2010/PN.Bdw. yang dimintakanbanding ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggitelah membaca memori banding dari Penuntut Umumtertanggal 24 Maret 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso padatanggal 24 Maret 2011 yang relasnya telah diserahkankepada para terdakwa tanggal 28 Maret 2011 = danmemori banding dari Penasihat Hukum para terdakwatertanggal 13 April 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso padatanggal 13 April 2011 yang relasnya telah diserahkan52kepada Penuintut

Timah(Persero) Nomor : 674/Tbk/LAB/2015S2 tertanggal 18 Desember 2015 yangdibuat dan tindatangani oleh Kabag laboratorium Kimia (Zahara Elfira Jayathu)bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa mengandung SN dengan kadar72,95 % dan 71,91 %.Halaman 17 dari 24 ; Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2016/PN SglMenimbang bahwa dengan terungkapnya faktafakta yuridis tidak lah dapatuntuk menunjukkan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pidanayang didakwakan Penuintut UmumMenimbang bahwa selanjutnya Majelis

Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepadasubjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telahdihadirkan terdakwa Bella Yucha Bangsawan Bin Chairul Saleh yang telahdiperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan,terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakimdan Penuintut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohanisehingga dapat mempertanggung

berkas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelan putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidakhadir;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau dalamperkara ini diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkanpermintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020dan oleh Penuintut

Menetapkan agar terdakwajika dinyatakan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000.Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringananhukuman :Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yangintinya tetap pada tuntutan, I erdakwa juga tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuintut Umum disusun secara tunggal, yaitu berbunyisebagai berikut:Bahwa

persidangan;Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa ISRAN SUFRANIalias YOPI dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan danmembayar denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) adalahBATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak adasatu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwabernama ISRAN SUFRIANI alias YOPI terbukti secara sah melakukan tindak pidanasebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuintut

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menjual kristal yang didugaNarkotika jenis shabu dan tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasy tanpadilengkapi surat perizinannya tersebut dilarang.Menimbang bahwa dengan terungkapnya faktafakta yuridis tidak lah dapat untukmenunjukkan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pidana yangdidakwakan Penuintut UmumMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti danmempertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut apa yang didakwakan kepadaTerdakwa

Bahwa Wasiat yang dibuat oleh PETER HJ DAMASKE tersebut tidakdihadapan Pengacara/Penasehat hukum maupun pejabat yangberkompenten untuk itu, dan saksi korban PETER HJ DAMASKEsampai saat ini juga masih dalam keadaan sehat, tidak sakit ataupunmeninggal dunia.Menimbang, bahwa Jaksa Penuintut Umum mengajukan barangbukti yaitu :a. Barang bukti yang disita dari Sdr.

570. 354.Hal. 40 dari 49 hal, Put.No.25 PID.SUS.TPK/2018/PT .MksJadi masih ada uang yang merupakan HAK kontraktor sebesar Rp. 75.570.354.Jika dikurangi lagi dengan jaminan pelaksanaan yang belum dibayar sebesar Rp.54.455.500 maka hasilnya masih ada tersisa uang yang merupakan HakKontraktor pada Pemkab Takalar yakni sebesar Rp. 75.570.354 Rp. 54.455.500= Rp. 21.124.854.Dari uraian tsb maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini sama sekali tidakada kerugian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuintut

sebagai berikut:Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa YohanisManahonas dengan pidana selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesarRp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah Subsidiar 6 (enam)bulan penjara adalah Batal Demi Hukum, oleh karena berdasarkan faktadalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan buktisurat yang menyatakan Terdakwa bernama Yohanis Manahonas terbuktisecara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuintut

saksi di suruh oleh Awei untuk mengantar tisukerumah tersebut.Bahwa benar saksi pernah masuk ke dalam rumah tersebut dansaat itu saksi melihat ada CCTV, Pesawat telepon, Laptop,Monitor TV dan komputer dan dalam rumah tersebut adabanyak orang.Bahwa digunakan untuk apa pesawat telepon, laptop, komputerdan tv monitor tersebut saksi tidak tahu.Bahwa benar saksi yang selama ini membeli segala kebutuhandapur untuk ke 29 (dua puluh sembilan) orang Asing tersebut.Menimbang bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuintut

disuruholeh Keriting dan terdakwa hanya merupakan korban rekayasa Keriting,sementara Keriting tidak ditangkap dan Penasehat Hukum Terdakwameminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa denganmempertimbangkan semua uraian dari nota pembelaan dari terdakwatersebut, atau setidaktidaknya terdakwa dikenai Pasal 127 UURI No. 35Tahun 2019 tentang Narkotika, sebagai Pengguna atau Pemakai.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Penuintut

B 1024 PQ. sebagaimanadakwaan Penuintut Umum ;Menimbang , bahwa sesuai fakta dipersidangandimanaketika terdakwa menjabat sebagai KepalaSubBiphut Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2000kantor SubBiphut Samarinda menerima kendaraan dinasoperasional dari. Departemen Kehutanan yaitu mobilKijang No.Pol. B 1024 PQ , yang menyerahkan mobilKijang No.Pol. B 1024 PQ tersebut adalah PT.AstraJakarta , mobil Kijang No.Pol.

tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasy tersebut Terdakwa tidak memilikisurat perizinannya.Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki dan menjual kristal yang didugaNarkotika jenis shabu dan tablet yang diduga Narkotika jenis ekstasy tanpadilengkapi surat perizinannya tersebutdilarang.Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2016/PN SqlMenimbang bahwa dengan terungkapnya faktafakta yuridis tidak lah dapat untukmenunjukkan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pidana yangdidakwakan Penuintut

SALAHBESAR Jaksa Penuintut Umum MENGHILANGKAN PENDAPATAhli.(7) Tentang PASAL156 dan PASAL157Sebelum ada Pengujian Materiil oleh Mahkamah Konstitusi BUKTIT11 dan BUKTI T12, kedua Pasal itu dimaksudkan sebagaiLARANGAN MENYEBARKAN KEBENCIAN .atau PERMUSUHAN!

di antara para Pelaku itusudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya salingpengertian terhadap perbuatan yang merekalakukan, salingpengertian ini timbul baitk sebelum kejadian atau pada saat kejadianhal ini tidak menjadi persoalan,Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat denganreasoning dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena justru DenganHalaman 69 dari 73 Putusan Nomor 163/PID/2020/PT.SMRargumentasi sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis tingkat bandingJaksa Penuintut

Keberatan / Eksepsi terdakwa telah melampaui ruang lingkup eksepsi, karenatelah menjangkau materi perkara yang menjadi obyek pemeriksaan persidangan.Oleh karena hal hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuintut Umum dengan inimemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenetapkan hal hal sebagai berikut :1.

terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pasal 97ayat ( 1 ) KUHAP (Undangundang No. 8 tahun 1981) berhakmendapatkan Rehabilitasi dengan hakhak terdakwa haruslahdipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnyasebagai manusia di depan hukum;Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukanpenahanan, maka dengan dibebaskannya terdakwa dari segaladakwaan jaksa Penuintut

atau PenasihatHukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa BOLAR BinHALOK dengan pidana selama 7 (TUJUH) Tahun adalah BATAL DEMIHUKUM, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alatHalaman 2 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbhbuktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa bernamaBOLAR Bin HALOK terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimanatindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuintut

dakwaanAlternatif Kesatu;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa Jaksa PenuntutUmum telah menuntut Terdakwa BOLAR Bin HALOK dengan pidana selama 7(TUJUH) Tahun adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan faktadalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti Suratyang menyatakan Terdakwa bernama BOLAR Bin HALOK terbukti secara sahmelakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan olehJaksa Penuintut

putusan Hakim Perdatamengenai persengketaannya, dan Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang menyatakan perkara langsung diputus olehHakim pidana berdasarkan buktibukti dalam pemeriksaan pidana yang tidakterikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdatatentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi ;Bahwa mengenai dakwaan Dakwaan disusun tidak lengkap, tidak cermat,dan tidak jelas sudah Majelis pertimbangkan dalam putusan sela bahwadakwaan Penuintut