PENETAPANNomor 0818/Pdt.P/2016/PA.GMeyGasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:Samsudin bin Amaq Mudar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat tinggal di Dusun Temuan Sari, Desa Akar Akar, KecamatanBayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai:Pemohon !

;Sitiah binti Amaq Rumanah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat tinggal di Dusun Temuan Sari, Desa Akar Akar, KecamatanBayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai:Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor0818/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah

Bahwa pada 03 Januari 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut ketentuan syariat Islam di Dusun Temuan Sari, Desa Akar Akar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;2.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara in;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para PemohonMenetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Samsudin bin Amaq Mudar)dengan Pemohon II (Sitiah binti Amaq Rumanah) yang dilaksanakan pada03 Januari 1992 di Dusun Temuan Sari, Desa Akar Akar, Kecamatan Bayan,Kabupaten

SRI Mulyati tanggal 22 Mei 2017;> 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;> 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;> 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;> 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor

:BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;Hal. 3 dari 12 hal.

Sri Mulyati tanggal 22 Mei 2017;1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor:BA/MA08

/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal19 Mei 2017;Hal. 6 dari 12 hal.

Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atas BelanjaHal 126Putusan Pengadilan TipikorNo. 119/Pid.Sus.

Rp. 23.691.600 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus rupiah) pada saat temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utaradari nilai kerugian sebesar Rp. 1.109.862.355, (satu milyar seratussembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh limarupiah).b. Rp. 2.552.200 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).hasil temuan BPKP provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.1.787.295.414,00.

TPK/2016/PN.Mdn Bahwa untuk temuan BPK atas nama diri saksi sendiri adalah kelebihan pembayaran sebesar Rp. 28.981.000, danatas temuan tersebut saksi pada tanggal 12 Januari 2015 telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 28.981 .000,sebagai pengembalian kerugian Negara; Bahwa saksi ketahui pada saat Sekretaris DPRD memberitahukan temuan BPK RI bahwa kelebihan pembayaranterjadi pada pembelian tiket pesawat terbang; Bahwa pemesanan dilakukan hampir seluruhnya yang saksi ketahui melalui sdr.lman,

KetsebBahwa maksud dari penyetoran bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atasbelanja perjalanan Dinas TA.2013 an. H. Sulaiman Zuhdi Rasyid Munthe/Anggota DPRD Kabupatenlabuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 22.420.000, pada tanggal 19 Desember2014, bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atas belanja perjalanan DinasTA.2013 an. H.

TPK/2016/PN.Mdnmengetahui harga tiket yang sebenarnya dari pihak Maskapai Penerbangan dan hal tersebut saksi ketahuisetelah ada temuan dari BPK RI; bahwa saksi tidak pernah meminta sdr.

, sementara didalam surat tugas yang dibawapetugas P2TL Tergugat tidak ada menyebutkan tentang ketentuanpetugas yang ditunjuk berwenang membawa barang bukti;Keempat, sebagaimana disebutkan didalam lampiran I1 danlampiran I2.1 SK DIR PLN 1486 bahwa terhadap temuan dimaksud,pihak petugas P2TL Tergugat terlalu premature telah menuduhlangsung terhadap temuan yang terjadi, sebagaimana dokumen yangsalah/fatal didalam Berita Acara Pemeriksaan Bukti pada Bukti P20,bahwa sepatutnya harus menyampaikan temuan

dalam bentuk dugaan/indikasi terhadap temuan yang terjadi.

Rekayasa temuan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrikterhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama : 1.Teddy Syahruddin, jabatan Asman Transaksi Energi dan 2.

Tergugat (PLN) terialu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakanterbukti bilamana sudah ada uji laboratorium independen;e.

No. 46/PDT/2016/PT.BTN58tanggal 7 Agustus 2012 (Vide Bukti T12) dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (Vide Bukti T13)menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012 yangberupa temuan Pada saat diperiksa Segel tera (KEBY 02 2005)kin dan kanan ada.

Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi korbanRIANTO Bin PONIRAN mengucapkan katakata berdasarkantemuantemuan LSM apa, temuan tai apa, yang ditujukan kepadasaksi PAISAL Bin ROJALI, namun kemudian saksi korban memintamaaf kepada saksi PAISAL Bin ROJALI atas perkataantersebut.e Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban bersama dengan peratintugu ratu datang untuk menyelesaikan permasalahan dan memintamaaf atas perkataan saksi korban terhadap saksi PAISAL BinROJALI pada hari Senin tanggal 7 Januari

tidak akan kami muat, saat itu Pratinmenjawab tolong temuan tersebut siapa orangnya dan saksi PAISAL Bin ROJALImenjawab kalau itu kami beritahukan itu melanggar kode etik LSM, saat itu Saksiemosi dan berkata kepada saksi PAISAL Bin ROJALI berdasarkan temuantemuanLSM apa, temuan tai apa dan dijawab oleh saksi PAISAL Bin ROJALI janganmenyulut keadaan, kemudian Saksi jawab itu bukan hanya sekedar menyulutbang dengan adanya berita yang sudah dipublikasikan di koran sedangkan itu belumtentu kebenarannya

kami, setelah itu saksi RIANTO BinPONIRAN mengatakan kepada saksi PAISAL Bin ROJALI harusnya ngga gitu dululah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kami Pemangku dan dijawab oleh saksiPAISAL Bin ROJALI kalau kami klarifikasi ke setiap Pemangku ya terlalu sedikitkarena yang kami tangani SUOH bukan Cuma Tugu Ratu, kalau kami tidakberdasarkan temuan tidak akan kami muat, selanjutnya Peratin bertanya kepada saksiPAISAL Bin ROJALI tolong temuan tersebut siapa orangnya dan saksi PAISAL BinROJALI menjawab

kami,setelah itu saksi RIANTO Bin PONIRAN mengatakan kepada saksi PAISAL BinROJALI harusnya ngga gitu dulu lah bang harusnya diklarifikasi dulu dengan kamiPemangku dan dijawab oleh saksi PAISAL Bin ROJALI kalau kami klarifikasi kesetiap Pemangku ya terlalu sedikit karena yang kami tangani SUOH bukan Cuma TuguRatu, kalau kami tidak berdasarkan temuan tidak akan kami muat, selanjutnya Peratinbertanya kepada saksi PAISAL Bin ROJALI tolong temuan tersebut siapa orangnyadan saksi PAISAL Bin ROJALI menjawab

./2001 tanggal 30 April2001 keharusan membubuhkan tanggal penyerahan dalamFaktur Pajak tidak ada lagi; Bahwa tidak terdapat data baru atau data yang belumterungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun2000;Bahwa Pengadilan Pajak berpandangan dan telah memutuskanbahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap KantorPelayanan Pajak Tangerang tidak termasuk dalampengertian data baru atau data yang belum

Nomor : Put.06159/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP141/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004;Bahwa meskipun temuan Badan Pemeriksa Keuangan untukMasa Pajak Agustus 1998 yang oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Tangerang diterbitkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.02226/107/98/402/03 = tanggal 3.

Februari 2003, yaituberupa pengenaan Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 ayat(4) KUP sebesar Rp. 8.250.000,00 adalah merupakan temuanBadan Pemeriksa Keuangan khusus berkenaan dengan FakturPajak Masukan (yang dikreditkan oleh Penggugat), namunsubstansi permasalahan adalah pada pandangan hukum yangberpendapat bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangantersebut bukan merupakan data baru tetapi merupakan datayang telah diungkapkan, baik dalam Surat PemberitahuanPajak yang terkait maupun pada saat pemeriksaan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.06156/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06157/PP/M.VIII/16/2005, No.Put.06158/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06159/PP/M.VIII/16/2005 (masing masing diucapkan12 Agustus 2005), pada hakekatnya merupakan keputusanatas perlawanan hukum dari Penggugat terhadap suratketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPPTangerang) sebagai tindak lanjut atas temuan BadanPemeriksa Keuangan;. Bahwa dalam Putusan No. Put.06156/PP/M.VII1/16/2005,No.

Bahwa sesuai prinsip, norma dan kaidah hukum yangdianut secara universal putusan Pengailan Pajaktersebut di atas haruslah menjadi yurisprudensi untukseluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yangtermuat dalam Laporan No. 07/24/Auditama I1I/12/2002tanggal 2 Desember 2002;.

NegeriTanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan danpermupakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan , perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, petugas LembagaPemasyarakatan Narkotika kelas Il Tanjung yang diwakili oleh saksiDrs.Muhammad Saleh menyerahkan barang temuan

di LP dimaksudberupa 7 (tujuh) paket serobuk bening yang diduga sabusabu kepadapihak Polres Tabalong yang diwakili oleh saksi AIPTU NGADIMUN yangmerupakan anggota POLRI pada satuan Narkoba Polres Tabalong,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang buktitertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya saksi AIPTU NGADIMUN menyimpanbarang bukti tersebut didalam lemari barang bukti di Polres Tabalong ;e Kemudian terhadap barang temuan tersebut dibuatkan laporan polisiyang bertujuan untuk mengungkapkan

kepemilikan, dimana saat ituTerdakwa yang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Tabalongmemerintahkan agar barang temuan tersebut dimasukkan kedalamlaporan bulanan yang ditujukan ke Polda Kalsel sebagaimana tertuangdalam dalam laporan periodik Khusus Kasus Tindak Pidana NarkotikaSatuan Reserse Narkoba Polres Tabalong Bulan Juli 2011 yangditandatangani oleh Kasat Narkoba Polres Tabalong AKP YANAMULYANA, S.Sos, MAP yang didalam salah satu point laporan adalahadanya LP/246/VII/2011/Kalsel/Polres Tabalong

No. 460 K/PID/2013Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, petugas LembagaPemasyarakatan Narkotika kelas Il Tanjung yang diwakili oleh saksiDrs.Muhammad Saleh menyerahkan barang temuan di LP dimaksudberupa 7 (tujuh) paket serbuk bening yang diduga sabusabu kepadapihak Polres Tabalong yang diwakili oleh saksi AIPTU NGADIMUN yangmerupakan anggota POLRI pada satuan Narkoba Polres Tabalong,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang buktitertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya

saksi AIPTU NGADIMUN menyimpanbarang bukti tersebut didalam lemari barang bukti di Polres Tabalong ;Kemudian terhadap barang temuan tersebut dibuatkan laporan polisiyang bertujuan untuk mengungkapkan kepemilikan, dimana saat ituTerdakwa yang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Tabalongmemerintahkan agar barang temuan tersebut dimasukkan kedalamlaporan bulanan yang ditujukan ke Polda Kalsel sebagaimana tertuangdalam dalam laporan periodik Khusus Kasus Tindak Pidana NarkotikaSatuan Reserse Narkoba

orang lain dengan kekerasan atau ancamankekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagianadalah milik orang lain, atau supaya memberikan maupun menghapus piutang",perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal, ada penyampaian dan terdakwa MUHAMMAD AMANG AliasAMANG kepada saksi ZULHARMAN, ST bahwa Terdakwa akan melakukanunjuk rasa dengan sasaran saksi ARMIN, SE selaku Kepala DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara terkait datahasil temuan

,terkait dengan hasil Audit dan temuan BPK RI Cabang Sultra,kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada ayahkandung saksi yakni saksi ARMIN, SE, lalu saksi ARMIN, SEmenyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa, sehinggakemudian saksi menghubungi terdakwa melalui via telepon.Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN kKdiBahwa saat ditelepon, terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Supaya aksi unjuk rasa tersebut tidakjadi dilaksanakan, namun saat

Kambu Kota Kendari,dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan melakukanpress rilis dan selanjutnya akan melapor di Kejaksaan Tinggi SultraHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN kKditerkait temuan di Dinas PU dan Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kab. Buton Utara setelah itu saksi pulang, dan tidak lamakemudian terdakwa rnengirimkan kepada saksi melalu Whatss Appberupa data hasil temuan BPK RI yang salah satu point bahwa CV.

Buton Utara dengan cara akanmelakukan aksi unjuk rasa terkait data hasil temuan dari BPK RICabang Sultra namun terdakwa bersedia membatalkan aksinya jikadiberikan uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atauRp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) namun saat itu ARMIN, SE.

Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2019 terdakwa mendapatkan datalaporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Cabang Sultra yang manadari data tersebut merupakan hasil audit kKeuangan pemerintah daerahButon Utara dan salah satunya ada temuan di Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman yang mana temuan tersebut ada salah satupekerjaan yaitu jasa penelitian rencana pengembangan pembangunanperumahan dan kawasan pemukiman disitu bahwa pemenang daripekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemenang namuntetap

Surat Pelimpahan temuan kerugian Negrara / Daeran Nomor : 900/3236/WK tanggal 25 Nopember 2009. 5. Surat Keterangan tanggung jawab mutlak dari sdri. IRMAWATI tanggal 02 Agustus 2010.6. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 951/137/ITKOT/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembebanan ganti rugi.7. Surat Pernyataan sdri. IRMAWATI tentang kesediaan pemotongan gaji Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan tanggal 17 Januari 2012.8. Surat Pernyataan tersangka DAHYAR AK.

Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat ;- Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah). Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRMAWATI;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Baratsebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.Palu Barat.> Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNIS. MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan padaInspektorat Kota Palu.10. Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.

dan mengarsipkanlaporan, selanjutnya saksi mengevaluasi tindak lanjut temuan dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Nomor : 70837/LHP/RHS/ITKOT tanggal 30 Maret 2009,yang masuk di bagian saksi disebutkan dalam laporan tersebut terdapat temuanberupa penggunaan langsung penerimaan Retribusi Pasar Manonda sebesar Rp.173.005.000, (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah);" Bahwa setelah adanya temuan dari Tim Inspektorat Kota Palu berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 70837/LHP/RHSATKOT

(seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah).Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.

MEYDILASRIE (Ketua Tim), EMMA AWALI, ST (Anggota), SAMSIR, SH (Anggota) danSUPRATMAN AJAUNA, SE (Anggota) dan pada saat itu terdapat temuan berupapenggunaan langsung penerimaan retribusi Pasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), dimana kemudian dari temuan tersebutsudah dikembalikan bersamasama dengan sdri.

(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) tersebut ke kasdaerah.Menimbang, bahwa ketika pada tahun 2009 ada pemeriksaan di Kecamatan PaluBarat, pada saat itu terdapat temuan berupa penggunaan langsung penerimaan retribusiPasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000. (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari temuan Inspektorat Daerah sebesar Rp. 173.005.000,(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), oleh Terdakwa sudah dikembalikanbersamasama dengan sdri.

Handphone merk Black Berry tipe Gemini warna putihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ASRIADI- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tri Winarno- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT- C3303K warna putihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Indra Muliosa Als Arnold- 1 (satu) buah gunting- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Maburai- 5 (lima) lembar foto barang bukti temuan

M.AP), dan pada saat membersihkan lemari barang buktimenemukan amplop warna coklat yang sudah dipegang oleh Terdakwa, yangkemudian menanyakan kepada saksi dengan mengatakan apa ini DIE kemudiansaksi menjawab ini barang temuan yang di LP, tapi tersangkanya tidak ada Bahwa setelah amplop warna coklat yang di pegang oleh Terdakwa (YANAMULYANA, S. Sos, M.

tersebut kepada sat narkoba Polres Tabalong yangditerima oleh nama NGADIMUN.e 3 tiga ) lembar dokumen foto barang bukti temuan sebelumdiserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tabalong, tersangkamengetahui dan masih mengingatnya.e 1 (satu ) lembar Laporan Polisi nomor : LP/ 246 / VII/ 2011 /Kalsel / Res Tabalong, tertanggal 14 Juli 2011, adalah laporanyang terdakwa buat atas perintah Kasat Narkoba nama YANAMULYANA, S.

dan dijawaboleh saksi ASRIADI barang temuan dan pada saat ituterdakwa sedang duduk disamping kiri saksi ASRIADI yangdibatasi oleh dinding, namun terdapat pintu dan apabila dalamposisi duduk bersandar maka dapat melihat posisi mejadisebelahnya dan Terdakwa pada saat itu sedang bermain gamedikomputer.Bahwa, ketika saksi mulai bertugas di satres narkoba tepatnyadibulan September 2011 s / d bulan Januari 2012, saksi belummengetahui mengenai barang temuan di LP Narkotika, kemudianpada hari dan tanggal

tidak ingat tepatnya dibulan Pebruari 2012,baru saksi mengetahui bahwa ada barang temuan di LPNarkotika Tanjung, dan hal tersebut saksi ketahui pada saat saksiASRIADI sedang memegang serbuk bening dalam keadaanbasah didalam plastik klip dan pada saat itu sempat bertanyakepada saksi ASRIADI, barang apa itu kemudian dijawabsaksi ASRIADI barang temuan dari LP.Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa, bulan September 2011,sekitar jam 20.00 wita saksi ada mengenalkan ARNOLD kepadaterdakwa yang bertempat di

yang berupa serbuk beningyang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak pernah dilakukanuji laboratorium sehingga saksi tidak mengetahui dengan pastiapakah 7 paket tersebut adalah sabu sabu atau bukan.Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut terdakwamenanggapi bahwa saksi menyerahkan barang temuan di LP Narkoba tersebut kepadaterdakwa sekitar tahun 2012 dan tidak ada labelnya dan saksi dipanggil terdakwa untukmelihat barang temuan di LP Narkoba tersebut untuk melihat karena

(satu) eksemplar Copy Surat Keterangan Volume atas temuan BPK.(satu) eksemplar Copy Surat Pemberitahuan hasil pelaksanaan Temuan BPK.29. Berkas CV. BHAKTI KUSUMA, yang terdiri dari :a.1021 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.2/97/ KTRLU/P2P.1III/B.86/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPerbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) III dengan CV.

(satu) bundel asli Back Up Data.j (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Volume atas temuan BPK.DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ANDHY IRAWANIRHAM48.

(satu) eksemplar asli Surat Keterangan Volume atas temuan BPK.DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ANDHY IRAWANIRHAMHal. 175 dari 230 hal. Put. No. 707 K/Pid.Sus/201248.

TEMUAN BPKRI (Badan Pengawas Keuangan RI) atas kekurangan Volumedi Dinas PU TA.2008, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan MekanismePenyelesaiannya.Berdasarkan pengalaman kami bekerja di ke PUan lebih dari 20 tahun,setiap tahun di setiap instansi, temuan BPK selalu ada, karena pemeriksaanrutin setiap tahun memang dilakukan oleh Tim BPK, akan tetapi selama kamibekerja, tata cara dan mekanisme penyelesaian temuan BPK tersebutmengacu kepada ketentuan yang berlaku, yaitu diatur dalam PermendagriNomor 5/1997

(satu) eksemplar asli Surat Keterangan Volume atas temuan BPK.48.

Audit InternalPada PT Bintang Selatan Agung auditor internal mempunyai peran yaitu dengan menyusun agenda audit dengan melakukan audit internalmutu, memverifikasi status temuan hasil audit sebelumnya, melaporkan hasil audit kepada wakil manajemen serta mengeluarkanpermintaan tindakan perbaikan.3. Direktur pemasaranMemastikan bahwa sistem pemasaran yang dilakukan berjalan secara efektif.4.

Kepala divisi keuanganMenyusun anggaran penerimaan & pengeluaran dana secara rutin dan rencana anggaran yang akan dialokasikan, melakukan pengawasnterhadap cash flow serta mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil temuan proses pemantauan audit.7. Kepala divisi alat & kendaraanMembuat pelapopran dan backup quality lapangan, serta memastikan bahwa pemeliharaan alat & kendaran terpelihara dengan baik.8.

Temuan Audit Internal:> Terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh staff yang tidak diperiksa kembali oleh atasan bagian tersebut.Kasus:> Pada akun kas sebelum dan sesudah dilakukannya audit berbeda.

Temuan Audit Internal:> Terdapat nota pengeluaran maupun pendapatan yang hilang yang belum disreahkannya kepada pihak pembukuan.Kasus:> Kurang terjaganya nota rangkap mengakibatkan dokumentasi yang dilakukan oleh staff.> Pada saat dilakukannya audit kurang akuratnya data yang ada pada buku dengan yang ada di tangan.Rekomendasi:> sebaiknya semua nota pengeluaran hendaknya dijaga dan staff sebaiknya melakukan pemeriksaan setiap hari dan melaporkankepada kepala bagian agar di cek kebenaran pengeluaran

VII/19/2013Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atasselisih kurang saldo fisik material dibandingkan dengan saldo buku material pada DivisiRefrigerator sehingga menimbulkan kewajiban bayar bea masuk, pajak dalam rangkaimpor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 724.285.000,00;bahwa terdapat temuan audit berupa selisih antara Saldo Fisik dengan Saldo Buku, yaituterhadap saldo fisik material pada Divisi Refrigerator dilakukan perbandingan

Atas selisih kurang iniPemohon Banding wajib membayar Bea Masuk dan PPN yang terutang beserta DendaAdministrasi sebesar 100% dari Bea Masuk dengan jumlah total Rp.724.285.000,00;bahwa Pemohon Banding sudah membandingkan Temuan Terbanding dengan Data sistemPemohon Banding dan kedapatan selisih kurang sebanyak 2,610 EA dikarenakanperbedaan stock awal yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar dilakukan koreksitersebut.

Sementara adalah sebagai berikut : NoUraian Kegiatan Temuan Audit Rekomendasi Keteranga Tanggapan Auditee. nD Barang jadi Auditee Lampiran Tidak diterimaselanjutnya disebut Rekapitulasi harus D KKAFinished Goods dan memberikan No. 8 Stock awal (stockpengujian penjelasan s.d. 8h akhir LHA 2008)a.

Pengujian dalam dan kedapatankesesuaian rangka selisih kurangantara saldo impor dikarenakan bahwa berdasarkan KKA Lampiran D Nomor 13 (Perhitungan Kurang Bayar BM, PPN,PPh dan Denda Akibat Selisih Kurang Finished Goods Divisi Refrigerator), jenisFinished Goods yang dinyatakan kurang meliputi 41 item (code number) dengan jumlahMenimbange Bahwa setelah membandingkan Temuan Auditor dengan Data sistem LGEI dankedapatan selisih dikarenakan perbedaan stock awal, yaitu perbedaan pada totalpemasukan dan

Perbedaantersebut karena data Temuan Auditor hanya menggunakan data dari REF div code(istilah penamaan gudang tempat menyimpan stock dilingkungan dalam pabrik)saja, tetapi tidak memasukkan data HDO (W/H div code/REF div code) (istilahpenamaan gudang tempat menyimpan stock di lingkungan luar pabrik) yangseharusnya data HDO tersebut juga termasuk dalam unsur penghitungan FinishedGood pada divisi Refrigerator.

Dg Mario untukpembayaran temuan BPKRp. 7.420.000, 38Pengembalian pinjamaAn. FADLUM untukpembayaran honor JuliRp. 1.200.000, 39Pengembalian pinjamaAn.HADIJA untukpembayaran honorpembantu bendahara Mei JuliRp. 1.580.000. 40Pengembalian tunai ataspinjaman An. titinRp. 643.061, 41Pengembalian pinjamanAn. ADNAN SITA,NURLIA NURMA DANWAHIT SURIBU untukpembayaran temuan BPKRp. 1.860.000. 42Pengembalian pinjamaAn.

Untuk membayar temuan BPK TA 2012 atas SPJPerjalanan Dinas yaitu:pinaama An. Dg Mario untuk pembayaran temuan BPK sejumlah Rp.742.500, kemudian diganti dengan memotong SPPDpinjaman An. titin Rp. 643.061,, untuk pembayaran temuan BPK kemudiandiganti dengan memotong SPPDpinjaman An. ADNAN SITA, NURLIA NURMAN DAN WAHIT SURIBI untukpembayaran temuan BPK TA 2012 Rp.1.860.000, kemudian digantidengan memotong SPPDc. untuk membayar honor yang tidak sesuai bulan, yaitu:pinjaman An.

Untuk membayar temuan BPK TA 2012 atas SPJPerjalanan Dinas yaitu:pinaama An. Dg Mario untuk pembayaran temuan BPK sejumlah Rp.742.500, kemudian diganti dengan memotong SPPDpinjaman An. titin Rp. 643.061,, untuk pembayaran temuan BPK kemudiandiganti dengan memotong SPPDpinjaman An. ADNAN SITA, NURLIA NURMAN DAN WAHIT SURIBI untukpembayaran temuan BPK TA 2012 Rp.1.860.000, kemudian digantidengan memotong SPPDf. untuk membayar honor yang tidak sesuai bulan, yaitu:e pinjaman An.

Untuk membayar temuan BPK TA 2012 atas SPJPerjalanan Dinas yaitu:e pinjaama An. Dg Mario untuk pembayaran temuan BPK sejumlah Rp.742.500, kemudian diganti dengan memotong SPPDe pinjaman An. titin Rp. 643.061,, untuk pembayaran temuan BPK kemudiandiganti dengan memotong SPPDe pinjaman An. ADNAN SITA, NURLIA NURMAN DAN WAHIT SURIBI untukpembayaran temuan BPK TA 2012 Rp.1.860.000, kemudian digantidengan memotong SPPDc. untuk membayar honor yang tidak sesuai bulan, yaitu:pinjaman An.

dari Kejaksaan Cabang Pagimana;Bahwa pengembalian temuan BPK tersebut sama sekali tidak diuraikanataupun dipertimbangkan dalam putusan Judex Fact;2.

Bahwa jumlah uang sebesar Rp59.337.464,29 adalah hasil temuan BPKpada bulan April 2013 dan temuan tersebut sudah disetorkan ke RekeningKas Umum Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 16 Mei 2013 kuranglebih 2 (dua) minggu setelah temuan BPK tersebut (surat bukti T.2 dan T.3)dan dari bukti surat tersebut dibenarkan pula oleh saksi ARMAN MUID,saksi KADIR NURDIN;Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 2016 K/PID.SUS/20162.

Bahwa jumlah uang sebesar Rp11.410.307,11 adalah hasil temuan Tim Ahlidari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai tanggal 28 Januari 2015dan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukankerugian Negara sebab hasil temuannya bertentangan dan tumpang tindihdengan hasil temuan BPK, lagi pula tidak di dukung oleh alat bukti lainnya;3.Bahwa kemudian jumlah Rp46.434.958,02 adalah hasil temuan Tim Ahllidari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai tanggal 28 Januari 2015,mengenai kekurangan

BPKRp59.337.464,42 ditambahkan dengan temuan tim Kejaksaan CabangPagimana dan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai yakniRp11.410.307,11 ditambahkan estimasi dari Penuntut Umum sejumlahRp46.434.958,02 yang dihitung dari kekurangan pipa PVC @ 4 dan ditambahdengan retensi 5% sebesar Rp46.435.050,00;Bahwa mengenai temuan BPK sejumlah Rp59.337.464,42 fakta persidanganmembuktikan bahwa temuan BPK tersebut sudah disetorkan oleh CV.

Dari jumlah tersebut sudah termasukdari item pekerjaan hasil temuan BPK yang sudah disetorkan pada RekeningKas Umum Daerah Kabupaten Banggai sejumlah Rp59.337.464,42 olehkarena itu item pekerjaan acian dalam pembuatan Intake dan item pekerjaanpengecatan perlintasan sudah dua kali terinout melalui temuan BPK danperhitungan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, darifakta tersebut terbukti bahwa hasil temuan tim ahli ternyata tumpang tindihdengan hasil temuan BPK;Bahwa demikian pula

rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab/Kotadari seluruhKGa MeL Ai eeseses reese nesessaneenrnEen ERE RRTS REEe Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang,Pemilu lanjutan dan PemiluBS WSL hj ~~~ ne nenie Proses penetapan hasil pemilu DPRD Kab/ROLE G~ nnnMenerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaanperaturan PerundangUndangan mengenaiPemilu ;Menyelesaikan temua dan laporan sengketa penyelenggaraanPemilu yang tidak mengandung unsure tindakPIGEING ~nnn nne nnn nnnMenyampaikan temuan

dan laporan kepada KPU Kab/Kota untukditindaklanjuti;Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenangannya kepada instansi yangberwenanQq ;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemiluditingkat Kab/Fa eases erie secemerce eerie nrinrriseenite nrierisennemiee oer seeeemee neMengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPSVHilinamozaua,Kec.Teluk Dalam,Kab.Nias Selatan pada tanggal 14 April2014 sekira pukul 15.30 Wib;e Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkansalinan berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara,serta hasilpenghitungan suara (formulir Model C1) telah diserahkan oleh Terdakwatersebut kepada saksi Baharui Lature selaku saksi dari Partai HANURAdan kepada saksi Efelinus Laia selaku Pengawas Pemilu LapanganTiga ESSBahwa setahu Saksi dengan adanya temuan

Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadapPenyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf(Gh) pee cessMeneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelengaraan Pemilu sebagaimanadimaksud pada huruf b kepada instansi yangberwenanQq;.

Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPSuntukditindaklanjuti;Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atastemuan dan laporan tentang adanya tindakan yangmengandung unsure tindak Pidana Pemilu sesuai denganperaturan perundangundangan); Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraPemilu;g.

oleh KPU danBawaslu sebagai peserta Pemilu;Bahwa Termohon Bawaslu RI dalam rapat plenonya telahmengeluarkan Surat Putusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/O0.00/V/ 2019, tanggal 15 Mei 2019 yang amarpenetapannya dengan menetapkan: Menyatakan laporan dengan dugaan pelanggaran administratifPemilu TSM tidak dapat diterima Bahwa Termohon Bawaslu RI mengeluarkan dan menerbitkan SuratPutusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/ 2019, tanggal 15Mei 2019 termaksud adalah didasari pada Laporan Pemohon yakni:a) Temuan

Pemohon adalah didasari pada bukti dan fakta padatanggal 08 Mei 2019 dengan beberapa Daerah Pemilihanterdapat kejadiankejadian dan fakta atas terjadinya PelanggaranAdministratif Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif:b) Atas temuan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepadaBawaslu RI pada tanggal 10 Mei 2019 atas adanya PelanggaranAdministratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematisdan Masif:c) Untuk membuktikan temuan Pemohon atas terjadinyaPelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Nomor 01 P/PAP/2019a)Bahwa seluruh bukti laporan yang dimasukan olehPemohon / semula Pelapor telah memenuhi unsur syaratformil dan materiil, sehingga bukti yang dimasukan olehPelapor/kini Pemohon telah memenuhi kriteria buktisebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan LaporanPelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan BawasluNomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministratif Pemilinan Umum;Bahwa terbukti Bawaslu RI pemeriksa hanya

Memerintahkan Termohon (Bawaslu RI) untuk menerbitkankeputusan baru tentang dikabulkannya Laporan Pelapor Tanggal 10Mei 2019 dari temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 08Mei 2019 demi kepentingan hak dan kepentingan hukum Pelapor kinselaku Pemohon;6.

atau Laporan dugaanPelanggaran Administratif Pemilu atauPelanggaran Administratif Pemilu TSM;Pasal 41(1) Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaanatas dokumen Temuan atau Laporan untukmemutuskan keterpenuhan persyaratanlaporan yakni:Halaman 22 dari 32 halaman.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/201010.11.tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaandan Rampasan Atas jenis Kayu Selain Rimba Campuran,melainkan justru) Terdakwa dengan sengaja menerbitkandokumen SKSHH atas nama M.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

M.Rakhmadiansyah yang dimillirkan pada tanggal 117 Mei 2009 tidaklah dapat diklasifikasikansebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS11/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengaturmengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan BersamaMenteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa AgungHal. 39 dari 40 hal. Put.

M.Rakhmadiansyah tidak pernah secara tegasditetapkan apakah merupakan kayu temuan, ' = kayusitaan atau kayu rampasan hal ini disebabkan olehkarena kondisi/ keadaan pada saat itu) yang tidakmemungkinkan untuk menetapkan apakah kayu kayutersebut merupakan kayu temuan, kayu sitaan ataukayu) rampasan karena pada. saat itu banyakHal. 40 dari 40 hal. Put.

Pada Risalah Exit Meeting tanggal 25 April 2013, padaprinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat danbertanggung jawab dengan temuan hasil pemeriksaanHalaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/201714.sebagaimana yang tercantum dalam matrix temuan sertaberkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;13.3.

Sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagian pada bulan Desember 2012,Bahwa tengarai/tuduhan Tergugat tersebut di atas tidak benar karenaBank BIN telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut danmelaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada SuratBank BIN Nomor 322/IAD/ARA/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank IndonesiaTahun 2011, disamping itu ICTD juga telah melakukan berbagai

Memo Nomor 309/M/ICTD/BKP/GKG/X1/2011, tanggal 8 November2011 perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang penelusuranHalaman 15 dari 38 halaman.

/M/ICTD/BPPI/V/2012, tanggal 8 Mei 2012 perihaltindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang pengecekan SID nasabahmelalui aplikasi /Loan;Surat ITCD kepada PT.

dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidakterulang kembali di masa datang; Tim Task Force dan Divisi/Desk terkait segera mengindentifikasipenyebab dan penyelesaian temuan; Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Prinsip GCG sertapemberian sanksi bagi Pelaku perbaikan NPL dengan caracara yangHalaman 18 dari 38 halaman.

Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.

Pada pembahasan kedua ini dipimpin oleh Ketua Koordinator SentraGakkumdu.Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 15 dari 53Jika laporan / temuan telah memenuhi unsur Tindak PidanaPemilinan,kesimpulan rapat wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan / temuanke tahap penyidikkan, dan apabila laporan / temuan tidak memenuhi unsur TIndakpemilu, maka kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikanpenanganan laporan / temuan.

Bahwa berdasar ketentuan pasal 455 ayat 2 kemudian diterbitkanPeraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan danLaporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut Temuan dugaan pelanggaran terdiridari Temuan yang diatur dalam pasal 4 dan Temuan yang diatur dalampasal 14 ayat 4. Perbedaan Temuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 ayat 4adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 22 dari 531.

Sedangkan temuan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4adalah Temuan yang bermula dari Informasi Awal sebagaimanadimaksud pasal 13 yakni :Ayat 1Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemiludalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakaninformasi awal.3.

Bahwa pada ayat 4 dinyatakan hasil Pengawasan yangmengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaanPelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.7.