Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex offisio Majelis dapat Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan TERGUGAT dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggiltidak menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum danberalasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapitidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebutdapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No.7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

ternyatadan terbukti bahwa permohonan Pemohon dengan Pemohon II tidak melawanhukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon denganPemohon Il telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perkawinan, makasecara ex Offisio

Penggugat telah terbukti kebenarannya dan cukup alasan, yaitumemenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis secara ex offisio

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohonuntuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex offisio

suatu kewajiban bagi orangyang taqwa ;Menimbang, bahwa sekalipun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohonperbulannya, dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohon denganTermohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka hinggadikaruniai 3 orang anak serta kepatutan yang diukur kemampuan suami dan kelayakanhidup di daerah Kabupaten Semarang dengan tujuan memuliakan mantan isteri, dalampersidangan Pemohon menyatakan sanggup membayar Rp. 5.000.000,00, maka majelissecara ex offisio

tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) ;Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, dengan berdasarkan apa yangtelah dipertimbangkan diatas bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon karenaPemohon yang meninggalkan Termohon, maka Termohon dinyatakan sebagai isteriyang tidak nusyus, oleh karenanya sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum IslamTermohon berhak atas nafkah iddah ;Menimbang, bahwa atas nafkah iddah ini Pemohon bersedia membayarnyasebesar Rp.3.000.000,00, maka majelis secara ex offisio

akan terwujud, sehinggacukuplah beralasan kalau salah satu pihak menuntut cerai atas pihak lainnya;Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan Penggugat dipandang telahmemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jis Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

uraian dalam pertimbangan hukum dan putusan MajelisHakim tingkat pertama dalam rekonpensi, Majelis Hakim tingkat bandingpada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat pertama karena sudah dipandang tepat dan benar dan diambil alihmenjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding dan tidak sependapat dengan jumlah nominal yang ditetapkanoleh Majelis Hakim tingkat pertama dan disamping itu Majelis Hakimtingkat banding perlu juga menetapkan secara ex offisio

sehinggaharusdikabulkan; ~ Menimbang, bahwa terkait denganpermohonan ' cerai talak Pemohon, Majelis Hakim setelahmemberikan penjelasan, Pemohon menyatakan tidak keberatanmemberikan nafkah untuk seorang anak setiap bulan minimalsebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)hingga anak tersebut dewasa (usia 21. tahun), Mut ahsebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakimsecara ex offisio

selama 3 bulan dan nafkah lalu tidak bersedia danmutah hanya 1 gram mas.karena gaji Pemohon konvensi setiap bulan hanya Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribuh).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160,inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, secara ex officioMajelis berpendapat Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi berhak mendapatkan hak iddah dan Mutah dan hak lainnya selama masa iddah dengan besaranberdasarkan pertimbangan Majelis hakim secara ex offisio

Selama 11 (sebelas) bulan..Menimbang bahwa atas jawaban Termohon dan dupliknya dantuntutannya dan replik Pemohon konvensi /Termohon rekonvensi tersebut, bahwakedua belah pihak telah mencapai kebuntuan dan karena itu Majelis Hakim karenajawabannya secara ex offisio akan memberikan pendapat terakhirnya sebagaijawaban atas kebuntuan Pemohon dan Termohon diatas yaitu sebagai berikut;e Bahwa Termohon diceraikan oleh Pemohon' sebagai akibatpermohonan cerai talak.e Bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz

tersebut diatas, makapermohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan memberiijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Kebumen ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwaTermohon bukanlah tergolong istri yang nusyus maka sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal149 Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut ah;Menimbang, bahwa akibat putusan Cerai Talak maka secara ex offisio

intinya Kuasa Tergugat menyatakan keberatan apabilamajelis Hakim tidak mengajukan saksi dari pihak Badan Pertanahan dan Notaris.Berhubung Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan saksiBadan Pertanahan dan Notaris dan itu kuasa tergugat yang harus memanggil pihakBadan Pertanahan dan Notaris untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hakikatnya para pihaklah yang mempunyaikepentingan untuk mengajukan /menghadirkan saksisaksi, namun adakalanyahakim secara ex offisio

tidak mungkin lagididamaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon harus dikabulkan ;Meimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf Undang undangNomer tahun 1974 dan Pasal 149 huruf ( a dan b) Kompilasi Hukum Islam, secaraex offisio

ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon denganSarinan tersebut dapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukupberalasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perkawinan, makasecara ex Offisio

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil tidakmenghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatuhalangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang + menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan denganVerstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

Oleh karenaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianaksecara ex offisio menetapkan Menghukum TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayarnafkah anak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksiPenggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi / Terbanding, pekerjaan PenggugatRekonpensi / Tergug atKonpensi/ Pembanding adalah sebagai kontraktor, MajelisHakim tingkat banding berpendapat bahwa kontraktormempunyai penghasilan yang cukup, maka patut dihukumuntuk membayar nafkah anak

akan tetapi tidak datang menghadap,harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang bahwa oleh karena alasan yang dapat dibuktikan Penggugat tentangpelanggaran sighot talik talak oleh Tergugat maka Majelis harus menyatakan jatuhtalak satu khuli dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000, sesuaiPasal 116 huruf (g) Kompilasasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi HukumIslam, Hakim Mahkamah Syariyah Aceh secara ex offisio dapat menetapkanbiaya iddah dan mutah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri yangdiceraikan, dengan demikian putusan Mahkamah Syariyah Jantho tersebutyang yang menetapkan biaya hanya untuk iddah sejumlah Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) harus disesuaikan peruntukannya, yang jumlahtersebut sudah termasuk nafkah iddah, mutah, maskan dan kiswah sertamutah 2 (dua) manyam emas murni harus dihilangkan

keduanya, maka utuslahseorang hakim dari keluarga lakilaki dan seorang hakim dari keluargaperempuan, jika keduanya itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akanmemberikan taufiq kepada keduanya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuilagi Maha Mengerti ;Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan termohon/pembandingsebagaimana disebutkan dalam memori bandinnya pada angka 2 (dua) tentang nafkahiddah, mutah dan nafkah 4 (empat) orang anak, Pengadilan tingkat bandingberpendapat bahwa Majelsi Hakim secara ex offisio

UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, sehingga cukuplah beralasan kalausalah satu pihak menuntut cerai atas pihak lainnya;Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan Penggugat dipandang telahmemenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patutdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1 ) Undang undang No. 7tahun 1989 Majelis Hakim secara ex offisio