:Menimbang, bahwa keadaantersebut di atas, telah mengakibatkan pecahnya keharmonisandan keutuhan rumah tangga Penggugat sehingga tujuan dan padaperkawinan sebagaimanatelah digariskan dalam syari' at Islam Al Qur an surat Ar Ruum ayat 21. danpasal UU no tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk suatu rumah tangga yang kekal,sakinah mawaddah danrahmah karenaunsur unsur tersebutsudah rapuh, sehingga tujuantersebutsudah tidak dapat diwujudkan lagi: Menimbang bahwa berdasarkan pada perimbangan

perimbangan tersebut di atas. makaalasan perceraian seperti tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974,Jo Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto pasal116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram LiSyaikhiAl Majdi yang menyatakan:Artinya Apabila isteri sudah tidak senang ( sangatbenci kepada suaminya, maka Hakimdapatmenjatuhkan talaknyasuami: Menimbang bahwa oleh karena

November sebesar 15 % (limabelas persen) dari alokasi ;dan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa penyalurandilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri RI;Bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI melalui suratNomor 902/350/BAKD, tanggal 12 Juni 2008 perihal Penyaluran Alokasi DanaSarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat tahap TA 2008 ditanda tanganioleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukankepada Direktur Jenderal Perimbangan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;Bahwa kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam NegeriNomor 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran DanaSarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnyaditerbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember2008,

Nomor 00418/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp268.000.000.000,00 (duaratus enam puluh delapan miliar rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yangdiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal22 April 2008:Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir,Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RImenanyakan hal tersebut ke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negerimelalui surat Nomor S6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran DanaSarana dan

) sesuai dengan besarantahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;Bahwa Kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam NegeriNomor 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran DanaSarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh DirekturJenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnyaHal. 14 dari 61 hal.

No. 2719 K/PID.SUS/201626.Zt28.20:30.31.32.33.34.35.1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan PembayaranDana Penyesuaian Lainnya Tahap Il, Nomor SPP0876/PK.3/2008tanggal 10 November 2008 ;1 (satu) lembar copy disahkan surat Direktur Jenderal Bina AdministrasiKeuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 905/690/BAKDtanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran DanaSarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan IIl TA 2008kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN RI, berkedudukan di gedungRadius Prawiro Lantai 7, Jalan Wahidin Raya Nomor 1Jakarta Pusat atau Jalan Lapangan Banteng Timur 24Jakarta Pusat 10710, kesemuanya dalam hal ini memberikuasa kepada Dr.

Maka pernyataan TergugatIll dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa TergugatV sebagai daerahPenghasil Sumur Gas Bumi Suban4 adalah Perbuatan Melawan Hukum;Dan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang menyerahkan alokasi danapembagian perimbangan keuangan dari hasil Sumur Gas Bumi Suban 4kepada TergugatV mulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011sebesar Rp 470.201.515.285,98 (empat ratus tujuh puluh milyar dua ratusHal. 15 dari 50 hal. Put.

DIREKTURJENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI.dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pelembang Nomor39/Pdt/2014/PT.Plg Tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan PutusanHal. 48 dari 50 hal. Put.

sebagaimana identitasyang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalahTerdakwa WARJAM Bin KARNADI, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak adakesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan perimbangan

E 8885 KJ, tetapi barang tersebutbelum berpindah tempat dari tempatnya semula ke tangan si pengambil/pelaku (Alm.SAMLAWI Alias LANG Bin SURWADI ) oleh karena telah lebih dahulu diketahui olehpemilik barang, yaitu saksi GUWANTORO Bin ABDULROKMAN ; Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan perimbangan tersebutdi atas, maka unsur Mengambil barang sesuatu tidak terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji DakwaanSubsidair yang didakwakan

UDIN (DPO) kemudian ikut melarikan diri dan pulang ke rumah masingmasing ;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan perimbangan tersebutdi atas, maka unsur Perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum :A.d. 3.

E 8885 KJ yang semua barangbarang tersebut adalah milik dari saksi GUWANTORO Bin ABDULROKMAN; Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan perimbangan tersebutdi atas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; A.d. 4.

SAMLAWI Alias LANGBin SURWADI (Alm.) ditikungan jalan sambil mengawasi keadaan sekitar ; Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan perimbangan tersebutdi atas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; A.d. 6.

No.590 K/Pid.Sus/2014 Dana Perimbangan (ADD) : Rp105.384.000, Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 47.000.000. Bantuan Keuangan Kabupaten =: Ro115.000.000, Pendapatan yang sah lainnya :Rpo 4.150.000,Total Pendapatan : Rp313.153.780,Bahwa untuk menyimpan serta menampung semua penerimaan darisemua sumber penerimaan APBDesa, Pemerintah Desa Wunungmenggunakan Rekening Kas Desa pada Bank Pembangunan DaerahKantor Cabang Wonosari dengan Nomor 20.02.9.000634 atas namaDesa Wunung.

Dalam Rekening Kas Desa tersebut, tidak adapemisahan antara sumber dana satu dengan sumber dana lainnya;Bahwa dalam tahun 2008, pencairan dana APBDesa Wunung yang telahmasuk ke rekening desa lebih sering dilakukan oleh Terdakwa sendiritanpa menguasakan kepada bendahara desa, selanjutnya Terdakwamenyimpan serta mengelola sendiri dana tersebut;Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendirioleh Terdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap Ill sebesarRp31.000.000, (tiga puluh satu

Dana Perimbangan (ADD) : Rp 59.200.000. Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 46.000.000. Bantuan Keuangan Kabupaten =: Rp121.920.000.

Dalam Rekening Kas Desatersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumberdana lainnya;Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2009 untuk DesaWunung sebesar Rp59.200.000, (lima puluh sembilan juta dua ratus riburupiah) diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening desadalam 3 (tiga) tahap yakni Tahap diterima tanggal 9 Juli 2009 sebesarRp17.760.000, (tujun belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Tahap Il diterima tangal 24 Agustus 2009 sebesar Rp23.680.000, (duapuluh

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi :Rp 16.821.500, Dana Perimbangan (ADD) : Rp 59.217.500. Bantuan Keuangan Provinsi : Ro 46.000.000. Bantuan Keuangan Kabupaten =: Rp128.220.000, Total Pendapatan : Ro284.749.000.Bahwa untuk menyimpan dan menampung semua penerimaan darisemua sumber penerimaan APBDesa tahun 2010, Pemerintah DesaWunung menggunakan Rekening Kas Desa pada Bank PembangunanDaerah Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor rekening002.111.000146 atas nama Desa Wunung.

2003 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2000tentang Formasi PNS pasal 3 ayat (2 dan 3) dihubungkan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai perubahan Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara laindisebutkan bahwa formasi PNS Daerah untuk masingmasing satuanorganisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaranditetaokan oleh Kepala Daerah masingmasing setelah mendapat persetujuanfertulis dar) MENPAN berdasarkan perimbangan

peraturan perundangundangan yang berlaku dengan tidak dapat menerbitkan NIP baru atas namaPenggugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menbaca danmempelajari dengan seksama kontra memori banding dari Penggugat/Terbandingnamun tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa perlimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas,maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi Tata UsahaNegara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan perimbangan

hukumPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/G/2015/PT.TUN.JPR,yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10September 2015, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimanadalam amarputusan ini ; Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh perimbangan hukum sengkefaperkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan kalah dan karenanya pulaberdasarkan ketentuan Pasal

SEL tertanggal 16 November 2016 dengan mengambilalih perimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri selong dan ataudengan tidak membuat pertimbangan hukum adalah Putusan yang salahdan tidak benar karena Judex Facti pengadilan Tinggi Mataram secara jelastelah menyalahi hukum acara perdata khususnya AzasAzas tentang suatuputusan dimana Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup.

Bahwa selanjutnya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi MataramNomor 3/Pdt.G/2017/PT.MTR tertanggal 8 Februari 2017 yang menguatkanPutusan Judex Facti Pengadilan Pengadilan Negeri Selong Nomor56/Pdt.G/2016/PN.SEL tertanggal 16 November 2016 dengan mengambilalih perimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong khususnyayang menyatakan Tergugat 3 telah menguasai objek sengketa selama 30Tahun sehinga sudah sepatunya gugatan para Penggugat ditolak adalahpertimbangan hukum yang salah dan tidak benar

SEL tertanggal 16 November 2016 dengan mengambilalih perimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong yang padaintinya menyatakan Bahwa Tergugat Ill terbukti membeli objek sengketadari Log Rahim bukan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pertimbanganhukum yang salah dan tidak benar Karena sebagaimana fakta yangterungkpa dipersidangan bahwa objek sengketa merupakan satusatunyaharta peninggalan dari Loq Rahim alias Amagq Sahdi, dan sebagai orang tuayang baik, tidak mungkin bagi Log Rahim Alias

SEL tertanggal 16 November 2016 dengan mengambilalin perimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong yang padaintinya menyatakan bukti T.Ill 2 menunjukkan bahwa memang benar AmaqSahdi telah menjual objek sengketa kepada H.

SEL tertanggal 16 November 2016 dengan mengambilalih perimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong yang padaintinya menyatakan Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III bukanlahperbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang salah dantidak benar Karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Tergugat 3 yangmengusai objek sengketa dengan membeli objek sengketa dari orang yangtidak berhak adalah Perbuatan melawan hukum, dan untuk menunjukkanTergugat 3 memang malakukan perbuatan melawan

No. 1662 K/Pid.Sus/2011 Dana Perimbangan Alokasi Dana Desa (ADD)sebesarRp 48.699.600,00 ; Bantuan APBD (propinsi) sebesar Rp Bantuan APBD II (Kabupaten) sebesarJumlah750.000,00 ;Rp 5.000.000,00 ;Rp 71.392.600,00 ;Dana tersebut diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintah daerah KabupatenDonggala dengan perincian sebagai berikut : Tanggal Uraian Besarnya10092007 Penerimaan ADD triwulan I dan II Rp 24.405.900,00112007 ditahap I Rp 11.692.600,00Penerimaan ADD triwulan IIIPenerimaan ADD triwulan IVRp17.891.500,00

disertai dengan pertanggungjawaban yaitu untuk membeli kayu gunaperbaikan pagar Kantor Desa, perbaikan pagar gedung alalkhairaat, perbaikan /pembuatan pos kamling saat lomba desa dan perbaikan pagar, kusen pintu danjendela gedung PKK ;Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan peraturan desa Nomor 1 tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008,rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.500.000,00 ; Dana perimbangan

Dirmantidak pernah menerima uang pembayaran dan hanya menandatangani buktipembayaran kosong sebagaimana dinyatakan saksi dalam surat pernyataannya ;Bahwa pencairan dana yang diterima pemerintah Desa Talaga dari pemerintahKabupaten Donggala berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007 dan PeraturanDesa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes)Talaga tahun 2008 tersebut dicairkan dengan cara yakni dana perimbangan

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ataudigelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2007 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2007, rencanapendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.943.000,00 ; Dana Perimbangan

disertai dengan pertanggungjawaban yaitu untuk membeli kayu gunaperbaikan pagar kantor desa, perbaikan pagar gedung alalkhairaat, perbaikan /pembuatan pos kamling saat lomba desa dan perbaikan pagar, kusen pintu danjendela gedung PKK ;Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan peraturan desa Nomor 1 tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Talaga tahun 2008,rencana pendapatan pemerintah Desa Talaga adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 16.500.000,00 ; Dana Perimbangan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya samasekali tidak membuat perimbangan mengenai alatalat buktiPenggugat/Termohon Banding untuk sampai pada kesimpulanbahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat/TermohonBanding.

Sikap Majelis Hakim a guo dilatarbelakangi oleh kondisidimana dalam perkara ini memang Penggugat/Termohon Bandingsama sekali tidak memiliki bukt untuk membuktikan pemilikan atastanah obyek sengketa baik alat bukti tertulis maupun keterangansaksi sehingga andaikanpun Majelis Hakim Tingkat Pertama akanmembuat perlimbangan mengenai pemilikan Penggugat/TermohonBanding maka pertmbangan hukum yang dihasilkan past tdakmasuk akal bahkan akan melahirkan perimbangan hukum yangmanipulati ;1.5.2.

Bahwa demikian pula mengenai alat bukt keterangan saksi, dari 9(sembilan) orang saksi yang diajukan Penggugat/TermohonBanding, tidak satupun keterangan saksi yang memiliki nilai dankekuatan pembuktian sehingga tdak saupun keterangan saksi yangdijadikan dasar perimbangan hukum dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama.

Bahwa yang sangat ironis adalah Perimbangan Majelis HakimTingkat Pertama mengenai kerugian Penggugat/Termohon Bandingsebagaimana periimbangan hukum pada putusan halaman 49.Selain mengandung ultra petifa sebagaimana dikemukakan padauraian angka 3.2.1 sampaidengan angka 3.2.3 Memori Banding ini,HALAMAN 32 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRAputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai findakanTergugatPemohon Banding telah melakukan kegiatanpenambangan ore nikel di atas tanah obyek

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan danperimbangan hukumnya telah mengubah dasar penghitungankerugian yang dituntut Penggugat/Termohon Banding berdasarkanharga satuan per metrk ton harga ore nikel sebesar US D 35 (tigapuluh lima US Dolar/MT), telah ubah oleh Majelis Hakim TingkatPertama dengan dasar hitungan harga tanah per meter bujursangkar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), tanpa sedikitounmembuat perimbangan hukum mengenai alasan Majelis HakimTingkat Pertama mengubah dasar

sesuaiidentitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadirdi persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang manaberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat danbarang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatuperbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenaryang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamkerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan diatas Majelis berpendapatbahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagianHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Pbr kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat dibuktikan;3.

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan' diatas Majelisberpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu telah dapat dibuktikan;4.

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan' diatas Majelisberpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu telah dapat dibuktikan

Bahwa saksi telah berupayamendamaikan kedua pihak tapi tidak berhasil, danPenggugattetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat:Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan dapatmenerima dan membenarkannya;Bahwa penggugattelah mencukupkan buktbuktinya di persidangan;Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan bahwa iatidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian perimbangan

Penggugat kepada Tergugat yangdikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istni yangsholihah, yang pada gilirannya mengakibatkan dosa yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab AlMuhadzab jus Il halaman 82 sebagai berikutEjnb wk30 tvni @nka, ASU E,aASO ECDA bxl3FA 67aArtinya: Disaat istr' telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakimdiperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu,Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Memon Banding danKuasa Para Tergugat /Terbanding;Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tinggkat Pertama dalam putusannyayang mengabukan gugatan Penggugat sebahagian telan berdasarkan alasan yangtepat yang benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi danPutusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, (Kecuali tentangpertimbangan Petitum Gugatan Penggugat No. 3,4,5,6 dan 7 ;Pengadilan Tinggi memperimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat perimbangan

surat P2 ;Menimbang alat bukti Surat P2, ditemukan Penggugat sebagai MamakKepala Waris suku Pisang dalam Ranji keturunan sesuku Pisang, dihubungkandengan bukti surat dari Tergugat tidak ada ranji keturunan Suku Pisang dari Tergugat;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut mengabukangugatan Penggugat , yang Petitum No.2, mengatakan harla sengketa adalahmerupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Dt Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufi DtKayo (alm) yang telah punah ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

G/2012/PA.Smp Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis telah mendengar keterangan para saksi dari orangorang yang dekat dengan para pihak, dimana keterangan para saksi menguatkan gugatan Penggugat danpara saksi telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil serta para saksimenyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ; Menimbang, bahwa Tergugat bersedia membayar hutang mas kawin kepada Penggugat berupa 3gram emas ; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut, gugatan

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini: Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Pemimpin Kantor LayananTarempa Kantor Cabang Tanjung Pinang guna mengklarifikasi setoransisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBPTanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom nomor NPWP tidaksesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementeriankeuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit.Bahwa terdakwa SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada saksiHANDA RIZKY, SE apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembalike rekening KAS DAERAH, namun saksi

(photocopy dilegalisir).Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan nomor:S898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal: PenegasanPengambalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah(DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada KadisPPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di SeluruhDaerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh.

Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02Januari 2012 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14November 2011 dengan nomor rekening 0156229726.

(photocopy dilegalisir).Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan nomor: S898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal: Penegasan PengambalianDana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh DaerahPenerima DPPID. (photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh.

Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari2012 dengan nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).4631 Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14 November2011 dengan nomor rekening 0156229726.

Kekeliruan dalam perimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkanfakta persidangan.6. Pertentangan antara perimbangan hukum dengan amar putusanMajelis Hakim.7.

banding yang diajukanoleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapatabahwa dipandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenailamanya hukuman yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikutdibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Juni 2016 Nomor 82/Pid.Sus./2016/PN.Kdi, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim TingkatBanding sependapatdengan perimbangan

diperimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertaama dengan tepat dan benar sebagaimanaalasannya dalam memperlimbangkan dakwaanalaternatif Kedua,sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebuttidak beralasan danharuslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanandan menurutketentuan Pasal 21 jo 27 ayat(1),(2) dan Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih perimbangan

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, sehingga permohonanbanding tersebutsecara formal dapatditerima ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebutPembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 17 dari 21 hal put No.80/Pdt/2015/PT.SMGPembanding semulaTergugat sangat keberatan sekali ternadap putusanPengadilan Tingkat pertama baik terhadap perimbangan

Pengadilan tingkatpertama tersebut, ternyatafidak ada halhal baru yang untuk diperimbangkan kembali, karena padahakekainya alasanalasan / keberatankeberatan Pembanding semulaTergugat tersebut hanyalah merupakan pengulanganpengulangan darihasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula diperimbangkanbaik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga terhadapHal 18 dari 21 hal put No.80/Pdt/2015/PT.SMGkeberatankeberatan semacam ini tidak perlu untuk diperimbangkankembali ; Menimbang, bahwa perimbangan

Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusannya khususnya dalam gugatan konpensi yang mengabulkangugatan penggugatsebagian yaitu mengenai putusnya perkawinan karenaperceraian dan segala akibatnya adalah sudah tepat dan benar seriaberalasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat bandingdapat disetujui dan diambil alin sebagai perimbangan sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali dalam amar putusanRekonpensi perlu untuk diperbaiki sebagaimana perlimbangan dibawah

Pembanding semula Tergugat jelas dan temyata adalah Bapak dari anaknya yang dihasilkan dalam perkawinantersebut, maka kepada Pembanding semula Tergugat, haruslah diberikanhak yang sama seperti Terbanding semula Penggugat, khususnya untukbertemu dan mengunjungi anakanaknya tersebutsesuai kebutuhannya;Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan PenggugatRekonpensi ini haruslah dikabulkan sebagian dan karena terhadapgugatan selebihnya tidak bisa dibuktkan maka haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pada perimbangan

sesuai identitasnya sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalamkeadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan faktafaktayang terungkap dipersidangan dari keterangan SaksiSaksi dan keteranganTerdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperolehfakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dantidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan diatas Majelis berpendapatbahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat dibuktikan;3.

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan' diatas Majelisberpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu telah dapat dibuktikan;4.

Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.734.385, (dua puluh dua juta tujuhratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).Menimbang, bahwa berdasakan perimbangan' diatas Majelisberpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu telah dapat dibuktikan

beli dan P.2 mengenai Kutipan DaftarPutusan Pidana Nomor 39/Put.pid/2015.PLP tanggal 8 september 2005 sesuidengan Aslinya dan Materai secukupnya namun Majelis Hakim sama sekalitidak mempertimbangkan, Majelis Hakim melanggar aturan Hukum danTerkesan memihak kepada TergugatTerbanding yang sangat merugikan hakkeperdataan PenggugatPembanding.ALASAN BANDING KE EMPATBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo dalampertimbangan Hukumnya sebgaimana dalam putusannya sama sekali tidakmemberikan perimbangan

baru yang perlu diperimbangkan Pengadilan Tinggi olehkarena putusan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguiraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasardalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusanHakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding olehkarena itu alasan dan perfimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dandijadikan dasar perimbangan

Put.No.262 /PDT/2015/PT.Mkspermohonan banding, maka konta memoni banding tersebut dianggap telah dipertimbangkanpula dalam memerikasa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanNegeri Palopo tanggal 27 Juli 2015, Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Plp. yang dimohonkan bandingtersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah,maka harus dihukum untuk

Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;4 dari 9 halaman putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.BjmMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan PengadilanTingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukumyang berlaku, oleh karenanya perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamadapat disetujui dan diambil alin untuk dijadikan perimbangan

gugatannya, oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat posita angka 2tidak terbukti dan ditolak, maka petitum angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi olehmajelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa periimbanganpertimbangan hukum telah benar dan telah sesuai, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alihuntuk dijadikan perimbangan

dan Termohon telah berpisah tempattinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;e Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksisudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon kembali:Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukansuatu apapun dan memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perimbangan

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut,jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathinsebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkanmudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dip andang jalan yang terbaik dan lebihmaslahat bagi keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan