Ditemukan 231 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
ANDI AWALUDDIN BUCHRI
324563
  • tahun 2019sampai bulan Februari 2020 dan ada Bukti Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) yang dipegang oleh masingmasing Leader atau Kliem); Bahwa yang dimaksud dengan Treding Porex adalah Berdagang matauang luar negeri atau komoditi;Bahwa dapat saksi jelaskan cara kerja terding Forex yaitu terlebihdahulu kita tentukan Broker karena broker yang menguhungkan kita kemarket dunia (pasar) untuk transaksi Valas dan Komuditi, kemudian kitadaftar dan deposit dana kemudian kita kelola dana dengan dua metodeyaitu Teknikal
    Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) yang dipegang oleh masingmasing Leader atau Kliem); Bahwa yang dimaksud dengan Treding Porex adalah berdagangpertukaran mata uang luar negeri atau komoditi dengan dua cara menjualatau membeli mata uang luar negeri; Bahwa cara kerja Treding Forex yaitu terlebih dahulu kita tentukanBroker karena broker yang menguhungkan kita ke market dunia (pasar)untuk terdakwa Valas dan Komuditi, kKemudian kita daftar dan deposit danakemudian kita kelola dana dengan dua metode yaitu Teknikal
Register : 23-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Smp
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NUR FAJJRIYAH, SH
Terdakwa:
LILIK SRI SUGIYANTI Binti SUGIYANTO
274233
  • Begitu pula Basuki Rekso Wibowo berpendapatbahwa Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undangundang yang secaradeduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadili, melainkanHakim dituntut mampu untuk memakai substansi undangundang sehinggarelevan dengan konteks permasalahan maupun karakteristik kasus yangdihadapi (Tugas hakim bukan sekedar bersifat teknikal, melainkan lebih bersifatintelektual).
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/Pdt/2014
Tanggal 30 April 2015 — PT KARTIKA SELA BUMI MINING VS PT SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
14381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • maka terhadap keberatan ini Majelismenilaicukup berdasar dan beralasan";Merupakan pertimbangan hukum yang salah dan kekeliruan dalammenganalisa hukum dan menilai faktafakta yang terungkap dalampersidangan;3.2 Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam menganalisa hukumdan menilai faktafakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimanadisebutkan di atas, karena berdasarkan fakta hukum dipersidanganPemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan PT IMT selaku pihak yangmelakukan blasting selalu mengadakan teknikal
    meeting setiapminggunya, apabila pihak Termohon Kasasi merasa blasting (peledakan)yang dilakukan oleh pihak ketiga (PT IMT) tidak mencapai hasil yangmaksimal seharusnya pihak Termohon Kasasi menyampaikan komplainpada teknikal meeting tersebut atau minimal mengirimkan surat tertuliskepada Pemohon Kasasi, namun faktanya Termohon Kasasi tidakpernah mengajukan komplain atau keberatan dalam setiap pertemuantersebut hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi James JeffreyManurip yang menyatakan dalam persidangan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
19460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2065/B/PK/PJK/20173.8.3.9.model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, ataubentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapanindustrial, Komersial, atau ilmiah;Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal,industrial, atau komersial;Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungandengan penggunaan atau hak menggunakan hakhak tersebutpada angka 1, penggunaan atau hak menggunakanperalatan
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
16869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainHalaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 2070/B/PK/PJK/20173.8.atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, kKomersial, atau ilmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
19256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, Komersial, atau ilmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
19351 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakanperalatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 746/Pdt.G/2009/PN.SBY
Tanggal 29 Juni 2010 —
27973
  • Spesifisitas fungsional, yaitu para profesional mempunyai kewibawaan (otoritas) didalam masyarakat dengan struktur sosiologikal yang khas yang bertumpu padakompetensi teknikal yang superior yang hanya dimiliki oleh pengemban profesiyang bersangkutan saja. Oleh karena itu, seorang profesional dianggap sebagaiorang yang memiliki otoritas hanya dalam bidangnya ; d.
Putus : 24-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm
Tanggal 24 September 2019 — JOSEPH REAWARUW Lawan PT. MASADA JAYA LINES,
17626
  • Masada Jaya Lines;Bahwa saksi sebagai owner surveyor devisi teknikal dan sarjana teknik;Bahwa saksi mengetahui tentang penyelewenangan BBM pada kapal TBGonaya XIl dimana Penggugat selaku Kepala Kamar Mesin (KKM);Bahwa TB Gonaya XIl pada tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 6Februari 2018 melakukan perjalanan dari Banjarmasin Marabahan Gresik Banjarmasin;Bahwa BBM untuk trayek perjalanan tersebut diberikan paket BBM olehperusahaan sebanyak 18.500 liter;Bahwa paket BBM untuk trayek tersebut sudah
Register : 18-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PDT.SUS-PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 18 Nopember 2015 — EXEL RIM SDN BHD. >< KOMISI BANDING MEREK
305131
  • Registration excelAsia Takasago Rim device, Applicate No.42008012427,Filling Date : Oktober 10, 2008, Registrant : Excel Rim SDNBHD, Class : 12;Fotocopi dari fotocopi surat Our Ref ; IWA/ER/3760/07(5234), Date : O07 Desember 2007 ke MR Yamasaki ExcelRim SDN BHD, 2498 Tingkat Perusahaan 6 Prai Industrialestate 13600 Prai Penang;Fotocopi sesuai dengan asli Gambar Tahnah EXCEL,EXCEL RIM SDN BHD, pembukaan Rasmi Bangunan KilangBaru, Majlis menandatangani perjanjian penggabunganusahasama dan perjanjian panduan teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
16440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atauHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 2067/B/PK/PJK/2017model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang,atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hakserupa lainnya;2) Penggunaan atau hak = menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, kKomersial, atau ilmiah;3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
15244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, kKomersial, atau ilmiah;Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 2069/B/PK/PJK/20173.8.3.9.3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2124 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTISARANA AVINDO
3717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)2)3)4)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau tlmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
17656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, Komersial, atau ilmiah;Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
22768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, Komersial, atau ilmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2075 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
17353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, Komersial, atau ilmiah;Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
23454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, Komersial, atau ilmiah;pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Register : 22-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACTO HOLIDAY TOURS;
6157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan wajib pajak dinegara Australia dan Singapura, hal ini dibuktikan dengan Certificate ofDomicile;bahwa keberadaan Direksi/Komisaris warga negara asing tersebut di Indonesiatidak lebin dari 183 hari (Tax Treaty IndonesiaSingapore) dan tidak lebih dari120 hari (Tax Treaty IndonesiaAustralia);Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, keberadaan Direksi/Komisariswarga negara asing tersebut di Indonesia adalah untuk menghadiri RUPS danbukan melakukan fungsi seharihari sebagai manajerial atau teknikal
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2123 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTISARANA AVINDO
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau terutangdengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secaraberkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:1)Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidangkesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desainatau model, rencana, formula atau proses rahasia, merekdagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,teknikal
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING;
5241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah:a. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan,kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atauHalaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1074/B/PK/PJK/2014proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrialatau hak serupa lainnya;b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial,komersial, atau ilmiah;Cc. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal