Maluku (P.II-02);3) Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;4) Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013;Surat Kemenpera RI Nomor 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;5) Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);6) Keputusan Menpera

CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000, (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Keputusan Menpera R.I.

dan bulannya saksi diangkat sebagaiKabid Pendampingan dan Pemberdayaan Deputi Perumahan Sadaya, yangmana saksi ingat dalam tahun 2012, dan yang mengangkat saksi adalahMenteri Perumahan Rakyat dasar hukumnya adalah SK Menteri PerumahanRakyat namun saksi lupa Nomor dan tanggal;Bahwa benar saksisebagai Kabid Pendampingan dan Pemberdayaan jugamerangkap sebagai PPK pada Deputi Perumahan Swadayamemang dibenarkandan saksi diangkat sebagai PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah NusaTenggara dan Maluku oleh Menpera

/PN.Kpg.10)11)12)Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan PelaksanaanPekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal14 Maret 2013;Surat Kemenpera RI Nomor 852/SatkerPPs/12/2013 tanggal 16 Desember2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominalRp10.167.000, (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);Keputusan Menpera R.I.

Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.7. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor.

CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000, (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan YangHalaman 3Putusan Nomor 66 /Pid.SusTPkK/2015.

bulannya saksi diangkat sebagaiKabid Pendampingan dan Pemberdayaan Deputi Perumahan Sadaya, yangmana saksi ingat dalam tahun 2012, dan yang mengangkat saksi adalahMenteri Perumahan Rakyat dasar hukumnya adalah SK Menteri PerumahanRakyat namun saksi lupa Nomor dan tanggal;Bahwa benar saksi sebagai Kabid Pendampingan dan Pemberdayaan jugamerangkap sebagai PPK pada Deputi Perumahan Swadayamemang dibenarkandan saksi diangkat sebagai PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah NusaTenggara dan Maluku oleh Menpera

CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000, (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Keputusan Menpera R.I.

/2009;Surat Perintah Membayar tanggal 30 062009 Nomor :00101/SPM/KOPKREATIF/2009;Fotocopy laporan Kopermas Kreatif Kabupaten DompuPropinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2011 Nomor : 0025/99907.1.03/00/2011 sejumlahRp696.170.000.000, (enam ratus sembilan puluh enam milyarseratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker KementerianNegara Perumahan Rakyat;Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerajasama Pembiayaandan Investasi Deputi Pembiayaan MENPERA

;1 (satu) bendel berkas barang bukti nomor 1 sampaidengan 18 disita dari Perum PERUMNAS ;1 (satu) bendel barang bukti nomor 1 sampai dengan 16disita dari KSU Sejahtera ;1 (satu) bendel barang bukti nomor 30 sampai dengan 33dan barang bukti nomor 37 sampai dengan 42 disita dariKSU Sejahtera ;1 (satu) bendel dokumen dalam map warna merah barangbukti nomor 76 sampai dengan 93 PERUMNAS ;1 (satu) bendel dokumen dalam map warna merah barangbukti nomor 63 sampai dengan 66 dan nomor 68 sampaidengan 71 MENPERA

No. 1885 K/PID.SUS/2015 25262/2829303132333435 25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.1 (satu) bendel dokumen barang bukti nomor 18penggunaan dana subsidi KSU Karanganyar Bersatuuntuk pemugaran tahun 2007 ;1 (satu) bendel dokumen buktibukti penggunaan danabantuan subsidi perumahan di luar peruntukannya tahun20092010 ;1 (satu) bendel dokumen barang bukti nomor 5 danbarang bukti nomor 10 sampai dengan 13 (pemugaran)disita dari MENPERA ;1 (satu) bendel dokumen barang bukti nomor 18penggunaan dana subsidi

No. 1885 K/PID.SUS/2015 1011121314151617 1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.dengan 42 disita dari KSU Sejahtera;1 (satu) bendel dokumen dalam map warna merahbarang bukti nomor 76 sampai dengan 993PERUMNAS;1 (satu) bendel dokumen dalam map warna merahbarang bukti nomor 63 sampai dengan 66 dan nomor68 sampai dengan 71 MENPERA;1 (satu) bendel dokumen dalam map warna merahbarang bukti nomor 56 sampai dengan 62 BSM danBTNS;1 (satu) bendel Deposito Berjangka Pendek BPR BKD3 lembar senilai

atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan dimana saksi Tony Iwan Haryono berusaha mencaridan mengaktifkan koperasi yang sudah tidak aktif / mati suri denganbantuan saksi Dewi Hanifah, selanjutnya Terdakwa mendaftarsebagai anggota dalam koperasi tersebut (in casu KSU Sejahtera)walaupun tujuannya hanya untuk melengkapi jumlah keanggotaankoperasi yang dapat mengajukan permohonan untuk menyalurkandana stimulus dari Kemenpera, kemudian Terdakwa memberikanrekomendasi KSU Sejahtera kepada Menpera

Nomor Rek 1380058795951;1 (satu) bendel dokumen bukti asli Permohonan Dana Subsidi dariKSU SEJAHTERA untuk KPR / KPRS (Pembangunan Pemugaran)tahun 20072008;1 (satu) bendel dokumen barang bukti nomor 18 PenggunaanDana Subsidi KSU Karanganyar Bersatu Untuk Pemugaran Tahun2007;1 (satu) bendel dokumen BuktiBukti Penggunaan Dana BantuanSubsidi Perumahan Di Luar Peruntukannya Tahun 20092010;1 (satu) bendel dokumen barang bukti nomor 5 dan barang buktinomor 10 sampai dengan 13 (Pemugaran) disita dari MENPERA

Dasar Pengangkatan saksisebagai PPK TA 2012 adalah Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA,PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker PenyediaanRumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012.e Bahwa untuk Kab.

1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Upah Kerja Panitia Pembangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008.

4 (empat) lembar asli catatan pengeluaran pemberkasan panitia pembangunan rehab rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008.

1 (satu) lembar asli Daftar Barang Inventaris Program Bantuan Rehab Rumah dari MENPERA.

1 (satu) Bundel asli catatan kas keluar masuk keuangan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2008.

300 (tiga 300 (tiga ratus) Lembar asli Daftar Realisasi Bangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

NTT TA 2012 diKabupaten Belu saksi bertiindak sebagai PPK dan dasar pengangkatan saksi sebagai PPK TA 2012adalah Keputusan Menpera RI No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan AtasLampiran Keputusan Menpera RI No. 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan LangsungKasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker PenyediaanRumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NIT TA 2012.

bulan sesudahputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapatdisita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3(tiga) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa:BARANG BUKTI KELOMPOK A :1 Foto copy sampul Proposal PermohonanRekomendasi Pinbuk dalam Program PembiayaanKPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Menpera

dariKoperasi Jasa Keuangan Syariah KospinKaranganyar (1 lembar);2 Foto copy surat dari Manajer KJKS KospinSyarah kepada Direktur Eksekutif PinbukNomor: 132/KS/XI/2006 tanggal 4 Desember 2006perihal Permohonan Rekomendasi Pinbuk DalamProgram Pembiayaan KPRS/KPRS MikroBersubsidi Menpera (1 lembar);3 Foto copy surat dari Manajer KJKS KospinSyariah kepada Direktur Eksekutif Pinbuk diJakarta tanggal 4 Desember 2006 perihal DataLembaga (1 lembar);4 Foto copy surat dari Lembaga Keuangan KospinSyariah kepada

No. 2367 K/PID.SUS/20131701011Foto copy sampul Proposal Permohonan Rekomendasi Pinbuk dalam ProgramPembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Menpera dari Koperasi JasaKeuangan Syariah Kospin Karanganyar (1 lembar)Foto copy surat dari Manajer KJKS Kospin Syariah kepada Direktur EksekutifPinbuk Nomor: 132/KS/XI/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihalPermohonan Rekomendasi Pinbuk Dalam Program Pembiayaan KPRS?

KPRSMikro Bersubsidi Menpera (1 lembar)Foto copy surat dari Manajer KJKS Kospin Syariah kepada Direktur EksekutifPinbuk di Jakarta tanggal 4 Desember 2006 perihal Data Lembaga (1 lembar)Foto copy surat dari Lembaga Keuangan Kospin Syariah kepada DeputiBidang Pembiayaan Kementrian Negara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor:133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta namanama PengajuanKPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak 676 orang (13

No. 2367 K/PID.SUS/20133021011Foto copy sampul Proposal Permohonan Rekomendasi Pinbuk dalam ProgramPembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Menpera dari Koperasi JasaKeuangan Syariah Kospin Karanganyar (1 lembar)Foto copy surat dari Manajer KJKS Kospin Syariah kepada Direktur EksekutifPinbuk Nomor: 132/KS/XI/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihalPermohonan Rekomendasi Pinbuk Dalam Program Pembiayaan KPRS?

., seperti untuk: ...dSt... ...dSt... ..dst...Tanda terima kasih ke Menpera dan pak Agusni Rp37.850.000,00Uang lelah dalam rangka verifikasi Rp1.000.000,00Transportasi Tim Audit Rp2.600.000,00 ...dSt... ...dSt... ...dst...Bahwa, dengan tidak dihadirkannya saksi dari pihak Kepmenpera untukdimintai keterangan di depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum,nyatanyata proses pemeriksaan mengenyampingkan dan melanggarketentuanketentuan KUHAP, bahkan terkesan Jasa/Penuntut Umumtelah tebang pilih dalam mengungkap

Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah satusatunya kontraktor yang tetapbekerja sesuai dengan arahan dari Kasatker Ke Menpera walaupunhambatan yang terjadi di lapangan sangat berat dan kontraktor lainsudah tidak sanggup lagi, bahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi masihHal. 51 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015tetao melanjutkan pekerjaan sampai dengan saat pekerjaan inidihentikan karena diperiksa oleh Pihak Kejaksaan Tinggi NTT..

Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerajasama Pembiayaan dan InvestasiDeputi Pembiayaan MENPERA;181. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XI/2011, Perihal Pengecekankelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu padaprogram bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidiperumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1Desember 2011;182. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOPKTF/DPU/2010 tanggal 29092010,Perihal : Proses pencairan;183.

Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerajasama Pembiayaan dan InvestasiDeputi Pembiayaan MENPERA;197. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XI/2011, Perihal Pengecekankelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kab. Dompu pada365program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidiperumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1Desember 2011;198. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOPKTF/DPU/2010 tanggal 29092010,Perihal : Proses pencairan;199.

Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerajasama Pembiayaan danInvestasi Deputi Pembiayaan MENPERA;181. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XII/2011, PerihalPengecekan kelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas KreatifKabupaten Dompu pada program bantuan perumahan dan permukiman dengandukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro BersubsidiTahun Anggaran 2011 tanggal 1 Desember 2011;182. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOPKTF/DPU/2010 tanggal 29092010,Perihal : Proses pencairan;183.

KPRS MikroBersubsidi Menpera (1 lembar) ;Foto copy Surat dari Manajer KJKS KospinSyariah kepada Direktur Eksekutif Pinbuk diJakarta tanggal 4 Desember 2006 perihalData Lembaga (1 lembar) ;Foto copy Surat dari Lembaga KeuanganKospin Syariah kepada Deputi BidangPembiayaan Kementrian Negara PerumahanRakyat di Jakarta Nomor : 133/KS/XI/2006tentang Kesanggupan sebagai LembagaPenerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/ KPRSMikro Bersubsidi beserta namanamaPengajuan KPRS KJKS Kospin Syariahsebanyak 676 orang ( 13

Menetapkan barang bukti berupa : BARANG BUKTI KELOMPOK A.1 Foto copy Sampul Proposal Permohonan Rekomendasi Pinbuk dalamProgram Pembiayaan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi Menpera dariKoperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Karanganyar (1 lembar) ;2 Foto copy Surat dari Manajer KJKS Kospin Syariah kepada DirekturEksekutif Pinbuk Nomor : 132/KS/XI/2006 tanggal 4 Desember 2006perihal Permohonan Rekomendasi Pinbuk Dalam Program PembiayaanKPRS?

KPRS Mikro Bersubsidi Menpera (1 lembar) =;3 Foto copy Surat dari Manajer KJKS Kospin Syariah kepada DirekturEksekutif Pinbuk di Jakarta tanggal 4 Desember 2006 perihal DataLembaga (1 lembar) ; 4 Foto copy Surat dari Lembaga Keuangan Kospin Syariah kepada DeputiBidang Pembiayaan Kementrian Negara Perumahan Rakyat di JakartaNomor : 133/KS/XI/2006 tentang Kesanggupan sebagai LembagaPenerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi besertanamanama Pengajuan KPRS KJKS Kospin Syariah sebanyak 676

1 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TerdakwaMUSTAMIR TANTOWI JAUHARI, SE Bin KAELANIoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, (imapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan PidanaKurungan selama 2 (dua) bulan ;Z Menetapkan barang bukti berupaBARANG BUKTI KELOMPOK A. 1 Foto copy Sampul Proposal Permohonan RekomendasiPinbuk dalam Program Pembiayaan KPRS/ KPRSMikro Bersubsidi Menpera

KPRS Mikro Bersubsidi Menpera (1 lembar) ;Foto copy Surat dari Manajer KJKS Kospin Syariahkepada Direktur Eksekutif Pinbuk di Jakarta tanggal 4Desember 2006 perihal Data Lembaga (1 lembar) ;Foto copy Surat dari Lembaga Keuangan KospinSyariah kepada Deputi Bidang Pembiayaan KementrianNegara Perumahan Rakyat di Jakarta Nomor : 133/KS/X1/2006 tentang Kesanggupan sebagai LembagaPenerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/ KPRS MikroBersubsidi beserta namanama Pengajuan KPRS KJKSKospin Syariah sebanyak 676 orang

Menyetujui DED dari KSM dengan fasilitasi TPM ; e Menyetujui permohonan pembayaran/pencairan dana stimulan yang disusunoleh UPK/BKM dengan fasilitasi TPM ; e Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK/BKM, TPM dan1 60))) Ie eee Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati ; Bahwa landasan pelaksanaan BSPS Tahun 2011 adalah Peraturan Menteri PerumahanRakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ; Bahwa berdasarkan surat Menpera

Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menpera no:02/KPTS/M/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat Pembuat Komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja di lingkungan Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun 2007;69.

Copy sesuai aslinya SK Menpera No:7/KPTS/M/2007 tanggal 23 januari 2007 tentang pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPR syariah bersubsidi, KPRS/KPRS syariah/KPRS Mikro Bersubsidi dan Asuransi KPR/KPRS tahun anggaran 2007;70. Copy sesuai aslinya Berita Acara hasil Verifikasi oleh tim verifikasi;71.

Yogyakarta Nomor : 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 201250. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera

sudah lebih dari tanggungjawab terdakwa karenasupervisi bukan tanggungjawab terdakwa;Bahwa pada saat pemeriksa datang ke lokasi tukang masih kerja untukmenyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan perumahan khususKemenpera RI di Kapuas Hulu;Bahwa ada laporan dari tukang yang kerja pada saat pemeriksa datangbersamasama dengan Jaksa menyuruh tukang supaya tidak kerja lagi;Bahwa pada saat pemeriksa datang tukang sedang mengerjakan WC, Instalasilistrik, lantai dan plafon;Bahwa terdakwa ada laporkan ke Menpera

dibantu oleh saksi Davidyang menunjukkan di lapangan ;Bahwa di sini ada bukti Site Plan nya (Hakim Anggota kemudianmemperlihatkan buktinya kepada saksi di depan persidangan dengandisaksikan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa), bahwa benarsaksi menanda tanganinya sebagai bukti verifikasi ;Bahwa tidak ada tanggalnya ;Bahwa ada juga yang memang tidak ada tanggalnya, karena ini lampiran dariproposalnya ;Bahwa proposalnya diajukan seingat saksi Januari 2004, proposal ini sudahdiajukan ke pusat, ke Menpera

Kami yang kemudian disuruh mengajukanproposal pembangunannya ke Menpera ;Bahwa menurut saksi , penyebab bisa naiknya harga dari Rp. 41.000, padatahun 2004 menjadi Rp. 145.000, pada tahun 2008 adalah kemungkinankarena fluktuasi harga tanah yang memang seperti itu. Apalagi pada tahun2008, adalah saatsaat menjelang PON di Kota Samarinda yang membutuhkanbanyak pembangunan, maka terjadi eskalasi harga tanah ;e Bahwa pembangunannya secara bertahap.

NTT TA 2012 di Kabupaten Belu saksi bertindaksebagai PPK dan dasar pengangkatan saksi sebagai PPK TA2012 adalah Keputusan Menpera RI No. 91 Tahun 2012 tanggal3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran KeputusanMenpera RI No. 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan AtasanLangsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM,Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBRDirektif Presiden di Prov. NTT TA 2012;Bahwa struktur Organisasi PPK Penyediaan Rumah Untuk MBRDirektif Presiden di Kab.

Saksi menjabat sebagaiKasatket terhitung tanggal 18 November 2013 s/d 31 Desember2013.tugas dan fungsi saksi selaku Kasatker / Kuasa PenggunaAnggaran, berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat No. 53Tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013, adalah sebagaiberikut :Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai Rencana Kerja danAnggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA ;Bertanggungjawab kepada Menpera selaku~ PenggunaAnggaran/Bararg ;Secara fungsional menjadi Atasan Langsung dari PejabatPembuat Komitmen, Pejabat

Bahwa benar sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) ProgramPenyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTTtahun anggaran 2013, terdakwa mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :a) Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesualRencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkandalam DIPA ;b) Bertanggungjawab kepada Menpera selakuPengguna Anggaran/Barang ;c) Secara fungsional menjadi Atasan Langsung dariPejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenandatanganSurat Perintah Membayar dan BendaharaPengeluaran

MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 yang menjabatterhitung tanggal 18 November 2013 s/d 31 Desember 2013.Menimbang, bahwa benar sebagai Kepala Satuan Kerja(Kasatker) Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden diPropinsi NTT TA. 2013, terdakwa mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :a) Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai Rencana Kerja danAnggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA ;Halaman 481 dari 1051 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGb) Bertanggungjawab kepada Menpera

Kasatker/KPA, PPK, PP SPM dan BendaharaHalaman 513 dari 1051 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGPengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR DirektifPresiden di Provinsi NTT ;Menimbang, bahwa benar sebagai Kepala Satuan Kerja(Kasatker) Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden diPropinsi NTT TA. 2013, terdakwa mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :a) Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai Rencana Kerja danAnggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA ;b) Bertanggungjawab kepada Menpera

Terdakwadiangkat sebagai Kepala Satuan Kerja Program Penyediaan Rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2013 yang menjabatterhitung tanggal 18 November 2013 s/d 31 Desember 2013.Menimbang, bahwa benar sebagai Kepala Satuan Kerja(Kasatker) Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden diPropinsi NTT TA. 2013, terdakwa mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :a) Menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai Rencana Kerja danAnggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA ;b) Bertanggungjawab kepada Menpera

Ayu Mustika Rizki adalahkontraktor pelaksana pembangunan rumah khusus untuk paketPRK KB5U, PRK KB6U dan Paket PRK KB10U di KabupatenBelu ;Hubungan saksi dengan kegiatan di atas yaitu saksi sebagaiPPK berdasarkan Surat Keputusan Menpera RI No.91 Tahun2012 tanggal 3 Juli 2012 dengan tugas sebagai berikut :e Menyetujui perencanaan dan menetapkan HPS ;e Menandatangani Kontrak ;e Menyetujui pembayaran uang muka dan pembayaranhasil pekerjaan;e Menandatangani Addendum Kontrak, melakukan rapatdan evaluasi