Bahwa Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. menerangkan berdasarkan Pasal5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terap yangdimiliki oleh terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayu budidayasehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016,pengangkutan jenis bayur dan terap/tarok mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/2015 yangmengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari HutanAlam, pada Pasal 10 ayat (1) mengatur setiap pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumenangkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHk);Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan kayu jenis kayu bayur dan terap/tarok dengan volume2,9709 Mseperti diuraikan diatas tidak

Bahwa menurut keterangan Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. sesuai Pasal 5ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terapyang dimiliki olen terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayubudidaya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.43/MENLHK/SETJEN/2015 yang mengatur tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam, pada pasal 10 ayat (1) mengatursetiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnyahasil hutan kayu (SKSHHk);Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui saat penjelasan

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

ke PolresBitung untuk diproses;Bahwa ketika ditangkap, pada Saudara Suwanto ditemukan Satwa jenisburung Kakatua jambul orange atau Kakatua Maluku sejumlah 7 (tujuh)ekor), Kakatua jambul Kuning sejumlah 1 (satu) ekor, burung nuri kepalahitam sejumlah 1 (satu) ekor dan burung kasturi Ternate sejumlah 1 (satu)ekor;Bahwa semua Satwa yang ditemukan di rumah Saudara Suwanto tersebuttermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Terdakwa mendapat Satwa jenisjenis tersebut melalui caramembeli dari beberapa orang di Pelabuhan Umum Bitung;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;Bahwa yang pertama kali

memiliki dan menyimpan sejumlah jenis burung yaitu 7 (tujuh) ekorburung Kakatua jambul Orange / Cacatua Moluccensis, 1 (Satu) ekor burungKakatua jambul kuning /Cacatua Sulphurea, 1 (satu) ekor Burung Nurikepala hitam / Lorius Lory dan 1 (satu) ekor Burung Kasturi Ternate / Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan atas Peraturan

PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dan Hutan Alam.c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2016Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal dariHutan Hak.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Nota Angkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya YangBerasal dari Hutan Hak, Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapiadalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan, jika berasal dan kawasan hutanberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi Sumber dayahutan, ganti rugi tegakan:Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH):1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp 690.000,(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp 390.000,(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.3.

Bahwa Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71 / MenLHK/Setjen /HPL.3 /8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, danPenyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH maka didapat hasilkonversi dari kayu olahan ke kayu bulat: Kelompok Meranti dan 6,6938 M x 2 menjadi 13,39 M?

dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

yangtajam atau drastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenissatwa yang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannyamasih luas, serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan; Bahwa Ahli menerangkan jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242; Bahwa burung kuak/rangkong/kangkareng hitam (Anthracocerosmalayanus) dilindungi di Indonesia dikarenakan tingkat populasinya yangsemakin menurun.

oleh terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa dan perubahan' peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN

, kepala berwarna putih corak merahkecoklatan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah jenisburung Elang Brontok; Bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yangdilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dan Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dimanadalam Permen LHK

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kemudian Lampiran PP Nomor 7 Tahun1999 telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Elang Brontok sudah ditetapkan sebagai jenissatwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian danPerpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Negara;f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Smlg) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.22/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik LingkupKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;j) Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan HutanHak;k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP

.77/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan BukanKayu pada Hutan Negara;n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.78/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;0) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.17/PHPLSet/2015 tentang Pedoman PelaksanaanSistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;Bahwa Hutan Rakyat dapat

Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentangHutan Adat dan Hutan Hak; Bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, di manaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016, tanggal 20 April2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan Seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluhlima) Hektar Di Provinsi Riau.c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.d.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.d.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016,tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125 (enam puluhlima ribu seratus dua puluh lima) Hektar Di Provinsi Riau.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016,tanggal 07 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau..

dalildalilsebagai berikut:Objek Gugatan adalah sebagaiberikut :1.Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 November 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry TuaButarButar, SE. dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar danmengangkatnya ke dalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi danMonitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik KotaPematangsiantar;Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen

Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara di Medan yang sedang dalamproses dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;12.13.14.Bahwa Surat Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal11 Desember 2012 perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan diketahuiPenggugat pada tanggal 11 Februari 2013 yang diterima di Sekeretariat KPUProvinsi Sumatera Utara Cq.

Asli Petikan Surat Keputusan dari Tergugat IT Nomor 520/Kpts/Setjen/ Tahun2012 tanggal 11 Desember 2012 yang diterima pada tanggal 11 Februari 2013di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Kabag SDM;2.

Asli Surat Keputusan Tergugat I Nomor 824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4Februari 2013 yang diantar oleh Staf Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar kealamat saya pada tanggal 5 Februari 2013;Maka dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat II Nomor 520/Kpts/ Setjen/Tahun 2012 perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan :a.

Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan objek gugatan ditujukan kepadaWalikota Pematangsiantar (Tergugat I), dan Sekretaris Jenderal KPU (TergugatII) terkait dengan objek gugatan Tergugat II in casu Sekretaris Jenderal KomisiPemilihan Umum Nomor 520/Kpts/Setjen/ Tahun 2012 tanggal 11 Desember2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kota Pemantangsiantar Provinsi Sumatera Utara yaitu mengenaiKeputusan Sekretaris Jenderal KPU;2.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasalHalaman 24 dari 48 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Sbsdari hutan hak, yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yangberada pada tanah yang dibebani atas hak tanah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari hutan hak, dijelaskan bahwa hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atasareal hutan hak. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1/8/ 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK /SETJEN / 1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak bahwa pada pasal (1)terhadap perbuatan tersebut mengikuti ketentuan sanksi pidanasebagaimana diatur pada UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang di lindungI.

menguasai danmemperdagangkan Satwa yang dilindungi;Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan di Penyidik, diperlinatkanbarang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burungnuri kepala hitam dengan nama ilmiahnya Lorius Lory;Bahwa Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lorytermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitP.160/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj;Bahwa habitat asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya ada diwilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

terpenuhimaka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semuajenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau diair, dan/atau diudara;Menimbang, bahwa jenis Satwa dikategorikan dilindungi jikapopulasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurundengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat dan masuk dalamdaftar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.160/MENLHK/SETJEN

Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitNomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari Seseorang dan pembelian dilakukandi Pelabuhan Angkatan Laut Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung

Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan di bidangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;Bahwa Ahli menjelaskan burung Kakatua Jambul Orange, KakatuaJambul Kuning, Nuri Merah Kepala Hitam, Nuri Maluku, Kasturi Pelangidan Betet Kelapa termasuk dalam satwa yang dilindungi sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa yang di ubah Lampirannya dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Bahwa Ahli menjelaskan Satwa Liar yang dilindungi di Indonesia apabilajenis satwa tersebut memenuhi kriteria :o Mempunyai Populasi Kecilo AdanyaPenurunan Tajam pada jumlah Individu di alamo Daerah Penyebarannya yang terbatas (endemik)Dasar hukumya Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa benar Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah jenis satwayang telah masuk dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menitri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

/ KUM.1 / 12 / 2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus limapuluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555,Kakatua Seram (Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos) 587, Perkici Pelangi (Trichoglosusmaluccanus) 593, Nuri Maluku (Eos bornea) 538

/ KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus lima puluhtujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555, Kakatua Seram(Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal (ThanygnathusHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Mshmegaloryynchos) 587, Perkici Pelangi (Trichoglosus maluccanus) 593, NuriMaluku (Eos bornea) 538

pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen

/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.BLH/2020/PN KIk20/Menihk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

/Kum.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen) mengacu

Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHkK) tanpa ada pembatasan jenis kayu baik dariHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm2.kelompok jenis kayu Meranti, kelompok Rimba Campuran maupunkelompok kayu Indah dan kelompok kayu Indah II;Bahwa dokumen angkutan hasil hutan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasilhutan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam BAB IIIPENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

sebagian;

/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016 tanggal tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya, adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;

• Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT.

  Mega Green Technology tanggal 12 Juni 2017;

• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.668/Menlhk/Setjen/PLB.3/11/2017 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Mega Green Technology tanggal 28 November 2017
• Surat Ketaerangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah No. Reg Camat : 495/SKGR/MK/2016 tertanggal 29-06-2016 atas nama PT.

  Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 17 dari 90 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN Dum:SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016 tanggal tanggal 7 Desember2017, maka terhadap dalil tersebut TERGUGAT menolaknya dengan alasana.

  Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan (bukti P19 dan bukti P20) ;5.

  /KptsII/1986 (bukti T 25 dan bukti T 26), Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/MenhutII/2014 (bukti T29 danbukti T30), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK. 878/MenhutII/2014 (bukti T31 dan bukti T32), Surat Keputusan Nomor:SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/4/2016 (bukti T33 dan bukti T34), dan SuratKeputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 danbukti T36) sampai seperti produk Tergugat II Rekonpensi yaitu bukti suratbertanda T37,

  /PLA.2/4/2016(bukti T33 dan bukti T34), dan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 dan bukti T36) adalahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini haruslahdianggap telah terpenuhi;Ad.2.

  Menyatakan SK menteri Kehutanan Nomor 173/KptsII/1986 tanggal 6juni 1986 dan Peta Lampirannya, SK Menteri Kehutanan NomorSK673/MenhutII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 dan Peta Lampirannya, joSK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 878/MenhutII/2014 tanggal 29September 2014 dan Peta Lampirannya, jo SK Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor :SK.314/ MENHLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2016tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor :SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016tanggal

.; Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan ; 2. BUDI HARSOYO, S.H.,M.Hum. Pembina Tk.I IV/B NIP. 196002081990021001, KabagFGI sesseeeeeteeee ree eter neem ee3. LETKOL CHK SUHARYANTO, S.H. NRP. 33701, Analisis Madya Bid. Bankum Rc4. SLAMET MULYANTO, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196701031996031001, KasubbaBankum Rokum Setjen Menhan ;5. SLAMET LAESOLI, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196908071991031001, Penyusun BahSeen KEMmhan ~ nnn nnn nnn nnn6. MADE DWI WIRAJAYA, S.H.

Penata Muda III/A NIP. 197801212009121001, PengadnBankum Rokum Setjen Kemhan ; 7. GAYATNO GULTOM, S.H.

Penata Muda III/A NIP. 198508262010121002, Pengadmistras Bankum Rokum Setjen Kemhan ; Masingmasing berkantor di Birojalan Merdeka Barat No.1314, Jakarta Pusat ; berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/09/M/VII/2012, tertanggal TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARAtempat kedudukan Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, yang diwakili olS.IP., Jabatan Kepala Staf Angkatan Udara 5Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Nama : AGUS MULYADI, SH, MH;Pangkat/NRP : Kolonel Sus/51 9300

SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau disebutkan sudah ada penunjukan,pemetaan dan penataan, tentunya itu sebuah penetapan.

SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 dan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bukanmerupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan atau penetapankawasan hutan.

SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan HutanSeluas + 65.125 Hektar di Provinsi Riau dan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016,selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P24 (Lampiran Keputusan Menter!

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebutPeta Lampiran SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P25 (Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnyadisebut SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/12/2016)dan bukti

HRRasuna Said Kav B5 Jakarta Selatan, Gedung Setjen KESDM JI. PegangsaanTimur Nomor 1A Cikini Jakarta Pusat dan Gedung Setjen KESDM JI.

Kegiatan Perawatan Gedung Setjen KESDM JI. Medan MerdekaSelatan No 18 Jakarta PusatBahwa untuk kegiatan perawatan gedung Setjen KESDM JI.

perawatan instalasi telepongedung Setjen JI.

HR RasunaSaid Kav B5 Jakarta Selatan, Gedung Setjen KESDM JI. Pegangsaan Timur Nomor1A Cikini Jakarta Pusat dan Gedung Setjen KESDM JI.

APL Pelepasan adalah Kawasan Hutan yang di Lepaskan olehmenteri menjadi areal Penggunaan lain untuk tujuan penggunaantertentuBahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan hutan haktersebut dapat berasal dari APL Murni dan PelepasanBahwa yang

/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksipidananya yaitu dalam pasal 83 ayat (1) huruf

/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yangmengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutannegaraDan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harusmematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil

Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksiHalaman 13 dari 26 Putusan No.326/Pid.SusLH/2018/PN.Jmb.pidananya yaitu dalam pasal

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa merupakan kayu yangtumbuh secara alami dihutan hak namun melakukan pengangkutan tidakmematuhi aturan dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut