strong>MENGADILI :

• Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY MAULANA GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak piidana

Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa berupa piidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara, Rutan;3.

Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah orang ataumanusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawabansetiap perbuatan yang dilakukannya yang berhubungan dengan perkara piidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwayang bernama Bujang Selamat Als Selamat Bin Usman, setelah diperiksa dan diteliti identitasnyaoleh Majlis Hakim ternyata sama dengan nama terdakwa dalam surat dakwaan dan

DHENY BUDIMAN Alias DHEZTA Bin OMAS BUDIMAN dengan piidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakkwa 2.

Majelis Hakim Tindak Piidana Korupsi Tingkat banding padaPengadilan Tinggi Jayapura dengan Tahan rutan Negara di Jayapura, sejaktanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;7.

Para Terdakwa melakukan tindak piidana ini di lingkungan yang seharusnyadijaganya tetapi malah membuat Saksi1 mendderita sakit.3.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanaPENJArA SCIAMA ...sssessseesseeneeeeeeees dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satuMilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, makaakan diganti dengan PiIdana PENJAra SELAMA ..sscesesesseeeeeeeseeeeseeenenseeeees3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.

Menjatuhkan piidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganPerintah Terdakwa tetap ditahan;3. Menetapkan barang bukt berupa: 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter; 1 (satu) lembar sweeter warna coklat berlumuran darah; 1 (satu) lembar celana kuning; 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

lain, ataumerusak kesehatan orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPeembelaan Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa menyatakan tidak sependapatdengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya dengan piidana

oleh Syahrir,S.H dan Ana Mardiah, S.H Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Parkit V1No. 13 Air Tawar Barat Kota Padang;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pen.PidSus/2016/PN.Pdg tanggal 2 Desember 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Piidana

Para Terdakwa melakukan tindak piidana ini di lingkungan yang seharusnyadijaganya tetapi malah membuat Saksi1 mendderita sakit.3.

makasesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP majelis hakim memandangperlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (Satu) batang broti dengan ukuran 1 % (satu seperdua) inchijenis cengal (intap); 1 (Satu) lembar papan kayu broti olahan dengan ukuran 1 X 6(satu kali enam) inchi jenis cengal (intap);oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa barangbarangtersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak piidana

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tidak meliputi atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PiidanaKorupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa:;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana

itu Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan tidak terbukti, makaMajelis untuk selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Piidana

Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Piidana Korupsi1.

Menjatuhkan piidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000, (Ssepuluh juta rupiah)Sunsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu AylaNomor Polisi KT1091PC serta STNK atas nama Sdri. Anita Thressia Tukau. 1 (Satu) lembar KTP atas nama Sdri. Anita Thressia Tukau.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d. tanggal 04 Februari2014;Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 05Februari 2014 s/d. tanggal 06 Maret 2014;5 Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d.tanggal 05 April 2014;6 Majelis Hakim Tindak Piidana

karena majelis hakim memandang tidakterdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makasesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP majelis hakim memandangperlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: (Satu) unit Chain Saw warna merah campur putih; Kuncikunci mesin Chain Saw;oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa barangbarangtersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak piidana

terdakwa RIZQI AHMAD SARYADI als RIZQI bin SLAMET SURIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratusjuta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan piidana penjara selama 6 (enam) bulan.4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna hitam No.

Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair; 2.

Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tidak meliputi atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

itu Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR; 182Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan tidak terbukti, makaMajelis untuk selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yakni Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Piidana

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yangberkaitan ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Piidana

Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam suratdakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd oleh karena itudari Dakwaan Primair ;211103.

Menyatakan Terdakwa RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi JoPasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;4 Menjatuhkan pidana

hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwatetap ditahan.Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratusjuta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan piidana