPMK dan KSO, yang menjadi lampirandalam pengajuan kredit modal kerja ke BTN KCP Blitar tersebut berisidokumen dan data yang tidak benar 5 Bahwa dalam profil usaha, dicantumkan halhal berikut : Direktur PT Arjuna Raya : Bambang Santoso, komisaris adalahYenny Grace dan Tjiang Fie Lan PT Arjuna Raya didirikan pada tanggal 03 Januari 2006 Legalitas perusahaan yang berupa pengesahan Menkeh

Menkeh R.I. No. D93.Kp.04.13/Tahun 1996 beralamat di Jl. Sosrokartono,Kaliputu 3 No. 138A Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus No. 135/SKE&A/XI/2013 tertan g gal14 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawahregister No. 161 SK/2013/PN.Kds., tertanggal 14 Nopember 2013; 3. MULYO SEITYO WIBOWO. S.H.. pekeijaan Advokat, beralamat kantor di JI.Mayor Kusmanto No. 7 Rendeng Kudus.Untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugatin.4. H.RAGIL SUTTYONO. S.H..

Menkeh R.I. No. D 93.Kp.04.13/Tahun 1996beralamat di JI. Sosrokartono, Kaliputu 3 No. 138A Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus No. 135/SKE&A/XI/2013 tertanggal 14 Nopember 2013, yang telah didafitarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKudus dibawah register No. 161 SK/2013/PN.Kds., tertanggal 14 Nopember 2013.

., Notaris di Jakarta,dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum atas dasar SuratKeputusan Menkeh RI.

Ridha Akbari, Kurator yang terdaftar dengan SK Menkeh: AHUAH 04.03.72, tertanggal 16 November 2009, berkantor di Jalan KemuningDalam II No. 30 E Matraman Jakarta, sebagai Kurator;5 Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kuratormenjalankan tugasnya;6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000. ( tiga ratus empat puluhsatu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta

Menkeh& Ham RI No. C 1387.HT.03.01-TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002.1 (satu) bendel Fotocopy yang di Leges Perubahan Akta Pendirian PT Kayu Prima Lestari Nomor 12 tanggal 17 Desember 2007 Notaris Nurul Muslimah Kurniati, S.H. SK. Menkeh& Ham RI No. C 1387.HT.03.01-TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002.1 (satu) bendel Fotocopy yang di Leges Pernyataan Keputusan PraPemegang Saham PT. Kayu Prima Lestari Tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 6 Notaris Nurul Muslimah Kurniati, S.H. SK. Menkeh& Ham RI No.

MENKEH & HAM RI.No. D.50.KP.04.13 TH, 2001 dan terdaftar sebagai AnggotaPerhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan register No. 01.10222beralamat di Jalan Hayam Wuruk,Kelurahan BoneBone, KecamatanBatupoaro,Kota Baubau.

Menkeh RI. No. C. 1749. HT.03.02.tahun 1999 dan SK. K. BPN. RI. No. 721XVIITh.2006 yangselanjutnya disebut P3SRS.Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKIBahwa P3SRS yang Tergugat kelolah adalah sebuah Perhimpunandan bukan PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana yang dimaksud olehPenggugat di dalam gugtanya, PT. PPRSH sangatlah berbeda denganP3SRS, dan tunduk kepada masingmasing undangundang yangmengaturnya.

Pekerjaan Advokat &Penasehat Hukum, yang beralamat di JalanPemandian Tentara H.138, Malang, Propinsi JawaTimur, kemudian di Substitusikan kepada H.SOEBNAKTO TONDOWIDJOJO, SH, M.Hum dari KantorAdvocates and Counselors At Law SOEBIJAKTO &PARTNERS SK Menkeh No : D321.KP.04 13Tahun1999 yang berkantor di Jalan Embong Sawo No. 2Kav.III / Taman Ade Irma Suryani Nasution Surabaya,Hal 1 dari 21 Hal Put.

. : 0141710111 dari KantorPelayanan Pajak Jakarta Setiabudi ;21.Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT.Volgren Indonesia : S02/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994tentang Perubahan Nomor Pengukuhan PKP dan/atau Kode Seri FakturPajak ;22.Surat Keputusan Menkeh dan HAM.

Volgren Indonesia : S02/WPJ.04/KP.0603/1994tanggal 30 April 1994 tentang Perubahan Nomor PengukuhanPKP dan/atau Kode Seri Faktur Pajak ;22.Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No. : C07040HT.01.04. tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentangPersetujuan Akta Perubahan, Anggaran Dasar PerseroanTerbatas ;23.Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 73/1.824 tanggal 11September 2002 dari Kepala Kelurahan Cikoko, Kec.Pancoran, Jaksel ;24.Surat keterangan dari PT.

Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;45.Keputusan Menkeh RI No. : C214334.HT.01.01 tahun 1994tanggal 21 September 1994 tentang Persetujuan Akta PendirianPerseroan Terbatas PT. Volgren Indonesia ;46.Proposal Kredit PT.

Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989 tentangPersetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;43.Keputusan Menkeh RI No. : C214334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal 21September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Volgren Indonesia ;44.Proposal Kredit PT.

Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari1989 tentang Persetujuan dan Penunjukan VolgrenIndonesia ;43.Keputusan Menkeh RI No. : C214334.HT.01.01 tahun1994 tanggal 21 September 1994 tentang PersetujuanAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VolgrenIndonesia ;44.Proposal Kredit PT.