Bahwa, Surat permohonan Bupati KDH.TK.II Kab Bogor tanggal 12 April1990 No. 591/222/pem.um perihal Permohonan Penyediaan tanah untukpembangunan SMA Sejahtera di Kecamatan Cijeruk yang dibuat danditandatangani oleh Drs. H. A. Matin Burhan kepada Diretur PT. FajarAbadi Mas;h.

Fotokopi Surat permohonan Bupati KDH.TK.II Kab Bogor tanggal 12 April1990 No.591/222/pem.um perihal Permohonan Penyediaan tanah untukpembangunan SMA Sejahtera, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.48;.

Kode Wilayah 32.20.071.009 NomorBlok : 003. lembar : 01, lembar ke : 01 Skala : 2500) ;189 1 (satu) lembar fotofoto lokasi/keadaan obyek pajak Kawasan PertanianTerpadu Pemprop Banten Desa Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang ;190 Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 58XI1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang PengangkatanPejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja ;191 Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor594.4/679.Pem.Um

CurugKode Wilayah 32.20.071.009 Nomor Blok : 003. lembar : 01, lembar ke :01 Skala : 2500) ;189 1 (satu) lembar fotofoto lokasi/keadaan obyek pajak KawasanPertanian Terpadu Pemprop Banten Desa Curug, Kecamatan Curug, KotaSerang ;190 Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 58XI1993 tanggal 26 Juni 1993tentang Pengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PenunjukanDaerah Kerja ;191 Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPATNomor : 594.4/679.Pem.Um

CurugKode Wilayah 32.20.071.009 Nomor Blok : 003. lembar : 01, lembar ke :QO1 Skala : 2500) ;189 1 (satu) lembar fotofoto lokasi/keadaan obyek pajak KawasanPertanian Terpadu Pemprop Banten Desa Curug, Kecamatan Curug, KotaSerang ;190 Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 58XI1993 tanggal 26 Juni 1993tentang Pengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan PenunjukanDaerah Kerja ;191 Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPATNomor : 594.4/679.Pem.Um

Karunia Alam Abadi seluas69,8315 Ha Terletak di Desa Gunung Geulis Kecamatan KedunghalangKabupaten Daerah Tingkat Il Bogor, batal demi hukum atau dapatHal. 33 dari 182 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi17.18.dibatalkan jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat No.593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas telah membuktikanbahwa Tergugat dalam hal melakukan oper alih garapan tersebut dariTergugat Ill, Tergugat IV

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNo.593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992, berikutturutannya;Menyatakan sah dan berharga, Akta Akta sebagai berikut :a.Akta Nomor 19 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;. Akta Nomor 18 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;. Akta Nomor 22 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;. Akta Nomor 17 tertanggal 22 Februari 2019 perihal Pelepasan Hak AtasTanah;.

tentangPembagian uang pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentangKetentuanKetentuan Mengenai Penyediaan Dan PemberianTanah Untuk Keperluan Perusahaan;(sebagaimana ketentuanketentuan yang disebutkan dalamPertimbangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :593.32 1160. tanggal 20 Oktober 1992).Pemerintah Kabupaten DT II Bogor mengirimkan Surat KepadaMenteri Dalam Negeri yaitu Surat Bupati Kepala Daerah DT IlBogor Kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 593/184 Pem.Um

DT II Bogor.Selanjutnya Surat Bupati Kepala Daerah DT Il Bogor, KepadaMenteri Dalam Negeri, Nomor: 593/41 Pem.Um, tanggal 6Februari 1992, Perihal: Ijin Prinsip Pelepasan Tanah HakPengelolaan Pemerintah Kab. DT Il Bogor seluas 698.315 m2terletak di Desa Gunung Geulis, Kec. Kedunghalang, Kab.

Kab.Cirebon diberi tanda P1;2.Foto copy Surat Keputusan dari KPUD Kab.Cirebon No.36 / Kpts / KPUKabCrb/V/2014, diberi tanda P2 ;3.Foto copy Surat Model EB4, Nomor : 278/143/KPU, yaitu : SuratPemberitahuan Penetapan Terpilin Anggota DPRD Kab.Cirebon, diberitanda P3;4.Foto copy Surat Petikan Keputusan Gubernur Jawa BaratNo mor : 171 / Kep. 1240 Pem.Um / 2014, tenentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan DPRD Kab.

Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud

Bulungan di Tanjung SelorNomor : 591/444/Pem.um.1/1992 tanggal 14 September 1992 tentangpermohonan hak guna pakai tanah Negara, setelah diperiksa ternyata dari fotocopy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda TI.12 ;13. Foto copy Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tk.

Bahwa, Surat permohonan Bupati KDH.TK.II Kab Bogor tanggal 12 April1990 No. 591/222/pem.um perihal Permohonan Penyediaan tanahuntuk pembangunan SMA Sejahtera di Kecamatan Cijeruk yang dibuatdan ditandatangani oleh Drs. H. A. Matin Burhan kepada Diretur PT.Fajar Abadi Mas;.

karena TERGUGAT XIl seharusnya tidak menerbitkan SertifikatHak Milik atas nama TERGUGAT karena bidang tanah tersebut merupakanhak milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni1975 dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan sehinggaditerbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No. 3056/1983 dan juga telahditerbitkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499 Pem.Um

Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/1777.PEM.UM tanggal 25 April1991 dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung atas nama Ir.H. Apep Hidayat (bukti P15);h. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasitanggal 2071985 Nomor 2272/1985, luas 429 m?

AsistenTata Praja Nomor: 474.3/236Tapem, tanggal 29 September 2000, danSurat Keterangan Ahliwaris No. 474.3/1777 Pem.Um. tanggal 25 April1991 dari Walikotamadya Kepala DT.Il Bandung, adalah batal demihukum sehingga dianggap tidak pernah ada, karena dibuat atas dasarSurat Keterangan Akhliwaris No.474.3/315100 tanggal 15 Mei 1986 dariWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat ll Bandung yang telah dibatalkanoleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat IlBandung An.

Putusan Nomor 45 PK/TUN/2015Bukti P2: Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/0429.PEM.UM. tertanggal 14 April 1994;Yang membuktikan; Bahwa, Para Penggugat dan Eneb Supriadiadalah ahli waris sah dari Alharhum H. Aman Sumarna Al. H.

Curug, Kota SerangFoto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 58XI1993 tanggal 26 Juni 1993 tentangPengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan DaerahKerja ;Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor :594.4/679.Pem.Um/1993 tanggal 29 September 1993 ;Fotocopy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. DEDDY SUANDI, SH. (5halaman) ;Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an.

Curug, Kota SerangFoto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 58XI1993 tanggal 26 Juni 1993 tentangPengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan DaerahKerja ;Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor :594.4/679.Pem.Um/1993 tanggal 29 September 1993 ;Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. DEDDY SUANDI, SH. (5halaman) ;. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an.

Wawotobi Jaya Pratama, yang telah disesuaikan denganaslinya dan diberi materai secukupnya diberitanda 11.28 ;Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2015/PN Unh29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) Nomor620.02/SPK/PEM.UM/VV2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danCV.

Tukarmenukar tanah antara Pemda dengan Perumka belum finalkarena tanpa dilengkapi berita acara penyerahan ; Penyertifikatan Hak Pakai Tahun 1988 cacad hukum karena alas haktidak diserahkan ;Bahwa Gubernur Jawa Barat dengan suratnya No. 593.2/2425/Pem.Umtanggal 14 September 1999, No. 593/1433/Pem.Um tanggal 27 Mei 2000dan No.593/2305/Pem.Umum/2000 tanggal 8 Agustus 2000, telahmeminta Wali Kota untuk menangani dan menyelesaikan tanah milikalmarhum OEHE SOEHE yang tidak pernah dijual tapi menjadi bagiandari

Akan tetapitanah bengkok boleh disewakan dan hasilnya akan dimanfaatkan untukkepentingan masyarakat desa;Bahwa berdasarkan penjelasan point a di atas, maka terhadapkeberadaan tanah Kas Desa Cipanas apabila merujuk kepada surat dariGubernur Jawa Barat Nomor : 143 .1/149/Pem.Um Tgl.27 Januari 2009perihal Tanah Kas Desa bahwa Kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desaagar dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untukkepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan danpelayanan Masyarakat

BupatiSubang Nomor: 503/ Kep. 298BPMP/ 2016 tertanggal19 Halaman 4 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2018/PN Bdg Agustus 2016 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor:503/ KEP.568BPMP/ 2013.b. 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan BupatiSubang Nomor: 503/ KEP.568BPMP/ 2013 tentangpendelegasian kewenangan penanda tanganan perizinan dannon perizinan dari Bupati Subang kepada Kepala BPMP Kab.Subang tertanggal 31 Desember 2013. 14.2 (dua) lembar fotocopy suratGubernur Jabar Nomor: 131/1761/ Pem.Um

SUMARSONO tanggal 25 Mei 2016. 16.2 (dua) lembar fotocopy suratGubernur Jabar Nomor: 131/2213/ Pem.Um perihal pelaksanaan tugas dan wewenangBupati oleh Wakil Bupati Subang tertanda tangani GubernurJabar AHMAD HERYAWAN tanggal 24 Mei 2016. 17. 1 (satu) bundel dokumen dengan sampul plastic birutransparan bertuliskan Lampiran pada sampulnyaberikutdengan:1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisiliperusahaan Nomor: 580/ 89/ Pe/ Il/ 2017 dengan namapimpinan DATA dan nama perusahaan PT.

Subangtertanggal 31 Desember 2013. 14.2 (dua) lembar fotocopy suratGubernur Jabar Nomor: 131/ 1761/Pem.Um perihal penugasan Wakil Bupati Subang Selaku PIT BupatiSubang tertanda tangani Gubernur Jabar AHMAD HERYAWANtanggal 25 April 2016. 15.1 (satu) lembar fotocopy surat Kemendagri Nomor: 065/4147/OTDAperihal penulisan nomenklatur pada penandatangan Naskah Dinasoleh Plt Bupati Subang tertanda tangani Dirjen Otda DR.SUMARSONO tanggal 25 Mei 2016. 16.2 (dua) lembar fotocopy suratGubernur Jabar Nomor

: 131/ 2213/Pem.Um perihal pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati olehWakil Bupati Subang tertanda tangani Gubernur Jabar AHMADHERYAWAN tanggal 24 Mei 2016. 17. 1 (satu) bundel dokumen dengan sampul plastic biru transparanbertuliskan Lampiran pada sampulnya berikut dengan:1. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaanNomor: 580/ 89/ Pe/ II/ 2017 dengan nama pimpinan DATAdan nama perusahaan PT.

Asisten Tata PrajaNomor: 474.3/236Tapem, tanggal 29 September 2000, dan Surat Keterangan AkhliwarisNo. 474.3/1777 Pem.Um. tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepala DT.IIBandung, adalah batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, karena dibuatatas dasar Surat Keterangan Akhli Waris No.474.3/315100 tanggal 15 Mei 1986 dariWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang telah dibatalkan oleh KepalaBagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung An.

Bahwa sehubungan dengan belum tuntasnya penyelesaian pembagianpenggantian tanah Proyek Pelabuhan Udara Internasional JakartaCengkareng, selanjutnya Bupati Kepala daerah Tingkat Il Tangerangdengan Surat Perintah tanggal 21 Nopember 1991, Nomor489/3672.Pem.Um dan tanggal 10 Mei 1993 Nomor 593/1277 Pem.Um dantanggal 27 Juni 1994 dengan Nomor 05/292/Tapem.

Bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat Bupati Bogor kepada Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 13 Juli 2004, Nomor : 593.4 / 135 Pem.Um,yang secara tegas menyatakan :Pemerintah Kabupaten Bogor pada prinsipnya tidak berkeberatan kepada PTBuana Estate dapat diberikan perpanjangan masa berlaku HGU seluas +455.05 Ha. sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sedangkan areal yang dikuasal / digarap masyarakat seluas + 250 Ha.

Turut Tergugat Ilmelalui Surat Nomor 593.03/4354/Pem.Um Perihal: PenetapanGanti Rugi atas Pembangunan Jalan Tol Cikopo Palimanan diDesa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebontertanggal Bandung, 13 September 2013 yang pada pokoknyameminta kepada Bupati Cirebon i.c.