Bahwapada tanggal 14 September 1988, GubernurJawa Tengahmenegaskan bahwa pengelolaan obyek sengketamenjadi wewenangPerhutani (PENGGUGAT)dengan saran tekinis dari Dinas PekerjaanUmum Pengairan berdasarkan surat nomor 593/26325; vide buktiP03;10.Bahwa pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 1999, penggarap11an.SUAERI, ALI TAJUDIN, KISWO, KASMUID (mewakili penggarapdari Desa Songgom dan Desas Kalisalak) meminta kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Up.KepalaBalai PSDA Pemali

Dengan demikianmaka dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa sejak semula adalahbukan merupakan kawasan hutan akan tetapi merupakan kawasan yangpengelolaannya menjadi wewenang PSDA Pemali Comal/ PU Pengairan;5. Bahwa tanah obyek sengketa sejak sekiranya tahun 1973 sampaidengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa TengahNo. 593/26325 tertanggal 14 September 1988 Perihal PersoalanTanah Bantaran Blok Bleberan dan Kalenrembet Kab. Dati Il Brebesdan Kab.

Dati Il Tegal masih tetap disengketakan antara DPU JawaTengah Wilayah Pekalongan (PSDA Pemali Hilir) dengan PerumPerhutani terobukti sampai dengan sekarang DPU Jawa TengahWilayah Pekalongan (PSDA Pemali Hilir) sebagai pemberi ijin sewaatas penggarapan obyek sengketa dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972tanggal 1 September 1972 tidak pernah dicabut;Bahwa Surat Gubernur sebagaimana tersebut diatas adalah bukanmerupakan penyelesaian akhir atas sengketa antara DPU Jawa TengahWilayah Pekalongan (PSDA Pemali

Bahwa setelah para orangtua Penggugat dapatmengusahakan tanah obyek sengketa yang semulamerupakan tanah timbul/ bantaran Sungai Pemailitersebut sampai dapat dijadikan area pertanian sepertisekarang ini, untuk kemudian sejak tahun 1963 paraorang tua Para Tergugat telah membayar retribusikepada PSDA Pemali Comal dan atas seijin Sewa dariKepala Seksi Pekerjaan Umum Kab.

Brebes denganSurat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972selanjutnya sejak tahun 2004 telah terbit SPPT PBB atastanah obyek sengketa atas nama Penggugat Rekonpensi,maka pembayaran Resiribusi atas tanah obyek sengketakepada PSDA Pemali Comal maupun terbitnya SPPTPBB atas nama Penggugat Rekonpensi adalah sah danberlaku mengikat;4.

Dati Il Tegal yang tidak pernah dapat dibuktikankeabsahannya, sehingga terbitnya Surat Kesepakatan pada tanggal 22Oktober 2013 yang dibuat antara Balai PSDA Pemali Comal Propinsi JawaPage 25 of 104Tengah dengan Perum Perhutani KPH Balapulang yang mendasari adanyasurat Gubernur aquo yang tidak pernah dapat dibuktikan keabsahannya adalahtidak sah, terlebih lagi dibuat bukan oleh Kepala Balai PSDA Pemali ComalPropinsi Jawa Tengah dengan Direktur Utama Perum Perhutani Jawa Tengahakan tetapi dibuat dan

SIGIT RAHARJO Bin SURERI :e Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dipersidangan ini karena adamasalah sengketa tanah tetapi tetapi saksi tidak mengetahui persissengketa tersebut;e Bahwa saksi bekerja di Dinas di PSDA ( Pengelola Sumber Daya Air ) padaDinas PU Pengairan Pemali Comal Bagian Perizinan sejak tahun 1998sampai dengan sekarang;e Bahwa setahu saksi kantor PSDA sebelumnya bernama PU PengairanPropinsi Jawa Tengah yang ada di Pekalongan;e Bahwa dengan adanya atran baru PU Pengairan Propinsi

Gubernur saksi baru tahu sekarang;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kantor saksi yaitu PSDA menanganiobyek sengketa antara perhutani dengan para petani penggarap;Bahwa yang akan saksi terangkan dipersidangan ini mengenai hasil rapatklarifikasi tentang tanah yang di Blok Bleberan dan Kalenrembet;Bahwa saksi juga tidak mengenaui mengenai hak PU Pengairan danPerhutani;Bahwa setahu saksi Pergantian PU Pengairan dengan PSDA terjadi padatahun 1991;Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah SK.

adalah Ke PSDA;Bahwa setahu saksi Pada tahun 1993 Pemali hulu masuk wilayah Kesambidan masuk kewenangan Propinsi padahal tempatnya ada di Bumiayu;Bahwa setahu saksi sungaisungai yang masuk kewenangan PSDA PemaliComal adalah sungai Pemali termasuk anak sungai pemali;Bahwa saksi tidak tahu mengenai sungai Kalenrembet;Bahwa berkaitan dengan bukti P3, bahwa dalam poin 2 surat tersebutapakah sudah dilaksanakan oleh PSDA saksi tidak tahu;Bahwa Berkaitan dengan bukti P3 dan P5 hubunganya dengan P2 dan

yang ditujukan kepada PU Pengairansebagaimana bukti T17 dan apabila disetujui, maka akan diberikan ijin sewanyadalam bentuk surat keputusan, namun terhadap bukti T17 tersebut tidak ada suratkeputusan dari Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Tengah ataupun dariBalai PSDA Pemali, sehingga dalam hal ini permohonan sebagaimana bukti T17tersebut menurut Majelis Hakim tidak disetujuinya atau ditolak oleh Kepala DinasPU Pengairan Propinsi Jawa Tengah atau Balai PSDA PemaliComal;Menimbang, bahwa walaupun

.- (empat puluh juta rupiah) untuk setoran di Dinas PSDA Tk.

(empat puluh juta rupiah) untuk setorandi Dinas PSDA Tk. dan untuk setoran di Dinas Bina Marga SergaiTahun 2014;e 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani tanpa namamenurut keterangan ALI OMBO AULIA Alias OMBOT bahwa yangmenandatangani adalah SUHARTONO~ sebagai penerimatertanggal 27 tanpa bulan, tahun 2013 isi kwitansi antara lainSUHARTONO menerima dari AULIA OMBO AULIA Alias OMBO uangsebesar Rp. 90.000.000. (Sembilan puluh juta rupiah) untukpembayaran perhitungan pekerjaan di P.

(empat puluh juta rupiah) untuk setorandi Dinas PSDA Tk. dan untuk setoran di Dinas Bina Marga SergaiTahun 2014;sebagai penerima tertanggal 27 tanpa bulan, tahun 2013 isi kwitansiantara lain SUHARTONO menerima dari AULIA OMBO AULIA AliasOMBO uang sebesar Rp. 90.000.000. (Sembilan puluh juta rupiah)untuk pembayaran perhitungan pekerjaan di P.

tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib di JalanPembangunan Desa Sekip, Kecamatan Lbuk Pakam, KabupatenDeli Serdang ;e Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara,pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 14.00wib, saya bertemu dengan terdakwa di rumah orang tuanya diJalan Pembangunan Desa Sekip, Kecamatan Lbuk Pakam,Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa ada menwarkankepada saya ada pekerjaan atau proyek yang dapat dikerjakanuntuk Tri Wulan Pertama di Dinas PSDA

Desember2014 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Pembangunan DesaSekip, Kecamatan Lbuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengancara, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2014 sekirapukul 14.00 wib, SUHARTONO bertemu dengan terdakwa dirumah orang tuanya di Jalan Pembangunan Desa Sekip,Kecamatan Lbuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya terdakwa ada menwarkan kepada SUHARTONOada pekerjaan atau proyek yang dapat dikerjakan untuk TriWulan Pertama di Dinas PSDA

(empat puluh juta rupiah) untuk setorandi Dinas PSDA Tk. dan untuk setoran di Dinas Bina Marga SergaiTahun 2014;e 1 (satu) lembar Kwitans yang ditandatangani tanpa nama menurutketerangan ALI OMBO AULIA Alias OMBOT bahwa yangmenandatangani adalah SUHARTONO sebagai penerimatertanggal 27 tanpa bulan, tahun 2013 isi kwitansi antara lainSUHARTONO menerima dari AULIA OMBO AULIA Alias OMBO uangsebesar Rp. 90.000.000. (Sembilan puluh juta rupiah) untukpembayaran perhitungan pekerjaan di P.

Serah Permohonan Pemanfaatantanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepadaPemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :angka 2.

) Pemerintah Provinsi Jawa BaratNo. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal Serah Permohonan Pemanfaatantanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepadaPemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :angka 2.

Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp. 35.000.000, yangdiserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);7. Dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwasebesar Rp. 75.000.000.;8. Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Iday Hudaya sebesarRp. 80.000.000.;9.

Serah Permohonan Pemanfaatanhal 37dari 54 halaman putusan No. 45/TIPIKOR/2011/PT.Bdgtanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepadaPemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :angka 2.

BUNGA ALAM
Tergugat:
1.POKJA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI BANGU-NAN UMUM DAN LAINNYA (POKJA 2) PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RJI.I DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) KABU-PATEN BULUKUMBA
Intervensi:
1.ANDI BAHTIAR selaku Direktur CV. Aksa Mandiri
2.EMIL HAJI SALIM ALIAS EMIL SALIM selaku Direktur CV. Citra Rajawali

DINASPENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) KABUPATEN BULUKUMBA .Tempat kedudukan: Jalan Anggrek Nomor: 19 Kabupaten Bulukumba.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor: 61/G/2018/PTUN.MksDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamatNamaKewarganegaraanPekerjaanAlamat: A.

penetapantertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabatyang membuatnya (e/nmaliQ) ; $= nnn Bersifat Konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetap berwujudtertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usahanegara yang dibuat oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang DanJasa/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa KonstruksiBangunan Umum Dan Lainnya Kelompok Kerja 2 (Pokja2) KabupatenBulukumba Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PengelolaanSumber Daya Air (PSDA

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presidennomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK pejabatyang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;Bahwa Para Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu selaku ketua unit layanan pengadaan (ULP)/kelompok kerja(POKJA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PengelolaanSumber Daya Air (PSDA

Bahwa Pasal 1 angka (12) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Para Tergugat adalah Badanatau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yangdigugat oleh orang atau Badan Hukum perdata 5Bahwa tergugat adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/KelompokKerja 2 (POKJA 2), sedangkan Tergugat II adalah Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), disebabkankarena

Bahwa nyatanyata Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja2 (POKJA2) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PengelolaanSumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang masingmasing telah menerbitkan keputusan tata usaha negara yang disengkeIll.

Suaeri, AliTajudin, Kiswo, Kasmuid (mewakili penggarap dari Desa Songgom dan DesasKalisalak) meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ProvinsiJawa Tengah Up.Kepala Balai PSDA Pemali di Tegal agar lanan garapan padabantaran Blok Bleberan dan Kalenrembet dapat digarap kembali oleh penggarap,vide bukti P04;Bahwa dengan adanya permasalahan penggarapan terhadap objek sengketatersebut hiingga mengakibatkan munculnya peristiwa penjarahan danpenebangan liar didalam objek sengketa;Bahwa pada tanggal

21 Desember 1999 dilakukan rapat koordinasi yang dihadirioleh Bupati Brebes, Pembantu Bupati untuk Brebes,Kepala Kantor SospolKabupaten Brebes, Perum Perhutani (Penggugat), Kepala Dinas PekerjaanUmum Pengairan Pemali Hilir Kabupaten Brebes, Kabag Pemerintahan DesaKabupaten Brebes, Balai PSDA Pemali Tegal, Kabag Ketertiban SetdaKabupaten Brebes, Camat Songgom dengan kesimpulan:Halaman 5 dari 25 hal.

Pemali Comal dan atas seizin Sewa dari KepalaSeksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat NomorG.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 selanjutnya sejak tahun 2004telah terbit SPPT PBB atas tanah objek sengketa atas nama PenggugatRekonvensi, maka pembayaran Restribusi atas tanah objek sengketakepada PSDA Pemali Comal maupun terbitnya SPPT PBB atas namaPenggugat Rekonvensi adalah sah dan berlaku mengikat;Bahwa oleh karena hak Pengelolaan dan penggarapan atas tanah objeksengketa seluas + 40

Pemali Hilir) dengan Perum Perhutani belum dapatdiselesaikan dengan diterbitkannya bukti bertanda P.3 yang berupa SuratGubernur, hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya bukti bertanda P.11yang berupa: hasil kesepakatan rapat yang isinya Bahwa pada hari Selasatanggal 22 Oktober 2013 bertempat di kantor Perhutani KPH Balapulangtelah dihasilkan kesepakatan tentang pengelolaan tanah Blok Bleberan danBlok Kalen Rembet yang disengketakan oleh Perum Perhutani KPHBalapulang dan Balai PSDA Pemali Comal

Radito, M.T. selaku Kasi Operasi danPemeliharaan Pada Balai PSDA Pemali Comal Provinsi Jawa Tengah,Sukahar, S.T., M.T. selaku Kabid Pengairan Pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal, Herdandono, S.H., M.M. selaku Kabag. HukumPemerintah Kabupaten Tegal, dan Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Negeri Slawi selaku Mediator.Bahwa bukti bertanda P.11 yang berupa hasil kesepakatan rapat tertanggal22 Oktober 2013 dibuat dan ditandatangani bukan oleh orang yang berhakHalaman 20 dari 25 hal. Put.

perihal Serah PermohonanPemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang padapokoknya menyebutkan :angka2.

Serah PermohonanPemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang padapokoknya menyebutkan :angka 2.

Serah PermohonanPemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang padapokoknya menyebutkan :/angka 2.

Ir ; 84 92Bahwa saksi sekarang ini telah pensiun, sebelumnya menjabatsebagai Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat sejak bulanPebruari 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dari PSDA kepada DesaCihanjuang, sesuai Barang Bukti berupa Surat dari PSDA yangdiperlihatkan dipersidangan, mengenai surat tersebut tidakdibuat saksi, karena setahu saksi tidak pernah membahasmasalah tanah bekas sungai Cimande Burung ;Bahwa betul dalam surat tersebut itu tanda tangan

Pendaftaran tanah sungai Cimande Burung tersebut dilakukan oleh terdakwa dansaksi Iknsan Hakim bersama dengan tanah tanah lainnya yangmenjadi Aset Desa Cihanjuang ;/ Bahwa benar ; 97 Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ikhsan Hakim mengajukanbukti berupa surat dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA)Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM (selanjutnyadisebut Surat Dinas Prop PSDA 692) tanggal 12 Agustus2008 perihal Serah Permohonan Pemanfaatan tanah sungaiCimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi

Tegal diteruskan kepadaDinas PSDA Provinsi Jawa Tengah karena penambangan yang dilakukanterdakwa berada atau dialiran sungai gung dan hasil dari kajian DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah untuk sementarapermohonan terdakwa tersebut pada intinya tidak dapat diproses lebih lanjut danterdakwa harus menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangandisungai gung, Namun terdakwa tetap melakukan penambangan, yangkemudian Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tegal mengirimkanSurat

Sahabat Agung Pratama, yang berdasar dari jawaban DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah yang isinyadiantaranya ;1. Bahwa Kondisi Morphologi dan daya lingkungan Sungai Gung darihulu samapai hilir sudah sangat menghawatirkan sehingga apabilatidak segera diatasi akan mengganggu kelangsungan fungsi sungaidan sumbersumber air, oleh karena itu Dinas PSDA Provinsi JawaTengah pada tahun 2013 akan melakukan review Pola WilayahSungai Pemali Comal;2.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami meminta kepadasaudara untuk segera melakukan Penghentian sementara kegiatanusaha pertambangan pasir dan batu sampai adanya hasil kajian daninventarisasi tentang zonazona yang dapat ditambang diwilayahsungai Gung yang dilakukan oleh Dinas PSDA Provinsi JawaTengah;Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.

SAPkarena ada moratorium peraturan penghentian sementarapemberian ijin pertambangan.e Bahwa yang menerbitkan SIPD adalah Dinas ESDM ProvinsiJawa Tengah setelah adanya rekomendasi dari DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi JawaTengah.e Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat teguran dari SeksiePertambangan dan Energi Dinas Perindustrian danPerdagangan Kab. Tegal yang berisi tentang teguran agarPT.

Tegal dengan dasar surat dariDinas PSDA Provinsi Jawa Tengah kepada PT. SAP agar menghentikansementara kegiatan pertambangan.Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah memeriksa lokasi pertambanganPT. SAP dan saksi melihat adanya kegiatan pertambangan berupapengangkutan batu blonos dari Sungai Gung ke tempat pengolahan batumilik PT. SAP.Bahwa lokasi pertambangan PT.

permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetappada tuntutannya.Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;DAKWAAN :woncennee Bahwa terdakwa Rudianto Alias Rudi, pada hari Rabu tanggal 05Nopember 2008 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam3bulan Nopember tahun 2008 bertempat di Kompleks Perumahan PSDA

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekirapukul 02.00 Wita, bertempat di Kompleks Perumahan PSDA (Pengairan)Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya dan baru besok pagi saksi tahu kalauLaptop merek Accer, Flash Disc merek Sandisk dan jam tangan hilang sertasaksi tidak tahu siapa pelakunya ; Bahwa Laptop merek Accer, Flash Disc merek Sandisk dan jam tangan tersebutdiletakkan di atas meja samping TV pada ruang tamu.

terdakwa, keterangan mereka yang telah diberikan dihadapan Penyidikdibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam BeritaAcara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuatpula dalam putusan iniMenimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwaRUDIANTO Alias RUDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekirapukul 02.00 Wita, bertempat di Kompleks Perumahan PSDA

memperbaiki perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selamadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untukmembebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatunkan akandikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa denganketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum yakni 1 (satu) unit Laptop merek Accer dikembalikan kepada Dinas Pengairan(PSDA

Binangun Tahun 20163 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambakudang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunanberjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tanda tangani1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

Cilacap Yang DikelolaDinas PSDA Prov. Jateng Untuk Dimanfaatkan Sebagai tambakUdang Dengan Cara Sewa berikut lampiran Berita Acaranya yangditandatangani oleh sdr. PRASETYO BUDIE YUWONO, MEselaku Pihak Pertama (Kepala Dinas PSDA Provinsi JawaTengah) dengan sdr. ZENGQUAN LIU selaku Pihak Kedua.1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNIAD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT.

Binangun Tahun 20163 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambakudang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunanberjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tandatangani1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

RIDWAN.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun2015, di tandatangani oleh 15 penggarap tanah, di buat diWidarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani olehTem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap danditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

Binangun Kab.Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng UntukDimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewaberikut lampiran Berita Acaranya yang ditandatangani oleh sar.PRASETYO BUDIE YUWONO, ME selaku Pihak Pertama(Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) dengan sdr.ZENGQUAN LIU selaku Pihak Kedua.1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa AntaraTNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT.

Insinyur Widihardjo Spesialis I Psdavs1. PT Bank Tabungan Negara Tbk Persero Kantor Cabang Surakarta ; 2. PT Wahana Sejahtera ; 3. Komari ; 4. Rr Retno Widiastuti ; 5. Ignatius Handaya ; 6. Sutarno

./2016/PN Skt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa danmengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapansebagai berikut dalam perkara antara;Insinyur Widihardjo Spesialis Psda , Berkedudukan di KREMBYONGAN RT001 RW 015 KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTASURAKARTAdalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET MULYADI SHMH beralamat di JALAN KAPTEN MULYADI NO 98 KOMPLEK PASAR KLIWONLANTAI

Lata AKHMAT ZAENURI memerintahkan AYI YUDI MARDIANAuntuk menghubungi Bina Marga dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air danEnergi Sumber Daya Mineral) guna memenuhi permintaan Terdakwa AGUNGPURNO SARJONO tersebut dengan mengatakan "Tolong kamu telepon BinaMarga dan PSDA".

Selanjutnya AYI YUDI MARDIANA menelepon IrAGUS RIYANTO selaku Kepala PSDA dan Ir NUGROHO selaku KepalaBina Marga dan menyampaikan permintaan AKHMAT ZAENURI agar SKPDPSDA dan SKPD Bina Marga menalangi dulu keperluan ke DPRD ; Atas perintah AKHMAT ZAENURI melalui AYI YUDI MARDIANAtersebut, SKPD PSDA menyanggupi menyediakan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dan SKPD Bina Marga menyanggupimenyediakan uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)",sehingga berjumlah

Lata AKHMAT ZAENURI memerintahkan AYI YUDI MARDIANAuntuk menghubungi Bina Marga dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air danHal 20 dari 74 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Energi Sumber Daya Mineral) guna memenuhi permintaan Terdakwa AGUNGPURNO SARJONO tersebut dengan mengatakan "Tolong kamu telepon BinaMarga dan PSDA".

Lata AKHMAT ZAENURI memerintahkan AYI YUDI MARDIANAuntuk menghubungi Bina Marga dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air danEnergi Sumber Daya Mineral) guna memenuhi permintaan Terdakwa AGUNGPURNO SARJONO tersebut dengan mengatakan "Tolong kamu telepon BinaHal 32 dari 74 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Marga dan PSDA".

tersebut dan selama itu pulaPemohon dan Pemohon Il tetap beragama Islam sampai sekarang;Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon Il belum mempunyai bukuKutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilangsungkansebelum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini kepada MajelisHakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yangterjadi pada tanggal 17 Februari 1973, untuk keperluan pengurusan berkaspensiunan pada Dinas PSDA

selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugatpernikahan para Pemohon tersebut;Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetapberagama Islam sampai sekarang;Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiisteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Xxxxxdan Xxxxx;Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Pemohon Il belum mempunyai aktanikah,sehingga mengajukan perkara pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan berkaspensiunan pada Dinas PSDA

Pangkajene Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.PR Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Pemohon Il belum mempunyai aktanikah,sehingga mengajukan perkara pengesahan nikah dengan keperluan pengurusanberkas pensiunan pada Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwalyang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan

sendiri oleh Pemohon I, saksi pernikahan bernama Xxxxx dan Xxxxx,diantara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan sertamemenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dantidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidakpernah bercerai serta telah mempunyai 3 orang anak bernama Xxxxxdan Xxxxxdantujuan permohonan ini untuk kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, jugauntuk keperluan pengurusan berkas pensiunan pada Dinas PSDA

.- Fotocopy surat perintah kerja (SPK) Nomor : 027.1/1853 tertanggal 17 Maret 2014 dari Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah. Dikembalikan kepada saksi SIX DIANA ARIANI Binti MOCH. SOEBAGIJO;6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa :e Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 April2014 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah).e Kwitansi tanda terima tanggal 4 April 2014 dengan nilaisebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).e Kwitansi tanda terima tanggal 15 April 2014 dengan nilaisebesar Rp 128.000.000, (seratus dua puluh delapan jutarupiah).e Fotocopy surat perintah kerja (SPK) Nomor : 027.1/1853tertanggal 17 Maret 2014 dari Dinas PSDA Propinsi JawaTengah.Dikembalikan

Kemudian terdakwa dan saksi SIX DIANAberbincangbincang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi SIX DIANA " Di..iki lho aku entuk proyek " (Di.. ini saya dapat proyek) sambil menunjukkan SPKdari dinas PSDA. Kemudian saksi SIX DIANA tanya " proyek opo (proyek apa)". Dan dijawab terdakwa " Iki lho proyek seko pemprov (Ini proyek daripemprov) ".

Kemudian terdakwa dan saksi SIX DIANAberbincangbincang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi SIX DIANA " Di..iki Iho aku entuk proyek " (Di.. ini saya dapat proyek) sambil menunjukkan SPKdari dinas PSDA. Kemudian saksi SIX DIANA tanya " proyek opo (proyek apa)". Dan dijawab terdakwa " Iki Iho proyek seko pemprov (Ini proyek daripemprov) ".

Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :e Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 April 2014 dengannilai sebesar Rp 100.000.000, (Sseratus juta rupiah) ;e Kwitansi tanda terima tanggal 4 April 2014 dengan nilai sebesar Rp110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;e Kwitansi tanda terima tanggal 15 April 2014 dengan nilai sebesar Rp128.000.000, (Seratus duapuluh delapan juta rupiah) ;e Foto copy surat perintah kerja (SGKP) Nomor 027.1/1853 tertanggal 17Maret 2014 dari Dinas PSDA

karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadapterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti slip pemindahan dana antar rekening BCATanggal 4 April 2014 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,, kwitansi tanda terimatanggal 4 April 2014 dengan nilai sebesar Rp 110.000.000,, kwitansi tanda terimatanggal 15 April 2014 dengan nilai sebesar Rp 128.000.000, foto copy SPK Nomor027.1/1853 tertanggal 17 Maret 2014 dari Dinas PSDA

;Untuk membayar kegiatan perbaikan fasilitas umum sebesarRp80.000.000, yang diserahkan kepada saksi Agus Kusnadi;Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp35.000.000, yangdiserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);Dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadiTerdakwa sebesar Rp75.000.000,;Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Iday Hudayasebesar Rp80.000.000.

Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp. 35.000.000,yang diserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);7. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadiTerdakwa sebesar Rp. 75.000.000,;8. Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi lday Hudayasebesar Rp. 80.000.000.;9.

Nomor 606 K/Pid.Sus/2012Bahwa Surat Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pemerintah ProvinsiJawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal serahpermohonan pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA kepadapihak Desa Cihanjuang telah dijadikan dasar untuk pemanfaatan sungaiCimande Burung oleh pemerintah Desa Cihanjuang padahal kenyataannyasurat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas PSDA Pemerintah ProvinsiJawa Barat ;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama saksi lday Hudaya yangtelah

;Bahwa, yang menjadi dasar penentuan dapat beralihnya dan dengan demikianlolos verifikasi atas tanah bekas Kali Cimande Burung oleh P2T KabupatenSumedang adalah Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)Propinsi Jawa Barat No:692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008.

;Bahwa, surat PSDA Jawa Barat Aquo yang terbukti palsu, maka perbuatanyang seharusnya dipertanggungjawabkan pidana secara berkelanjutan atasSurat Palsu tersebut adalah membuat surat palsu dan mempergunakan suratpalsu.Bahwa dari kedua perbuatan tersebut yang seharusnya dipertimbangkan olehJudex Facti apakah Pemohon Kasasi terbukti secara melawan hukum denganHal. 57 dari 64 hal. Put.

Dan psda saat itu pula pemohonyang saat itu berada di Kahmantan langsimg kembali ke Makas$ar danmenernui Termohon dan mernpertanyakan kebenaran dari berita yang diperoleh pemohon.Bahwa meskipun awalnya lermohon menyangkffii berita skandal tersebutnamun pada akhirnva Termohon sendiri mengakui kebenaran berltatersebut dan memohon fnaaf kepada Pemohon.Bahw~ pengakuan Termohon tersebut juga tPlah dilakukan cti depankeluarganya dan dihadaparr mertuanya ( orangtua pemohon ).Bahwa Pemohon setelan mendengAr

, 3 driir J.6 p11t No 524/Prit GIW/5/PASgmBahwa, psda hari sid:;Ing yang telah ctitetel.pk.an.

Sembilan) foto/gambar pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasiakkajeng (bendungan) yang sedang rusak dengan tulisan yang mengandungarti penghinaan dan atau pencemaran nama baik Bagaimana pendapatnyadinas terkait tengtang pekerjaan ini ke dalam grup facebook BKKS (beritakejadian kabupaten soppeng) yang mana pada grup facebook tersebut dapatdillhat atau diakses oleh banyak orang dan dikomentari oleh salah satunyasaksi Sainal Kasus dengan komentar setau saya sudah disuruh benahipekerjaannya sama ppk PSDA

tersebut diatas kemudianTerdakwa share di facebook pada grup BKKS (berita kejadian kabupatenSoppeng) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 11.37Wita di warkop Segitiga, sehingga dapat dilihat orang lain secara umum dansudah ada beberapa orang yang telah berkomentar dalam postinganHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Whs.terdakwa tersebut, diantaranya terdapat komentar dari Saksi Sainal binMannuke yang berkomentar setau saya sudah disuruh perbaikipekeraannya sama PPK PSDA

Saksi Abdul Asis alias Anci binMatto berkomentar dengan mengatakan "Kenapa foto yang rusak kitaposting, kenapa bukan yang dalam keadaan bagus" dengan mengirimkanfoto proyek yang telah diperbaiki ke dalam kolom komentar JontrafoltaJumardin;Bahwa benar dalam kolom komentar pada postingan tulisan dan gambarTerdakwa tersebut diatas, kKemudian banyak yang ikut mengomentari salahsatunya adalah Saksi bin Mannuke alias Sainal Kasus yang berkomentarsetahu saya sudah disuruh benahi pekerjaannya sama PPK PSDA

Lanyala Brothers milik Saksi Abdul Asis, postingan mana kemudiandi share pada media social facebook pada grup BKKS (berita kejadiankabupaten Soppeng) sehingga dapat dilinat orang lain secara umum dansudah ada beberapa orang yang berkomentar dalam postinganTerdakwa tersebut, diantaranya adalah Saksi Sainal bin Manukke aliasSainal Kasus yang menuliskan komentar setahu saya sudah disuruhbenahi pekerjaannya sama PPK PSDA, gak tau sudah dibenahi atautidak, dan dikomentari kembali oleh Terdakwa dengan

wilayah sungai Ciwulan CilakiKabupaten Garut Tasikmalaya dan Ciamis ;Bahwa untuk Sungai Cikijing yang berada di Kabupaten Sumedang bukankewenangan Dinas PSDA Provinsi Jabar melainkan kewenangan dariKementerian Pekerjaan Umum cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)Citarum ;Bahwa PT Kahatex pernah mengajukan ijin di PSDA sebelum saksiberdinas;Bahwa berdasarkan arsip di Dinas PSDA yang pernah dibaca saksibahwa ada permohonan ijin dari PT Kahatex untuk membangun jembatandan atas keterangan staf bernama

Saran Teknis,Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air semuanya merupakankewenangan propinsi;Bahwa untuk ijin jembatan tidak ada kewenangan dan kajian dari DinasPSDA;Bahwa yang punya kewenangan terhadap pembangunan tersebut adapada BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai);Bahwa PT Kahatex pernah mengajukan ijin pembuatan jembatan di atasSungai Cikijing ke PSDA pada tanggal 11 Mei 2006 dan pada 3 Juli 2006dijawab oleh Dinas PSDA secara tertulis bahwa PT Kahatex harusmembuat Kajian Lingkungan berupa Amdal

membaca Berita Acara Dinas PSDA Jawa Barat tersebut penyebutannama Sungai Cikijing terhadap rencana pembuatan jembatan pada saat itu telahdisebutkan oleh Dinas PSDA Jawa Barat sejak Tahun 2006;Demikian pula dengan Surat dari PT Kahatex Nomor 183/KHUM/X1/2010 yangditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Cq.

Sumedang menyatakan tidak berwenang mengeluarkan IMB untukbangunan jembatan dan menyarankan untuk dimohonkan ke Dinas PSDA yangberubah nama menjadi BPPT Propinsi Jawa Barat.

Atas nasehat tersebut,Terdawa mengajukan permohonan ijin membuatjembatan pada tahun 2006 keDinas PSDA Propinsi Jawa Barat dan telah dilakukan peninjauanlapangan dandibuatberita acara dengan tulisan tangan (vide bukti surat tentang Permohonanmembuat jembatan dengan lampiran BA yang isinya merekomendasi memberiijin kepada pemohon, diajukan Terdakwa).

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA & ESDM) Kota Semarang Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Banger

Kepala Dinas PengelolaanSumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA &ESDM) Kota Semarang Cq. Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembangunan Sistem Polder Banger, berkedudukan di Jl.

Kepala DinasPengelolaan Sumber Daya Air dan EnergiSumber Daya Mineral (Dinas PSDA & ESDM)Kota Semarang Cq. Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Pembangunan SistemPolder Banger, berkedudukan di Jl.

Jatinom,Km.4 No. 2A,Gojayan, Kahuman ,Ngawen, Klaten dan WALI KOTA PEMERINTAHKOTA SEMARANG Cq Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danEnergi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA&ESDM) Kota Semarang Cq,Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem PolderBanger , berkedudukan di Jl. Pamularsih No. 20 Kelurahan Bojong10Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tersebut, untukmentaati isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.;2.

Binangun Tahun 201672.3 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambakudang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunanberjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tanda tangani73.1 (Satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

RIDWAN ( belum tanda tangani ).83.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun TahunHalaman 26 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PT SMG2015 sejumlah 79 penggarap tanah (belum tanda tangan), denganjumlah akhir sebesar Rp.1.001.950.000,84.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

Binangun Tahun 201672.3 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambakudang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunanberjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tanda tangani73.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec.

Cilacap Yang DikelolaDinas PSDA Prov.

Binangun Kab.Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng UntukDimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewaberikut lampiran Berita Acaranya yang ditandatangani oleh sdr.PRASETYO BUDIE YUWONO, ME selaku Pihak Pertama(Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) dengan sdr.ZENGQUAN LIU selaku Pihak Kedua.22. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa MenyewaAntara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT.