Ditemukan 3190 data
SHENNY SYARIEF
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
473 — 195
./2020, tanggal 22September 2020 (Bukti P1); yang diketahui oleh Pemohon melalui SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor:B/517/IX/RES.1.10./2020, tanggal 22 September 2020 (Bukti P2);Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pelapor sekaligus saksikorban adalah pihak yang sangat dirugikan atas terjadinya tindak pidanapengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP sub Pasal406 KUHP sub Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsider Pasal406 KUHP jo Pasal 55 ayat (
Pasal 55 ayat(1) KUHP subsider Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, telahdilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, hal ini berdasarkanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4.1,Nomor: B/403/VII/RES 1.10/2020, tanggal 29 Juli 2020 (Bukti P10);Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) A4.1, Nomor: B/403/VII/RES 1.10/2020, tanggal 29 Juli 2020(vide Bukti P10), Termohon selaku Penyidik juga telah melakukanlangkahlangkah, sebagai berikut:a.
Pesisir Barat), hal ini berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka atas nama Merpi Pahlepi Dkk dari DirektoratReserse Kriminal Umum Polda Lampung kepada Kepala KejaksaanTinggi Lampung, Nomor: B/633/VII/RES.1.10./2020, tanggal 29 Juli2020 (Bukti P11).I. = Tentang Hukumnya.1.Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP), Nomor: B/517/IX/RES.1.10./2020, tanggal 22September 2020 (vide Bukti P2), yang pada pokoknya menyatakantelah dilakukan Gelar Perkara Khusus tanggal
Biro Wassidik Bareskrim Polri, sehingga penghentianpenyidikan yang telah menetapkan para terlapor sebagai tersangkayang hanya mendasarkan dari hasil Gelar Perkara di WassidikBareskrim Polri adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikanoleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Nomor:SP.Sidik/38.a/IX/RES.1.10./2020, tanggal 22 September 2020, yangPemohon ketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP
WR Supratman No. 01 Teluk Betung,Bandar Lampung, Lampung, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriTanjungkarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 Sesuai dengan bukti surat T5,berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SP.Sidik/38.a/IX/RES.1.10./2020, tanggal 22 September 2020 dan bukti surat P2,berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor:B/517/IX/RES.1.10./2020, tanggal 22 September 2020, membuktikan bahwa benarTermohon selaku Direktur Reserse
201 — 54
Pemohon);Memberitahukan perkembangan penyidikan perkara melalui SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepadaPelapor SAMSINAR SIREGAR (ic. Pemohon), yaitu antara lain :a. SP2HP Nomor : B/1751 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 12 Oktober2016;b. SP2HP Nomor : B/1751.a / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 24Nopember 2016;c.
SP2HP Nomor : B/1751.b / XII / 2016 / Reskrim, tanggal 07Desember 2016.Memberitahukan penghentian penyidikan perkara kepada Pelapor SAMSINAR SIREGAR sesuai dengan SP2HP Nomor : B/547/ IV /2017 / Reskrim, tanggal 10 April 2017, dengan melampirkan SURATKETETAPAN Nomor : S.
Tap / 1725.a / IV / 2017 / Reskrim, tanggal10 April 2017, yang diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 11April 2017;Namun, oleh karena pada SP2HP Nomor : B/547/ IV / 2017 /Reskrim, tanggal 10 April 2017, dan SURAT KETETAPAN Nomor :S.
) Nomor : SP2HP Nomor : B/1751 / X / 2016 / Reskrim,tanggal 12 Oktober 2016, Nomor : B/1751.a/ XI / .2016 / Reskrim,tanggal 24 Nopember 2016 dan Nomor : B/1751.b / XII / 2016 /Reskrim, tanggal 07 Desember 2016 yang ditujukan kepadaPelapor : SAMSINAR Br.
SIREGAR, yang telah diberi materaisecukupnya/di Nazegelend dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.124;Photocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor : B/547/ IV / 2017 / Reskrim, tanggal 10 April 2017,yang ditujukan kepada Pelapor : SAMSINAR Br.
SAHARA IMANUDDIN
Termohon:
KAPOLRES TANGERANG SELATAN
109 — 78
Nasional KotaTangerang Selatan untuk kegiatan pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastralterhadap tanah PEMOHON (Bukti P9 s/d Bukti P10) dan pada awal maret2019 Petugas Termohon telah melaksanakan kegiatan pengukuran Ulangterhadap tanah PEMOHON hasilnya BERDASARKAN BUKTI PERMULAANYANG CUKUP bahwa SAINT JOHNS CATHOLIC SCHOOL telahmelakukan perbuatan Pidana sesuai Laporan kepada TERMOHON tgl.24September 2018(Bukti P6)Bahwa Termohon telah mengeluarkan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP
:B/304 /IV/2019/Reskrim tanggal 11 April 2019 (Bukti P10) danTermohon telah memberhentikan penyelidikannya berdasarkan SuratKetetapan Nomor S.Tap/32/IV/2019/Reskrim tanggal 11 April 2019, tetapiTermohon terlalu dini untuk menghentikan Penyelidikan dan begitu jugamelihat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan(SP2HP) No. : No.
Bahwa setiap perkembangan hasil penyelidikan, TERMOHON tuangkan dalamSurat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang TERMOHON kirimkanke alamat PEMOHON, sesuai dengan:a.Surat Kapolres Tangerang Selatan Nomor: B / 641 / X J 2018 / Reskrim,tanggal 02 Oktober 2018 perihal SP2HP ke 1 kepada sdri SAHARAIMANUDDIN;Surat Kapolres Tangerang Selatan Nomor: B / 677 / X / 2018 Reskrim,Halaman 7 dari Putusan 12/Pid.Pra/2019/PN.Tngtanggal 11 Oktober 2018 perihal SP2HP ke 2 kepada sdri SAHARAIMANUDDIN;Surat
Kapolres Tangerang Selatan Nomor: B / 845 /X112018 / Reskrim,tanggal 26 November 2018 perihal SP2HP ke 3 kepada sdri SAHARAIMANUDDIN;Surat Kapolres Tangerang Selatan Nomor; B / 255 / Ill / 2019 / Reskrim,tanggal 26 Maret 2019 perihal SP2HP ke 4 kepada sdri SAHARAIMANUDDIN;5.
;Menimbang bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohonsesuai dengan buktibukti yang diajukannya tersebut adalah merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHAP ;Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terlalu diniuntuk menghentikan Penyelidikan dan begitu. juga melihat SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP) No.No.
161 — 87
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Pertama Nomor : B/2404/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2016 ;j. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Kedua Nomor : B/2657/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2016 ;Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 116/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.k. Gelar Perkara tanggal 26 Mei 2016 ;. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Ketiga Nomor : B/2989/VV2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2016;3.
Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) kedua tanggal 24 Mei 2016, menyatakan bahwapenyidik akan melakukan pemanggilan kedua kepada Pelapor J.SONTANG SIMATUPANG, SH.
Reskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 2 (dua) dariKasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH.(NRP : 59080918), kepada : Gary J Forsyth tanggal 24 Mei 2016, sesuaidengan aslinya (Bukti P12) ;Fotocopy Surat Nomor : B/2658/V/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 2 (dua) dariKasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH.(NRP : 59080918), kepada : J.
Reskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 (Tiga) dariKasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH.(NRP : 59080918), kepada : Gary J Forsyth tanggal 10 Juni 2016, sesuaidengan aslinya (Bukti P14) ;Fotocopy Surat Nomor : B/2990/VV/2016/Dit. Reskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 (tiga) dariKasubdit 5 Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Suparmo, SH.(NRP: 59080918), kepada : J.
aslinya (Bukti T11) ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)ke2 Nomor : B/2658/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2016, sesuaidengan aslinya (Bukti T12) ;Fotocopy Bap Saksi an.
RIKI YULIANDRI,ST
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
93 — 51
Surat SP2HP Nomor.B/1467/VI/2019/Reskrim tanggal 24 Juni2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bersama inikami beritahukan kepada saudara, saat ini Unit Il Reskrimsedang menangani dugaan Tindak Pidana Penipuan yangSdr.laporkan, dimana kami sudah melakukan langkahlangkahpenyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap parasaksi, terlapor dan mengumpulkan alat bukti terkait dalamperkara yang dimaksud.
Berdasarkan hasil gelar perkara yangtelah kami lakukan, dijelaskan bahwa kami selakuPenyidik/Penyidik Pembantu menyimpulkan bahwa perkarayang Sdr laporkan tersebut belum memenuhi unsurunsurtindak pidana penipuan; Menanggapi surat ini, bahwa Termohon menyatakan telahmemeriksa Terlapor namun tidak pernah ada pemberitahuansampai ke Pemohon melalui SP2HP bahwa terhadap Terlaporsudah dilakukan pemeriksaan, kapan dan apahasilpemeriksaannya..?
Pemohon sama sekali tidak dapat pemberitahuan meskipun itu secaralangsung maupun melalui SP2HP padahal Pemohon berhk untukmengetahui informasi tersebut;. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Termohon menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyelidikan (SP2.LID/118/VI/2019/Reskrimtanggal 24 Juni 2019) yang pada intinya menetapkan menghentikanpenyelidikan perkara atas nama Ir. SUPARMAN, S.H., M.Si, M.H.
Nomor B/1467/VI/2019/Reskrimtanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P3;Fotocopy dari fotocopy Surat SP2HP Nomor B 791/VI/2019 Reskrim tanggal24 Juni 2019, diberi tanda P4;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pag.5.
Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat SP2HP Nomor B 719/VI/2017tanggal 20 Mei 2017, diberi tanda P5;6. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Pencabutan Laporan PolisiNomor LP/1625/K/XII/2016/SPKT Unit Il tanggal 28 Desember 2016, diberitanda P6;7. Fotocopy sesual dengan aslinya Surat SP2HP NomorB/1489/X/2017/Reskrim tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Data Personil Inti PT.
75 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 250 K/TUN/201617.18.tersebut, maka patut diduga merupakan perbuatan tindak pidanapemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu ;Bahwa terkait dengan adanya perjanjian tanggal 14 Februari 2012Tergugat II Intervensi tersebut maupun Tergugat yang berpatokan bahwaadanya SP2HP No.: SP2HP/320/XII/2014/Res.SB yang dikeluarkan olehPenyidik Polres Sumba Barat Daya tanggal 3 Desember 2014, perihalSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan maupun adanyapenyitaan berdasarkan surat Perintah
Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
Putusan Nomor 250 K/TUN/201619.20.terhadap laporan polisi tersebut, hal ini bukan Penggugat II Intervensimengada ada tetapi sudah berdasarkan fakta dan hukum yang ada ;Bahwa selain SP2HP tertanggal 3 Desember 2014, ada pula SP2HP dariKepolisian Resor Sumba Barat tertanggal 11 November 2014, yangmerupakan juga informasi publik yang secara jelas pada pokoknyamenyatakan bahwa bidang tanah yang dimaksud tidak ada kaitannyadengan perkara pidana yang sedang kami lakukan penyelidikan danpenyidikan, sehingga
Hal ini bersifat informasi publik yang telahdiuraikan oleh Penggugat II Intervensi pada point 18 diatas ;Bahwa bilamana Tergugat dan Tergugat Il Intervensi selalu dan selaluberpatokan pada SP2HP tertanggal 3 Desember 2014 yang dikeluarkanoleh penyidik Polres Sumba Barat, yang secara jelas hanya merupakanpersangkaan belaka dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehinggaTergugat maupun Tergugat Il Intervensi harus lebih memahami secarajelas bahwa SP2HP tersebut hanya sebatas Informasi Publik, yang
245 — 73
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pengumpulan Dokumen dan Penyelidikan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/333/IX/2020/Reskrim Tanggal 23 September 2020 (Copy SP2HP Terlampir). Pada Poin 2 SP2HP tersebut disebutkan Pengumpulan Dokumen dan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON. Perinciannya adalah sebagai berikut :a. Pengumpulan dokumen, terdiri dari 17 Item;b.
(Copy SP2HP terlampir). 3. Sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam SP2HP tertanggal 23 September 2020 tersebut, maka TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara di Polda Kaltim, yaitu tanggal 4 Maret 2021.Hasilnya adalah bahwa Perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukum yang jelas (Copy SP3 Terlampir).
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pengumpulan Dokumen dan Penyelidikan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/333/IX/2020/Reskrim Tanggal 23 September 2020 (Copy SP2HP Terlampir). Pada Poin 2 SP2HP tersebut disebutkan Pengumpulan Dokumen dan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON. Perinciannya adalah sebagai berikut :a. Pengumpulan dokumen, terdiri dari 17 Item.b.
(Copy SP2HP terlampir). 3. Sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam SP2HP tertanggal 23 September 2020 tersebut, maka TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara di Polda Kaltim, yaitu tanggal 4 Maret 2021.Hasilnya adalah bahwa Perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukum yang jelas (Copy SP3 Terlampir).
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukanPengumpulan Dokumen dan Penyelidikan seperti yang tertuang dalam SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) NomorB/333/IX/2020/Reskrim Tanggal 23 September 2020 (Copy SP2HPTerlampir). Pada Poin 2 SP2HP tersebut disebutkan Pengumpulan Dokumendan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON. Perinciannya adalahsebagai berikut :a. Pengumpulan dokumen, terdiri dari 17 Item;b.
(Copy SP2HP terlampir).Putusan Nomor 1 /Pid.Pra/2021/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman3.4.a.Sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam SP2HP tertanggal 23September 2020 tersebut, maka TERMOHON telah melakukan GelarPerkara di Polda Kaltim, yaitu tanggal 4 Maret 2021.Hasilnya adalah bahwaPerkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan tanpamenyebutkan alasan dan dasar hukum yang jelas (Copy SP3 Terlampir).
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukanPengumpulan Dokumen dan Penyelidikan seperti yang tertuang dalam SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) NomorB/333/IX/2020/Reskrim Tanggal 23 September 2020 (Copy SP2HPTerlampir). Pada Poin 2 SP2HP tersebut disebutkan Pengumpulan Dokumendan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON. Perinciannya adalahsebagai berikut :a. Pengumpulan dokumen, terdiri dari 17 Item.b.
(Copy SP2HP terlampir).3. Sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam SP2HP tertanggal 23September 2020 tersebut, maka TERMOHON telah melakukan GelarPerkara di Polda Kaltim, yaitu tanggal 4 Maret 2021.Hasilnya adalah bahwaPerkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan tanpamenyebutkan alasan dan dasar hukum yang jelas (Copy SP3 Terlampir).
MARINCE MANIK,
Termohon:
KAPOLDASU Cq. DITRESKRIM UMUM POLDASU KASUBDIT IV RENAKTA PENYIDIK AKBP SIMON PAULUS SINULINGGA,SH.
185 — 35
Pada tanggal 29 Juni 2020 Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Sumatera Utara Cq Direktur Reserse Kriminal Umum PoldaSumut Kasubdit IVRenakta Selaku Penyidik AKBP Simon PaulusSinulingga, SH Mengeluarkan Surat Nomor: B/1125/V1/2020/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP).
SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON:wonn Bahwa subtansi permohonan Pemohon adalah untuk menyatakanPenghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor :B/1125/V1/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2020 perihal SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), atas dugaantindak pidana mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sahatasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaanitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPidana adalah tidak sah
TAP/564.b/VI/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Juni 2020 tentangPenghentian Penyelidikan yang disampaikan kepada Pemohon melaluiSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor: B/1125/V1/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2020;Bahwa untuk menyatakan tidak sah atau membatalkan penghentianpenyelidikan adalah mengajukan keberatan kepada atasan PenyidikHalaman 9 dari 32Putusan Nomor 87/Pid.Pra/2020/PN Mdnyang menghentikan penyelidikan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3)Peraturan Kapolri Nomor
Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor:B/1125/V1/2020/ Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2020, perihal SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Sadr.MARINCE MANIK, selanjutnya diberi tanda bukti T10;11.
Lidik/564.a/V1/2020/Ditreskrimum,tanggal 29 Juni 2020, Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/564.a/V1/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/1125/V1/2020/Ditreskrimum tanggal 29Juni 2020 an. MARINCE MANIK (ic. Pemohon), adalah sah dan berkekuatanhukum maka beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.
31 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gambar/Foto 2.e Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dariPolda NTB.e Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dariResort Lombok Barat.e Akta Pengakuan ROBERT AZALI No.2 yang dibuat di hadapan NotarisAnak Agung Made Arnaya, SH.e Surat Pencegahan dari Beny Bakari, SH, Pengacara NAOKO KUDO.e Surat Pernyataan ROBERT AZALI, 1 Juli 2003.e Surat Pernyataan ROBERT AZALI, 27 Desember 2006.e Surat Pernyataan BAIQ HAERIAH (Pemilik asal tanah yang dibeli olehRobert Azali
SONY MUJIONO
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Magersari Kota Mojokerto
44 — 12
Hasil Penyidikan dan suratdari termohon dengan Nomor : B/ 01/ SP2HP ke10/ II/ 2019/ RESKRIM,Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yangmenyampaikan bahwa perkara dimaksut telah di hentikan ProsesPenyidikannya membuktikan bahwa pelayanan Termohon terhadap LaporanPemohon sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ 08/ III/ JATIM/ Res Mjk Kotatanggal 31 Maret 2016, berlarut larut dan tidak mendapatkan perhatiansebagaimana mestinya, sehingga tidak sesuai diamanatkan dalamketentuan Pasal 31
Menyatakan Surat Kapolsek Magersari Nomor : B/O1/SP2HP Ke10/II/2019/Reskrim tanggal O7 Pebruari 2019 perihal suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, oleh Termohon sahdan benar menurut hukum; Halaman 19 dari 33 Putusan Pra Peradilan Nomor 02./Pid.Pra/2018/PN. Mjk5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan pra peradilannya, Pemohon telah mengajukan alat alat bukti Surat, antara lain :1.
Fotocopy SP2HP Nomor : B/18/ke1/IV/2016/Polsek tanggal 4 April 2016,Selanjutnya Ciberi tanda ................cccecceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeees Bukti P34. Fotocopy SP2HP Nomor : B/23/ke2/IV/2016/Polsek tanggal 19 April2016, Selanjutnya CIDER TANG msascssses comnmueracxnen commemevenaaes riemwenees Bukti P45. Fotocopy SP2HP Nomor : B/33/ke9/I/2019/Reskrim tanggal 15 Januari2016, Selanjutnya diberi tanda ............cc cece ccc e cece eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Bukti P56.
Fotocopy SP2HP Nomor : B/01/ke10/II/2019/Reskrim tanggal 7 Pebruari2019, Selanjutnya Aiberi taNdA 00.0.0... cee ceeceeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeees Bukti P67.
Mjk 15 T10.A BAP Saksi Agung Bantolo 1 bendel ; 16 T11.A BAP Saksi Windu Setyo Rahmawati 1 bendel ; 17 T12.A BAP Saksi Sugiarsih 1 bendel ; 18 T12.B BAP Saksi Sugiarsin Tambahan 1 bendel ; 19 T13 Hasil Gelar Perkara Surat Pemberitahuan Perkambangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 20 T14 Ke18.d. ke 10. 1 bendel ;51 TAI5.A Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor, SPPP/08.b/I/2019/Satreskrim tanggal 25 Januari 201999 T15.B Surat Ketetapan Nomor : STap/01/I/Res.1.8./2019/Satreskrimtanggal 29 Januari 2019
170 — 44
(dua ratus juta rupiah), dimanapembayarannya dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Keduabesar Rp. 50.000.000, pada saat telah ditingkatkan penangan perkaradari penyelidikan dan penyidikan yang dibuktikan dalam SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP) daripenyidik kepada pihak Pertama dan selebihnya sebesar Rp.150.000.000.
(seratus lima puluh juta rupiah) pada saat TerlaporMaman Bin Daning ditetapkan sebagai Tersangka terbukti dalam SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP) daripenyidik kepada pihak Pertama, yang mana pembayaran operasionalfee ini tetap wajib dilaksanakan Pihak Pertama kepada Pihak Keduameskipun ada sesuatu hal yang dikehendaki dan disepakati oleh PihakPertama baik kepada Penyidik dan Terlapor Maman Bin Daning,sehingga tidak dilanjutkan penyidikan, seperti halnya perjanjian damai;Halaman
dan operasional feetetap diberikan bila Pelapor dan Terlapor damai; Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah menerima SP2HP apapun; Bahwa info dari lapangan yaitu dari Riki Rikardo yang telepon Penggugatbahwa telah terjadi perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II danmencabut Surat Kuasa secara sepihak dari Tergugat kepada Penggugat, initerjadi bulan Januari 2018; Bahwa kapan Surat Kuasa dicabut dan apa alasannya, saksi tidak tahu; Bahwa menurut Bukti P3 pembatalan dan pencabutan Surat
Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No.B/76Subdit 1/2018/Dit Tipidum tanggal 23 Januari 2018 dari TurutTergugat kepada Tergugat, Bukti T3;Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:1.Saksi JEFFERSON, H.
Operasional Fee Rp 200.000.000, , dengan ketentuandibayarkan Rp 50.000.000, pada saat telah ditingkatkanpenanganan perkara dari Penyelidikan menjadi penyidikan yangdibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) dari Penyidik, dan Rp 150.000.000, padasaat Terlapor (Maman Bin Daning) ditetapkan sebagai Tersangkayang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik, dan pembayaranOperasional fee ini tetap wajib dilaksanakan Tergugat
209 — 146
S.Pgl/8623/X/201 .2/DitReskrimum.Bahwa Termohon mengirimkan SP2HP ke2 NomorB/3028/V1/2013/Ditreskrimum pada tanggal 4 Juni 2013 kepada Pemohon terkaitperkembangan hasil penyidikan telah memanggil dan melakukan pemeriksaanterhadap Sdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Racmat Bactiar, Sdr.Reza Rhenaldi Syaiful, Sdr. Ir. Darwin, Sdri. Dewi Monita, Sdri. Hj.
Ninih BintiH.M Nasan.Bahwa Termohon mengirimkan surat SP2HP ke3No.3755/VII/2013/Ditreskrimum pada tanggal 24 Juli 2013 terkait prosespenyidikan terhadap perkara yang Pemohon laporkan penyidik telah melakukanlangkah langkah lelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi saksiSdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Rachmad Bachtiar, Sdr. RezaRhenaldi Syaiful, Sdr. Ir. Darwin, Sdri. Dewi Monita, Sdri Hj. Ninih Binti H.M.Nasan, Sdr. Zaenal Bin Nasan (sebagai Saksi).
Bahkan sebagai wujud keseriusan penangan perkara tersebutTERMOHON telah mengirimkan Surat PemberitahunanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHONtentang Penghentian penyidikan tersebut.9.
PenetapanEksekusiPutusan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang No. 145/PDTG/2013/ PN/TNG.Putusan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang No.268/PDT.G/2008/PN/TNG.Girik C 654/PetaRicikan/SuratKeteranganLurah 3 Oktober 2003.Blok 14 DaftarLampiranPeta Blok/C 36SuratKeteranganKepalaDesaTanggal 15 Agustus 2003.PutusanPidanaKepalaDesadalamKeteranganRiwayat Tanah No.214/Pid.B/2005/PN.TNG.SuratTandapenerimaantanggal 2612016/Surat SP2HP.
Tanggal2812016/SuratPemberitahuanPenghentiantanggal 2912016.TandaBuktiLaporTanggal 26 September 2012No. 3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum.SP2HP Propamtanggal 8 Januari 2014.SuratPanggilanBid.Propamtanggal 2 April 2014.PemberitahuanTindakLanjutSurat Dumas tanggal 19 September2014.PemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 14Oktober 2012.SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP)tanggal 13 Oktober 2012.SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP)tanggal 4 Juni 2013.SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan
181 — 110
Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T31) dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 (Bukti T32) serta Pengirimanpemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala KejaksaanTinggi DKI Jakarta (Bukti T33) ;8 Bahkan sebagai wujud keseriusan dan keterbukaan dalam melakukanpenyidika, TERMOHON telah terlebih dahulu mengirimkan SuratPemberitahunan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP
SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 April(Bukti T34) ;b.
SP2HP ke II Nomor : B/1184/VU/2012/Ditreskrimum tanggal 31 Juli2013 (Bukti T35) ;9 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan berdasarkan Keterangan ParaSaksi, keterangan Terlapor dan keterangan Para Ahli Pidana sertaadanya buktibukti yang ada pada TERMOHON, maka PenghentianPenyidikan terhadap Laporan Laporan Polisi No Pol : LP/1160/K/V/2001/Satgas Ops C tanggal Mei 2001 tentang dugaan TindakPidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378KUHP dan atau 372 KUHP sudah sesuai peraturan yang
No.48/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel33 Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan TinggiDKI Jakarta (Bukti T33) ;34 SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Dftreskdmsus tanggal 3 April (Bukti T34) ;35 SP2HP ke II Nomor : B/1184/VII/2012/Dkreskrimum tanggal 31 Juli 2013(Bukti T35) ;Suratsurat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy telah diberi materai yang cukupdan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat, Termohon telah pulamenghadirkan
ke I Nomor : B/495/IV/2013/Dit Reskrimsustertanggal 3 April 2013 dan SP2HP ke II Nomor : B/1184/IV/2013/Dit Reskrimsustertanggal 31 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pembuktian diatas Hakimberkesimpulan bahwa ternyata Termohon dalam menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 25 Juli2013 (vide Bukti T31) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/155/VII/2013/Dit Reskrimsus tertanggal 25 Juli 2013 (Vide Bukti
Nyonya Ika Noviliana
Tergugat:
Nyonya Nunung Ernawati
1472 — 867
SP2HP/A!/425/X1/2018/Reskrimtanggal 16 November 2018.3. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memilikikredibilitas, Kemampuan, maupun jin praktek untuk melakukantindakan kesehatan dalam usaha kecantikan yang dalam halini adalah tindakan veneer gigi.4.
SP2HP/A1/216/VI/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti T12;13. Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar No.800/1216.11.5/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda bukti T13;14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan No. SP2HP/A2/256/VII/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T14;15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan No.
SP2HP/A2/256/VII/2018/Reskrim Polres karanganyartanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda bukti T15;16. Fotokopi Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenKaranganyar No. 003.1/1.111 tanggal 23 Agustus 2018 tentangKlarifikasi Pelanggaran Perda, diberi tanda bukti T16;Halaman 14 dari 28 Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN. Skh.17. Fotokopi Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Kasih IbuSurakarta, diberi tanda bukti T17;18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan No.
SP2HP/A2/299/VIII/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti T18;19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan No. SP2HP/A2/426/XI/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 16 November 2018, diberi tanda bukti T19;20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan No. SP2HP/A2/427/XI/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 28 November 2018, diberi tanda bukti T20;21.
SP2HP/A2/10/I/2018/Reskrim Polres Karanganyartanggal 22 Januari 2019, diberi tanda bukti T24;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksisebagai berikut :1.
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 12 A, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, KabupatenBuleleng, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat;Bahwa jika terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat sering berujung kepada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat, bahkan Penggugat telah melaporkan kekerasandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini kepada Polres Bulelengsebagaiman Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan olehPolres Buleleng Nomor SP2HP
Putusan Nomor 716 K/Ag/2015Penggugat membuka mata lebarlebar dan lebih belajar hukum karenadasar Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh PolresBuleleng Nomor SP2HP/193.c/X/2014/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2014(bukti surat P.3) dimana perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa SP2HPtujuannya adalah hanya informasi, bukan untuk memerintahkan tentangsuatu hal.
Sehingga SP2HP tersebut, merupakan informasi saja, karenaberdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, Pasal 10menyatakan bahwa administrasi penyidikan yang tidak masuk dalamberkas perkara, meliputi:a. Surat perintah penghentian perkara penyidikan;Surat ketetapan penghentian penyidikan;Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;Surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;020 5Berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansilain;f.
Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);Hal ini dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2011 tentangSistem Informasi Penyidikan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a menyebutkanbahwa informasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepadapelapor/pengadu atau keluarga korban;Oleh karena itu, secara hukum seseorang tidak dapat dikatakan bersalahmelakukan suatu tindak pidana apabila belum ada putusan dari Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap menyatakan orang tersebut telah bersalahmelakukan
AMIN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolda Sumsel Cq Direktur Reserse Polda Sumsel
88 — 23
Sehingga oleh karenanyapenghentian penyidikan kepada tersangka An Joki Halim olehTermohon adalah keliru dan tidak tepat karena tidak pernah adapembayaran ataupun pengembalian dalam bentuk apapun kepadaPemohon;PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURATPEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP);1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan hak bagi pelapor.
Dalam hal menjamin akuntabilitas dantransparansi penyelidikan atau penyidikan, penyidik wajibmemberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidakdiminta secara berkala;Halaman 7 dari 30 halaman putusan Nomor17/Pid.Pra/2019/PN.Plg2.
Bahwa pemohon sejak membuat laporan polisi Nomor:LPB/854/X/2018/SPKT tanggal 28 Oktober 2018 belum pernahmenerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP);6. Dengan demikian jelas' tindakan temohon dengan tidakmemberikan / menembuskan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) merupakan tindakan yang tidak sah. Sertapenghentian penyidikan dengan nomor SP.
SuratPemberitahuanPerkembanganPenelitianLaporanHasilPenyidikan (SP2HP) dengan nomorsurat:B/846/X/2018/Ditreskrimumtanggal29 Oktober 2018dansuratpemberitahuanperkembanganhasilpenyidikanlaporannomorB/846.a/XII/2018/Ditreskrimumtanggal 3 Desember 2018telahdikirimkankepada PEMOHONdanditerimaolehKuasaHukumnyaSdr ALEX NOVEN, SH. MH., diberitanda T.13.14.
BahwaTERMOHON telah melaksanakan tugasnya membuat surat perintahpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan nomor surat :B/846.a/XII/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Desember 2018 dan telah dikirimkankepada PEMOHON dan diterima oleh Kuasa Hukumnya Sr ALEX NOVEN, SH.MH.
OKTAVIA PUTRI YUSWITA
Termohon:
Polresta Pekanbaru
50 — 17
Suratsurat yang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru register Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Pbr tanggal 15 Oktober 2019,Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Pbrtelah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagaiberikut:Untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atas Penghentian Penyelidikansebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP
Pada Tanggal 26 September 2019 Pemohon telah menerima surat dariPolresta Pekanbaru, surat Nomor B / 157.b / IX / RES 1.2 / 2019 /Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan,(SP2HP ) ( BUKTI P3 );yang mana didalam surat tersebut dinyatakan :2. bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa proses perkara yangsaudari laporkan pada tanggal 17 Februari 2018 tentang diduga telahterjadi tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak ataukuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam
Karena pemohon merasa diperlakukan tidak adil dimatahukum dengan dikeluarkannya surat SP2HP Pada Tanggal 26 September 2019,surat Nomor B / 157.b / IX / RES 1.2 / 2019 / Reskrim, Perihal : PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana didalam surat tersebutdinyatakan : perkara ini dihentikan penyelidikannya, untuk itu. pemohonberharap agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru :1.
Menyatakan surat Pemberitahuan perkembangan ehasilpenyelidikan (SP2HP) Nomor: B/157.b/IX/RES 1.2/2019 Reskrimtanggal 26 September 2019 adalah sah secara hukum;c.
Fotocopy Risalah Lelang Nomor: 1089/10/2017, tanggal 13 Desember2017, selanjutnya diberi tanda T9;Fotocopy tanda terima surat SP2HP A2 Nomor: B/157.b/IX/2019/Reskrim, selanjutnya diberi tanda T10;10.
67 — 23
., selakupenyidik dalam proses penyidikan perkara tersebut ;Bahwa Termohon memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kedua,berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke2Nomor B/167/SP2HP2/I/2015/Ditreskrimum tertanggal 30 Januari 2015 yang berisipemberitahuan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi antara lain :Drs. EC. Henry Setyo Alim (Pelapor / Pemohon) ;Erik Steven Horman ;9 222529222222 snares enna aneSandi Suhari, S.T.
,M.H., dan telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Termohon, akan tetapiketerangan ahli tersebut tidak dimasukkan dalam berkas perkara, hal ini kemudianmenimbulkan tanda tanya bagi kami selaku Pemohon ;Bahwa Termohon memberitahukan perkembangan hasil penyidikan ketiga,berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke3Nomor B/239/SP2HP3/II/2015/Ditreskrimum tertanggal 13 Pebruari 2015 yang berisipemberitahuan tentang pelimpahan berkas perkara dari Kasubdit IV Renakta kepadaSubdit
Trunojoyo No. 3 Jakarta, akantetapi Pemohonn tidak mengetahui hasil Gelar Perkara tersebut ;14 Bahwa setelah Gelar Perkara dilaksanakan, Pemohon mendapatkan mendapatkan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke3 (Tiga) Nomor B/330/SP2HP3/H1/2016/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2016 yang salah satu poinnyaberbunyi Bersama ini kami memberitahukan bahwa proses penyidikan terhadapperkara yang saudara laporkan tersebut, penyidik telah melakukan langkahlangkah yang maksimal dengan melakukan
Syarip Pujianto ;7Abraham Zachariah ; 722722 2222 ===Hariyadi Prakarsa Subagyo ; 777722 nnn nnn nnn nnn nnn nnHeru Sumarsono alias Heru ; 202 2nnnnnnnnnnnBahwa selain menghadirkan saksi fakta, Termohon ,berdasarkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke2 Nomor B/167/SP2HP2/I/2015/Ditreskrimum tertanggal 30 Januari 2015, telah menghadirkan Ahli dibidang Betondan Bahan Bangunan ITS Surabaya, yaitu :Ir. Faimun M.Sc., Ph.D ~~~ =o oneIr.
B/958/SP2HP1/II/2015/Ditreskrim tanggal 20 Juni 2015, surat No.B/727/SP2HP 1/Il/2015/Ditreskrim tanggal 18 Juni 2015, suratNo. B/167/SP2HP2/II/2015/Ditreskrim tanggal 30 Januari 2015, tentang pemberitahuanperkembangan hasil penelitian (Bukti T5a, T5b, T6).
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
536 — 134
NATSIR HAMSAH dengan Surat Nomor : 615 / 300.773.71/Ill / 2010, tanggal 5 Maret 2010 dan surat Nomor : 1537 / 300.773.71/V1J/2010, tanggal 28 Juli 2010 tentang perpanjangan pemblokiransampai adanya penghentian Penyidikan, namun pemblokiran sertifikattersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan, SP2HP, Nomor : A.4/59/V/ 2012 / Ditreskrim, tanggal O7Mei 2012;Bahwa SP2HP yang dijadikan dasar penghapusan pemblokiransertifikat, saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar dan juga tidakHalaman 39 dari
111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.mengetahui Siapa yang menerima di Kantor pertanahan Kota Makassarkarena SP2HP tersebut tidak ter register;Bahwa dengan adanya SP2HP yang dijadikan dasar penghapusanpemblokiran sertifikat, maka pihak pertanahan telah menindak lanjutidengan proses penerbitan sertifikat yaitu penerbitan SHGB dengandasar Akte Jual Beli Nomor: 397 / 2012 tanggal 26 Mei 2012, Akte JualBeli Nomor: 398 / 2012 tanggal 26 Mei 2012, Akte Jual Beli Nomor : 399/ 2012 tanggal 26 Mei 2012
, SP3 tidak perlumeminta pertimbangan karna sudah jelas karena apapun memintapertimbangan tetap mengacuh pada SP2HP.
SP2HP adalahpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepadayang berkepentingan (Pengadu), sehingga belum memenuhipersyaratan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hapusnya pencatatanblokir.
HENDRO SUSANTIO berdasarkan SP2HP Nomor :B/A.4/59/V/2012/ Ditreskrimum, tanggal 7 Mei 2012;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002, Terdakwa PANCA TRISNA T, yangmelakukan pengecekan ke kantor BPN Makassar dan pengecekan tersebutsaksi memberi paraf serta pada waktu yang sama saksi membuka blokirberdasarkan SP2HP yang dibawa oleh Terdakwa PANCA TRISNAT;Bahwa SP2HP Nomor : B/A.4/59/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 7 Mei 2012adalah menghentikan perkara HENDRO SUSANTIO dalam Tindak PidanaPemalsuan Surat yaitu menempatkan
191 — 55
Bahwa kemudian Termohon mengundang Termohon untuk gelar perkara diKepolisian Daerah Sumatera Utara yang seyogyanya gelar Perkara tersebutharusnya dilakukan di Kepolisian Resor Labuhan Batu, dengan fakta imiPemohon merasa janggal karena selama penyidikan Termohon tidak pernahmemberitahukan sampai sejauh mana hasil penyidikan baik melalui SP2HP(surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) dan juga secara lisan,akan tetapi tibatiba Termohon memberitahu akan diadakan gelar perkara diPOLDASU , 222220020
TAMPUBOLON)selaku Penyidik ; Bahwa, Penghentian Penyidikan Perkara tersebut diberitahukan kepadaPemohon, JAMOT MANGATUR PASARIBU, SE, MM melalui SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) NomorB/71/VU/2013/Reskrim, tanggal 24 Juli 2013 dan juga diberitahukan kepadapihak terkait lainnya ; Namun, SP2HP Nomor : B/71/VII/2013/Reskrim, tanggal 24 Juli 2013 tidakdapat secepatnya diberikan kepada Pemohon, sebab Pemohon tidak pernahterlihat lagi di Tanjung Leidong dan didapat informasi bahwa
RUMPEA)mendatangi rumah orangtua Pemohon di Jalan Karya No. 33, KampungTeladan .......17.B.15Teladan, Aek Kanopan serta ketika Penyidik bertemu langsung denganPemohon lalu Penyidik menyerahkan SP2HP NomorB/71/VU/2013/Reskrim, tanggal 24 Juli 2013 kepada Pemohon, akan tetapiPemohon tidak bersedia menerimanya ; Bahwa, oleh karena Pemohon tidak bersedia menerima SP2HP Nomor :B/71/VII/2013/Reskrim secara langsung, maka keesokan harinya tanggal 23Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Penyidik (AIPTU A.M
RUMPEA)mengirimkan SP2HP Nomor : B/71/VII/2013/Reskrim,tanggal 24 Jul 2013berikut dengn Surat Penghentian Penyidikan Perkara An.
SARAGIH alias Dokter LESLY ; : Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor B/71/VII/2013 Reskrim,tertanggal 24 Juli 2013, yang ditujukkan kepada JAMOTMANGATUR PASARIBU, SE,MM ; : Foto copy Bukti Pengiriman (Resi) (SP2HP) NomorB/71/VII/2013 Reskrim, tanggal 24 Jul 2013, yangdituyukan kepada JAMOT MANGATUR PASARIBU,SE,MM, tertanggal 23 Agustus 2013 ; Bahwa foto copy buktibukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukupdan telah dicocokkan sama dengan aslinya di