.> Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur NomorS640/PW17/5/2017 tanggal 18 Agustus 2017 hal PerpanjanganWaktu Audit.Bahwa benar Ahli bersama Tim pernah melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara / Daerah dalam PerkaraTindak Pidana Korupsi penyimpangan dan penyelewengan terhadapbantuan sosial dari Provinsi Kalimantan Timur APBDP TA. 2014;Bahwa benar sumber dana yang diterima oleh LPK Puspa KomputerBalikpapan berasal dari APBDP Provinsi Kalimantan Timur TahunAnggaran

adalalah Pemerintah Provinsi KalimantanTimur terkait dengan kerugian kKeuangan daerah yang bersumber danadari APBD;Bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan Negara / Daerahtersebut kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangandan Penyelewengan yang Dilakukan oleh LPK Puspa KomputerBalikpapan terhadap Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBDPProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dengan SuratPengantar Nomor SR282/PW17

TRISNA MANUNGGAL PUSPANINGRUM, dan dibantu oleh beberapa instruktur ada juga yang membantudari peserta pelatinan untuk periode tertentu; Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umumjuga mengajukan Alat Bukti Surat, berupa Surat Kepala Perwakilan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : SR282/PW17/5/2017 tanggal 30 Agustus 2017tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan

RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROSBintiLODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanah (DPO/DaftarPencarian Orang), telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta TujuhRatus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkanSurat Perwakilan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11Desember2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan

RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROSBintiLODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanah (DPO/DaftarPencarian Orang), telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta TujuhRatus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkanSurat Perwakilan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiHalaman 30 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRKalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11Desember2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka

RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanah(DPO/Daftar Pencarian Orang), telah merugikan Keuangan Negara sebesarHalaman 62 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRRp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh RatusTiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Perihal LaporanHasil Audit dalam rangka

Kaltim TA 2013 oleh UKM Band Unmul samarinda yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 599.965.000, (lima ratussembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)yang dituangkan dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian NegaraNomor : SR320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan rinciansebagai berikut : Jumlah dana hibah yang diterima Rp. 600.000.000, Biaya administrasi Rp. 35.000.000, () Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 599.965.000, Bahwa ketentuanketentuan yang telah

merugikan keuangannegara sebesar Rp. 599.965.000, (lima ratus sembilan puluh sembilanjuta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana LaporanHasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana HibahAPBDP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterimaUKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan olehAuditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17

dan saksi Aan Afdillah masingmasing uangsebesar Rp. 1.500.000, sementara sisanya dalam penguasaan saksi RudyHartawan, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Dana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi KalimantanTimur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda,yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.965.000, (limaratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenggunaanDana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yangditerima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan olehAuditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17

/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Dana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi KalimantanTimur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda,yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17/5/2015 tanggal 10Juli 2015, tersebut dimana diterangkan dalam persidangan bahwa untukterdakwa

Pasal 16 ayat (1) menyatakanbahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan ( BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur dengan Nomor SR 488/PW17/5/2015tanggal13Oktober 2015dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas penggunaan danaperguliran Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program PNPM UPKSepaku TA. 2013 Kec. Sepaku Kab.

Pasal 16 ayat (1) menyatakanbahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan ( BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur dengan Nomor SR 488/PW17/5/2015tanggal13 Oktober 2015dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidanan Korupsi atas penggunaan dana perguliran Simpan PinjamKhusus Perempuan Program PNPM UPK Sepaku TA. 2013 Kec.Sepaku Kab.

tentang pengangkatanPNS dalam jabatan stuktural dilingkungan Pemerintah KotaBalikpapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan danselaku PPTK (Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan) pada kegiatanPembebasan Lahan RPU telah merugikan keuangan negara KerugianKeuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00 (Sebelas MiliarDua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :SR457/PW17

2014tentang pengangkatan PNS dalam jabatan stuktural dilingkunganPemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KotaBalikpapan dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan) padakegiatan Pembebasan Lahan RPU telah merugikan keuangan negaraKerugian Keuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00 (SebelasMiliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :SR457/PW17

Perbuatan Terdakwa AMBROS KEDA Bin FRANS GILI bersamasamasaksi SELAMAT Bin LAPPO (Aim) serta pihakpihak terkait yang ada hubungannyadengan baik pada perencanaan maupun pada kegiatan pelaksanaan KegiatanPengadaan Lahan Rumah Potong Unggas (RPU) telah merugikan KeuanganNegara/Daerah sebesar Rp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua RatusEmpat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan SuratPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17

rupiah)Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 1.154.688.636, (Satu milyar seratus lima puluhempat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluhenam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda empat padaBagian Administrasi Perlengkapan Sekretrariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17

keuanganNegara sebesar Rp. 1.154.688.636, (Satu milyar seratus lima puluhempat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluhenam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaHalaman 30 dari 253 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKorupsi pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda empat padaBagian Administrasi Perlengkapan Sekretrariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17

; Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 1.154.688.636, (Satu milyar seratus lima puluhempat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluhenam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda empat padaBagian Administrasi Perlengkapan Sekretrariat Daerah Kabupaten KutailKartanegara Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17

); Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 1.154.688.636, (Satu milyar seratus lima puluhempat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluhenam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda empat padaBagian Administrasi Perlengkapan Sekretrariat Daerah Kabupaten KutalKartanegara Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17

RUSDIANAalias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantarajual beli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telah merugikanKeuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar DuaRatus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkanSurat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Perihal Laporan HasilAudit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan

RUSDIANA alias ROSDIANA aliasROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jual beli tanan (DPO/DaftarPencarian Orang), telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh RatusTiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Perihal LaporanHasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan

akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;Halaman 165 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Ahli menjelaskan kesimpulkan dari audit bahwa terdapatpenyimpangan dalam kegiatan Pembebasan Lahan RPU pada SKPDDPKP Kota Balikpapan TA. 2015 sehingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelas miliardua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor: SR457/PW17

RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm)selaku perantara jual beli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telahmerugikan Keuangan Negara sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelasmilyar dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Auditdalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan

RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm)selaku perantara jual beli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telahmerugikan Keuangan Negara sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelasmilyar dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SRHalaman 274 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN Smr457/PW17/5/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Auditdalam

MUHAMMAD NOOR, saksi Drh.RATNA PANCA MARDANI Binti (Alm) SOEMARWO, saksi MUHAMADYOSMIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD JUSUF ADJIR, saksi SELAMATBin LAPPO (Alm), saksi AMBROS KEDA Bin FRANS GILI(Alm),RUSDIANA aliaSROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm),telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00(Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh RibuRupiah) berdasarkanSurat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :SR457/PW17

MUHAMMAD NOOR, saksi Drh.RATNA PANCA MARDANI Binti (Alm) SOEMARWO, saksi MUHAMADYOSMIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD JUSUF ADJIR, saksi SELAMATBin LAPPO (Alm), saksi AMBROS KEDA Bin FRANS GILI (Alm),RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROSBinti LODE NUHU (Alm), telahmerugikan Keuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00 (SebelasMiliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)berdasarkan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :SR457/PW17

KEDA BinFRANS GILI (Alm) selaku perantara jual beli tanan dan sdri.RUSDIANA alias ROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm)Halaman 20 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrselaku perantara jual beli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telahmerugikan Keuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00(Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga PuluhRibu Rupiah) berdasarkan Surat Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KalimantanTimur Nomor : SR457/PW17

RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jualbeli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua RatusEmpat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan SuratPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017Tanggal 11 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan

RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) selaku perantara jualbeli tanah (DPO/Daftar Pencarian Orang), telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelas milyar dua ratusempat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan SuratPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17/5/2017Tanggal 11 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan

UDIN MULYONO Bin KARTO bersamasama saksi HERNAWATI, S.E. dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwadilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugiankeuangan Negara atau setidaktidaknya Daerah Pemerintahan KotaBontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim) = Nomor : SR487/PW17/5/2015 tanggal 13Oktober 2015,.

No.16/PID.TPK/2017/PT.SMRkeuangan Negara atau setidaktidaknya Daerah Pemerintahan KotaBontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim) = Nomor : SR487/PW17/5/2015 tanggal 13Oktober 2015,.

UDIN MULYONO Bin KARTO bersamasama saksi HERNAWATI, S.E. dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwadilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugiankeuangan Negara atau setidaktidaknya Daerah Pemerintahan KotaBontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim) Nomor : SR487/PW17/5/2015 tanggal 13Oktober 2015,.

No.16/PID.TPK/2017/PT.SMRkeuangan Negara atau setidaktidaknya Daerah Pemerintahan KotaBontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP~ RI) Perwakilan Kaltim) Nomor : SR487/PW17/5/2015 tanggal 13Oktober 2015,.

/PW17/5/2017 tanggal 25September 2017 yang siginifikan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAFselaku perantaratelah merugikan keuangan negara sebesar Rp.6.715.796.250, (enam milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratussembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai denganLaporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Prov.Kaltim ==Nomor:SR298/PW17/5/2017, tanggal 13September 2017 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Lahan Untuk

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAFselaku perantaratelah merugikan keuangan negara sebesar Rp.6.715.796.250, (enam milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratussembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai denganLaporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Prov.Kaltim) = Nomor:SR298/PW17/5/2017, tanggal 13September 2017 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Lahan Untuk

Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapanbulan Januari 2012.149. 1 (Satu) Buku Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapanbulan Desember 2012.150. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec TanjungHarapan bulan Januari 2013.151. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec TanjungHarapan bulan Desember 2013.157. 1 (Satu) bendel notisi audit PNPM Mandiri perdesaan tahun2013 kab paser181. 1 (Satu) buku laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara oleh BPKKP Perwakilan provinsi kalimantan timur nomor :SR377/PW17

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/ Pemerintah Kab.Paser Kaltim dirugikan sebesar Rp. 81.487.500, (delapan puluh satu jutaempat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya jumlah sekitar itu Sesuai Hasil Audit dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor : SR377/PW17/5/2015 tanggal 21 Agustus 2015.Halaman 35 dari 333 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN SmrPerbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara/ Pemerintah Kab.Paser Kaltim dirugikan sebesar Rp. 81.487.500, (delapan puluh satu jutaempat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya jumlah sekitar itu Ssesuai Hasil Audit dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor : SR377/PW17/5/2015 tanggal 21 Agustus 2015.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Paser Kaltim dirugikan sebesar Rp. 81.487.500, (delapanpuluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya jumlah sekitar itu Sesuai Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR377/PW17/5/2015 tanggal 21Agustus 2015;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan diatas, berkaitan dengan unsur keempat yakni "dapat merugikankeuangan Negara atau

Paser Kaltim dirugikan sebesar Rp. 81.487.500, (delapanpuluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya jumlah sekitar itu Sesuai Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR377/PW17/5/2015 tanggal 21Agustus 2015;Menimbang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa tetapharus dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 81.487.500, (delapan puluh satujuta empat

2014tentang pengangkatan PNS dalam jabatan stuktural dilingkunganPemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Kelautan dan PerikananKota Balikpapan dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaa TeknisKegiatan) pada kegiatan Pembebasan Lahan RPU telah merugikankeuangan negara Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.11.204.730.000,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat JutaTujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan surat PerwakilanBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur Nomor : SR457/PW17

2014tentang pengangkatan PNS dalam jabatan stuktural dilingkunganPemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KotaBalikpapan dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan)pada kegiatan Pembebasan Lahan RPU telah merugikan keuangannegara Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.11.204.730.000,00(Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh RibuRupiah) dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor :SR457/PW17

tentang pengangkatan PNS dalam jabatanstuktural dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Kelautandan Perikanan Kota Balikpapan dan selaku PPTK (Pejabat PelaksanaaTeknis Kegiatan) pada kegiatan Pembebasan Lahan RPU telah merugikankeuangan negara Kerugian Keuangan Negara sebesarRp11.204.730.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat juta tujuh ratustiga puluh ribu rupiah) dengan surat Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KalimantanTimur Nomor : SR457/PW17

KaltimNomor: SR.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan SimpangBukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakanoleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000, yang berasal dariBantuan Keuangan Prov.

KaltimNomor: SR.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan JalanSimpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yangdikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000, yangberasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPDDinas PU Kab.

Bunga Arafat, Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov.Kaltim Nomor: SR.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan JalanSimpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yangdikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000, yangberasal dari Bantuan Keuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD DinasPU Kab.

Kaltim Nomor: SR.447/PW17/5/2016 Tanggal 15 Agustus 2016atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan JalanSimpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat yang dikerjakanoleh PT. Bunga Arafat senilai Rp.14.291.834.000, yang berasal dari BantuanKeuangan Prov. Kaltim TA.2014 pada SKPD Dinas PU Kab.

berdasarkankontrak nomor : 610/BidSDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014(dilakukan penuntutan secara terpisah);dan PRIHANANTO~ GIRINUGROHO, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah)telan merugikankeuangan negara sebesar Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh RatusTiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga RatusTujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen) sesuai dengan suratPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR318/PW17

berdasarkankontrak nomor : 610/BidSDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014(dilakukan penuntutan secara terpisah);dan PRIHANANTO~ GIRINUGROHO, ST(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikankeuangan Negara sebesar Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar TujuhRatus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu TigaRatus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen) sesuai dengansurat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR318/PW17

sama dengan SaksiMOCHTAR LO selaku Bendahara Yayasan Paguntakapenyalahgunaan ataupenyimpangan penggunaan dana hibah APBD Kota Tarakan pada YayasanPaguntaka Tarakan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah mengakibatkankerugian keuangan Negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Kota Tarakan TahunAnggaran 2010 dan 2011 yang diterima oleh Yayasan Paguntaka TarakanNomor R639/PW17

dengan SaksiMOCHTAR LO selaku Bendahara Yayasan Paguntaka penyalahgunaan ataupenyimpangan penggunaan dana hibah APBD Kota Tarakan pada YayasanPaguntaka Tarakan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah mengakibatkankerugian keuangan Negara/daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Kota Tarakan TahunAnggaran 2010 dan 2011 yang diterima oleh Yayasan Paguntaka TarakanNomor R689 / PW17

WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012bersama dengan H.SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara)(tersangka masih tahap penyidikan) telah merugikan keuangan negarasebesar Rp. 7.142.043.750, (Tujuh milayar serratus empat puluh dua jutaempat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat PerwakilanHalaman 18 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur Nomor : SR298/PW17

padapembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012bersama dengan H.SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara)(tersangka masih tahap penyidikan) telah merugikan keuangan negarasebesar Rp. 7.142.043.750, (Tujuh milayar serratus empat puluh dua jutaempat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat PerwakilanBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur Nomor : SR298/PW17

Kaltim TA 2013 oleh UKM Band Unmul samarindayang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 599.965.000, (lima PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 86 87ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh limaribu rupiah) yang dituangkan dalam laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara Nomor : SR320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015dengan rincian sebagai berikut : Jumlah dana hibah yang diterima Rp. 600.000.000, Biaya administrasi Rp. 35.000.000, () Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 599.965.000

Indranata dan saksi Aan Afdillah masingmasing uangsebesar Rp.1.500.000, sementara sisanya dalam penguasaan saksi RudyHartawan, hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Dana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi KalimantanTimur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda,yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.965.000, (limaratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenggunaanDana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yangditerima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan olehAuditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17

/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Dana Hibah APBDP Pemerintah Provinsi KalimantanTimur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda,yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR320/PW17/5/2015 tanggal 10Juli 2015, tersebut dimana diterangkan dalam persidangan bahwa untuk