Bahwa oleh karena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang sedangmelanda Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK HeruKristiyvana mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJKNo.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease."Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industriperbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret2021.

Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debiturdebiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID19 dan segeraHalaman 7 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDG1011.menerapkan POJK stimulus dimaksud," kata Heru dalam siaran persnya,namun Penggugat Oleh Tergugat akan diberi Kompensasi PenundaanPembayaran Angsuran selama 1 (Satu) Tahun sebagaiman aturan tersebut;.

Bahwa adanya Peraturan OJK No.11/POJK03/2020 terkait dengan stimulus Perekonomian diperuntukkan untukDebitur yang sampai dengan bulan Maret 2020 selalu melaksanakankewajibannya kepada Kreditur atau dengan kata lain, Peraturan OJKtersebut diperuntukkan bagi Debitur yang memiliki itikad baik kepadaHalaman 40 dari halaman 49 Putusan Nomor 620 / PDT / 2020 / PT.BDGKreditur. Sedangan dalam perkara A Quo, dapat dibuktikan bahwaPenggugat dari awal tidak memiliki itikad baik kepada Tergugat.5.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Kantor Perindustrian Perdagangan danPenanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatanPembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pabaengbaeng KotaMakassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal TahunAnggaran 2009 Nomor : 0745.0.ST/09002.4//2009;e Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Pasar TradisionalPercontohan Pabaengbaeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang PengadaanBarang / Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada PekerjaanPembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pabaengbaeng KotaMakassar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 484.A/Perindag &PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untukpekerjaan Pembangunan Pasar Pabaengbaeng Kota Makassar

Fiskal TahunAnggaran 2009 Nomor : 0745.0.ST/09002.4//2009;e Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar TradisionalPercontohan Pabaengbaeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang PengadaanBarang / Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada PekerjaanPembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pabaengbaeng KotaMakassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 484.A/Perindag &PM/SK/VII/2009

DARMA CITRA UTAMA;Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa BaengBaeng Kota Makassar periodebulan Desember 2009 dari CV.DARMA CITRA UTAMA;Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa BaengBaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaranRp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tigaratus sembilan puluh dua ribu rupiah);6101112131415Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI/09 tanggal11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SuratPerintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program PembantuanPembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;2.

Bahwa atas kondisi tersebut diatas dengan mengacu padamaklumat President Republik Indonesia yang ramai diperbincangkansaat ini termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaNo.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiHalaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN PipKebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019.

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik IndonesiaHalaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN PipNo.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019.4. Menyatakan tergugat tidak dapat menyita objek jamian tersebuttanpa ada penetapan sita jaminan fidusia dari Pengadilan Negeri Palopo.5.

Perpanjangan kebijakan stimulus Covid19 di sektor IndustriKeuangan Non Bank (IKNB) ini dikeluarkan karena dampak ekonomiyang berkaitan dengan penyebaran Covid19 yang masih berlanjutsehingga adanya keterbatasan penggugat dalam mempersiapkankewajiban pembayaran pada pihak kreditur yang selama ini menopangusaha almarhum Drs.Muhammad Akil, untuk itu. penggugat sangatberharap adanya kebijakan dari pihak kreditur/tergugat dalammembebankan pembayaran kewajiban utang pada masa wabah saatsekarang ini.

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019.4. Menyatakan tergugat tidak dapat menyita objek jamian tersebuttanpa ada penetapan sita jaminan fidusia dari Pengadilan NegeriPalopo.5.

Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkulu yang tidak mempertingkan perihal Restrukturisasi yang wajibdilakukan oleh pihak Bank (Termohon Banding I) yang telah diajukan olehPara Pemohon Banding di tahun 2016 itu karena sesuai Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehatihatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umumyang mewajibkan untuk mengatasi masalah kemacetan utangpiutangperbankan maka bank diharuskan memberikan

Bahwa restrukturisasi kredit Sesuai dengan peraturan Otoritas JasaKeuangan No. illIPOJK.03/2015, Tentang ketentuan kehatihatian dalamrangka Stimulus perekonomian Nasional bagi bank Umum, peraturantersebut tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sebagaimana bunyi pasal14 pada peraturan tersebut yang berbunyi Peraturan Otoritas JasaKeuangan ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggaldiundangkan, selain itu bahwa dalam fakta persidangan Para Pembandingtidak pernah menyampaikan permohonan

Bali padakhususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Balibaik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasukjuga usaha Para Pembantah yang satusatunya sumber penghasilan dansumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasiNasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan untukmengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat,dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus

patut disambut dan didukung sertaseyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk olehTerbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsunganperekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali padakhususnya ;Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebutdiatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atasobyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus

Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahsebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan ParaPembantah adalah sah menurut hokum;7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalahbatal demi hukum;8.

Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,sebagai berikut:Pasal 2(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimuluspertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampakpenyebaran coronavirus disease 2019 (COVID19) termasukdebitur usaha mikro, kecil, dan menengah.(2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kebijakan penetapan kualitas aset; danb. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.(3) Bank dalam menerapkan kebijakan

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan OJKNomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional tidakdapat di terapbkan dalam permasalahan Fasilitas pembiayaan yangditerima PT Putra Pande Rijasa;.

gerikgerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan danpemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barangbarangbawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukanpada barang berupa : tas punggung berwarna hitam bertuliskan BACHBACKPACK kedapatan 1 (satu) wadah sikat gigi plastik berwarna putih didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet berwarna abuabu;> Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengatakan 7 (tujuh) butir tabletberwarna abuabu tersebut merupakan Obat stimulus

melakukan penegahan danpemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barangbarangbawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukanpada barang berupa : tas punggung berwarna hitam bertuliskan BACHHal 4 dari 24 halaman Nomor 924/Pid.Sus/2018/PN DpsBACKPACK kedapatan 1 (satu) wadah sikat gigi plastik berwarna putih didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet berwarna abuabu;> Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengatakan 7 (tujuh) butir tabletberwarna abuabu tersebut merupakan Obat stimulus

gerikgerik terdakwa mencurigakan, kemudian petugas melakukan penegahan danpemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barangbarangbawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukanpada barang berupa : tas punggung berwarna hitam bertuliskan BACHBACKPACK kedapatan 1 (satu) wadah sikat gigi plastik berwarna putih didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet berwarna abuabu;Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengatakan 7 (tujuh) butir tabletberwarna abuabu tersebut merupakan Obat stimulus

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN DANA STIMULUS FISKAL PEMBANGUNAN PASARTRADISIONAL KabupatenKubu Raya .............Kubu Raya Tahun Anggaran 2009, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani/Arteleri Supadio Kabupaten Kubu Raya; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V TERBANDING V;6 RINJANI MUSTAFA, Direktur CV.

Darma Citra Utama;5) Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPabaengbaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 ;Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.

Darma Citra Utama;Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi PasarPabaengbaeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 ;Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantulanLingkungan (UKL/UPL) Revitalisasi Pasar Pabaengbaeng Nomor :649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ;Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih danPabaengbaeng Nomor : 649/Perindag & PM/IX/2009 tanggal 29September 2009 ;Dokumen Pelelangan Pekerjaan

hal ini lembaga pembiayaan yangmendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh OTORITAS JASAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) terhadapkeseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkanUndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan ;Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT yang pada pokoknyamenuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT padamasa pandemi Covid19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor :11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian NasionalHal 15 dari 72 hal putusan nomor 272/Pdt/2021/PT SMGsebagai Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 ;Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang OTORITASJASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) berdasarkanUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangansebagaimana salah satu kebijakannya dalam situasi pandemiCovid19 saat ini adalah mengeluarkan POJK RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasionalsebagai Kebijakan Countercyclical

Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9dan nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGATKONVENSI selama adanya Covid19 mengalami kesulitan membayarangsuran dan tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan.PENGGUGAT KONVENSI telah mendapatkankeringanankredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID19 kepadaTERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019

PENGGUGAT KONVENSI telah mendapatkan keringanankredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID19 kepadaTERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019, namun atas keringanan tersebut PENGGUGAT KONVENSItetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran(cidera janji/wanprestasi) ;Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15yang pada pokoknya menyatakan

Dalamperkara a quo, PENGGUGAT KONVENSI telah mendapatkankeringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanyaCOVID19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RINomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019, namun atas keringanan tersebut PENGGUGATKONVENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarangsuran (cidera janji/wanprestasi) serta tidak pula menyerahkanobjek jaminan fidusia secara sukarela

Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduhTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidakmemberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemiCovid19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;4.

Bahwa pada perkara a quo PENGGUGAT juga tidak mengajukanpermohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanyaCovid19 kepada TERGUGAT berdasarkan POJK RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum timbul sengketakeperdataan karena belum terjadi perbuatan hukum yang baru;5.

PENGGUGATKONVENSI selama ini tidak pernah mengajukan permohonan keringanankredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID19 kepadaTERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 8 yang padapokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatanpada Pengadilan Negeri Purworejo setelah Gugatan Class Action padaPengadilan Negeri

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) telahmengeluarkan kebijakan terkait relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaansebagai dampak adanya pandemi Covid19 di Indonesia melalui POJK RINomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasionalsebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019 yang telah menjelaskan cara dan syarat mendapatkanrelaksasi kredit/oembiayaan antara lain:1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkap!

./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kKewajibankredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK ini adalahdebitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

melalui penerbitanKetetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan BencanaHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL20.Pac22.Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) SebagaiBencana Nasional, sehingga Penggugat masih berkewajiban untukmembayar angsuran pada tanggal 30 Maret 2020;Terhadap kebijakan Kepres tersebut, Tergugat telan membuat programrelaksasi yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

PerekonomianNasional yang mengatur bahwa relaksasi diberikan kepada Debitur yangterdampak pandemi Covid19, dengan mengajukan permohonanrelaksasi; Bahwa alternatif restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugattelah mengikuti ketentuan yang diatur berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaikebijakan dengan ada pedemic Covid19 dan Surat Edaran No S9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCorona Virus Disease Bagi Perusahaan Pembiayaan, yaituRestrukturisasi

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turutserta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UKM KabupatenSumedang mendapatkan bantuan dana program stimulus

Didi Kurdi Salk ra MsiBahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sejaktahun 2009 sampai dengan sekarang ;Bahwa pada tahun 2009 ada proyek pembangunan pasar tradisionalUjungjaya yang dananya berasal dari pembantuan Kementerian Koperasidan UKM sebagai bagian dari program stimulus fiscal pembangunan pasartradisional dan penataan PKL ;Bahwa dasar pelaksanaan proyek tersebut adalah Peraturan Deputi Bidangpemasaran dan jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor06/Per/Dep.4/TV

Tandang Asih Pratama dan CV.Tribentang ;Bahwa anggaran yang dialokasikan berdasarkan DIPA No.0553.0.st/044/01.4/2009 tanggal, 23 Maret 2009 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang berasal dari APBN untukprogram stimulus fiscal diperuntukan bagi kegiatan perencanaan,konstruksi, pengawasan dan biaya umum masingmasingUntuk perencanaan sebesar Rp. 47.850.000,Untuk pengawasan sebesarRp. 31.500.000,Untuk Konstruksi sebesar Rp. 720.055.000,Untuk biaya umum sebesar Rp. 25.000.000,Dan untuk dana

Msi adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKabupaten Sumedang, yang pada tahun 2009 menjabat selaku Kepala BidangPemasaran dan Jaringan Usaha;Bahwa benar pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UMKM KabupatenSumedang mendapatkan bantuan dana program stimulus fiskal untukmelaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Ujungjaya dariKementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu) milyar rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor0553.0

fiskal tahun anggaran 2009 tanggal 23 Maret2009 ;5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kementrian Negera Koperasidan UKM Nomor : 194/SM/IV/2009 tanggal 23 April 2009perihal Program Stimulus fiskal 2009 dan revitalisasi pasartradisional ;6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :518/Kep.230Diskop/2009 tanggal 1 Juni 2009 beserta lampirantentang Penunjukkan satuan pelaksana pembangunan pasartradisional ujungjaya ;7. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja konstruksi pekerjaan pembangunanpasar

Termohon belum mampu untuk menyelesaikankewajibannya yaitu sebagaimana diketahui bersama perekonomian nasionalsaat ini sedang dilanda krisis akibat adanya Pandemi Covid19, hal ini tentusangat berpengaruh terhadap kondisi Termohon, sehingga berpengaruh pulaterhadap pemenuhan kewajiban kewajiban Termohon kepada Pemohon ; Bahwa pemerintahn melalui lembaga berwenang telah menerbitkanperaturan peraturan antara lain : Instruksi Presiden mengenai relaksasikredit, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

tanggal 02 Oktober 2020, namun mengenai alasanTermohon PKPU yang sampai saat ini belum mampu untuk menyelesaikankewajibannya karena adanya krisis akibat adanya Pandemi Covid19 yang sangatberpengaruh terhadap kondisi Termohon PKPU, sehingga berpengaruh pulaterhadap pemenuhan kewajiban kewajiban Termohon PKPU kepada PemohonPKPU, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden mengenai relaksasikredit, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

lelang haktanggungan; Bahwa pengumuman dan pemanggilan melalui harian Memorandumtersebut merupakan perbuatan sSewenang wenang dan sangatmendiskreditkan reputasi maupun berusaha mematikan usaha dan namabaik Terbanding semula Penggugat; Bahwa Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak menerapkan apayang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/POJK.03/2015 Tahun 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/POJK.03 /2020 Tahun 2020 yakni memberikankemudahan/ stimulus

terhadap bukti surat P11 berupapersetujuan restrukturisasi kredit tanggal 28 September 2018 Nomor64/S/Sby.Ut/CSMU/IX/2018 oleh karena pembayaran kewajiban bunga danpokok kredit tidak sepenuhnya dilakukan oleh terbanding semula penggugat,maka bukti surat P11 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harusdibatalkan pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapembanding semula tergugat menurut hemat majelis Hakim Pengadilan Tinggitelah menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklusdampak penyebaran covid19, Pasal 2 ayat ( 1 ) disebutkan yang dimaksuddengan debitur terkena dampak penyebaran covid19 termasuk usahamikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debiturterdampak dari penyebaran Covid19, oleh karena itu Penggugat dapatdiberikan kesempatan untuk menjual aset

perlu dipertimbangakan.Perlu Tergugat sampaikan Tergugat fakta hukum yangsebenarnya bahwakredit Penggugat telah menunggaksebelum pandemi Covid 19 terjadi di Indonesia, sehinggajelas penyebab penurunan usaha Penggugat bukan karenapandemi Covid 19 ataupun meninggalnya suamiPenggugat.Tidak semua kredit bermasalanh dapat dilakukanrestrukturisasi kredit, sekalipun kredit bermasalah tersebutkarena dampak dari pendemi Covid 19, karena di dalamPasal 2 ayat (4) dan ayat (5) POJK No.11/POJK.03/2020tentang Stimulus

SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 19 telah diatur secara tegas bahwaBank yang akan melaksanakan kebijakan yang mendukungstimulus pertumbuhan ekonomi sebagai dampakpenyebaran Coronavirus Disease 19 (Covid 19) harusmemiliki pedoman untuk menetapkan kriteria debitur sertaHalaman 13 dari 35 halaman Putusan No. 189/Pdt/2021/PT SMGsektor usaha yang terkena dampak penyebaranCoronavirus Disease 19 (Covid 19).Pada bagian pertimbangan POJK di atas juga telahdisebutkan bahwa kebijakan stimulus

Menghukum Tergugat Rekonvensi wajid membawa anak bernama ANAKterapi wicara dan stimulus tumbuh kembang dan menyekolahkan anakkami ke sekolah luar biasa;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukumkepada Tergugat Rekonvensi;Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonkiranya menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak berperkara agar gugatan

Menghukum Tergugat Rekonvensi wajid membawa anak bernama ANAKterapi wicara dan stimulus tumbuh kembang dan menyekolahkan anakkami ke sekolah luar biasa;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukumkepada Tergugat Rekonvensi;Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonkiranya menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi telah diajukan

AKTIVA BANK UMUM dalam poinmenimbang menjelaskan bahwa sebagai salah satu upaya untukmeminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapatmelakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usahadan kemampuan membayar;10) Bahwa dalam Pasali ayat 25 dalam PERATURAN BANK INDONESIANOMOR: 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANKUMUM dan dalam Pasall ayat4 dalam PERATURAN OTORITAS JASAKEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2015 TENTANG KETENTUAN KEHATIHATIAN DALAM RANGKA STIMULUS

Menyatakan barang bukti :4 (empat) bendel Permohonan Pengajuan Dana Hibah Daerah kepadaGubernur Jawa Timur, Kelompok Nelayan Mina Samudera Il, Il, Ill, IV ;4 (empat) bendel Laporan Program Hibah/ Stimulus 2009 KelompokNelayan Mina Samudera , Il, III,IV ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1886 K/Pid.Sus/20115.

tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yangcukup untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidanadengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:4 (empat) bendel Permohonan Pengajuan Dana Hibah Daerah kepadaGubernur Jawa Timur, Kelompok Nelayan Mina Samudera , Il, Ill, IV ;4 (empat) bendel Laporan Program Hibah/Stimulus

./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilikkewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK iniadalah debitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

Terhadap kebijakan Kepres tersebut, Tergugat telah membuat programrelaksasi yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional yang mengatur bahwa relaksasi diberikan kepada Debituryang terdampak pandemi Covid19, dengan mengajukan permohonanrelaksasi; Bahwa alternatif restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugattelah mengikuti ketentuan yang diatur berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaikebijakan

Bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatantersebut oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili , dan memutus perkara a guo untuk menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk verklaard);.Bahwa Permohonan Restrukturisasi merupakan hak dari semua debituruntuk mengajukan dengan mempedomani POJK No. 11/POJK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan dengan adapedemic

PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan paraterdakwa dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedangmendapatkan bantuan dana program stimulus

tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkandiri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukanpara terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UKM KabupatenSumedang mendapatkan bantuan dana program stimulus

Didi Kurdi Salkasaputra Msie Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sejaktahun 2009 sampai dengan sekarang ;e Bahwa pada tahun 2009 ada proyek Pembangunan Pasar TradisionalUjungjaya yang dananya berasal dari pembantuan Kementerian Koperasi danUKM sebagai bagian dari program stimulus fiskal pembangunan pasartradisional dan penataan PKL;e Bahwa dasar pelaksanaan proyek tersebut adalah Peraturan Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor06/Per

Tribentang ;Bahwa anggaran yang dialokasikan berdasarkan DIPA No.0553.0.st/044/01.4/2009 tanggal, 23 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) yang berasal dari APBN untuk program stimulus fiscaldiperuntukan bagi kegiatan perencanaan, konstruksi, pengawasan dan biayaumum masingmasingUntuk perencanaan sebesar Rp. 47.850.000,Untuk pengawasan sebesar Rp. 31.500.000,Untuk Kontruksi sebesar Rp. 720.055.000,Untuk biaya umum sebesar Rp. 25.000.000,Dan untuk dana sharing sebesar Rp. 125.000.000

Uang tunai sejumlah Rp.22.686.600, (Dua puluh dua juta enam ratusdelapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Para Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar tahun 2009 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedangmendapat bantuan uang negara guna dana program stimulus fiskal untukmelaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Ujungjaya dariKementerian Koperasi