Ditemukan 88 data
169 — 152
Si atasan sudah menaruh kepercayaan penuh terhhadap bawahantersebut atau sehingga si atasan tersebut leluasa memerintahkan/menggunakanjasanya.Pengertian suatu tindak pidana dalam pembuktian rnerupakan hal yangsangat penting, karena dengan uraian pengertian tersebut, kita akan dapatmenghubungkan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi, sehingga terangkaisebuah pembuktian.
136 — 51
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.3 Menjatuhkan pidana terhhadap Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.
Terbanding/Penggugat : Rudi Hartono
Terbanding/Turut Tergugat I : kantor Kecamatan Samarinda Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Kelurahan Sempaja Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
74 — 71
Bahwa halhal yang diuraikan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas,mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini,serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildallilHalaman 24 dari 86 Putusan Nomor 129/PDT/2020/PT SMRPenggugat, kecuali terhhadap apa yang diakui secara tegaskebenarannya;2.
Pembanding/Tergugat II : LORENS DOMINGGUS DALLE
Pembanding/Tergugat III : DAVID DALLE
Pembanding/Tergugat IV : JOHANIS DALLE
Pembanding/Tergugat V : ABRAHAM ZACARIAS LETE
Pembanding/Tergugat VI : ANGSWARD UNBANUNAEK
Pembanding/Tergugat VII : VINCENSIUS.C.E. OEMATAN
Pembanding/Tergugat VIII : YOSEPH NGGADAS
Pembanding/Tergugat IX : IMANUEL KASE
Pembanding/Tergugat X : YULIANA OKTOVIANUS GIRI
Pembanding/Tergugat XI : FERDINAND LATUHERU
Pembanding/Tergugat XII : CHORNELIS FRANS
Pembanding/Tergugat XIII : ABNIEL GASPERS
Pembanding/Tergugat XIV : YACOB NOYA
Pembanding/Tergugat XV : PAULUS PADJON MARAN
Pembanding/Tergugat XVI : FRANS X. MUJIMIN
Pembanding/Tergugat XVII : DODY LEONARD KHUANA
Terbanding/Penggugat : FILMON FINSON FREDRIK PAA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
66 — 40
TERHHADAP KEBERATAN KETUJUHBahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang tentang13 ( tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIIItidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat serta alas hak yangsempurna sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku. Dan patutdipertahankan.Oleh karena itu keberatan Para Pembanding semula Para Tergugatharuslah ditolak, karena ;a.
144 — 66
mengerakgerakkan penisnya atau kemaluannya naik turun majumundur di dalam kemaluan saksi NENG FITRI WULAN NURJANAH selama kuranglebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalamkemaluan saksi NENG FITRI WULAN NURJANAH dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi NENG FITRI WULAN NJURJANAH kemudian saksi NENGFITRI WULAN NURJANAH langsung lari ke kamarnya dan menangis.Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NENG FITRI WULANNURJANAH merasa tertekan dan malu terhhadap
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
1.Ni Ketut Nigeg
2.I Putu Gede Semadi
3.I Made Surasta, S.H.
4.I Ketut Gede Arta, SH.
299 — 385
Perjanjian No. 74 dan Akta Kuasa No. 75 tanggal 13 Agustus 2003kepada NYOMAN PARWATA atas tanah seluas 15.000 M2;Tanah yang diterima oleh NYOMAN PARWATA tersebut kemudian dipecahsesual Akta Perjanjian No. 157 dan Akta Kuasa No. 158 tanggal 22 Oktober2003 kepada WAYAN RUSNA atas tanah seluas 500 M2;Akta Perjanjian No. 10 dan Akta Kuasa No. 11 tanggal 13 Agustus 2003kepada PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA atas tanah seluas 30.000 M2namun karena dengan saya selaku Notaris masih ada hubungan kekeluargaansehingga terhhadap
859 — 766
Pernyataan KPA sesuaipersyaratan PMK No.56/PMK/02/2010 (pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastrukturtersebut harus dituntaskan); mohon terobosan mekanisme percepatandalam proses usulan Multiyears Contract termasuk kendala PERPRESNo.54 Tahun 2010 terkait pasalpasal pembayaran Uang Muka sertapersyaratan pembayaran Progres Pekerjaan sehingga target penyerapananggaran Satker IKITRING dapat segera dituntaskan, dan bila tetapterkendala akan sangat berpengaruh terhhadap
59 — 37
Marine Inspektor dari Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupa terhhadap gamabar rancangbangun Kapal Motor Teluk Maumere harus mendapat pengesahan terlebih dahuludari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau PejabatPemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk.Menimbang, bahwa demikian Pengadilan berpendapat bahwa karenagambar design Kapal Motor Teluk Maumere Berukuran Tonase 60 GT tanpamendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq.