mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja, dan ayat (2): Dalam hal segala upaya telahdilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksudpemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh;9 Bahwa Tergugat telah melakukan PHK yang bertentangan dengan Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No.SE

Kerja terhadapdiri PARA PENGGUGAT adalah dikarenakan keterangan/kesaksian yang disampaikanoleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 17 Mei 2014 pada PengadilanHubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKWterbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta,serta memakai atribut perusahan tanpa ijinpimpinan;Bahwa selain itu,alasan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubunga kerja terhadap diriPARA PENGGUGAT dengan berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.SE

Hubungan Industri pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang, sangat jelas telah melakukan kebohongankebohongandengan menyatakan tidak ada karyawan yang diperpanjang masa kontrakkerjanya ;Faktanya walaupun menurut Termohon Kasasi, perusahaan sedangmengalami krisis sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan harusmelakukan efisiensi dengan melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi,namun Termohon Kasasi telah melakukan langkahlangkah yang justrumengabaikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tanggal 17 Nopember 2003 (1 bundel);4. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Bukopin an. RUHADI dan fotocopy KTP an. RUHADI ( 5 lembar);5. Print out Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bukopin, Tbk atas nama RUHADI No. Rek. 3801004861 periode Mei 2010 s/d Januari 2012 (1 bundel);6. Print out Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bukopin, Tbk an. KASIDI No.

Foto copy Pedoman Kegiatan Operasi GIRO EDISI 03 (12/2003) (4 lembar);10.11.12.13.14.Print out MEMORANDUM No. 465/MEMO/DSDM/IV/2011 (DO1) (5lembar);Foto copy Surat Edaran No.SE.021/DIR/XI/2003, tanggal 17 Nopember 2003 (1bundel);Foto copy Aplikasi pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Bukopin an.RUHADI dan fotocopy KTP an. RUHADI (5 lembar);Print out Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bukopin, Tbk atas namaRUHADI No.

mengakibatkankerugian bagi perusahaan milyaran rupiah;Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tersebutsama sekali tidak berdasar dan mencaricari kesalahan, dengan tujuan untukmenghilangkan hakhak Penggugat, apalagi alasan tersebut termasuk kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UndangUndang No.13Tahun 2003 yang harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pidana yangtelah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI No.SE

Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan"Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), maka PHK dapatdilakukan setelan ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap".Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat yang dilakukan Tergugatterhadap guruguru dan karyawan Tergugat termasuk Para Penggugatyang dikualifikasikan telan melakukan kesalahan berat bertentangandengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE

Berdasarkan ketentuan dalam Surat EdaranKepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No.SE.04 / PN /1998 tentang Surat Keterangan Tanah (Vide Bukti P7) pada butir B.2tentang pelaksanaan lelang dinyatakan : Bahwa Kantor Lelang Negaratidak boleh melaksanakan lelang apabila data pada SKT / SKPT (SuratKeterangan Pemilikan Tanah) atas tanah berbeda dengan data atasnama yang akan dilelang pada putusan / Penetapan PengadilanNegeri ;Dengan demikian seharusnya berdasarkan Surat Edaran tersebut,lelang eksekusi

dengan semuabuktibukti yang ada telah diabaikan sepenuhnya, sehinggatimbulpertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat dan patut diperiksakembali didalam tingkat Peninjauan Kembali secara seksama denganseluruh berkas yang ada dan saling berkaitan sebagaimana dasarpermasalahan awal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali /Pemohon Lelang / Johny Kesuma dalam gugatan No.765 / Pdt.G / 1987 /PN.Jkt.Pst. dan seluruh berkas risalah lelang Surat Edaran Kantor BadanUrusan Piutang dan lelang Negara No.SE

dengan alasan Penggugat termasuk pekerja yang terkenaprogram pengurangan karyawan sama sekali tidak dapat dibenarkan,karena Tergugat tidak dapat membuktikan program tersebut sudahHalaman 3 dari 24 halaman, Putusan No 181/Pdt.SUSPHI/2017/PN.Bdg16.17.18.19.20.sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUUIX/2011 yang mengatur tentang pengaturan program efisiensi dalamperusahaanyangmenegaskan penafsiran Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SE Menakertrans No.SE

keuanganperusahaan (petty cash), dilain pihak Penggugat membantahnya danmenyatakan tidak pernah melakukan penggelapan keuangan perusahaan(petty cash) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RIdalam perkara nomor: 12/PUUI//2003 tertanggal 28 Oktober 2004 padapokoknya menyebutkan ketentuan pasal 158 UU No.13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukumyang mengikat, selanjutnya mengacu pada Surat Edaran MenakertransRI No.SE

Pihak Pertama telah sepakat melakukan serah terimapekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAKPERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA hasil pekerjaan penyusunan danpenyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2001 & 2002 atasnama Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para Pensiunan yang telahdibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar 10 %, disesuaikandengan tarif baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.SE

persidangan tanggal 28 April 2010, dan atastanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwajuga telah menyampaikan tanggapan (Duplik) secara tertulis di persidangantanggal 05 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi termasuk saksiahli maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti danlampiran berkas suratsurat yang diajukan ke persidangan, diperoleh faktafaktasebagai berikut :Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.SE

kecermatan dalam hukumadministrasi Negara yang dikenal dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik yaitu asas kecermatan materiil (kecermatan substantif) yang tujuannya untuktidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungikepentingan Negara dan masyarakat yang lebih luas, meskipun kerugian akandialami Negara secara adequate;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdapat perubahan atas tariff PPH sesuai dengan Surat EdaranDirektorat Jenderal Anggaran No.SE

Bahwa kepala Kantor PBB Kuala Tungkal tidak membalassurat kami; Bahwa ada Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE.40.PJ./2007.Tol.27 9 2007. Adalah standar waktu penyelesaian.. Bahwa dari uraian diatas, ternyata keputusan KPPPertama Kuala Tungkal dengan mengeluarkan surat No.S 067/wpj 27/kp.08/2010 tanggal 14 Juni 2010Perihal : Penjelasan dan Kelangkapan objek pajakbaru; Bertentangan dengan undang undang dan bertentangan13 2. Bahwa?

Surat Edaran Menakertrans RI no.SE.04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans RIno. 19 tahun 2012 tentang Syaratsyarat penyerahan sebagaianpelaksanaan pekerjaan kepada perusaan lain, BAB V Sanksi yaitu :e Dalam hal pelanggaran ijin operasional yang dilakukan olehPerusahaan Penyedia jasa Pekerja, maka Perusahaan Penyediajasa Pekerja tersebut tetap bertanggung jawab memenuhihakhak pekerja.e Perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT antaraPerusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan

NO.SE: S.30DIR/OPS/09/2007, tanggal 13 September 2007 tentang Penggunaan danPenyelesaian Rekening Piutang Intern dan Piutang Ekstern Karena Kasus,maka untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpercayaan nasabah kepadapihak BRI/reputasi BRI, keseluruhan dana simpanan nasabah BRI UnitPallengu yang telah diselewengkan oleh Terdakwa diganti oleh PT. BRI(Persero) Tok melalui pembukuan piutang intern karena kasus, namunsebelum itu, Terdakwa Hasriana Hamid Binti Abd.

Bahwa berdasarkan Butir 3a Surat Edaran Menakertrans RI No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 yang menyebutkan Pengusaha yang akanmelakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan Kesalahan21Berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelahada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai KekuatanHukum Tetap6.

pada Bnquet event order (BEO) buku Register40tentang kegiatan Untuk menyewa hotel Bintang Griyawisata gunalakukan kegiatan yaitu Calon penyewa datang sendiri di Hotel,kemudian memesan dan pesanan tersebut dicatat kegiatannya sertawaktu kegiatannya pada Bnquet event order (BEO) buku Registertentang kegiatan;Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada dilaksanakan PelatihanSistem & Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai PermendagriNo.59/2007, SE Mendagri No.SE

tidak pernah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KPpada tanggal 09 Desember 2009 s/d tanggal 11 Desember 2009;Bahwa Dari hasil konfirmasi terhadap perjalanan A, Masbait, MusaLesilawang dan Bega Mirtha ke Jakarta dengan menggunakan 11SPPD dapat dikatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak pernahmelakukan perjalanan ke Jakarta dan tidak pernah ada kegiatanPelatihanSistem & Prosedur Penatausahaan & Akuntansi Pelaporandan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai PermendagriNo.59/2007, SE Mendagri No.SE

NASIR.Keterangan Saksi tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan, yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Saksi bekerja pada LP2KD sejak tahun 2006 sekarang selakuManager Operasional LP2KD dan saksi bertanggungjawab terhadapseluruh pelaksanaan kegiatan LP2KD;e Bahwa Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD)tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan Sistem & prosedurpenatausahaan & akutansi pelaporan dan pertanggungjawabanKeuangan Daerah sesuai permendagri No. 59/2007, SE Mendagri No.SE

Cs seluruhnya merupakan Pegawai PT.WijayaKarya ( Persero) Tbk yang tergabung dalam Tim Kuasa HukumWIKA , memilih berkedudukan di D.I Panjaitan Kavling 910Jakarta Timur 13340 berdasarkan surat Kuasa No.SE.02.03/A.DIR.00015/2020 tertanggal 07 Januari 2020 .Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Il.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca gugatan dan jawaban para pihak dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG

Marine Survey Corporation cargo ship Safety Equipment Certificate No.SE 15122401;j.

gugatan Penggugat dalam posita poin 28yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 63 ayat (3) butir3.9 BAB XI PKB 20172019 dan SOP tindakan disiplin,IV tingkat aksi disiplinerbagian kesalahan berat dengan sanksi PHK jo.Pasal 65 ayat (3) PKB 20172019 karena sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusidalam putusannya No.012/PUUI/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yangmembatalkan pasal 158 UndangUndang No.13 Tahun 2003, serta dikuatkanoleh surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

Bahwa pelanggaran yang dimaksud juga telah dipertegas dengan suratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) RI No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005.. Bahwa dari uraian tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penggugat mempunyai dasar hukum dan alasanyang kuat untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Tergugatkepada Penggugat dan mengajukan gugatan Perselisihan HubunganIndustrial (PHI)..

2012 dengan carasepihak tanpoa memberikan uang pesangon, Uang Penghargaan, UangPenggantian Hak dan Jamsostek adalah telah melanggar UU NO.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan surat tanggapan Tergugat pada tanggal 20 Januari2014 perihal pemberhentian tersebut adalah karena Penggugat telah melakukankesalahan dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapandalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 374 KUHP,padahal berdasarkan Surat Edaran Menakertrans No.SE