Ditemukan 351 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — HADI TASIDI Bin H. SAID
8427
  • .35.000.000,; Carta Wijaya sebesarRp.48.000.000,; Hadi Tasidi (Terdakwa) mengembalikan sebesarRp.360.455.750,; Dasuki sebesar Rp.340.123.250, (unas); Nastiyo sebesarRp.90.477.000, (lunas); dan Ruslan sebesar Rp.30.296.000, (lunas).Bahwa disamping Hadi, Imron dan Carta membuat Surat Pernyataan PengakuanHutang dan memberikan jaminan yaitu Hadi memberikan Jaminan Kikitirtanah ; Carta memberikan jaminan Sertifikat tanah; dan Imron memberikanSertifikat tanah.Bahwa karyawan PD BPR Sliyeg bekerja sesuai dengan SOPnya
    .35.000.000, ; Carta Wijayasebesar Rp.48.000.000, ; Hadi Tasidi (Terdakwa) mengembalikan sebesar34Rp.360.455.750,; Dasuki sebesar Rp.340.123.250, (unas); Nastyo sebesarRp.90.477.000, (lunas) ; Saksi sebesar Rp.30.296.000, (lunas).Bahwa selain itu Hadi, Imron dan Carta membuat surat pernyataan pengakuanhutang dan memberikan jaminan yaitu Hadi memberikan Jaminan Kikitir tanah,Carta memberikan jaminan Sertifikat tanah ; Imron memberikan Sertifikattanah.Bahwa karyawan PD BPR Sliyeg bekerja sesuai dengan SOPnya
Register : 19-11-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ckr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
PT. Alpha Gemilang Makmur
Tergugat:
PT.Duta Setia Pratama
9157
  • Tergugat bergerak dalam bidang yang sama denganPenggugat dan masih ada pembelian asesoris yang dilakukan olehTergugat kepada rekanan bisnis Penggugat ;Bahwa saksi menerangkan dalam setiap order yang diajukan olehkonsumen kepada Penggugat selaku produsen berdasarkan SOP dankonsumen kita tempo pembayarannya atas order selama 30 hari setelahbarang diterima oleh konsumen ;Bahwa saksi menerangkan dalam pembayaran Delivery Order dariTergugat kepada Penggugat dalam penagihan pembayaran disesuaikandengan SOPnya
Register : 29-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN WAMENA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13474
  • amanatUndangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negerayang pada intinya agar seluruh aset dilaporkan dalam sebuah daftarneraca perolehan aset dan dilaporkan ke pemerintah pusat; Bahwa Saksi sesuai tugasnya sebagai Kasi Kepala SeksiInventarisasi dan Pelaporan Aset hanya bertugas mendata aset apa sajayang menjadi aset Pemda tanpa harus mengetahui lebih jauh riwayatatau sejarah perolehannya, Dan Saksi menerangkan jika saat dirinyadiminta mendata Aset berupa tanah, sesuai dengan Prosesdur atau SOPnya
Register : 23-01-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 36/Pid.B/2014/PN Bwi
Tanggal 27 Maret 2014 — BENNY SETIAWAN
397
  • ,kemudian oleh Admin Marketing dibuatkan Surat Jalan, kemudian diberikanke Gudang untuk pengeluaran barang, setelah barang atau semen diterimaoleh pihak pembeli dalam hal ini toko pembeli kemudian didalam Surat Jalanditok atau ditanda tangani oleh Penerima / toko kemudian diserahkan lagi keKantor dibagian admin Marketing untuk dibuatkan nota tagihan, dan pihaktoko dalam melakukan pembayaran harus dengan transfer ke rekeningperusahaan ;e Bahwa Surat Jalan tidak boleh dibuat secara manual, karena SOPnya
Register : 19-11-2018 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 19 Nopember 2019 — PT. Alpha Gemilang Makmur Vs PT.Duta Setia Pratama
271175
  • Penggugatdan masih ada pembelian asesoris yang dilakukan oleh Tergugat kepadarekanan bisnis Penggugat ;Bahwa saksi menerangkan dalam setiap order yang diajukan olehkonsumen kepada Penggugat selaku produsen berdasarkan SOP dankonsumen kita tempo pembayarannya atas order selama 30 hari setelahbarang diterima oleh konsumen ;Halaman 24 dari 40Putusan Nomor 9/Pat.G/2018/PN CkrBahwa saksi menerangkan dalam pembayaran Delivery Order dariTergugat kepada Penggugat dalam penagihan pembayaran disesuaikandengan SOPnya
Register : 13-01-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 08/Pid.B /2016/PN Pwk.
Tanggal 17 Februari 2016 — ASEP SUPRIADI Als KACUNG Bin SAMID
505
  • Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secaratanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Rudi Rahadi, HDadang, Agus Suratno, Tri Setyargo dan Deni Mulyana , keterangan terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan , makadiperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ASEP SUPRIADI Als KACUNG BinSAMID sebagai Operator Forklip pada PT SPV yang dalam SOPnya telahmemang benar telah melakukan perbuatan yang
Register : 24-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 130/Pid.Sus-LH/2016/PN SLMN
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pidana IVAN BARTIMEUS HINLANDOU, ST
43741
  • kwalitasnya.Bahwa benar proses untuk jadi kayu lapis, datangkan bahan baku/semi jadi,pertama pelaburan lem, susun/esembling, pres dingin, pres panas untukmematikan lem, potong dan masuk gudang.Bahwa benar diantara proses yang menimbulkan asap dari pres panas keluarmelalui cerobong tinggi sekitar 20 meter dan hanya ada cerobong, debu yangseharusnya tidak keluar karena ada filter bank dan dustscoleptor.Bahwa benar cerobong ditinggikan karena asapnya turun dan ada komplain/permintaan warga.Bahwa benar SOPnya
Register : 03-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID/2020/PT SMR
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Terdakwa I : Buhaety Berty Als Berty Bin Ambo Tang Diwakili Oleh : Cut Novi Jayanti,S.H
Terbanding/Penuntut Umum : H. INDRA RIVANI,S.Hut., SH.,MH.
21249
  • ParaTerdakwa diminta untuk menunjukkan dokumen dimaksud namun ParaTerdakwa tidak dapat memberikan dokumendokumen tersebut, dari Audittersebut pula ditemukan banyak yang belum dilakukan LHP dimana LHPmenjadi dasar pengenaan PSDH, kayu yang belum diukur dan dilakukan LHPbelum dapat dibayarkan PSDHnya dan berdasarkan SOP, yang bertanggungjawab adalah yang melakukan verifikasi yaitu GANIS akan tetapi kelalaian kelalaian terdakwa tersebut merupakan kelalaian Pengadministrasian Kayuyang tidak sesuai dengan SOPnya
Register : 22-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 669/Pid.B/2021/PN Ckr
Tanggal 22 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
KRISIA SRI ENDA Alias ENDRO
8936
  • Adapun yang tidaksesuai dengan SOPnya adalah penginputan data ke sistem mengenalpenerimaan uang dari kolektor Terdakwa masukkan dengan data yangberbeda pada lembar merah (tindasan). Data yang dimasukkan dalamjumlah kecil sedangkan faktanya dalam jumlah besar.Bahwa total uang yang Terdakwa ambil berkalikali tersebut dari Korbanadalah senilai lebih dari lebih dari Rp. 5.000.000.000, (Lebih dari LimaMilyar Rupiah).
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — ATMO IRONO SUKIJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN I DIREKTUR PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
5414
  • JJLS;Bahwa dasar penilaian adalah SPI (Standar Penilaian Indonesia)dan itu ada teknisnya;Bahwa Saksi melakukan penilaian setelah memenangkan tenderdan kemudian mendapatkan daftar nominatif dari BPN;Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wat Bahwa standar penilaian tersebut ada SOPnya sebagai berikutantara lain surat tugas, tujuan penilai, dasar yang dinilai, obyekyang dinilai; Bahwa yang masuk dalam daftar nominatif belum tentu mendapatpenilaian, atau tidak semua bisa dinilai; Bahwa barangbarang
Register : 18-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 8/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Drs H Edi Iryana MAP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
11465
  • maka yang harusdijadikan dasar Hukum utama adalah Undang Undang; Bahwa ahli menyatakan Ini norma berkelanjutan tapi diatur dalam produkHukum yang baru ada perbedaan dari pengambilan dasar pertimbangan dan pengambilan kebijakan Kepala Daerah;Bahwa ahli menyatakan Peraturan Perundang Undangan yang dipakaiadalah peraturan pada saat dibuatnya Surat Keputusan;Bahwa ahli menyatakan Itu ada di Peraturan Perundang Undangantermasuk juga ada mekanisme Internal standar operasionalnya harus seperti itu ada SOPnya
Register : 14-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.MUHTAR ADJIR SH
2.M Riza KH SH MH
Terdakwa:
SUHERMAN Bin ABIDIN
487194
  • Garung bulanJanuari 2019 merupakan data yang masih mentah karena baru bersifatinformasi dan belum Dilakukan pengecekan secara detail.Bahwa saksi hanya menerima laporan saja dari anak buahnya yang telahmendata sesuai dengan SOPnya dan yang saksi baca terdakwa mengalamigangguan Katatonik Disorder;Bahwa sepengetahuan saksi sebagai dokter, gangguan Katatonik Disorderadalah gangguan jiwa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa
Register : 24-10-2016 — Putus : 03-02-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 3 Februari 2017 — RIFNAL Hi. HARUN, S.Sos, bertempat tinggal di: Desa Malei Kecamatan Lage Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Swasta, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUL JAMALUDIN, S.H., UJANG HERMANSYAH, S.H., ISMAN, S.H., ABDUL RAHMAN, S.H., SOLEMAN, S.H., BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H., M.H dan RANDI CHANRA RIZKY, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum HANSS & Associates yang beralamat di Jalan Yojokodi No. 14 Ruko Kavs. 5 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. AMANAH FINANCE Cq. PT. AMANAH FINANCE Poso, berkedudukan di Jalan Pulau Seram Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan FARY FERIZAL MULFIA ALLS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BUNIAMIN, S.H., HERMAWAN RAHIM, S.H., dan SHAFFLY A. SADIQ KAWU, S.H.,Advokat Kantor Hukum “BUNIAMIN, SH. & PARTNERS”, berkantor di Gedung Wisma Kalla Lt. 2, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 8, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV-BOD/AF/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
16478
  • Amanah FinancePoso karena telah diberhentikan oleh Tergugat karena tidak mencapaitarget ;Bahwa SOP untuk Wilayah Cabang Poso tidak diberikan masingmasingtapi SOPnya diberitahukan ;Bahwa di PT.
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
9012
  • saksi sebutkan tersebut , setelahsaksi menerima uang tersebut kemudian saksi serahkan kepadabendahara kantor untuk selanjutnya disetorkan ke kas Negara.Bahwa saksi tidak tahu, dari mana anggaran untuk program Larasita.Bahwa Larasita adalah program dari pemerintah pusat, program tersebuttidak ada kerjasama dengan pihak lain.Bahwa saksi tidak tahu alasan mobil Larasita mendatangi desa Trimulyo,berdasarkan permintaan atau keputusan Kepala BPN.Bahwa pelaksanaan Larasita tersebut sudah sesuai dengan SOPnya
    ,saksi tidak tahu.Bahwa dalam SOPnya tidak melibatkan aparat desa .Bahwa pengurusan sertifikat tersebut tidak boleh dikuasakan, pemohonharus datang sendiri.Bahwa pemohon tidak ada yang mengeluh tentang biaya yangdikeluarkan.Bahwa pemohon sudah tahu tentang biaya yang harus dibayar, karenaada sosialisasi sebelumnya jadi pemohon sudah mempersiapkannya.Bahwa layanan mobil Larasita dimulai pukul 10 hingga selesai.Bahwa kedatangan pemohon tidak dikoordinasikan secara bersamasama, pemohon yang mendatangani
    Pemohon bisa datang hari itu juga memenuhipersyaratannya atau bisa datang lagi saat mobil Larasita datang.Bahwa saksi tidak tahu, berapa lama jarak antara pendaftaran sampaidengan sertifikat selesai namun ada SOPnya tentang jangka waktunya.Halaman 48 dari 204 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk. Bahwa setahu saksi , dari permohonan pendaftaran melalui programlarasita tersebut, sertifikat yang sudah jadi ada 132. Bahwa saksi terakhir kali bertugas pada Larasita pada tanggal 24 April2012.
    Bahwa dalam SOPnya tidak melibatkan aparat desa . Bahwa pengurusan sertifikat tersebut tidak boleh dikuasakan, pemohonharus datang sendiri. ltu perintah dariatasan saksi. Bahwa setahu saksi, di desa Trimulyo tidak ada yang mengkuasakan . Bahwa diadakan pertama kali pendaftaran Larasita tersebut di desaTrimulyo mulai tanggal 11 Oktober 2011. Bahwa yang menjadi dasar desa Trimulyo didatangi mobil Larasita saksitidak tahu. Bahwa layanan mobil Larasita dimulai pukul 10 hingga selesai.
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
430940
  • bagian Compliance;Bahwa Para Terdakwa dalam job descnya tidak memiliki kKewajiban untukmenyetujui operasionalisasi pencairan kredit, karena hal tersebut merupakantugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapatdibuktikan berdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) InvoiceFinancing Mei 2012;Bahwa Para Terdakwa dalam SOP tidak memiliki kewajiban untuk TradeChecking terhadap supplier yang tercantum pada invoice yang diajukan olehnasabah sebelum pencairan, Para Terdakwa dalam SOPnya
    tidak memilikikewajiban melakukan Site Visit terhadap supplier pada saat pelaksanaanproses pencairan dan Para Terdakwa dalam SOPnya tidak memiliki kewajibanmelakukan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak karena hal tersebutmerupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops;Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membangun Dakwaan dan Tuntutannyaberdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia TentangKewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan BankBagi Bank Umum No
    Financing Mei2012, dan Para Terdakwa dalam job descnya tidak memiliki kKewajiban untukmenyetujui operasionalisasi pencairan kredit, karena hal tersebut merupakan tugasdan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapat dibuktikanberdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) Invoice Financing Mei2012, selain itu Para Terdakwa dalam SOP tidak memiliki Kewajiban untuk TradeChecking terhadap supplier yang tercantum pada invoice yang diajukan olehnasabah sebelum pencairan, Para Terdakwa dalam SOPnya
    tidak memilikikewajiban melakukan Site Visit terhadap supplier pada saat pelaksanaan prosespencairan dan Para Terdakwa dalam SOPnya tidak memiliki kewajibanmelakukan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak karena hal tersebutmerupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops;Hal. 426 dari 457 hal.
Register : 01-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
YENI
Tergugat:
PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang
Turut Tergugat:
OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL Cq. KEPALA OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL
17254
  • FIF;Bahwa, jabatan saksi adalah colektor;Bahwa saksi tahu masalah mobil yang diambil kembali olen perusahaan PT.FIF;Bahwa mobil jenis toyota avanza tahun 2008;Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu penarikan mobil, saya tahudari cerita saja;Bahwa tugas pokok saksi selaku kolector adalah mengingatkan, menagihdan meminta kembali unit;Bahwa tugas saksi selaku kolector ada SOPnya;Bahwa cara kerja saksi menagih dengan cara datang kepada konsumen,mengingatkan berbicara apabila terjadi penunggakan
Register : 05-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 8 September 2016 — KARYADI Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
13744
  • JJLSBahwa Saksi melakukan pekerjaan sudah 8 (delapan) tahun;Bahwa dasar penilaian tersebut adalah SPI (Standar PenilaianIndonesia) dan itu ada teknisnya;Bahwa Saksi melakukan penilaian setelah memenangkan tenderdan kemudian mendapatkan daftar nominatif dari BPN;Bahwa standar penilaian tersebut ada SOPnya sebagai berikut;vY Surat tugasvY Tujuan penilaiv Dasar yang dinilai Obyek yang dinilaiHalaman 34 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wat Bahwa yang masuk dalam daftar nominatif belum tentu mendapatpenilaian
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — GUNAWAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4712
  • .; Bahwa Standar penilaian tersebut ada SOPnya sebagai berikut :1. Surat tugas.2. Tujuan penilai.3. Dasar yang dinilai.4.
Register : 19-07-2017 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
DEBBY CHRISJE HERLINA TATALEDE
Tergugat:
1.PT BANK BARELANG MANDIRI
2.PT ASURANSIN BUMI PUTRA
3.Andreas Timothy, S.H., M.Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batam
11185
  • karena bermasalah dengan hasil medical cek up ;Bahwa Waktu itu tanggapan pihak debitur Debitur Trihanto Junias Fandi akanmencari asuransi lain dan akhirnya kami mencarikan asuransi Bumi Puterauntuk debitur Debitur Trinanto Junias Fandi ;Bahwa Sampai batas waktu yang ditentukan, pihak debitur tidak bisamelengkapi berkas yang diminta oleh Asuransi Bumi Putera ;Bahwa waktu Debitur Trihanto Junias Fandi meninggal dunia kreditnya sudahberjalan ;Bahwa Asuransi MMC sebelum akad kredit dilaksanakan ;Bahwa SOPnya
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda
Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
428
  • Ker, Saksi hanyamendengarkan suara gaduh ;Bahwa diruangan Saksi ada yang rusak, meja kursi dijungkirbalikan, ada kulitpisang, ada potoganpotongan kertas, sedangkan barang yang pecah diruanganlain;Bahwa yang Saksi dengar selain katakata inilah wajahwajah yang menjualbelikan Kita, juga ada katakata inilah yang menginjakinjak nilai pancasila;Bahwa perasaan Saksi saat itu takut, tidak terima karena mereka menjelekjelekan Kita karena Kita sedang menjalankan tugas ;Bahwa dikantor Saksi sering ada demo, SOPnya