Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTLitigation) melalui eCourt pada Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, tanggal 7 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani secarabersamasama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi danpermohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugatsebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, melalui susulan lewat email

HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatanPembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat halhal baru yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31

/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 tersebut, oleh karena ituMemori Banding tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkangugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021dikuatkan

Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah SetelahMenempuh Upaya Administrasi, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September

menyelesaikanSENGKETE ~~ we me i in me me me enPenetapan Hakim Ketua Sidang Nomor29/Pen.PP/20 10/PTUN.Mdo tanggal 27 Agustus 2010tentang hari PemeriksaanPEFSlAPAI; see < semis wees eon Ghee Bo ae Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor27/Pen.HS/20 10/PTUN.Mdo tanggal 23 September 2010tentang hariPersidangan; 2c rere rer rer eee eee e eee Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Agustus2010 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26Agustus 2010 dengan Register Nomor31

/G/20 10/PTUN.Mdo; Surat permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal30 September 2010 tentang permohonan menjadi pihakI ntervensi dalam perkara Nomor31/G/2010/PTUN.Mdo ; Telah membaca berkasTENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaiberikut t= =6 ware same om1.

Juni 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal18 Maret 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT BJM tentang hari sidang;Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM3.Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor31

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13Mei 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28April 2020;Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Pli, yang menerangkan bahwa permohonanbanding dari Pembanding semula Penggugat , telah diberitahukankepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020 danKepada Terbanding semula Turut

Tergugat pada tanggal 14 Mei2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semulaPenggugat pada tanggal 2 Juni 2020 ;Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 Juni 2020, yangmenerangkan bahwa Plt.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telahmenerima memori banding dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PNPli yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat padatanggal 2 Juni 2020;Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telahmenerima Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diserahkan oleh Terbanding semulaTergugat pada tanggal 9 Juni 2020 ;8. Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Bandingtertanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriPelaihari, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 telahdiberitahukan adanya Kontra Memori Banding kepada Pembandingsemula Penggugat ;9.

Dan apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Mingguatau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya(Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi2007 halaman 4);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dimintakanbanding dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diucapkan pada tanggal 28 April 2020 dihadiriTergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Penggugat, pemberitahuan putusanterhadap

Surat Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.GS/2019/PN Bdg tanggal 21 Nopember 2019.Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Bdg.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat hadir diwakili oleh Kausanya dan Tergugat hadir dan datang sendiri.Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Nopember2019 pihak Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut Gugatannyadengan alasan bahwa Tergugat sudah melunasi pinjamannya.Menimbang, bahwa mengingat

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor31/Pdt.GS/2019/PN Bdg;2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.GS/2019/Pn Bdg dicabut.Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Bdg3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mencoretperkara tersebut dari register yang sedang berjalan;4.

bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya; Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah bukan Pembantah Eksekusiyang baik; Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara iniyang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 1.944.000,00 (satu jutasembilan ratus empat puluh empatribu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31

/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanNegeri Dumai, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017Pembanding semula Pembantah Eksekusi telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah diberitahukandengan seksama kepada Terbanding semula Terbantah Eksekusi tanggal 10 Maret 2017, kepada Terbanding Il semula Terbantah Eksekusi Iltanggal 9 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding

yang ditentukan undangundang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak adamenyerahkan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasanalasan yang menjadi dasar Pembanding mengajukanpermohonan banding;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaraserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Advokat yang berkantor di Jalan Pantura Km.11 Desa Sidoharjo, Rt. 26, Rw. 10, Kecamatan Suradadi,Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25September 2019, sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Tgl, tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN.

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTUPEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE beralamat di Jalan RayaBendungan Jatigede Km 15, Desa Cijeungjing, KecamatanJatigede, Kabupaten Sumedang ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Smd.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd. tertanggal 11 Desember 2018 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd.;

perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan secara bersama sama melanggar pasSal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31

., tertanggal 10 November 2020,selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan HariSidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya, dan Turut TergugatI, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, TurutTergugat VII, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII hadir dan Turut Tergugat XXhadir kuasanya, dipersidangan,Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN EndMenimbang, Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah,meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor31

Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidanganbelum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpapersetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaragugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangandengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor31/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan

mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;Halaman 17 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.PBRBerkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri DumaiNomor 31/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 17 Maret 2016;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Dumai pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan Nomor31

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquoyang muncul;anononne Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Dumai telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor31/Pdt.G/2015/PN Dum, tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

Pekanbaru untukdiperiksa dalam tingkat banding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :momen Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara dansyaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, makapengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.PBRwonsean Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkaraberikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

dahulu TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahM@ Mb aCa: === a= nn nanan nnn nnn nen nnn nen nn nnn ce nnn ne nn nn ee nn ce nee ne1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 64/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 22 Maret 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara ini di tingkat banding ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor31

/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal10 Desember 2020 yang dimohonkan banding beserta suratsuratlainnya yang bertalian 52 nc 2n nonce nne noe aHalaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor :84/B/2021/PTTUNSBY.TENT ANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Nomor31/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraelektronik

Penggugat tidak diterima, dengan demikian mengenai materieksepsi maupun pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevanlagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembandingdahulu Penggugat yang telah dipelajari selengkapnya oleh Majeis Hakimtingkat bahding ternya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor Nomor31

/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraHalaman 10 dari 13: Halaman, Putusan Nomor :84/B/2021/PTTUNSBY.elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10Desember 2020, dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaHukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yang telahdipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanyamaka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor Nomor31/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan

tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belahpihak tersebut diatas ;Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Unr berikut surat suratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal21 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriUngaran pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Regester Nomor31

Membebankan kepada Pengugat Konvensi untuk membayar seluruhbiaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.020.000 (dua juta duapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukankepada Tergugat IV pada tanggal 2 Nopember 2020 ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran tanggal21 Oktober 2020 tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Dalam Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020 /PN Unr. tanggal 21 Oktober 2020 ;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Rekonvensi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Eksepsi Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembandinguntuk

Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor31/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 28 Oktober 2021;Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 237/PDT/2021/PT PDGTENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip kKeadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri LubukBasung Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 28 Oktober 2021, yangamarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.G/2021PN Lbb. yang telah diputus pada tanggal 28 Oktober 2021; Menghukum Tergugat / TERBANDING untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semulaPenggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan KontraMemori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor31

kepada Pembanding semula Penggugat, yang di tingkat bandingsebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan Undangundang Nomor 48 tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun 2009Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentang PeradilanUmum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor31

Sunardi, lahir di Grobogan, 18 September 1964, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Prawoto RT 1 RW 3, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Tergugat dan Tergugat Il tersebut selanjutnya disebut sebagai ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;Setelah membaca berkas yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;3.

akantetapi Lurah tidak mau tanda tangan karena Tergugat tidak dikenal dan tidakbertempat tinggal di alamat tersebut;Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan akan mencariTergugat atau alamat Tergugat yang pasti dan Penggugat tidak dapatmemastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu ataumendapatkan alamat Tergugat yang pasti dan Penggugat juga mauberkomunikasi dengan Tergugat untuk membahas prihal rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor31

/Pdt.G/2021/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.KP;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUM 4 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KPMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa Jurusita

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.KP;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 5 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP3.

SURYANI binti ANAS alias ANI membayarbiaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31/Pid.B/2018/PN Pre., tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ.

kepada Terdakwasampai 1 (Satu) tahun belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

dalam perkara Permohonan :NI WAYAN BUDIARTI, Perempuan, lahir di Gianyar, 16 November 1984, agamaHindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia;ARTHUR CARMAZZI, Lakilaki, lahir di USA, 21 Agustus 1962, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Italia, samasamaberalamat di Banjar Mawang Kelod, Desa Lod Tunduh, KecamatanUbud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :e Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor31

Nomor :31/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan harisidang;o,Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 17April 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutanpermohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyarpada tanggal tanggal 14 Maret 2018, di bawah Register Nomor31

., juncto Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon (Kim In Duck, dalam jabatannyaselaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (KampanyogoD.J.

., tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt. SusPailt/20194. Menyatakan Termohon (PT Il Jin Sun Garment) Pailit dengan segalaakibat hukumnya;5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;6.

bahwaperdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalanperdamaian yang diajukan olen Pemohon sebagai salah satu Kreditur dariTermohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor31

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatanPenggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Blora dengan register Nomor31/Pdt.G/2019/PN.BLA tanggal 8 November 2019, bahwa peralinan hak atastanah atas nama Tergugat (Sri Winarti) dari Penggugat (Agus Muryanto)adalah telah sesuai prosedur atau telah prosedural sebagaimana Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,perihal Pemindahan Hak :(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 melaluiemail:lgrnwsm@bni.co.id telah diberitahukan kepada Terbanding Il semulaTergugat Il tentang isi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan NegeriBlora;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 melalui

email:litanot@yahoo.com telah diberitahukan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il tentang isi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan NegeriBlora;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang ditanda tangani oleh Panitera PengadilanNegeri Blora pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, yang menerangkan bahwaKuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri

Blora Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Blatanggal 30 April 2020 tersebut;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang menerangkan bahwa permohonan banding dariKuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan masingmasing kepada:Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2020;Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2020;Halaman 23 dari 28 Putusan No.275/PDT/2020/PT

Pernyataan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Bla yang menerangkan bahwa permohonan banding dariPembanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan masingmasingkepada:1.

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun