Ditemukan 91 data
PANJI WIRATNO, SH
Terdakwa:
HARYANTO SIMARMATA
293 — 289
Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utrdihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar PengenaanPajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).eDasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan atauberdasarkanPeraturan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagaidasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 danPasal 8A ayat (2) UU PPN).eHarga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penual
124 — 20
dihadapan pejabat umumdandicatatkan padasetidaktidaknya buku tanah (Letler C) pada DesaKungkambing, hanya dibuat di atas kertas segel tahun 1955 yang temyata di RAGUKAN kebenaran baik secara formil maupun materilnya peristiwanya.Sehingga untuk mengetahui dan memastikan kebenaran transaksi jual bellitanah tersebut serta memiliki URGENSP hukum untuk membuktikan asal usulobyek sengketa atau sember hak yang dimiliki oleh PARA PENGGUGATmaka seharusnya PARA PENGGUGAT menarik PIHAK PENJUAL atau ahiiwaris penual
162 — 144
No. 665K/Sip/1979 tanggal 22Juli 1980 yang menyatakan: Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahuloleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi,serta diterimanya harga pemberian oleh penual , maka jual beli itu sudahsah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT Bahwa Yurisprudensi Mahkmah Agung R.I No. 992K/Sip/1979 tanggal 14April 1980 menyatakan :Hal. 126 dari 155 Putusan No. 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr.
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
420 — 1020
UndangUndang PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UndangUndangPPN);Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkandengan Keptusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untukmenghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UndangUndangPPN); Bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh penual
511 — 249
PPN yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak Pasal 8A ayat(1) UU PPN.Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, NilaiImpor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetaokan dengan KeptusanMenteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penual karena penyerahanBarang Kena Pajak, tidak termasuk
1.SURMA, SH.
2.SANIN, SH
3.Nopita R.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK FAHROZI, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
Ivan Noviar
266 — 201
PPN yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak Pasal 8A ayat(1) UU PPN.Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, NilaiImpor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapbkan dengan KeptusanMenteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penual karena penyerahanBarang Kena Pajak, tidak termasuk
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
588 — 1266
Setelah para pihak penual menandatangani Akta Jual Beli tersebut kKemudian BOBY ZULHAIDIR menyerahkan uang kepada THAMRIN dan MARWAN KHALID untuk kemudian di bagikan kepada masingmasing kepala keluarga dengan dikurangi fee sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan kepada BOBY ZULHAIDIR, AGUS BHAKTI NUGROHO, JUMHUR dan RUSMAN EFENDI, dimana masingmasing mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00Halaman 77 dari 161, Putusan Nomor: 4/Pid.SusTPK/2019/PT TJK(tiga puluh juta
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
183 — 35
10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UlPPN).PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DasPengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN.Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, NilEkspor, atau Nilai Lain yang ditetapbkan dengan Keptusan Menteri Keuangan yandipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 1UU PPN).Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta ataseharusnya diminta oleh penual
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
204 — 99
Pst.Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penual karena penyerahanBarang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UUPPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak(Pasal 1 angka 18 UU PPN).Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
236 — 181
lain tanah tersebut masuk dalam kategori tanah kurang berharga sehingga mustahilharganya sampai senilai Rp. 32.000.000.000,dan penulisan harga tanah yang mahal tersebut tentunya untuk kepentingan/keuntungan pihakpihak yangdari awal sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan ;Halaman 166 dari 291 Perkara Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PT MDN6)7)8)9)Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas besar dugaan ada permainan harga (mark up) atau konspirasi antara saksi Handoko selaku penual
214 — 110
PPN yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak Pasal 8A ayat (1) UUPPN.Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, NilaiImpor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan KeptusanMenteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajakyang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintaatau seharusnya diminta oleh penual karena penyerahan Barang KenaPajak, tidak termasuk