Dinas TataKota Balikpapan agar bangunan dimaksud segera dibongkar sesuai dengansurat Dinas Tata Kota Tk. Il Balikpapan tanggal 14 Juli 1984 dan tanggal 24 Juli1984 terlampir bukti bertanda P2 dan P3 ;Bahwa persoalan ini pun Penggugat laporkan sebagai penyerobotan atastanah milik Penggugat pada Resort Kepolisian Balikoapan yang entah kenapasampai saat ini tidak ada kelanjutannya.

SHM 267/Baru Ilir telah dilepaskan kepada Negara berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak dalam Rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan KelurahanMarga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 7 Agustus 2000.Halaman 5 dari 54 Halaman, Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUNSMD .....10.11.12.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan tersebut pada poin 9 Dinas TataKota dan Perumahan Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor 640.700/448/DTKP tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan

Aminah dan Anwar disuruh Buhari saksi pernah adapertemuan di Kelurahan ada Tim 18 (a/Latief), kuasa Ahli Waris dan Tata Kota ; Bahwa Tahun 2012 saksi dipanggil oleh Kantor Tata Kota dan di kasih tahu untukmemberi pengantar untuk membuat IMB ( yang memberi tahu Pak Mul staf Kantor TataKota) ; Bahwa saksi ada Konsolidasi dengan Tim 18 menyatakan ini fasilitas umum ; Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa IMB terbit ; Bahwa pada waktu kebakaran saksi belum menjadi RT, pak Alka jadi RT pada saat itu ; Bahwa

diselesaikan dalamtaraf Mediasi di Pengadilan Negeri Balikpapan yang pada selanjutnya Dinas Tata KotaPemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Klarifikasi IMB a/n Asmulyadi tertanggal28 Nopember 2014 yang pada point 3 menyatakan : Bahwa IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama : Asmulyadi ; proses penerbitannya sudah sesuaidengan peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan (vide Bukti P.8) ;Menimbang, bahwa atas dasar hasil Mediasi dan Surat Klarifikasi dari Dinas TataKota

SeksiEvaluasi Pengukuran Sub Dinas Pengukuran DinasTata Kota DKI Jakarta ; Kemudian terhitung mulai tanggal 1 September 1987diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta No : 9236/1987 Tanggal 31 Juli 1987, jugadi Seksi Evaluasi Pengukuran Sub Dinas PengukuranDinas Tata Kota DKI Jakarta sampai dengan Tahun1992 ;Kepala Seksi Peta Dasar Sub Dinas Pengukuran DinasTata Kota DKI Jakarta Tahun 1992 s.d 2000 ;Kepala Kepala Seksi Pelayanan Ukur Suku Dinas TataKota

akan ditetapbkan sebagai harta bersama, sedangkan untukbedeng 16 (enam belas) pintu di atasnya tidaklah termasuk harta bersamakarena sesuai dengan jawaban Terbanding bahwa IMB nya dari Dinas TataKota, Kota Palembang tanggal 9 April 2018 di saat Terbanding danPembanding telah bercerai, yang dikuatkan oleh saksi 2 Terbanding SAKSI 2TERBANDING dan saksi 4 Terbanding (SAKSI 4 TERBANDING), serta saksi 1Pembanding (SAKSI 1 PEMBANDING) dan saksi 3 Pembanding (SAKSI 3PEMBANDING), kesemuanya menyatakan bahwa

Bahwa pasal 9 perjanjian tentang jangka waktu pembangunan telahdisepakati antara Penggugat dengan Tergugat selama 12 (dua belas)bulan setelah terbitnya Izin Pelaksanaan Bangunan dari Dinas TataKota Pekanbaru, dan Izin Pelaksanaan telah diterbitkan nomor : 644/IPDTK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama H. Hamizar Hamid ;.

September 2006, penggugat telahmengadakan Perjanjian Pembangunan bBertingkat dan Penentuanbahagian dengan Tergugat sesuai dengan akta no. 07 yang diterbitkanoleh Tergugat II ;Bahwa untuk point 3 hal 1, tidak benar sebagaimana disebutkan olehPenggugat, maka untuk itu Tergugat dengan faktafakta yang membuatpembangunan tidak dapat terealisasi adalah akibat halhal sebagaiberikut :Bahwa sebagaimana permohonan Penggugat melalui Tergugat telahmengurus untuk mendapatkan Izin Pelaksanaan dari kantor Dinas TataKota

Jenderal Sudirman Pekanbaru ;Bahwa saks tahu Perjanjian yang dibuat oleh H.Hamizar Hamid dengan Angelo Fernadus yaituperjanjian untuk Pembangunan 5 (lima) unit rumahbertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) dengan pembagian1:1 (satu berbanding satu) ;Bahwa isi Perjanjian tersebut antara lain disebutkanpenyelesaian bangunan~ disepakati dalam jangkawaktu 12 (dua) belas bulan terhitung setelah terbitnyaSurat Izin Pelaksanaan Bangunan dari Dinas TataKota, kemudian jangka waktu) pembangunandisepakati dimulai

Bahwa dalam pasal 9 jangka waktu pembangunan yaitu selama 12 (duabelas) bulan setelah terbitnya Izin Pelaksanaan Bangunan dari Dinas TataKota Pekanbaru, dan Izin Pelaksanaan telah diterbitkan nomor : 644/IPDTK/2007 tanggal 07 September 2007 atas nama H. Hamizar Hamid ;4.

Sembilan ratus ribu rupiah) ;Selanjutnya saksi ALMEDHY melanjutkan proyek pembangunan perumahanmiliknya,dimana saksi ALMEDHY sudah dapat membangun rumah sebanyak 10unit rumah dan 20 (dupuluh) pondasi dilahan milik terdakwa MAHMUD YUNUS alsMUHAMMAD YUNUS tersebut, dimana terdakwa MAHMUD YUNUS AliasMUHAMMAD YUNUS meminta kepada saksi ALMEDHY untuk meminta rumahuntuk keluarganya terdakwa dan saksi ALMEDHY membangun sebanyak 3 (tiga)unit dan juga saksi ALMEDHY mengajukan site plan perumahan ke Dinas TataKota

Sembilan ratus ribu rupiah).Selanjutnya saksi ALMEDHY melanjutkan proyek pembangunan perumahanmiliknya,dimana saksi ALMEDHY sudah dapat membangun rumah sebanyak 10unit rumah dan 20 (dupuluh) pondasi dilahan milik terdakwa MAHMUD YUNUS alsMUHAMMAD YUNUS tersebut, dimana terdakwa MAHMUD YUNUS AliasMUHAMMAD YUNUS meminta kepada saksi ALMEDHY untuk meminta rumahuntuk keluarganya terdakwa dan saksi ALMEDHY membangun sebanyak 3 (tiga)unit dan juga saksi ALMEDHY mengajukan site plan perumahan ke Dinas TataKota

Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di LingkunganBadan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwaio.Bahwa gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamat karenapihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota

Sebagaimana Objek dari gugatan wanprestasi penggugatkepada tergugat.Dengan demikian gugatan wanprestasi penggugat yang diajukan kePengadilan Negeri adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan perjanjian kontrak kerja pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor:05/Kontrak/BLHTK PHWT/X/2008Tanggal 21 Oktober 2008, dan Pengadilan Negeri Wajib Menolak.Berdasarkan pasal 16 ayat (2) perjanjian kontrak

TataKota Makassar melihat terdakwa bersama dengan M. Alwi Als Awisementara berada didepan Apotik Royal dengan gerak gerik yangmencurigakan. Lalu Muh. Muh. Yusuf bersama tim mendekati terdakwa danM. Alwi Als Awi dan memperkenalkan diri dari anggota Tim NarkobaPolrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan M.

Dikeluarkan oleh BPN2.Di keluarkan oleh Dinas Tata Kota Semarang.Yang menurut Penggugat gambar situasi yang di keluarkan oleh Dinas TataKota Semarang adalah perbaikan dan gambar situasi yang di keluarkan olehBPN. Apakah DTK (Dinas Tata Kota Semarang) mempunyai wewenang untukmelakukan pembetulan atas gambar situasi dalam sertifikat yang di keluarkanoleh BPN...?

Gloria Ferina Mandiri untuk mengajukan permohonanpekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Kepala Dinas TataKota Pangkalpinang (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui surat nomor :028/GFMPI/TTKT/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditindaklanjutidengan surat nomor : 0406/KPBJ/DTK/2009 tanggal 06 Oktober 2009kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perihal opnamepekerjaan tambah kurang (CCO), kemudian Saksi Sumarno SP. binSutomariman selaku PPTK membuat surat kepada konsultan pengawasdan pengawas

Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pelaksanaanpekerjaan oleh Terdakwa selaku pelaksana Lapangan, Terdakwamelakukan pengukuran ulang bersama Heri Suseno selaku pelaksanaLapangan, dan Supriadi selaku pengawas Lapangan dari Dinas TataKota Pangkalpinang dan diperoleh hasil perubahan yang signifikanantara gambar dari konsultan perencanaan dengan pekerjaan diLapangan.Bahwa selanjutnya dengan alasan perubahan yang signifikan tersebut,Sunarto alias Acem mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurangyang

,selaku PPAT dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Dinas TataKota Dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 0572/640/438/03.01/04tanggal 23 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir H. Irman, Msi. miliksi Pelawan;Hal. 17 dari 29 Put.

dan di atas tanahtersebut Pelawan sudah membangun rumah sesuai dengan IMBviii.Xi.Nomor 0571/648/437/03.01/04 tanggal 23 April 2004 dari Dinas TataKota Dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan yangditandatangani oleh Ir.H.lrman, Msi. milik si Pelawan;Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Kelurahan Pulo Brayan Bengkel dariBPN (Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Medan terdaftar atasnama Bejo Wijaya tanggal 5 Mei 2003 yang ditandatangani olehElfahri Budiman, S.H., surat ukur Nomor 13/Pulo BrayanBengkel/2002

dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anakyaitu : Billy Pattiradjawane.Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yangharmonis dan bahagia.Bahwa beberapa tahun kemudian Terguggat menjalin hubungan ( selingkuh )dengan seorang perempuan yang bekerja di sebuah Karoke di Kota Ambon.Bahwa pada tahun 2004 Tergugat pergi ke Masohi Maluku Tengah untukmenjadi pegawai honorer pada Kantor Dinas Tatakota

KEPALA SUKU DINAS TATAKOTA UTARA Cq. KEPALA SEKSI TATA KOTA KECAMATANCILINCING, alamat Jalan Sungai Landak Nomor 7, JakartaUtara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VIIsemula TURUT TERGUGAT VII:8. IR. NURAIDA LIEVAYANTI, Warga Negara Indonesia,pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Mewakill kepentinganHalaman 4 dari 16 halaman Putusan NOMOR 544/PDT/2019/PT.DKIDinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah khususlbukota Jakarta, alamat Jalan H.

Budi Utomo komplek 20/13 DesaLabuhBaru Timur, kecamatan Payung Sekaki, KotaPekanbaru,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/T erbanding;danPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q PEMERINTAH PROPINSISUMATERA BARAT c.q PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI c.qDINAS PEKERJAAN UMUM c.q KEPALA SUB DINAS TATAKOTA BUKITTINGGI;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q PEMERINTAH PROPINSISUMATERA BARAT c.q PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI c.qHal. 1 dari 19

belli ; 7 Bahwa mohon dicatat pula, berdasarkan rencana guna lahan tahun 2004 yangdisusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya DaerahTingkat IH Surabaya, tanah seluas 1.109,50 M2 tersebut diperuntukan sebagaifasilitas umum dengan perencanaan dibangun dan dijadikan sebagai jalan .Dan perlu dicatat pula, masyarakat sekitar yang berada dalam lingkunganpembangunan proyek sangat membutuhkan Fasilitas umum berupa jalantersebut; Dan lagi pula pada tahun 2007, Penggugat mengajukan rencana tatakota

Bangunan ( IMB ) Nomor ;188 / 90979 / 402.5.09 / 2000 tanggal 24 Mei 2000 dan Izin Pemakaian Tanah(IPT ) Nomor ; 188.45 / 092XX / 402.05.12 / 2001 tanggal 24 April 2001,padahal maksud dan tujuan awal dilakukannya penyerahan tanah seluas1.109,50 M2 oleh Penggugat kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah untukdifungsikan sebagai Fasilitas Umum (jalan) dan jalur hijau sesuai rencanalahan tahun 2004 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota MadyaDaerah Tingkat II Surabaya dan tahun 2007 gambar ( zoning tatakota

atas namaPING ASTONO sebagaimana Izin Pemakaian Tanah No.188.45/092XX/402.05.12/2001 tanggal 24 April 2001 ( vide BuktiP7B = Bukti TI1.Int1 ) dan penerbitan Izin Pemakaian Tanah diatasbidang tanah yang secara faktual sudah dilakukan penyerahannyakepada Pemkot Surabaya yang tujuan awalnya adalah untukdifungsikan sebagai fasiliatas umum ( Jalan ) dan jalur hijau sesuairencana lahan Tahun 2004 oleh Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Madya Daerah Tingkat Hl Surabaya dan tahun 2007gambar ( Zoning tatakota

Kepala Dinas TataKota dan PermukimanSurabaya sejak 03 April 2006berdasarkan Surat PerintahWalikota SurabayaNo.800/1002/436.6.8/2006tanggal 03 April 2006 dandiangkat menjadi KepalaDinas Tata Kota danPermukiman Kota Surabayaberdasarkan Surat KeputusanWalikota Surabaya70No.821.2/2064/436.6.8/2006tanggal 20 Juni 2006;e Bahwa benar tugas KepalaDinas Tata Kota danPermukiman Kota Surabaya,adalah:Melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah di bidang TataKota dan Permukiman serta melaksanakan tugaspembantuan

NGATIADJI: e Bahwa benar saksi menjabatsebagai Kepala DinasBangunan Kota Surabayaberdasarkan Surat KeputusanWalikota Surabaya No. dantanggal lupa bulan Nopember2002;e Bahwa benar saksi menjabatsebagai Kepala Dinas TataKota dan Permukiman KotaSurabaya berdasarkan SuratKeputusan Walikota SurabayaNo. dan tanggal lupa bulanNopember 2005;e Bahwa benar berdasarkanKeputusan Walikota SurabayaNo.52 Tahun 2001 tentangRincian TugasS dan FungsiDinas Bangunan KotaSurabaya, yaitu:eoKepala Dinas mempunyai tugas

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi pada eksepsi angka 2Penggugat memberikan jawaban balas, bahwa justru karena adanyahubungan sewa menyewa atas obyek sengketa antara Penggugat denganPemilik...............12Pemiliknya NV HANDEL EN BOUW MlJ THIO TJOE PIAN, BUKANdengan Tergugat II Intervensi, membuktikan bahwa rumah dan tanah diJalan Gang Warung Nomor 25 27 Semarang bukan milik Tergugat IIIntervensi dan juga disertai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas TataKota Kotamadya Semarang membuktikan

LATING, SH)16v Sekretaris I : Kepala BPNKab.Buru (STIVENS YOSSTEN) v Sekretaris II : Kepala Dinas TataKota Kab. Buru (A. SALAMPESSY)v Anggota : 1. Kabag Hukum SetdaBuru (M. SOUWAKIL, Z. Kasi Pengaturan Hak Ulayat(SYABRIN SITEPU) 3. Kabag Pemerintahan Setda Buru(Ny.F. SUSIANTI)4. Camat Namlea5.

LATING, SH)v Sekretaris I : Kepala BPNKab.Buru (STIVENS YOSSTEN) Y Sekretaris II : Kepala Dinas TataKota Kab. Buru (A. SALAMPESSY)v Anggota ; 1. Kabag Hukum SetdaBuru (M. SOUWAKIL, 2. Kasi Pengaturan Hak Ulayat(SYABRIN SITEPU) 3. Kabag Pemerintahan Setda Buru(Ny.F. SUSIANTIT)4. Camat Namlea5.

Bahwa saksi yang menerima pembayaran ganti rugi tahap 1(17%) atas tanah 40.602 Ha atas nama Pemerintah DesaSawa pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 32.786.115,6667sedangkan untuk Tahap II diterima oleh saksi DJUFRIBUGIS pada bulan Agustus 2009 bertempat di dinas TataKota di Namlea sebesar Rp.140.076.900 Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, bahwasebagian dari uang ganti rugi tersebut dipergunakanuntuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembukaan ruasjalan desa, mnamun saksi tidak tahu baerapa

Bahwa selain uang ganti rugi tanah atas nama PemerintahDesa Sawa yang saksi terima, saksi juga menerimapemotongan 2,5 %dari pemilik pemilik tanah pada saatdilakukan pmbayaran ganti rugi di Dinas TataKota.

Buru menjadi Sekretaris Panitia kabupaten, namundalam kenyataannya pekerjaan lebih banyak diambil aliholeh Dinas TataKota. Bahwa saksi PI ETER PAKAI LA lalu tturun ke lokasimelakukan pengukuran selanjutnya saksi PIETER PAKAILAmember laporan kepada saksi bahwa ternyata tidak semuabidang tanah Badar Udara dapat diukur karena saat itukontraktor sudah melakukan penggusuran atas sebagiantanah Bandar Udara, sehingga saksi PIETER PAKAILAhanya dapat melakukan pengukuran terhadap 26 bidangtanah.

dibongkar, dan akan diberikan ganti rugi yangsesuail, akan tetapi dengan sombongnya Tergugat tidak mau membongkarbangunan tersebut, malah niat baik Penggugat dibalas dengan membangunrumah atau merehab, yang dulunya terbuat dari kayu sekarang dibangun dariBeton semen hingga berdiri sekarang, dan barubaru ini Tergugat mendirikanlagi pagar di atas tanah tersebut ;Bahwa kemudian juga sudah berusaha beberapa kali melaporkan inikepada Dinas terkait (tata kota) akan tetapi tidak ada tindakan apaapa dari tatakota

.: PDS06/AMBON/08/2014, tanggal 2 Oktober 2014Terdakwa didakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si selaku PejabatPembuat Komitmen pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis MasyarakatDAK Kota Ambon Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TataKota Ambon Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan PenetapanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Tata Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13Halaman 2 dari 146

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si selaku PejabatPembuat Komitmen pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis MasyarakatDAK Kota Ambon Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TataKota

Julion Pratama dengan Direktur Sami Tehupuring yangdisetujui oleh Terdakwa POULUS SOUHUWAT, MSi, selaku PPK Dinas TataKota, Kota Ambon telah melakukan pencairan dana pekerjaan sebesar Rp.Halaman 84 dari 146 Putusan No. 01/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB.347.782.900, dengan rincian sebagai berikut (No.

Farah Motor;66) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 05/BAHP/PPBJ/DTK/DAKVII.2.5/KA/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;67) Evaluasi Administrasi Kegiatan Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas TataKota Ambon ;68) Evaluasi Teknis Pada Kegiatan Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat DAK Pekerjaan Pembangunan MCK DesaWayame pada Pemerintah Kota Ambon ;69) Evaluasi Harga Pada Kegiatan Sanitasi LingkunganMasyaraat DAK Pada Pemerintah Kota Ambon Dinas Tata KotaAmbon ;70