Ditemukan 90 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penerapan penetaan penetapan pemerasan penerimaan pekeraan pekerjaan penataan penegakan penerahan peneriaan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 01-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda
Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : AGUS SUMANTO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H.A. RASYID AZIZ
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H.A. RASYID AZIZ
66 — 40
  • Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standarpelaksanaan program kerja bidang pemerintahan ;c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasisumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasipertanahan;d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidangadministrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan sertapertanahan ;e.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 10 Nopember 2015 — Nama lengkap : Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono Tempat lahir : Wonogiri Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun/27 April 1954 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal Agama : : Kompleks Perumahan Korpri Km. 09 Blok C No. 25 Kelurahan Sungai Parit Kec. Penajam Kab. PPU Islam Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Sekda Kab.PPU)
77 — 46
  • Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standarpelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasisumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasipertanahan;d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasipemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;e.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 9 Nopember 2015 — Nama lengkap : ALBRIAN WILLIYANTO Bin TRIYANTO ; Tempat lahir : Jakarta ; Umur/Tgl. Lahir: 27 Tahun / 13 Juni 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Bayangkara RT.64, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : PNS (Dirjen Pajak) ;
98 — 39
  • Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standarpelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang admmistrasisumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasipertanahan;Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasipemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PID.TPK/2014/PT.SMR
Tanggal 3 Oktober 2014 — Kasim Assegaf, S.E. Bin Ambo Tang
85 — 42
  • lembagateknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan danpengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayananpertanahan.Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitumenyelenggarakan fungsi:a.Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknispelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan danpertanahan;b.Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-09-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 1565 K/PID.SUS/2015Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan Pasal 5 (3), yaitumenyelenggarakan fungsi:a Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknispelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan danpertanahan;b Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standarpelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;c Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasisumber
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 29 Juni 2015 — RISNAWATY DUNGGIO Alias INA
47 — 11
  • Terdakwa, lalu di jawab oleh Terdakwa akan perg kepasar Telaga, dan pada har Senn SMS sudah beredar , dan mengenai bukuada pada bendahara;Bahwa kurang lebih ada 50 kelompok yang menerima dana bantuanpinjaman kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) danpengembalian dana itu melalui bendahara, dan bendahara jarang adaditempat dan akhirnya setoran kelompok diterima oleh Ketua dan sekertaris;Bahwa saksi sebagai ketua pernah menerima setoran dari kelompok dansaksi membuat kwitansi sebagai bukti peneraan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 06-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Plg
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ALVIAND D, SH
Terdakwa:
SURESH KUMAR Bin KRISHAN LAL
322 — 937
  • ,tertanggal 10 Agustus 2012 adalah akta bawah tangan dan bukan aktanotariil atau bukan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sebagaipejabat pembuat akta, dan peneraan tanda tangan serta stempel Aminuspada Surat Penjelasan NV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
92 — 23
  • Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN PlkTata niaga kayu alurnya penatausahaan No. 126 kayu setelah diketahui laludibuat ULHP oleh pembuat ULHP lalu diajukan pengesahannya kepada pejabatP2ULHP, tapi harus dilampiri ULHP Bukti pembayaran PSDH dan DR;Bahwa untuk membedakan kayu yang berasal dari Kalteng dan dari luar kaltengadalah dengan melakukan pengecekan terhadap peneraan palu tok yang terdapatpada kayu pada saat pengajuan/pembuatan usulan laporan hasil penebangan(ULHP) biasanya peneraan palu tok
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO
76 — 9
  • Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasiserta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidangpemerintahan ;c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayananbidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana danprasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknispelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkatkecamatan dan kelurahan serta pertanahan ;e.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 21-11-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 21 Nopember 2014 — 1.RUSLI IS, SE, Msc Bin Alm. ISMAIL 2.AZHARI DAUD, SE, MM Bin DAUD MAHMUD
92 — 47
  • berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Peneraansetelah dilakukan pembelian alat timbang tersebut adalah DirektoratMetrologi atau Kantor Metrologi setempat;e Bahwa Ahli menarangkan bahwa Untuk mengoperasikan alat timbangtersebut harus ada teknisi yang terlatih dan terdidik yang menguasaipetunjuk pengunaan dan pengoperasian alat timbang tersebut;e Bahwa Ahli Masa tera timbangan tersebut berlaku selama satu tahun dansetelah sampai satu tahun harus dilakukan tera ulang;e Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peneraan