;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

yang diantarkerumah masingmasing namun tidak ada berita acara serah terima, danpada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama dengan Rekan lainyang mendapat SK PTDH datang menghadap dan Penggugatmenanyakan perihal maksud kedatangan dari staf BKPPD yang tidaksempat ketemu di rumah penggugat, oleh Bapak Slamet Warjoko Hulopi(Kepala Bidang Pengembangan) menyerahkan SK PTDH penggugat danBerita Acara Penyerahan SK PTDH:Bahwa Penggugat pada hari itu juga langsung menyerahkan suratupaya keberatan berupa

Sehingga melakukan PTDH adalahperbuatan pemaksaan terhadap ketentuan undangundang;5.

Pembatalan SK PTDH danPermohonan Pengaktifan kembali sebagai ASN, yang kemudian di jawaboleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 dengan surat PemberitahuanNomor 800/BKPPDBB/701/V1/2019;7.

MengingatPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 28 Oktober 2015( sesusai SK PTDH Penggugat ) Oleh karena itu Surat Keputusan BupatiBone Bolango tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidakmemberikan kepastian hukum):8.

Tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah mengajukanupaya banding administratif berupa Keberatan dalam bentuk SuratPermohonan pembatalan SK PTDH ke Bupati Bone Bolango padaTanggal 25 Maret 2019 ( fotokopi Permohonan keberatan terlampir ). Halini Berdasarkan Undang undang No 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagaiberikut :1.

. : Skep /409 / Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai PoldaSumut. Adapun Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini atau Dasar Gugatansebagai berikut :1. Surat Keputusan Tergugat No.

Pol.: Skep / 409 / VIII /2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai Polda Sumut sebagai objek sengketa, berdasarkan Keputusan SidangKomisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.

Pol .: Skep / 409/ Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba.

:Skep /409/VIIV 2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

:Skep/409/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

Pada Tahun 2011 sampai dengan dikeluarkanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) oleh Tergugat, Penggugat masih12bertugas di SAT SAMAPTA POLRES Padangsidimpuan ;5.

Menyatakan batal atau. tidak sah SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : KEP/296/VII/2011 Tanggal 8Juli 2011 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atasnama ROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263BAPOLRES Padangsidimpuan, Kesatuan BAPOLRESPadangsidimpuan ;3.

TENTANG SUBSTANSIBahwa benar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan MHormat(PTDH) dari Dinas Polri' karena pada hari Kamis tanggal 17Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib di pakter Tuak Balpenmilik Pak CARLOS Jin. Sermalian Kosong Gg.

Foto copy Petikan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/296/VII/2011tanggal 8 Juli 2011, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIPDA ROMI CHANDRA, Nrp 79030263,Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan, (Bukti T1)2. Foto copy Surat dari Kapolres PadangsidimpuanNomor : K/166/III/2011, tanggal 29 Maret 2011,perihal Minta Saran dan Pendapat Hukum, (Bukti3.

) dari Dinas POLRI atas namaROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263 BapolresPadang sidimpuan, Kesatuan BapolresPadang sidimpuan ( objek sengketa Aquo ,VideBukti P 5 = T 1 ) ; Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannyaSurat Keputusan Pemberhentian dengan TidakHormat (PTDH) tersebut diatas adalah AnggotaPolri yang dulunya bertugas sebagai Bintara(Ba) pada Polres Padang sidimpuan (VideJawaban Tergugat tertanggal585914 Desember14 Desember 2011) ; Bahwa Surat Keputusan PTDH (Objek' sengketaAquo) diterbitkan

PTDH sebagai anggota Polri;Halaman 5 dari 20 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap 14Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran etika kelembagaan;14.2.

nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;Membebankan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Halaman 14 dari 20 halaman.

Dalam Eksepsi:Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama Jefry Mantong (Penggugat) adalah tidakbenar dan Tergugat tolak dengan tegas, karena walaupun Penggugat barumenerima keputusan a quo pada tanggal 12 Januari 2015 akan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 JuniHalaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/20172015 telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasipada tanggal 29 Maret 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari.

PTDH.Pasal 50(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf bdiberikan kepada anggota Polri yang ;a. melakukan tindak pidanab. melakukan pelanggaran, dan/atauc. meninggalkan tugas atau hal lainPasal 52(1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada ;a. tingkat Mabes Polri, danb. tingkat Polda.Pasal 60(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepadaKapolda melalui

Kapolres.(2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri danPNS Polri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek.Pasal 61 ayat (3) huruf b.Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polresdan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.Dari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyaikewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Aquo;Halaman 7 Putusan Nomor 38

Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 9 maka Tergugat menolakdengan tegas karena pelanggaran yang dipersangkakan kepadaPenggugat adalah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bukanHalaman 29 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLGpersangkaan pelanggaran Pidana, tidak ada satu pasal pun yangmengatur bahwa anggota Polri yang melanggar Kode Etik profesi harusdi Pidana terlebih dahulu, oleh karenanya PTDH terhadap Penggugattidak cacat hukum dan sah secara hukum..

PTDH sebagai Anggota Polri;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang memberikanrekomendasi bahwa Penggugat tidak layak lagi menjadi Anggota Polri danmenyatakan setuju Penggugat di PTDH dengan menerbitkan RekomendasiUntuk Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tertanggal 12 Januari 2021atas nama Penggugat (vide bukti T.22);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 telahdilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menjatuhkanPutusan Nomor: PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding dengan amar yangmenolak

Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Edriansyah, S.H NRP 87020024 JabatanBrig Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau.

Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Dapat Tergugat tegaskan bahwaPenggugat telah dijatuhi sanksi bersifat rekomendasi berupaHalaman 24 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGPemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polripada tanggal 28 Desember 2020, dan Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/ 116/1/HUK.7.1/2021, baru diterbitkan pada tanggal 25 Januari2021, dan surat telegram tersebut tidak terdapat perintah untukmembatalkan sanksi PTDH, sehingga Pemberhentian Tidak DenganHormat terhadap diri Penggugat adalah sah menurut hukum;

Tergugat Tegaskan bahwa pengabbdian Penggugat selama 15 tahun,tersebut tidak menghapus sanksi administratif berupa PTDH;.

PTDH sebagaiAnggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksiadministratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d.Halaman 60 Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.PLGmelanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatandan/atau KEPP;3.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan olehPenggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yangditerbitkan oleh Tergugat, perihal Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil, Kepada Saudara Ir.

199403 1004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan SekretarisPada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang diterbitkanoleh Tergugat, perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH

Bupati Cirebon), perihal "Penjatuhan hukuman berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkatmartabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaituPangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, yang padatanggal dikeluarkannya surat Tergugat adalah selaku Plt.

Bupati, perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Ir. GatotRachmanto, NIP 19650409 199403 1 004, Pangkat/Golongan RuangPembina Tk. 1 (IV/b), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019;6.

pemberitahuan sebelum menerima Surat keputusan PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat); Bahwa saksi dan Penggugat di PTDH karena kasus tipikor; Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dan tidak pernah hadirdalam sidang Majelis Kode Etik PNS; Bahwa masih ada PNS di Kabupaten Tolitoli yang terlibat kasus korupsitapi belum diberhentikan;Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PL Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Sekretaris DinasKesehatan Kabupaten Tolitoli dengan Pangkat dan

MULUK, Tempat Tanggal Lahir, Tolitoli, 11111962, Jenis kelaminLakilaki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Kompleks BTN.Nopi Blok A No.10, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (dahulu) dan sekarang Wiraswasta.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah salah ASN dari 27 ASN yang di PTDH oleh BupatiTolitoll; Bahwa alasan atau dasar Penggugat di PTDH karena melakukan tindakpidana korupsi saat

masih bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenTolitoli; Bahwa Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menjabatsebagai Sekretaris Dinas; Bahwa setelah menjalani hukuman, Penggugat aktif kembali sebagaiPNS; Bahwa setelah bebas dari lapas, Penggugat melaksanakan tugaskembali sebagai PNS di Kantor SKB (Sanggar Kegiatan Belajar); Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada 27 ASN yang di PTDH jikaakan diterbitkan Surat Keputusan PTDH; Bahwa Penggugat selama aktif kembali sebagai PNS memperoleh SKPpada

di Dinas Kesehatan;Bahwa SK PTDH atas nama Penggugat tidak pernah diverifikasi diBagian Hukum Pemkab Tolitoli;4.

dan konsep SK PTDH kepada Bupai; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang berisiusulan PTDH atas nama Penggugat dari PyB (Setda) kepadaPPK (Bupati);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikanpendapat terakhir berupa kesimpulan, masingmasing pada Persidangantanggal 23 Oktober 2019, yang isi lengkapnya terdapat dalam berita acarasidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segalasesuatu yang

Putusan Nomor 288 K/TUN/2017 Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama HelfritJacob;7.

Putusan Nomor 288 K/TUN/201714 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakansanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkapnomor 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;14.2.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoret objeksengketa berupa:a.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalamkedudukan semula sebagai anggota Polri;5.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHendra Jacob sedangkan terhadap Penggugat II (Helfrit Jacob) dikenakanPemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHelfrit Jacob;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara a quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polridengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara padatanggal 31 Juli 2013 dan telah menjalani sidang Komisi Kode etik ProfesiPolri Polres Tobasa No. PUT/02/IV/2013 tanggal 15 April 2013 danKeputusan Kepala Kepolisian Resort Tobasa No.Kep/02/IV/2013 tanggal 22April 2013 tentang penetapan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak21. Bahwa .......1421.

Anggota Kepolisian Negara RI ;25.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugatsesuai dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARAPOLRES TOBASA yang telah melanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14

Foto copy Nota Dinas Kapolres kepada Kasi Propam Polres Tobasa Nomor : B/ND12/IV/2013/Propam tanggal 4 April 2013/Propam perihalagar melaksanakan sidang KKEP terhadap Briptu Zendry Laurentdengan ancaman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)dari dinas Polri, (Bukti T8) :9.

Foto copy Surat Kapolres Tobasa Nomor : K/17/IV/2013 tanggal 25 April2013 perihal pengiriman surat pernyataan banding dan memori40banding atas putusan sidang KKEP Polres Tobasa menjatuhkansanksi PTDH terhadap terduga pelanggar Briptu Zendry Laurent,(Bukti T19) ; 20. Foto copy ......20.

disimpan di Polda ; bahwa dasar penerbitan Skep PTDH adalah hasilpenelitian Bidkum dan Propam ; bahwa tugas dari bagian SAHLUR(Pengesahan dan Penyaluran ) adalahmembuat skep PITDH, Pensiun, yangmemproses penerbitan setiap skep PTDH adalahsaksi, pendelegasian wewenag kepada Kapoldauntuk anggota berpangkat bintara, Petikanditandatangani Karo SDM ; bahwa dasar penerbitan skep PTDH adanyaKeputusan sidang KKEP dari Polres, BeritaAcara dan Salinan Putusan; bahwa untuk Skep PTDH Penggugat sudahsesuai substansi

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

BriptuYusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;s bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terbit Surat Keputusan KapoldaLampung nomor : Kep/163/III/2015, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) a.n.

berlaku ketentuan sebagaiberikut : Kapolres selaku pejabat pembentuk KKEP tidak memiliki kewenanganmemutus, menerima atau menolak rekomendasi PTDH dari KKEP dankewenangannya ada pada Kapolda ;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.

dengan alasan pemberhentian (PTDH) tersebut adalah PENGGUGATdianggap telah pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2013 tentangpemberhentian anggota Polri yaitu berdasarkan :1.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bukanlahmenggunakan Pasal 25 huruf C Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana didalilkan Penggugat, namunPenggugat dalam memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap a.n.

Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untukmembuat usulan Putusan PTDH anggota Polri kepada Kapoldabagi anggota Polri berpangkat AIPTU ke bawah;4. asli Putusan PTDH disimpan sebagai arsip pada Biro SDMPolda;danHalaman 26 dari 65 Halaman.

Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.PDG9.10.11.5. salinan Putusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul danpetikan Keputusan diserahkan kepada anggota Polri yang diPTDH,artinya Kapolda Sumbar selaku Tergugat berwenang untukmemberhentikan anggota Polri yang berpangkat AIPTU ke bawah,oleh sebab itu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap a.n.

Cosmas Irwan Nedike Satker Yanma Polda Sumbar bukanlah menganulir hukuman PTDH menjadiHalaman 59 dari 65 Halaman.

Adapun suratkeputusan tersebut memutuskan bahwa PENGGUGAT (HOTNERPANJAITAN), diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARIDINAS POLRI dengan alasan pemberhentiannya (PTDH) tersebut adalahPENGGUGAT dianggap melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a)Halaman 3 dari 57 halaman.

) AKP Tapip UsmanSaran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :Di PTDH sesuai aturan yang ada IPTU MasrialHalaman 11 dari 57 halaman.

Dengan demikian pula,harusnya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikandengan tidak hormat (PTDH) PENGGUGAT dari anggota Polri di wilayahPolda Riau, setelah Penggugat diterima kembali dan berdinas denganbaik tanpa cela.Halaman 17 dari 57 halaman.

Polres Kampar sebagaimana biasanya, namun setelah adakeputusan dari Kapolda Riau tentang pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) atas nama penggugat tentunya penggugat bukan lagisebagai anggota Polri dan tidak dapat menerima haknya.Halaman 23 dari 57 halaman.

Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor.: Kep/112/Il/2016tanggal 4 Maret 2016 Tentang pemberhentian dengan tidak hormatdari dinas Polri (PTDH) lampiran 4 nomor 8 a.n. Brigadir HOTNERPANJAITAN adalah sah menurut hukum.Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUNPbr3.

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Dan obyek sengketa bulan april 2019 sehinggaseharusnya di obyek sengketa SKB tidak perlu dicantumkan;Bahwa menurut ahli Putusan pengadilan seharusnya jangan dijadikan acuan untukmelakukan PTDH tetapi seharusnya yang dijadikan acuan adalah peraturanperundangundangan.

Karena semua dapat diatur kembalisesuai Substansi dan prosedur;Bahwa menurut ahli Pasal 87 ayat 4 huruf b apakah AAUPB dipakai PPK untukmeruduksi dari PTDH menjadi hukuman disiplin ahli mengatakan Itu yang menjadipersoalan karena sudah menjadi harga mati jika memang terbukti wajib di PTDH olehHalaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRPejabat yang sudah diperintahkan, dan ini semua tergantung kepada pejabatnyakarena ada alasan social, kemanusiaan sehingga ada pejabat yang menunda

bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan di PP 11 tahun 2017bunyinya sama, kalau ayat 4 huruf b tidak ditentukan vonisnya;Bahwa jika ada didalam putusan pidana yang amar bagian primer ASN tidak terbuktimelakukan tindak pidana sedangkan di subsider dinyatakan turut serta bersamasama melakukan maka ahli berpendapat sepanjang itu terbukti Tindak Pidananyadapat dijadikan dasar untuk dilakukan PTDH;Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPR Bahwa ASN yang sudah di PTDH karena

Kecualipasal 252 PP 11 pada saat putusan akhir bulan inkracht;Bahwa terhadap PTDH termasuk sanksi administrasi yang bersifat berat ahlimengatakan jika dilinat dari norma PTDH ini termasuk sanksi hukum berat dan dapatdilihat di 87 ayat 4 dan 250 PP 11 tahun 2017; Bahwa Jika mengacu UU AP Pasal 83 ayat 1, 2, untuk PTDH ini apakah harus dilakukanpemeriksaan internal ahli mengatakan dalam pelaksanaan PTDH ini dilihat LexSpecialis Undangundang ASN dan PP 11 krn Penggugat adalah seorang ASNBukan 30 tahun

2014; Bahwa terkait dengan UU ASN untuk Aparatur Sipil Negara yang dikenakan PTDH initidak diberlakukan untuk perlindungan hukumnya sesuai pasal 21, ahli mengatakanpada saat PTDH sesuai pasal 92 hanya diberikan kepada ASN yang terkait denganberacara diperadilan dan itu terkait dalam pelaksanaan tugasnya, karena kalau untuktindak pidana korupsi tidak ada kaitan karena yang dilakukan adalah pembuktianmateril;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkanKesimpulannya yang masingmasing

) sebagai PNS terhadapHalaman 10 dari 34 Halaman Putusan Perkara No. 29/G/2019/PTUN.GTOPENGGUGAT seharusnya mengacu pada ketentuan hukum yang sudahada lebih dulu, sehingga dengan demikian konsideran menimbang huruf cSK PTDH tersebut yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun2017 tidak dapat diberlakukan surut atas perbuatan yang dilakukanPenggugat sebelum ketentuan tersebut ditetapkan..

Bahwa ditetapbkannya SK PTDH terhadap PENGGUGAT yang dilakukanoleh TERGUGAT melanggar Asas Kecermatan.

(Marbun, 1997:365).TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum dalammenetapkan SK PTDH terhadap PENGGUGAT karena mengeluarkankeputusan atas dasar peraturan yang berlaku surut yakni PP Nomor 11Tahun 2017 yang bersifat membebankan dan merugikan Penggugat yangtelah menjalani hukuman atas putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap sebelum berlakukan peraturan tersebut..

Timbulnya tindakan sewenangwenang dapatterjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dandipertimbangkan, sehingga kurang lengkap (Marbun, 1997:372).TERGUGAT telah melanggar asas larangan sewenangwenang dalammengeluarkan SK PTDH terhadap PENGGUGAT karena tidak sesualantara fakta yang terjadi yakni PENGGUGAT melakukan tindak pidanakorupsi, dengan ketentuan yang mengatur tentang PTDH sebagai PNSakibat kejahatan jabatan yang dimaskud adalah kejahatan dalam Pasal 413sampai dengan 436 KUHP

Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yangbaik (AAUPB).1.Bahwa alasan Penggugat patut untuk di tolak, karena Tergugatmenerbitkan SK PTDH , sudah sesuai aturan dan perintah UndangUndang, sehingga apabila Penggugat keberatan terhadappelaksanaan Undang Undang atau Aturan yang menjadi dasarPenerbitan SK PTDH ( objek sengketa), maka itu bukan lagikewenangan PTUN.Bahwa dalam dalil dalil gugatan a quo terkait dengan point 2, point 3,halaman 13 bahwa ditetapbkannya SK PTDH telah

Tenggang Waktu Gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Hingga Tergugat menerbitkan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polriterhadap Penggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai AtasanPenggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakanPenegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati normaatau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan TergugatMenerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yangmana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkanDasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan MelanggarKetentuan

Pol. : Kep / 37 / 1 / 2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripbka Nrp 72110047, Jabatan /Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyatamencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalampertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum AdministratifPemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor :Kep/37/l/2013, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat ( PTDH ) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba PolresPematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;3.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

Bahwa tibatiba pada tanggal 6 Mei 2008 Penggugatdikejutkan dengan adanya Surat Keputusan TergugatNomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008 yangberisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada siri Penggugat, SuratKeputusan mana Penggugat terima melalui KepalaSekolah MAN1 Tanjung Pura ; 8.

Bahwa yang menjadi alasan diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal28 Maret 2008 = adalah karena Penggugat telahmelanggar ketentuan Pasal 12 huruf 3 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 :9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206 tanggal 28Maret 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHMUD, S.Ag.NIP. 150209147 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/206tanggal 28 Maret 2008 tentang Pemberhentian' TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaMAHMUD, S.Ag. NIP. 150209147 ;4.

Tanggal 28 Maret 2008 diterbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tentang Penjatuhan WHukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, dengan pertimbangan bahwaPenggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (3)Undang Undang Nomor 32 Tahun 1979.

(sesuai dengan asli)Surat Keputusan Menteri Agama NomorB.11/38/PTDH/206 tanggal 28 Maret 2008. (sesuaidengan asli) ;: Surat Kepala MAN 1 Tanjung Pura NomorMa.02.01/Kp.001/ 1238/2005 tanggal 12 April 2005.(sesuai dengan asli).