penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Koreksi Faktur Pajak Masukan dari CV Karya Inti Utama: Pada saat proses keberatan peneliti telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajak tdengan Surat Nomor S1874/2011 dan dijawab dengan Surat Nomor SP894/2011 dengan jatidak ada. Oleh karena itu Peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uangmemperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut; Pengujian arus barang oleh peneliti tidak dapat dilakukan karena bukti pendukungnya memadai.

Oleh sebab itu Peneliti tidak memkeyakinan atas kebenaran faktur pajak masukan dari CV Karya Inti Utama (sebagaimana tedalam Kertas Kerja Penelitian Keberatan); Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumendokumen yang menunbahwa uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikan transaksi teNamun demikian, buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan dari CVInti Utama tersebut tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga uuang dan

Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uangmemperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut; Pengujian arus barang oleh peneliti tidak dapat dilakukan karena bukti pendukungnya memadai. Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajak dan invoice, tanpa ada DO/SPdan BAPB/BAPP.

Oleh sebab itu, peneliti tidak memperoleh keyatas kebenaran faktur pajak masukan dari CV Putra Benteng (sebagaimana tertuang dalamKerja Penelitian Keberatan); Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumendokumen yang menunbahwa uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikan transaksi teNamun demikian buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan dari CVBenteng tersebut tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga uji arudan arus

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Bupati Lombok Timur No. 188.45/203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006;28. SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45 /203/Pemdes/2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007;29. SK.

Lombok Timur dan sekaligus Ketua Tim Peneliti TukarGuling Tanah Pecatu / Aset Daerah Tahun Anggaran 2007 bersama dengan H.MUHAMMAD ALI bin DAHLAN, SH. (Bupati Lombok Timur), Drs. LALU SABIT, HASBI, SEdan SYAHRUDDIN, SH.

BupatiLombok Timur No. 188.45/203/Pemdes/2006 tentangPembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007, Saksi pernahmelihat SK. tersebut pada saat Saksi diperiksa sebagai saksi dalamperkara ini di Kejaksaan Negeri Selong;Bahwa Saksi sebagai anggota tim peneliti tidak pernah ikut rapat membahaspermohonan tukar guling dari Kepala Desa Apitaik tersebut;Bahwa Saksi pernah menerima honor terkait dengan keberadaan Saksisebagai anggota tim peneliti

Bupati Lombok Timur No.188.45/203/Pemdes/ 2006tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 inilah yang diperlihatkan olehKabag Pemerintahan Desa kepada Saksi ; Bahwa yang masuk sebagai anggota tim peneliti dalam SK.

Bahwa benar yang menjadi Sekretaris Tim Peneliti Tukar menukar Tanah Pecatuijalah saksi Drs. Lalu Sabit, bertugas memproses administrasi suratmenyuratterkait dengan tukar menukar tersebut;17.Bahwa benar SK.

Oleh karena itu ataspenyerahan waste product berupa kapas oleh Pemohon Banding kepada pihaklainnya menurut tim peneliti harus dikenakan PPN, karena penyerahan kapastersebut oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat akumulatif sebagaipenyerahan hasil pertanian strategis yang dibebaskan PPN menurut PP 31 tahun2007;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bantahan tertulis tanpanomor tanggal 13 Agustus 2012 untuk menanggapi LPP dan LPK yang padapokoknya menyatakan; Karena dalam Laporan

waste product tersebutdipersamakan dengan harga jual main product/finished product tidak dapat di terimaoleh tim peneliti.Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKPB.1.4) Ekualisasi Objek PPN terhadapObyek PPh Badan, dalam kolom Keterangan: Penjualan Waste (0%) di BulanOktober sebesar Rp.751.291.003,00;bahwa maka atas sengketa pajak atas penjualan waste product sebesarRp.751.291.003,00 ini saja yang jadi masalah dan di sengketakan dalam prosesBanding ini.Berdasarkan Laporan Penelitian KeberatanMenurut Tim Peneliti

Dengan demikian waste product yangdihasilkan sampai dengan proses combing tidak di kenakan PPN saat di jual kepembeli perorangan.Menurut Pendapat Tim Peneliti D.3.3 (Halaman 7 dari 9)Angka 2.Alinea terakhir, Dengan demikian, menurut tim peneliti harga jual waste product tidakdapat dipersamakan dengan harga jual main product dan DPP PPN harus dihitungulang sesuai dengan DPP PPN yang tertera di faktur pajak sederhana.Angka 3. (Halaman 8 dari 9)Waste product yang dijual oleh PT.

WYSM sesuai hasil penelitian lapangan yangtelah dilakukan oleh Tim peneliti masih dalam bentuk Kapas.

criteria yang disyaratkan dalam aturan tsb.Akan tetapi syarat pemberian pembebasan pengenaan PPN atas penyerahan kapasberdasarkan Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2007 adalah bersifatakumulatif yaitu:pertama barang yang diserahkan masuk kategori barang pertanian strategis dankedua pihak penyerah berklasifikasi usaha di bidang pertanian.Angka yang tertera dalam Kertas kerja Penelitian (Perhituingan PPN terhutang masaJuni sd Desember 2008) Page 2 of 2 angka 6 (Koreksi Pajak Keluaran oleh Peneliti

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Dengan demikian hal tersebut dapat mengakibatkanterhambatnya laju motivasi peneliti dalam mengembangkan IImuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Selain daripada itu,Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2975K/Pdt/2009 tanggal26 April 2010, dapat menjadi teror sehingga menimbulkankeengganan para peneliti dalam mengembangkan lebih jauh lagiberbagai penelitian yang akan dilakukannya, dan yurisprudensitersebut dapat menjadi preseden yang buruk dalam duniapendidikan dan penelitian secara nyata di Indonesia.IV

SJAMSUHIDAYAT SpBKBD Bahwa setiap dosen memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama,salah satunya adalah sebagai peneliti dan terikat dengan KodeEtik Peneliti Internasional serta Tri darma Perguruan Tinggi antaralain ketakwaan kepada Tuhan dan Kepatuhan yang tinggi kepadakesepakatan yang telah ditentukan; Bahwa sesuai dengan tujuannya penelitian dibedakan menjadi 2(dua) yaitu penelitian isolasi yang bertujuan untuk membuktikanadanya suatu bakteri pada sampel yang wajib dilaporkan melaluijurnal ilmiah

internasional, sedangkan penelitian survailancebertujuan untuk pemeriksaan / pengawasan terhadapproduk produk yang beredar di masyarakat guna membuat suatukebijakan lebih lanjut; Bahwa Pengujian Susu Formula Bayi ini telah diumumkan olehTerbantah IV ke publik melalui media massa; Bahwa apabila Peneliti atau lembaga peneliti yang melakukansuatu penelitian maka peneliti atau lembaga peneliti tersebutsesuai dengan internasional norms wajib mempublikasikan hasilpeneliatiannya tersebut di Jurnal Ilmiah

;e Bahwa dasar bagi Pembantah mengajukan bantahan a quo adalah karenaPembantah selaku Dosen dan Peneliti merasa sangat dirugikan hakhaknya apabila Pengadilan melaksanakan Penetapan No. 032/2011.Eks.,tanggal 11 April 2011.

Halaman 45dari 4246dosen maupun peneliti tetap terjamin haknya dan tidak hilang kebebasanakademiknya, otonomi keilmuannya dan juga tidak sampai melanggar etikapenelitian hanya karena dipublikasikannya namanama dan jenis susu formulayang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii tersebut.

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Etika Peneliti Lembaga lIlmu PengetahuanIndonesia) bukan menjadi kepentingan pihak tertentu bahkan dapatmerugikan pihak lain;Bahwa Para Pembantah yang juga mewakili profesi dosen yangmempunyai tugas utama melakukan penelitian akan dirugikan hakhaknya sebagai peneliti terkait dengan pelaksanaan dari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2975 K/Pdt/2009 tanggal 26 April2010, yang antara lain memerintahkan untuk mempublikasikan hasilpenelitian dengan menyebutkan namanama dan jenis produk yangdigunakan

Hal ini harus dilakukan untuk menjaminobjektivitas hasil penelitian dan indepedensi peneliti;Bahwa Para Pembantah perlu menegaskan dengan adanyakeharusan penyebutan namanama dan jenis produk yang digunakansebagai sampel pada suatu penelitian yang bukan merupakanpengujian dan tidak dilakukan oleh instansi yang memilikiHal. 4 dari 18 hal.

R.Sjamsuhidajat SoBKBD sebagaimana yang disampaikan saksi dalampersidangan bahwasanya: Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dari Institut Pertanian Bogortersebut bukanlah penelitian yang bersifat survailence, tetapipenelitian ilmiah dalam rangka fungsi tugas melaksanakan danmengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yaitu penelitianberouru kuman; Bahwa tidak ada kewajiban bagi setiap peneliti dalam melakukanpenelitian ilmiah untuk menyampaikan hasil temuan penelitiannyakepada seluruh masyarakat

melalui mass media cetak tertutismaupun media elektronik lainnya; Ada etikaetika khusus yang harus dipegang teguh oleh setiappeneliti, dan hal ini sudah menjadi acuan Internasional, bahwasanyasetiap hasil temuan peneliti dalam penelitian ilmiah disampai kanmelalui jurnaljurnal knusus untuk itu ataupun seminarseminar ilmiah,agar tiap peneliti lainnya baik di dalam negeri maupun di duniaInternasional turut mempelajarinya dan menggunakannya sebagaibahan pengembangan ilmu dan teknologi masa depan; Menjadi

Tidak jelasapa dan siapa yang dirugikan;Kalaupun eksekusi publikasi jenis produk susu formula yangterkontaminasi diumumkan, produk susu formula yang mana, mereksusunya apa yang terkontaminasi tidak jelas dan tegas dijabarkandalam bunyi Putusan a quo, karena si penelitinya saja tidakmengetahui namanama merekmerek susu formula yang ditelitinyatersebut yang terkontaminasi, karena pada waktu peneliti melakukanpenelitian, peneliti mengambil sample atau contoh susususu formulasecara acak (blind sampling

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti

baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang

masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

., (Panitia PengadaanBarang/Jasa, dalam berkas perkara terpisah) serta dalam kedudukan Terdakwasebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak (PHO/FHO) bersamasama denganDrs. Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., danAgustinus Tanesib, A.Md., (Panitia Peneliti Kontrak PHO/FHO, dalam berkasperkara terpisah) serta bersamasama dengan Penyedia Barang/Jasa DirekturCV.

Berdasarkan hal tersebut di atas Panitia Peneliti PelaksanaanKontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan telah mengadakanevaluasi/perhitungan ulang untuk perubahan jenis dan volumepekerjaan yang diperlukan.c.

NahakBlasius (selaku pengguna barang/jasa) kepada Ketua Panitia Peneliti/ PenilaiHasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapanganmasingmasing, yang kemudian pada tanggal 19 November 2005 saksi Ir.Nahak Blasius menyampaikan Surat Nomor : 14.b/PAN/PPJK/11/2005 perihalUndangan kepada Terdakwa selaku anggota Panitia Peneliti/Penilai HasilPekerjaan beserta Ketua Panitia Peneliti/Penilai Drs. Marsianus Subani,Sekretaris Robertus M.

Seran, ST., (Panitia PengadaanBarang/Jasa, dalam berkas perkara terpisah) serta dalam kedudukan Terdakwasebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak (PHO/ FHO) bersamasama denganDrs. Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., danAgustinus Tanesib, A.Md., (Panitia Peneliti Kontrak PHO/FHO, dalam berkasperkara terpisah) serta bersamasama dengan Penyedia Barang/Jasa DirekturCV.

Nilai penggantian dari penyerahan Jasa KenaPajak yang dilakukan di dalam daerah pabean yang ditagih PemohonBanding kepada BMW AG terhutang PPN sesuai Pasal 4 huruf cUndangUndang Nomor 18/2000;Dasar Koreksi Menurut Peneliti KeberatanBahwa dasar koreksi Tim Peneliti tersebut di bawah ini merupakanpendapat Tim Peneliti sebagaimana disampaikan dalam SuratPemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) sebelum penerbitan SuratKeputusan Keberatan;a.

atas koreksi sebesar Rp 1.432.643.130,00 dengan penjelasandi bawah ini:A.B.Penerimaan dari BMW AG merupakan Reimbursement;Dasar koreksi yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dandipertahankan oleh Tim Peneliti tidak sesuai dengan ketentuanPasal 4 UndangUndang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN);Halaman 4 dari 27 halaman.

Dasar koreksi yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dandipertahankan oleh Tim Peneliti tidak sesuai dengan ketentuanPasal 4 UndangUndang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN)Halaman 5 dari 27 halaman.

Tim Pemeriksa dan Peneliti tidak dapat memberikan buktibuktikonkret untuk memperlihatkan adanya penyerahan Barang KenaPajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (MCP) sehubungan denganpenggantian yang diterima oleh Pemohon Banding dari BMW AG.Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, para Tim Pemeriksadan Peneliti tidak dapat memberikan bukti nyata adanya penyerahanjasa dari Pemohon Banding kepada BMW AG.

Namun, pendapat tersebut tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya terjadi karena padakenyataannya Pemohon Banding tidak terlibat dalam pelaksanaan jasawarranty tersebut;Bahwa pernyataan Tim Peneliti tersebut adalah sebagai berikut:i.

Oleh karena itu ataspenyerahan waste product berupa kapas oleh Pemohon Banding kepada pihaklainnya menurut tim peneliti harus dikenakan PPN, karena penyerahan kapastersebut oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat akumulatif sebagaipenyerahan hasil pertanian strategis yang dibebaskan PPN menurut PP 31 tahun2007;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bantahan tertulis tanpanomor tanggal 13 Agustus 2012 untuk menanggapi LPP dan LPK yang padapokoknya menyatakan;Karena dalam Laporan Pemeriksaan

waste product tersebutdipersamakan dengan harga jual main product/finished product tidak dapat di terimaoleh tim peneliti.Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKPB.1.4) Ekualisasi Objek PPN terhadapObyek PPh Badan, dalam kolom Keterangan: Penjualan Waste (0%) di BulanOktober sebesar Rp.751.291.003,00;bahwa maka atas sengketa pajak atas penjualan waste product sebesarRp.751.291.003,00 ini saja yang jadi masalah dan di sengketakan dalam prosesBanding ini.Berdasarkan Laporan Penelitian KeberatanMenurut Tim Peneliti

Dengan demikian waste product yangdihasilkan sampai dengan proses combing tidak di kenakan PPN saat di jual kepembeli perorangan.Menurut Pendapat Tim Peneliti D.3.3 (Halaman 7 dari 9)Angka 2.Alinea terakhir, Dengan demikian, menurut tim peneliti harga jual waste product tidakdapat dipersamakan dengan harga jual main product dan DPP PPN harus dihitungulang sesuai dengan DPP PPN yang tertera di faktur pajak sederhana.Angka 3. (Halaman 8 dari 9)Waste product yang dijual oleh PT.

WYSM sesuai hasil penelitian lapangan yangtelah dilakukan oleh Tim peneliti masih dalam bentuk Kapas.

criteria yang disyaratkan dalam aturan tsb.Akan tetapi syarat pemberian pembebasan pengenaan PPN atas penyerahan kapasberdasarkan Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2007 adalah bersifatakumulatif yaitu:pertama barang yang diserahkan masuk kategori barang pertanian strategis dankedua pihak penyerah berklasifikasi usaha di bidang pertanian.Angka yang tertera dalam Kertas kerja Penelitian (Perhitungan PPN terhutang masaJuni sd Desember 2008) Page 2 of 2 angka 6 (Koreksi Pajak Keluaran oleh Peneliti

12.654.225.403,00PPh Terutang 3.778.767.500,00 3.778.767.500,00Kredit Pajak 238.331.421,00 225.020.663,00 463.352.084,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 3.540.436.079,00 (225.020.663,00) 3.315.415.416,00Sanksi Administrasi 1.062.130.824,00 (67.506.199,00) 994.624.625,00Jumlah PPh ymh (lebih) 4.602.566.903,00 (292.526.862,00) 4.310.040.041,00dibayar Bahwa berikut ini adalah pospos yang Pemohon Banding ajukan banding yang PemohonBanding sajikan dalam bentuk perbandingan antara SPT Pemohon Banding, Pemeriksa,Peneliti

UndangUndang Perpajakan menganut prinsippenyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan;Bahwa biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,menagihkan dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak dapat dibebankansebagai pengurangan penghasilan;Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan data dan buktimengenai biayabiaya yang berkaitan dengan Harga Pokok Penjualan, tetapi data dan buktitersebut tidak dapat diakui dan diragukan sehingga Peneliti

tetap mempertahankan jumlahHPP yang sama dengan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan;Bahwa ini berarti Pemeriksa dan Peneliti tidak meragukan dan meyakini bahwa jumlahHPP yang dilaporkan dalam SPT tersebut wajar;Bahwa oleh karenanya Peneliti dan Pemeriksa harus dapat menunjukan bagaimana HPPsebesar Rp. 19.259.816.198,00 berkaitan dengan seluruh Peredaran Usaha sebesar Rp.31.909.047.638,00 karena menurut catatan Pemohon Banding HPP yang seharusnyaadalah Rp. 27.190.133.586,00;Pengurangan Penghasilan

BrutoBahwa Peneliti keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa dan jumlah penguranganpenghasilan bruto yang diakui hanya sebesar Rp.457.860.000,00 karena jumlah tersebutmerupakan jumlah biaya Gaji yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, namunsebenarnya jumlah Gaji dan upah yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 adalah Rp.2.540.136.000,00;Bahwa disamping itu masih ada biaya umum dan administrasi lain yang dapat dikurangkanatas Penghasilan Bmto yang mana jumlah seluruh Biaya tersebut termasuk

Dibayar (226.777.829) 3.540.436.0079 3.315.415.416Sanksi Administrasi 1.062.130.823 994.624.625Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (226.777.829) 4.602.566.902 4.310.040.0411 Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP176/WPJ.12/BD.0601/2008 tanggal 24Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding mengajukanbanding, berikut ini adalah pospos Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding ajukan banding yang disajikan dalam bentuk perbandingan antara SPT PemohonBanding, Pemeriksa, Peneliti

10.344,00 Total 113.680,28 Keterangan:v Untuk point 4Qatar Fertiliser Company adalah merupakanpenjualan Singapore atas invoice Hyundai Enggineering &Construction Co. dan telah dilaporkan pada penjualan Singapore,data terlampir;v Untuk point 8OK Trading Company USD 6,595.00 telah PemohonBanding laporkan penjualannya, tetapi no PEB untuk penjualanPemohon Banding tersebut adalah 609106 tanggal 16122009atas invoice no. 101842 tanggal 10/12/2009 dengan BL no.JKT/BSN4353 tetapi menurut data pemeriksa/peneliti

keberatanonline dengan DJBC adalah no 602444 tanggal 12/11/2009 ,terlampir data PEB yang Pemohon Banding laporkan;v Untuk point 9Ayyapa Welding Service USD 10,344.00 telahPemohon Banding laporkan penjualannya, tetapi no PEB untukpenjualan Pemohon Banding tersebut adalah 636597 tanggal 30122009 atas invoice no 101852 & 101853 tanggal 29/12/2009dengan BL Nomor: JPKG80319C/CHE tetapi menurut datapemeriksa/peneliti keberatan online dengan DJBC adalah no635780 tanggal 30/12/2009 , terlampir data PEB

dan pencatatan akuntansi untukpenyerahan ke gudang di Singapura sbb:Indonesia account:( Db) 120200 Intercompany account( Cr) 130105 Finish Good & MerchandiseSingapore account:( Db) 130105 Finish Good & Merchandise( Cr) 120200 Intercompany accountTerlampir jurnal;Pada saat penjualan di SingapuraHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016(Db) 120103 A/R(Cr) 410101 Sales(Db) HPP(Cr) Stockc. bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding berharap agar peneliti

189.019,67110207 HSBCEUR 7.419,02Jumlah Pelunasan 2.994.394,59 bahwa nilai saldo awal dan saldo akhir terhadap perkiraan 120103(Account receivable Ext) dan 120104 (Account Receivable Int) adalahsebagai berikut: No Perkiraan Nama Perkiraan Saldo Awal (USD) Saldo Akhir120103 Account ReceivableExt 485.174,08 461.876,81120104 Account ReceivableInt 57.040,42 514.522,52Jumlah 542.214,50 976.399,33 bahwa berdasarkan data tersebut dapat dihitung Peredaran Usahamelalui pengujian arus piutang sebagai berikut:Menurut Peneliti

Data ini diberikanWajib Pajak pada waktu proses keberatan;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tim Peneliti menyimpulkan :a) Terkait pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa pesawat kepada PT EnergySpectrum :Dari masa pajak Januari 2008 sampai dengan Mei 2008 Wajib Pajak telah melakukanpemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa pesawat ATR 42500 kepada PT EnergySpectrum.Dari masa pajak Juni 2008 sampai dengan November 2008, tidak terdapat pemotongan danpelaporan PPh Pasal 23 atas

causes of action suits, expenses andcost of whatever nature arising out of or after thetermination of the Agreement, inspection andredelivery of Aircraft. bahwa sebagai tambahan informasi, Pemohon Banding sudah memberikan Addendum II kepada TimPeneliti pada tanggal 26 Juli 2010 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jehan selaku Anggota TimPenelaah Keberatan;bahwa Pemohon Banding telah memberikan buktibukti berupa jurnal offset ATR 42500 (PKTSQ)yang mana tercantum Rp 89.480.500.000,00 kepada Tim Peneliti

yang mana hal tersebut jugadiungkapkan oleh Tim Peneliti pada Surat Uraian Banding dari Tim Peneliti Nomor S42000/WPJ.07/2011 tanggal 22 Juli 2011 pada point Tanggapan Terbanding di c.1 .d;MenurutMajelisbahwa Pemohon Banding sudah memberikan copy jurnal offset PKTSQ yang menerangkan jumlahsebesar Rp89.480.500.000, ke Tim Peneliti pada tanggal 26 Juli 2010 yang diterima oleh BapakJehan (Penelaah Keberatan selaku Anggota Tim);bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti potong dan bukti setor atas

PPh 23 untuk sewaATR 42500 (PKTSQ) kepada Tim Peneliti yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen padatanggal 26 Juli 2010 dari penerima Kanwil DJP Jakarta Khusus bernama Bapak Jehan selakuAnggota Tim Penelaah Keberatan;bahwa sehingga pernyataan dari Tanggapan Terbanding yang menyebutkan "Wajib Pajak sudahmenyetor dan melaporkan PPh 23 atas sewa ATR setiap bulannya tidak dapat dibuktikan" , PemohonBanding menyatakan pernyataan tersebut tidak benar dan Pemohon Banding dapat membuktikandengan Tanda