Ditemukan 133 data
13 — 6
No. 0139/Padt.G/2017/PA.Mnamaka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Manna untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyaikekuatan
18 — 10
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio
11 — 4
No. 0168/Padt.G/2017/PA.Mnaterakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Manna untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
16 — 0
sebagai nafkah iddah dan muthah, oleh Pemohontelah disampaikan keberatan serta menolak memenuhi tuntutan Termohon,Majelis Hakim berpendapat bahwa, tuntutan akan sejumlah uang kepadaPemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur karena Termohon tidakmemberikan tentang rincian dari tuntutan tersebut, tidak disertai dengan positadan juga petitum sebagaimana suatu gugatan, karenanya oleh Majelis Hakimtuntutan tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa namun demikian, dengan mendasarkan padakewenangan ex offcio
9 — 17
bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anakhasil perkawinannya dengan Termohon tersebut, hal ini bersesuaian denganPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan terhadapterhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang harus dibayarPemohon kepada Termohon, dan dari pernyataan Pemohon dan Termohondalam Mediasi sudah ada kesepakan bahwa Pemohon bersedia membayarnafkah anak sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) maka Majelis Hakimsecara ex Offcio
17 — 8
makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut atas, maka permohonan Pemohonagar diizinkan untuk menjatuhkan talak AMmJjaj'i terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Arga ur dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 72 dan Pasal 84 ayat /*UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang rUundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah iagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 makaMajelis Hakim secara ex offcio
102 — 36
bin Basri ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan; Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Hartoyo bin Basri tidakpernah bercerai tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahantersebut;fs Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah iniadalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan seorang saksi danmenyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi ke persidangan dan majelishakim karena jabatannya secara ex offcio
11 — 7
No. 0465/Pdt.G/2016/PA.Mnamaka Majelis secara ex offcio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Tetap untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
7 — 0
apabila masih dapatdiperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisadiperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahberalaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhnkan Putusan yang amarnyaantara lain memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturajl terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menyampaikantuntutannya, namun dengan mendasarkan pada kewenangan ex offcio
10 — 8
No. 0477/Pdt.G/2016/PA.MnaPenggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Tetap untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah
8 — 6
memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatanPenggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio
21 — 11
No. 0518/Pdt.G/2017/PA.Mnaterakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Manna untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
13 — 7
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu',Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1)dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio
10 — 5
tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalilgugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio
25 — 12
tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalilgugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio
9 — 7
tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalilgugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio
9 — 6
No. 054 1/Pdt.G/2016/PA.MnaMenimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelissecara ex offcio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tetapuntuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal Penggugat
11 — 0
Putusan No 718/Pdt.G/2019/PA.PtMenimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menyampaikantuntutannya, namun dengan mendasarkan pada kewenangan ex offcio MajelisHakim sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang undang Nomor 1 Tahun1974 dan pasal 149, serta pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam (K.H.1I), Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanPemohon
13 — 7
tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan daililgugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio
15 — 14
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio