Ditemukan 97 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi sustanti susltani sutansi susbani subtani subtansi substantsi subsatansi substansu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 19 Oktober 2015 — PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
231 — 37
  • perundangundangan yangberlaku, pengadilan berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam hubungannya denganpemberhentian seorang Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalahmemberhentikan secara definitif Penggugat sebagai Hakim yang didasarkan atasadanya usulan dari Ketua Mahkamah Agung RI;Menimbang, bahwa sementara itu susbtansi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 16-08-2011 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 21 Maret 2012 — 1.H. Sugianto Sabran,2.Eko Soemarno, S.H;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si
90 — 58
  • GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari susbtansi gugatan ParaPenggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukanoleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena dalamposita gugatannya Para Penggugat lebih dominan mempermasalahkan proses dantahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yangmenjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPUD) KabupatenKotawaringin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH vs PRESIDEN RI
122 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada halaman 101 (seratus satu) paragraph ke1 (kesatu)yang berbunyi: Menimbang, bahwa sementara itu susbtansi atassanksi yang dijatunkan kepada Penggugat peraturan perundangHalaman 67 dari 96 halaman.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 03-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan PTUN MATARAM Nomor 19/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 1 Nopember 2012 — 1. Drs. H. Zainul Arifin ; 2. Drs. H. Usman AK MELAWAN 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ; 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ; 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST ; 4.Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
91 — 37
  • hukum tetap, Pengadilan berpendapat bahwa terhitung sejak 17 Maret 2010 SUAEBHUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan TimPemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten Bima (in casu Tergugat II Intervensi1dan Tergugat II Intervensi2); atau dengan kata lain apapun tindakan atau perbuatan hukum dariSUAEB HUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) berada di luar dari tanggung jawab TimPemenangan Koalisi FERSY RAKYAT; 2Menimbang, bahwa dengan demikian secara Susbtansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
190 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperhatikan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 juncto Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 maka batuuji materi muatan dari PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016hanyalah UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 dan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 2000, sehingga tidak dapatdipertentangkan dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 danUndangUndang Nomor 20 Tahun 2008, dan secara susbtansi pundalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak terdapat materimuatan yang membatasi hak asasi manusia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 102/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BENNY TJOKROSAPUTRO Diwakili Oleh : BENNY TJOKROSAPUTRO
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
321 — 190
  • Adapun jika yang dimaksud Penggugat adalahperbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan PI dalam rangkaPKN atau terkait susbtansi/materi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) yang dibuat Tergugat dan Tergugat Il, seharusnya Penggugatmenjelaskan prosedur serta nomor, tanggal dan halaman LHP yangpernyataannya merugikan kepentingan Penggugat.d.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
381 — 296
  • Tahun 1997 Pasal 45 (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal49, Pasal 50, Pasal 58 dan Pasal 68;Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menguji dan berpendapatbahwa Tergugat dalam menerbitkan Peralinan Hak terhadap kedua sertipikat aquo telah melanggar prosedur perundangundangan maka secara Multatismutandis Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tindakan tergugat tersebut telahmenyalahi susbtansi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1173 — 1113
  • Dengankata lain si pelaku mengetahui dan menghendaki maksud daritindakannya tersebut bahwa penyampaian susbtansi informasitersebut yang berisi suatu tuduhan tertentu akan dapatmerusak kehormatan atau nama baik seseorang tersebut.Tanpa hak, mengacu kepada tindakan yang tidak didasarkanatas suatu kepentingan hukum yang sah atau /egitimate.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 21-12-2011 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juli 2012 — 1.John P. Asmuruf, SP., M.Si,2.Philipus Nauw, S.Pd,DKK;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat,DKK
84 — 78
  • Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari susbtansi gugatan ParaPenggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat I tegaskan substansi yangdiajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum )karena dalam gugatannya Para Penggugat didalam positanya lebih dominanHalaman 39 dari 151 halaman Putusan Nomor 223/G/2011/PTUNJKT.401.b.menjelaskan permasalahan mengenai penerbitan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, Nomor : 100/38/PIMDPRD/MBT/X/2011
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 2 Mei 2017 — DIAZ ARYANTO Bin SUTARJO
110 — 31
  • Aspek susbtansi berkaitan dengan isi/materikewenangan pejabat pemerintah. Ketiga syarat itu bersifatkumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan yangHalaman 72 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yykmenentukan sahnya penggunaan wewenang tata usaha negara.Dengan demikian, apabila tata cara atau prosedur tersebut tidakdilaksanakan menyebabkan tidak sahnya (onrechtsmatigheid)penggunaan wewenang tata usaha negara.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 2 Mei 2017 — WALUYO RAHARJO Bin KASIMUN WARDOYO
83 — 49
  • Aspek susbtansi berkaitan dengan isi/materikewenangan pejabat pemerintah. Ketiga syarat itu bersifatkumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan yangmenentukan sahnya penggunaan wewenang tata usaha negara.Dengan demikian, apabila tata cara atau prosedur tersebut tidakdilaksanakan menyebabkan tidak sahnya (onrechtsmatigheid)Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yykpenggunaan wewenang tata usaha negara.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
263 — 144
  • juntoPasal 6 ayat 2 Pasal 37 (1) Pasal 38 dan Pasal 39 serta melanggar InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 Tentang Larangan PenggunaanKuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah (vide bukti P21);Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah menguji dan berpendapatbahwa Tergugat dalam menerbitkan Peralihan Hak terhadap kedua sertipikat aquo telah melanggar prosedur perundangundangan maka secara Mutatismutandis Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tindakan tergugat tersebuttelah menyalahi susbtansi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
504 — 681
  • in casu melanggar asas Asas transparansidan akuntabilitas yakni penyenggaraan SPAM tidak dilakukan secara terbuka dantidak dapat diakses dengan mudah sehingga tidak dapat dipertanggunggugatkan;Halaman 295 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan program SistemPenyediaan Air Minum untuk Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensiadalah melanggar prosedur dan susbtansi
    peraturan perundangundangan sertaasasasas umum pemerintahan yang baik sehingga terhadap Petitum kedua ParaPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi secara hukum harus dikabulkan;Menimbang, bahwa karena Tindakan Administrasi Tergugat yang tidakmenyelenggarakan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada ParaPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi in casu objek sengketa telahdinyatkan oleh Majelis Hakim sebagai tindakan diam yang melanggar prosedurdan susbtansi peraturan perundangundangan serta
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Telaga Mega Buana
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan III BP2JK Wilayah Jawa Tengah Semarang
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
441 — 435
  • Dalam konteks sengketa a quo pengumuman yangdilakukan oleh Tergugat bukanlah susbtansi dari persoalan dalamsengketa a quo karena inti dari selurunh gugatan Penggugat adalahpenetapan pemenang. Sehingga pengumuman yang dilakukan olehTergugat bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/ beschiking(secara substansi kewenangan penetapan pemenang paket pekerjaana quo adalah kewenangan Pengguna Anggaran/PA) karena sifatnyaHalaman 36 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/P TUN.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 06-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 7
  • Bahwa Penggugat kurang memahami susbtansi dari eksepsikompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, hal ini dikarenakanhanya melihat perkara tersebut dengan kacamata kuda tanpa melihatlebih jauh mengenai Feitelijike Grond yang sesungguhnya dari perkaratersebut;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
258 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • proses bisnis PT PLN(Persero) yang meliputi (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsipembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi danposting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementaradan penanganan tunggakan;Bahwa ahli pelajari secara langsung substansi SIMPEL RISI dan CCBSadalah ahli melihat petunjuk manual CCBS dan SIMPEL RISI, daftar tabel,daftar prosedur kemudian ahli menilai dan membandingkan keduanya;Bahwa setelah ahli memeriksa dan menilai susbtansi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
558 — 857
  • faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat dalam in casu melanggar asas Asas transparansidan akuntabilitas yakni penyenggaraan SPAM tidak dilakukan secara terbuka dantidak dapat diakses dengan mudah sehingga tidak dapat dipertanggunggugatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan program SistemPenyediaan Air Minum untuk Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensiadalah melanggar prosedur dan susbtansi