tidak diberikan oleh Tergugat;13.Bahwa melalui surat keputusan Nokep: 28KCV/SDM/03/2008,tertanggal 4 Maret 2008, Tergugat mengenakan skorsingterhadap Penggugat;14.Bahwa melalui proses mediasi tripartite yang dilaksanakan diSudinakertrans Jakarta Pusat, dikeluarkan nota anjuran No. 808/18351, tertanggal 27 Mei 2008 yang menganjurkan: Agar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersedia memberikankompensasi/pembayaran atas Pemutusan Hubungan Kerjasesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama No.Kep. 25.PHIJSK

Unit Taman Bentoel / Taman Rekreasi Sengkaling,Sektor RTMM, BuktiP12 ;13 Fotocopy Kirim Surat Dinas ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesiaperihal Pengaduan Hak Karyawan, pada tanggal 09 Desember 2010 Jawaban : Surat dariKementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Kota Pos4872 Jakarta Selatan 12048 Telepon (021) 5255633 Pes. 600 Fax (021) 5213334 Nomor B.46/PHIJSK

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No.1452/PAN/HK.03/V1I/2018 yang menyebutkan oleh karena ParaPekerja jumlahnya banyak dan berada diwilayah PengadilanHubungan Industrial yang berbeda, maka untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakanSalinan Anjuran Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI.252/PHIJSK/X1/2017 tanggal 30 Nopember 2017.Halaman12dari 20 Putusan Nomor3/Pdt. SusPHIPLW/2018/PN MamPara Pekerja telah mengajukan gugatan antara lain di :a.

2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat nomor010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/476/PHIJSK

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal O6 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat NomorHalaman 12 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr53.54.0:021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;52.Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1I/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial

Yakni dibuktikan dengan dikeluarkannya anjuranoleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Melalui DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial NomorB.119/PHIJSK/PPHI/V1I/2017 tertanggal 12 Juni 2017.

Dengan demikiangugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa anjuran tersebut di terbitkan atau di buat oleh PejabatKementerian Tenaga Kerja Republik Melalui Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial Nomor: B.119/PHIJSK/PPHI/VI/2017tertanggal 12 Juni 2017 yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakartadan bukan pada Dinas Tenaga Kerja Pada Daerah lain.Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf

DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial TenagaKerja telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan No : B. 102/ PHIJSKHalaman 98 dari 172 Putusan Nomor 167 /Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PSTPPHI/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017 dan Pihak Management PT.Adhimix Precast Indonesia (TERGUGAT) pada tanggal 2 Juni 2017 telahmengambil dan menerima Surat Anjuran tersebut, bahwa atas Anjurantersebut Pihak Mediator telah mengeluarkan Perbaikan Anjuran Nomor :B.119/ PHIJSK/ PPHI/ VI/ 2017 Tertanggal

DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial TenagaKerja telah mengeluarkan Anjuran dengan No : B.102/ PHIJSKPPHI/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017 dan Pihak Management PT.Adhimix Precast Indonesia (TERGUGAT) pada tanggal 2 Juni 2017 telahmengambil dan menerima Surat Anjuran tersebut, bahwa atas SuratAnjuran tersebut Pihak Mediator telah mengeluarkan Perbaikan AnjuranNomor : B.119/ PHIJSK/ PPHI/ VI/ 2017 Tertanggal 12 Juni 2017;Bahwa terhadap Surat Anjuran yang diterbitkan Mediator

P31;1 (satu) buah fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu MogokKerja dengan Nomor: 70/Eks/SBAPI/KASBI/V/2017, yang diberi tanda bukti P32;Halaman 120 dari 172 Putusan Nomor 167 /Padt.SusPHI/2020/PN.JKT.PST33. 1 (satu) buah fotocopy Nota Pemeriksaan dengan Nomor: 100/1.836, yangdiberi tanda bukti P33;34. 1 (satu) buah fotocopy Nota Pemeriksaan Khusus dengan Nomor: 244/1.836,yang diberi tanda bukti P34;35. 1 (satu) buah fotocopy Pengantar Surat Anjuran Dalam Perbaikan denganNomor: B. 119/PHIJSK

Bahwa berdasarkan surat Depnakertrans RI Dirjen PHI dan JamsosNo. 568/PHIJSK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 dan AnggaranRumah Tangga Bab IV Pasal 8 PT PLN Pengurus Serikat Pekerjaadalah sebagai anggota biasa SP PT PLN maka yang dapat menjadipengurus SP PT PLN adalah anggota biasa SP PT PLN sedangkananggota luar biasa (yang didalamnya termasuk pensiun) tidak dapatmenjadi pengurus (Bukti T25) ;14 Bahwa Ir AHMAD DARYOKO menyatakan selaku Ketua Umumdengan dasar susunan struktur organisasi Kepengurusan

(T24) ;Copy surat Depnakertrans RI Dirjen PHI dan Jamsos No. 568/PHIJSK/X1/2009 tanggal 11 Nopember 2009 maka yang dapat menjadi pengurus SPPT PLN adalah anggota biasa SP PT PLN sedangkan anggota luar biasa.(T25) ;Copy Susunan struktur organisasi Kepengurusan serikat pekerja SP PTPLN (Persero) yang ditanda tangani 1 AHMAD DARYOKO pada tanggal22 Oktober 2009.

PLN (Persero) (bukti T24) ;Surat Nomor : B 568/PHIJSK/XI/2009 dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Dirjen PHI dan Jamsos tertanggal 11Nopember 2009 (bukti T25) ;Hal. 59 dari 74 hal. Put. No.34/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel11 Surat perubahan susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat PekerjaPT. PLN (Persero) masa bakti 20072011 tertanggal 22 Oktober 2009(bukti T26) ;12 Surat Keputusan Direktur PT.

tidak diberikan oleh Tergugat;13.Bahwa melalui surat keputusan Nokep: 28KCV/SDM/03/2008,tertanggal 4 Maret 2008, Tergugat mengenakan skorsingterhadap Penggugat;14.Bahwa melalui proses mediasi tripartite yang dilaksanakan diSudinakertrans Jakarta Pusat, dikeluarkan nota anjuran No. 808/18351, tertanggal 27 Mei 2008 yang menganjurkan: Agar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. bersedia memberikankompensasi/pembayaran atas Pemutusan Hubungan Kerjasesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama No.Kep. 25.PHIJSK

B677/PHIJSK/VII/2016,perihal Masalah Ketenagakerjaan PT.

Und.107/PHIJSK/PPHI/X /2015 tanggal16 Oktober 2015 Perihal : Klarifikasi, yang diberi tanda bukti T16;17.Foto copy Surat dari Penggugat No. MNA/DZ/442/AD.3/2016 Perihal : SuratPerintah Untuk Sementara Waktu Tidak Bekerja, yang diberi tanda bukti T17;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan gugatannyajuga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah yang bernama Dr. M.Halaman 24 dari 43 him.

berlaku yakniPasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dan Pasal 1386 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, disamping itu Judex Factimengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXIII/2015 Tanggal 29September 2015 yang merupakan produk hukum yang lebihtinggi dari pada SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP96/PHIJSK

KEP.30/PHIJSK/PKKAD/2007 ;. Bahwa proses divestasi telah berjalan, PT. Indorama Petrochemical telahmelakukan pengambilalinan PT. Polyprima Karyareksa dan berganti namamenjadi PT. Indorama Petrochemical.

2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat nomor010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/476/PHIJSK

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal O6 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat NomorHalaman 12 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr53.54.0:021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;52.Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1I/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial

B. 139/PHIJSK/III/2010,tanggal 11 Maret 2010 point 2 (Bukti P13);Bahwa ternyata dalam perhitungan hakhak pensiun Penggugat yang dasarperkaliannya menggunakan upah, tidak mengikutkan seluruh tunjangan tetap atauhanya mengikutkan tunjangan grade saja sehingga besaran Pendapatan TunaiTetap yang menjadi dasar perkalian hakhak pensiun Penggugat menjadi sebesarRp10.119.700,00 karena hanya didasarkan pada jumlah gaji ditambah tunjanganstrata/grade, yang seharusnya adalah sebesar Rp14.320.960,00 (terdiri

B. 139/PHIJSK/11/2010 tanggal 11 Maret 2010 point 2 menyebutkan:Sesuai dengan penjelasan Pasal 94 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalahpembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara tetap jumlahnyadan teratur pembayarannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruhatau pencapaian prestasi kerja tertentu (Bukti P13);Sedangkan aturan yang mengatur terkait dengan pemberian tunjangankhusus ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri

Untuk ketiga kalinya acara mediasi Ill hanya dihadiri olehPenggugat, namun tidak dihadiri oleh perusahaan Tergugat;Bahwa permasalahan hubungan industrial di perusahaan Tergugat yaitumelakukan PHK sepihak juga terbukti dan dikuatkan dengan adanya suratdari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta dengan Nomor :B.153/PHIJSK/PPPHI/VII/2012, tertanggal 20 Juli 2012 perihal

Damai Indah Golf, Tbk seperti :pemberangusan Serikat Buruh (union busting), melakukan PHK secarasepihak... dari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia dengan NomorB.153/PHIJSK/PPPHI/VII/2012, tertanggal 20 Juli 2012. Selain melakukanPHK secara sepihak terhadap Penggugat, perusahaan Tergugat jugadiduga kuat melakukan pemberangusan Serikat Buruh (union busting)kepada anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT.

Panggilan Masuk Kerja ke 3 (tiga), yang diberi tandabukti T4b ;Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol :STPL 1423/VIII/2010/PAPUA/RES MIMIKA tanggal 30 Agustus 2011, yang diberi tanda buktiT5 ;Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten MimikaNo: :565/95/2010,tanggal 19 November 2010, perihal Anjuran, yang diberi tanda buktiT6 ;Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HububgabIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.75/PHIJSK

Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI tertanggal 6 Juni 2012, dimana Penggugat telah memintabantuan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIuntuk menyelesaikan masalah perselisihan ketenagakerjaan diPT De Petroleum International/Tergugat antara Penggugat danTergugat; Adanya 2 (dua) Surat Undangan dari Direktur Pencegahan danPenyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial yangbertindak atas nama Direktur Jenderal Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja yang masingmasing Nomor :Und.28/PHIJSK

/PPPHI/VI1/2012 tertanggal 26 Juni 2012 danNomor : Und.32/PHIJSK/PPPHI/VII/2012 tertanggal 3 Juli2012 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepadaTergugat, dimana dalam Kedua Undangan tersebut disebutkanbahwa Acaranya adalah Klarifikasi kasus PHK Penggugat di PTDe Petroleum International.Bahwa berdasarkan faktafakta dan buktibukti hukum tersebut diatastelah terbukti dengan terang dan jelas dan tidak terbantahkan lagibahwa Penggugat adalah mempermasalahkan hal pesangon atas PHKyang dilakukan

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial

Mahakam Sawit Plantations Group (MSPG)karena 10 bulan Perusahaan Tidak Membayar Upah Karyawan;P30 : Fotocopy sesuai dengan asli Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 567/476/PHIJSK.1I/04/2018 tertanggal 06April 2018;P31 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah PenyelesaianPerselisihan Tertanggal 18 April 2018;P32 : Fotocopy dari fotocopy Peta HGU PT. Malaya SawitKhatulistiwa No.

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1I/04/2018 tertanggal O06 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial

Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011, pada tanggal 20 Januari2012 yang pada intinya sebagai berikut:(1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalamPasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan tetap berlaku;(2).

Dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupenyedia jasa pekerja/oburuh melalui pola Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT), wajib dibuat perjanjian tertulis yang memuatketentuan terjaminnya hakhak pekerja/oburuh dalam hubungan kerjasesuail peraturan perundangundangan yang berlaku, serta denganberpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan SuratEdaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012;.

Hanartani, S.H,, M.A., NomorB.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah KonstitusiNomor 27/PUUIX/2011, pada tanggal 20 Januari 2012 yang pada intinyasebagai berikut:(1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaantetap berlaku;(2).

Dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupenyedia jasa pekerja/oburuh melalui pola Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT), wajib dibuat perjanjian tertulis yang memuatketentuan terjaminnya hakhak pekerja/ouruh dalam hubungan kerjasesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, serta denganberpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat EdaranNomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012;(3).

GatotSubroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Daftar Hadir SidangAnggota Dewan Pengupahan Nasional, dan Notulen RapatPleno ke3 Dewan Pengupahan Nasional tanggal 1 April2015;Fotokopi Surat Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenag Kerja NomorB.657/PHIJSK/KKHI/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015tentang Penunjukkan Peserta, Kamis, 13 Oktober 2015pukul 12.00 s.d 18.00 tempat Hotel Bidakara, Jl.

Bahwa terhadap surat Mediator WHubungan Industrial Nomor567/332/PHIJSK.1II/03/2018 tertanggal 23 Maret 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor020/SPTP/IV/2018 tertanggal 06 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr45.46.47.48.49,50.Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisihan, maka telah ditempuh upayanomormediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/332/PHIJSK

WingohAlbindo dan tidak bersedia membayarkan tunjangan hari raya (THR) IdulFitri 2014 kepada Para Penggugat, pada tanggal 22 Juli 2014 ParaPenggugat didampingi Pimpinan Pusat Konfederasi KASBI melakukanpengaduan ke Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran TingkatPusat Kemenakertrans Republik Indonesia;Atas pengaduan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia melalui Direktoral Jenderal Pembinaan Hubunganindustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengeluarkan surat NomorB. 109/PHIJSK