• Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

  calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

  adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

  Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

  Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.

• Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

  FPBI PT AIP yang masih aktif dan masihmempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi sertamasih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upahdengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasikepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya denganalasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat danmerupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntutdan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat

  tidakberlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;e Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukumdan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakanpengurus serikat pekerjaBahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikatpekerja/ouruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibatdari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukanstuktur skala

  Bahwa Judex Facti salah dalam memberi pertimbangan, karena pokokperselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upahyang bukan merupakan kewenangannya;2.

  Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenanganpengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur danskala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,pendidikan dan kompetensi;3.

• upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21 Desember2010 (P4, P5 & P 6).e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upah danpenyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari 2011dengan (P7 & P8).Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sadr.Irwan Setiana, Sdr.

  Surat pemberitahuan berisi tentang rencanamogok yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutanbersifat normatif, yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah,e Penyesuaian Upah tahun 2011,e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting).Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PT GrahaKerindo Utama (P14).

  Dalam pertemuan tersebut pihak yang mengatasnamakanPimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT Graha Kerindo Utama danDPP SPOI menyampaikan bahwa : PT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan dibawah UMK Bekasitahun 2011,e PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenai Strukturdan Skala Upahe PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting.Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

  Data perusahaan menegaskan kembali pernyataan wakilperusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha Kerindo Utama telah membayar upahkaryawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memiliki struktur dan skala upah.Dari berkas mengenai sanksi kepada karyawan, Perusahaan juga menegaskan bahwakaryawan menerima sanksi dari Perusahaan karena melanggar ketentuan dalamPeraturan Perusahaan bukan karena alasan lain sehingga tidak ada alasan

  Jason dan Bp.Natal yang menjelaskan halhal sebagai berikut (P16):e Wajib lapor UU No.7 Tahun 1981 No.00397/210 berlaku sampai dengantanggal 3092011e Upah pokok terendah Rp.1.169.000, (diluar upah harian, uang incentive danuang ruparupa dan jabatan) sesuai UMK tahun 2009 dan penyesuaian UMKtahun 2010 terendah Rp.1.168.000, sesuai kebiasaan dan Peraturan Perusahaanditinjau setiap bulan Februari.e Perusahaan memberlakukan struktur dan skala upah sesuai dengan jabatan,sedangkan usulan dari pihak pekerja

• Setelah sekian lama tanpa kejelasan, Penggugat melaporkanTergugat dan Il kepada Kepala Desa Berliku pada Juli 2017 untukmemastikan apakah benar tanah milik Agustinus Nahak Taek telahbersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.Bahwa pada waktu urusan di Kantor Desa, Tergugat II membawa copySertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 Atas Nama JosepBria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luas 4.820 M2 GambarSituasi Skala 1:2000 dan menyerahkan sambil mengatakan kepada HakimPerdamaian Desa

  padakenyataannya + 6.807 m2, demikian pula Gambar Situasi (GS) berbedabentuknya dengan kenyataan di lapangan.Bahwa satusatunya hal yang sama antara Sertifikat dengankenyataan di lapangan adalah batasbatas bidang tanahnya.Bahwa Penggugat coba mengamati luas tanah dan bentuk tanahdalam sertifikat kenapa sampai berbeda dengan kenyataan di lapangansedangkan batasbatas tanahnya sama, lalu Penggugat mengukur danmenghitung sesuai GS dengan Skala 1:2000, hasilnya sesuai SertifikatUtara 5 cm x 2000 = 100

  Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atasnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas4.820 m2 Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPG6. Memerintahkan Tergugat dan Il dan/ atau siapa saja yang menguasaidan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkanTanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalam keadaan kosongapabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.7.

  Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPGnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas4.820 M2 Gambar Situasi Skala 1: 2000;5.

  Gambar Situasi Skala 1:2000 tanpa sesuai prosedur sertaperbuatan Tergugat dan Il menguasai dan mempertahankan TanahSengketa seolaholah warisan dari Josep Bria Klesuk adalah perbuatanmelawan hukum.5. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas namaJosep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m2Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.6.

• Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

  Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

• Putusan Nomor 68 PK/Pid/20161000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong,Kecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandri, B.Sc.

  Putusan Nomor 68 PK/Pid/2016124/PTGT/BTN/BPNSBW/2006 tanggai 27 Maret 2006 yangditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

  Putusan Nomor 68 PK/Pid/201610.2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

  K dan ditanda tanganiPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbernama Edy Ratno Sanjaya, SH;m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006, oleh Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah bernama Burhanuddin, SH;n. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah ANomor 500/06/2006 tanggal 04 April 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa;o.

  Putusan Nomor 68 PK/Pid/20164.1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

• KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (Satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FFO9205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

  KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7dan 1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n.Mr. WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  kecil dan 1(satu) lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP.

  Mr.WICHIAN NIM NOI;e 1 (satu) lembar bendera Thailand;e 1 (satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7;3.

• ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  (peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

  Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

  Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

• Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000;b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 denganskala 1 ; 250.000;c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;d. Peta Dasar Temati Kehutanan;e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Hal. 17 dari 34 hal.

  Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangIzin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

  Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawita.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran petaskala 1 : 50.000;Hal. 31 dari 34 hal.

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala besar sejakterbitnya SIUP tersebut:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 berlaku sebagai SIUP skala menengah denganjangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Menyatakan

  dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor800/Pdt/2018/PT SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor04/Pdt.G/2018/PN Bil;Mengadili Sendiri:Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517/114/424.077/2010 tanggal31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala

• Keuangan yang meragukan tentang perhitungan DasarPengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor dikarena tidak melihat adanyarincian PEB di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasarditerbitkannya SKPN (00044/507/03/027/05 tanggal 7 Maret 2005).Selanjutnya oleh Terbanding ditindak lanjuti dengan penghitungan ulang DPPPenyerahan Ekspor dengan prosedur mirip pemeriksaan ulang, sebagaiakibatnya menimbulkan sengketa dengan Pemohon Banding yang kemudianmengajukan surat keberatan.bahwa apabila dilihat dari skala

  luasnya pembetulan yang dilakukanTerbanding maka skala cakupannya sangat luas yang merupakanpenghitungan kembali DPP dan Pajak Terhutang, dan bukan lagimerupakan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang KUP.

  Disamping itu,akibat cakupan pembetulan yang dilakukan Terbanding yang sangat luas inimengakibatkan sengketa dengan Pemohon Banding sehingga menyalahi Pasal16 ayat (1) UndangUndang KUP.bahwa Majelis berpendapat bahwa cakupan atau skala pembetulan yangdilaksanakan Terbanding merupakan perhitungan kembali atas suatuketetapan yang telah diterbitkan secara sah.

  Pembetulan dengan skala cakupanseperti ini akan menghilangkan kepastian hukum atas penerbitan suatu produkhukum dan tidak memiliki dasar hukum yang benar.

• NUSP2 (Neighborhood Upgradingand Shelter Project Phase 2 atau Program Penanganan KawasanPemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut:a.

  Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel

  (SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan

  ) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisaruadan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran

  2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• (enam puluh lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (Seratus duapuluh) butir, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesarRp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak400 (empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisike alamat toko obat MITRA SEHAT, kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembeli membelldengan skala

  (Seratus dua puluh) butir;Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat Jjenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT;Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

  Seratus dua puluh) butir; Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat jenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT; Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kKembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

  lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (seratus dua puluh)butir;Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak 400(empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisi kealamat toko obat MITRA SEHAT;Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut terdakwa jual kembalidengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 12(dua belas) butir namun apabila pembeli membeli dengan skala

• Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

  1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

  Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

  1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

  Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

  1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

• Nomor 1676 K/Pid.Sus/20151 (satu) rangkap photo copy lembar 1 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptslV/1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sar.Djamaludin Suryohadikusumo ;1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau

  luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1 : 50.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kptsl/1998 tanggal27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

  PT PSPI Distrik Petapahan di Kabupaten KamparProvinsi Riau luas 7.027, 82 Ha (bruto), 972,27 Ha (netto) skala 1:50.000disahkan di Bangkinang Nomor 01/PSPVV/2014 tanggal 10 Januari 2014.Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

  Djamaludin Suryohadikusumo ; 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja HakPengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI ProvinsiRiau luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limahektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIV1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani MenteriKehutanan Sdr.

  LipaiS, SetingkaiS.Tapung Kiri Kabupaten Kampar Daerah Tingkat Il Kampar ProvinsiDaerah Tingkat Riau, menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, tanggal27 Februari 1998 ; 1 (satu) rangkap photo copy peta Claim H. lIdrus, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ; 1 (satu) rangkap photo copy daftar petak claim H. Idrus, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

• diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2015 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 388 ayat (1) huruf d, knususnyaZona Jalur Hijau Blok 05 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  sosial budaya,ketenteraman dan ketertiban.Negara kita adalah Negara hukum oleh sebab itu semua tindakan harusberdasarkan hukum;ANALISIS YURIDISBahwa dalam penetapan Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  hukum (Bukti P.16);Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon, bahwa Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukanpermohonan uji materi atas Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

  Menyatakan bahwa Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A PetaZonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran Ill1 dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola RuangHalaman 9 dari 25 halaman.

  Memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segeramencabut Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05 KelurahanCilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi JakartaSelatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran Ill1dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan PasarMinggu

• 1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukanbatas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Wilayah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yangdigunakan untuk melalukan pelacakan batas daerah tersebut jugamenggunakan alat GPS ;Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan

  Hal ini karena penggunaan Peta Kerja Topografl Tahun1926 dengan skala 1 : 100.000 yang didalilkan Penggugat sebagai dasarhukum penetapan batas wilayah adalah untuk saat ini sudah tidak tepat.Hal ini karena peta tersebut sudah berumur 82 tahun dan hanya sebatasreferensi untuk mempermudah melakukan peninjauan lapangan, olehkarenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkanbatasbatas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. MusiRawas.

  Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penetuan pengukuran bataswilayah Pemerintaha Ksbupaten Musi Rawas dan PemerintahKbupaten Musi Banyuasin.Halaman 33 dari 42 Pts. No.127/Pdt/2012/PT.Plg3.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkarikesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antaraPemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batasWilayah Pemerinth Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi).4.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalamBerita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara zPemerintah KabupatenMusi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, dalammenentukan pengukuran batasd wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin.5.

• SKALA TEKNIK;

• 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
• 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Shin Kawashima selaku PresidenDirektur (selaku pihak pertama) dengan Para Penggugat sebagai PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Kawashima EngineeringPlastik Indonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatanganiPerjanjian Bersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yangmana sudah dilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya;Kutipan Isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para Pihak sepakat menjalani

  I;(3) Untuk perubahan skala upah tahun 2013 dibahas tiap bulan ditahun2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat selaku PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE se FSPMI) PT KawashimaEngineering Plastik Indonesia (KEPI) menyampaikan surat pemberiatahuankepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi terkait pemberitahuan hasilkesepakatan perundingan UMSK 2013.

  Surantaselaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat pada point 4Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatan strukturskala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Il (dua), namun dalamperundingan Bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah pada tahun 2013.Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan (bukti

  P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Ill (tiga), namuntidak ada kesepakatan tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite: Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level operator sampai

  (bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap semua Pekerja dari level operator sampai Managersehingga pertemuan tidak ada kesepakatan.