Per70/PJ/2007 Jasa Internet,Jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan AgenAdvertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotongPPh Pasal 23, oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotongPPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunanan harta;Bahwa Surat Dirjen S59/PJ.43/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentangPermohonan Penegasan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa FreightForwarding angka 4 dan 5 menegaskan bahwa Berdasarkan Kep Dirjen

Tentang Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotorMenimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunanan kendaraanbermotor dalam terwujudnya perbuatan materil yang terlarangnya, dimana menurutPasal 1 angka 8 jo angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 mobil terkualifikasi sebagaikendaraan bermotor yakni Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan

berbunyisebagai berikut:Jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerakkhususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberifiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yangmemberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiduciaterhadap kreditor lainnya.Bahwa dalam perkara a quo, disamnping penggunanan

mengakuan Terdakwa adalah uang hasilpenjualan Narkotika;Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksitersebut pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur ada menunjukan suratperintah tugas maupun surat perintah penggeledahan kepada Saksi danpenggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT dan warga sekitar;Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkanNarkotika jenis Sabusabu tersebut;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan sehingga tidakada hubungannya sama sekali dengan penggunanan

berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obatjenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjinedar/obat palsu;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli bahwa sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan

.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki jin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana

menimbulkanketergantungan, serta narkotika mempunyai pengaruh selektif pada susunansaraf pusat yang menyebabkan perubahan aktifitas mental dan perilaku;Bahwa ahli sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, ahli telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa dimana terdakwa pada wakiu itu dalamkondisi yang sehat dan dalam keadaan sadar serta kooperatif saat dilakukanpemeriksaan, terdakwa memiliki ketergantungan terhadap narkotika jenissabusabu pada level sedang/teratur pakai sejak empat tahun terakhir denganratarata penggunanan

benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Anak juga tidak memiliki ijin daripihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obatjenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jijinedar/obat palsu;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli bahwa sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan

mengambil alih tanah tegal pangonan dari masyarakatuntuk dikelola oleh Pemerintahan Desa dengan cara disewakan ke PGKarangsuwung, dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah tegal pangonandengan PG Karangsuwung terdakwa memakai jasa saksi Agus Itang, dimana atasjasa saksi Agus Itang dalam mengurus Pemerintah Desa memperoleh uang sewadari PG Karangsuwung tersebut saksi Agus Itang memperoleh uang sebesar Rp.74.163.000, (tujuh puluh empat juta seratus enampuluh tiga ribu rupiah)Bahwa pengalokasian/penggunanan

berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obatjenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjinedar/obat palsu;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli bahwa sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan

benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan

Sehingga obatdalam kemasan plastic tersebut harus memiliki jjin edar dari BPOM.Kemasan plastic juga tidak menjamin keamanan dan mutu obat karenatidak dapat melindungi kandungan obat dari pengaruh kondisi diluar sepertisuhu, kelembapan dan zat asing lainnya ; Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat yang biasa digunakan untukmengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan obat keras termasukdalam golongan anti kolinergik sehingga penggunaannya harus sesuaidengan petunjuk penggunanan yang ada seperti dosis

Kayu Balam adalah jenis kayu rimba yang tumbuhalami dan tidak dapat di budidayakan.Menimbang, bahwa Jenis Kayu balam dapat tumbuh di dalam KawasanHutan Negara, Hutan Konservasi, Lahan milik masyarakat / Hutan Rakyat,Areal Penggunanan Lain (APL), namun untuk kayu jenis Balam tersebut tidakada lagi yang tumbuh di lahan masyarakat untuk wilayah Gunung Kerinci danyang ada hanya di kawasan hutan.

Tngtermasuk meliputi penggunanan wewenang penyidik yang bersifatmengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranyamenetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidakberdasarkan hukum, sehingga tidak hanya ternatas pada pengujianwewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sahatau tidaknya penangkapan , penahanan,penghentian penyidikaanatau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan ataurehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat

HK METAL UTAMA.Bahwa penggunanan uang oleh terdakwa sesuai dengan faktur :1. 1 (satu) lembar Faktur penjualan No. SI HK15030022, tanggal 06 Maret 2015,tagihan mandiri beton sebesar Rp. 30.900.000, tidak di setorkan keperusahaan,2. 1 (Satu) lembar Faktur penjualan No. SI HK15040016, tanggal 06 April 2015,tagihan dari Bintang Kita sebesar Rp. 13.600.000, tidak di setorkan keperusahaan,3. 1 (satu) lembar Faktur penjualan No.

Bahwa putusan BPSK tidak benar tidak boleh menggunakan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esahal ini telah diatur dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen mengenai azas dan tujuan BPSK yaituberasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanandan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, olehkarenanya penggunanan irah Demi Keadilan BerdasarkanHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pat.G/2013/PN.Spt.Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusannya bukanlah suatupelanggaran

Mekanismenya adalah melakukan pemanggilan kepadaPaslon dan Partai Pengusung dengan sanksi Mendiskualifikasi/Pembatalansebagai Pasangan Calon, maka penetapan yang demikian adalahperbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,berikut ini kami jelaskan argumentasi hukum/legal opini dan logis atas dalilPenggugat:a. bahwa Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya diatas sudahsering salah paham, tidak fokus dan salah sebut beberapa istilah dalamKepemiluan misalnya RKDK disebut Laporan Penggunanan

Cbi Bahwa dalam pengajuan dana pembangunan masjid saksi selaku ketuamelakukan tanda tangan atau mengetahui pencairan anggaran tersebut,karena sebelum saksi mengetahui harus diajukan kepada bendaharayayasan ; Bahwa bila saksi tidak ada ditempat anggaran tetap dapat dicairkankarena untuk tidak menghambat pembangunan masjid bila mendesak untukpembelian bahan bangunan ; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Dasuki yang membuat danmengajukan anggaran kepada bendahara yayasan ; Bahwa sepengetahuan saksi penggunanan