lahir, Simpang Tiga, 01071941, agamaIslam, pendidikan SD, = pekerjaan Petani, tempattinggal Kampung Lukub Sabun Barat, KecamatanKute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnyadisebut: Pemohon I;Siti Khatijah binti Mude, tempat/tgl.lahir di Tunyang 01071943, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempattinggal di Kampung Lukup Sabun Barat, KecamatanKute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnyadisebut: Pemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah

PENETAPANNomor 282/Pdt.P/2020/MS.StrZs Jzae* 24Sala, ~SDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakimtelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ItsbatNikah yang diajukan oleh :M JOHARI bin BANTASYAM, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 04Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani,pendidikan SD, tempat kediaman di KampungArul Gading, Kecamatan Pintu

sebagai pemenang perkara No 243/G/2013/PTUN.SBYmempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini dan sangat dirugikan,sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 52 ayatHalaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 97 PK/TUN/20161 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor : 51Tahun 2009, Yakni;Seseorang atas badan perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang berisi tuntunan agar Keputusan TUNyang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TUNyang baru tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa yang barusesuai hasil perhitungan suara terbanyak dari peserta calon kadesmenurut ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng;Dan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor :243/G/2013/PTUN.Sby dikalahkan dengan putusan Majelis Hakim denganamar persis dengan Petitum Penggugat sbb :1.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TUNyang baru tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa yang barusesuai hasil perhitungan suara terbanyak dari peserta calon kadesmenurut ketentuan Peraturan Perungdangundangan yang berlaku;5.

Sebab jika kep TUNyang dijadikan sebagai alas hak belum pernah dinyatakan tidak sah, makatentunya alas hak tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat sebgai alashak yang kuat atas kepemilikan seseorang atas tanah sengketa yang dimaksuddalam perkara ini;Halaman7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.MII.Dengan adanya petitum angka 6 untuk membatalkan Akta JUal Beli yang nyatanyata lahir dari adanya sertifikat Hak Milik No.18 Tahun 1979 (in casu bukti yangmerupakan Keputusan pejabat

Sebab jika kep TUNyang dijadikan sebagai alas hak belum pernah dinyatakan tidak sah, makatentunya alas hak tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat sebgai alashak yang kuat atas kepemilikan seseorang atas tanah sengketa yang dimaksuddalam perkara ini;Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.MIl.Dengan adanya petitum angka 6 untuk membatalkan Akta JUal Beli yang nyatanyata lahir dari adanya sertifikat Hak Milik No.18 Tahun 1979 (in casu bukti yangmerupakan Keputusan pejabat

Saksi I, tempat tanggal lahir Tunyang, 9 Pebruari 1988/umur 29 tahun,agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal KecamatanKute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpahnya memberikanketerangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksiadalah adik ipar Penggugat; Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriperkawinan sah namun tahun pernikahan tidak ingat lagi, atas dasarsuka sama suka dan telah dikaruniai

Bukit Tunyang Kec.Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec.Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid AlHusna Gegur Sepakat Kec. TimangGajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Allklas Kp. Datu Beru Kec.

Bukit Tunyang Kec.Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang IndukKec. Timang Gajah;Halaman 52 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid AlHusna Gegur Sepakat Kec.

Bukit Tunyang Kec.Timang Gajah;172.Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec.Timang Gajah;173.Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid AlHusna Gegur Sepakat Kec. TimangGajah;174.Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Allklas Kp. Datu Beru Kec.

Bukit Tunyang Kec.Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang IndukKec. Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid AlHusna Gegur Sepakat Kec.Timang Gajah;Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Allklas Kp. Datu Beru Kec.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungperkara Nomor : 121/G/2011/PTUNBDG khusus eksepsi tentang daluwarsa telahsalah dan keliru, penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanyakeputusan tersebut, dapat diterapkan dengan syaratsyarat : Penggugat tidakmenerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat TUNyang

Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah;

persyaratan oleh karenanya harusdikabulkan ; Menimbang, bahwa putusan dalam perkara inidiucapkan pada tanggal 10 Mei 2011 dengan dihadiri parapihak lengkap, selanjutnya pihak Penggugat / Pembandingmengajukan...mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2011,maka berdasarkan perhitunganpengadilan banding permohonan banding diajukan masih dalamtenggang waktu tidak lebih dari 14 hari dan oleh karenatata cara dan persyaratan telah dipenuhi dengan berdasarkanketentuan pasal 123 Undang Undang tentang Peradilan TUNyang

PENETAPANNomor 26/Pdt.P/2021/MS.StrZa at .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggaltelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukanoleh:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 17 Desember 1971, agamaIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA tempat kediaman diKampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, KabupatenBener Meriah, Nomor Handphone

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa untuk Keputusan TUNyang berlaku seketika/berjalan satu kali saja, tidak dapat ditarik kembalisesudah hal tersebut (dalam hal ini hari dan tanggal pelaksanaan lelang,telah berlalu/terlewati).. ;10.Bahwa mengingat substansi yang menjadi obyek sengketa a quosebagaimana didalilkan olen PENGGUGAT tersebut adalah penetapanmengenai hari dan tanggal pelaksanaan lelang terhadap sejumlah obyekHak Tanggungan, yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, danseandainya yang

adalah suatu hal yang tidak berdasarmengingat hari dan tanggal pelaksanaan lelang dimaksud telahterlewati/berlalu serta pada hari dan tanggal pelaksanaan lelang yangditetapkan dalam obyek perkara a quo, lelang memang tidak terlaksana. ;12.Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf d UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal apa yangdituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUNyang

PUTUSANNomor 225/Pdt.G/2021/MS.StrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONGMemeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalamsidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:Penggugat binti , Nik , Tempat dan tanggal lahir Tunyang, 10 Oktober 1980,agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ,,Kabupaten Bener Meriah,Nomor Handphone, sebagaiPenggugat;melawanTergugat

Syariyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan HakimTunggal dalam Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalamperkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:Salehan bin Hamzah, tempat tanggal lahir Pondok Balik, 24 Oktober1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,Tempat Tinggal di Kampung Blang Kucak, KecamatanWih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnyadisebut Pemohon 1;Sumarni binti Lamsyah, tempat dan tanggal lahir Tunyang

Bahwa Tergugat dalam kewenangannya membuat Keputusan TUNyang menjadi objek gugatan dalam perkara ini melanggar UndangundangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, yaitu:a) Pasal 8 ayat (2) yang berbuny/i:"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanwewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan PerundangUndangan;dan b.

Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini membuat Keputusan TUNyang menjadi Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II dalam perkara inidengan jelas melanggar ketentuan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB) terutama melanggar Asas, yaitu:Hal. 24 dari 105 hal. Putusan Nomor :57/G/202020/PTUN.SMG.Kepastian Hukum, yaitu azas yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan dalam membuat keputusan.

UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidaksah;Kecermatan, yaitu dalam hal membuat Keputusan dan/atauTindakan, pejabat TUN harus berdasar pada informasi dan dokumenyang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusandan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan.Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUNyang

Sehingga Keputusan TUNyang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batalatau tidak sah dan sudah sewajarnya Memerintahkan Tergugat untukmencabut kedua Obyek Gugatan beserta segala akibat hukumnya;21.

Putusan Nomor :57/G/202020/PTUN.SMG.Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUNyang menjadi Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II dalam halmemberhentikan Penggugat dan mengangkat Saudari NASHIHAH sudahberdasar pada dokumen yang mendukung, oleh karena dalam PenetapanEksekusi No. 32/Pen.Eks1 2018/ PTUNSMG tanggal 9 Maret 2020,mempunyai akibat hukum yaitu tidak sahnya kepanitiaan/tim pengisianperangkat desa yang menetapkan saudara Sholikin sehingga SKpenetapan sholikin sebagai perangkat

Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutantidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empatbulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUNyang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusanFG mmm mn an rnBersifat konkret, dapat diartikan bahwa obyek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat nyata dapat dilihat dengan kasat matadan tidak abstrak; = 222922 22 ne ennHalaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor: 66/G/2018/PTUN.Smg.2.

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan terakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahanKedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yakni :1) Obyek sengketa/gugatan bukan merupakan Sengketa TUN suatupenetapan tertulis (beschikking) bukan merupakan salah satu bentukdari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtschandeling).2) Obyek sengketa/gugatan bukan sifatsifat sebuah Keputusan TUNyang

terakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahanKedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yakni :Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 03/G/2019/PTUN.GTO1)2)Obyek sengketa/gugatan bukan merupakan Sengketa TUN suatupenetapan tertulis (beschikking) bukan merupakan salah satu bentukdari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtschandeling).Obyek sengketa/gugatan bukan sifatsifat sebuah Keputusan TUNyang

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan terakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yakni :1) Obyek sengketa/gugatan bukan merupakan Sengketa TUN suatupenetapan tertulis (beschikking) bukan merupakan salah satu bentukdari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtschandeling).2) Obyek sengketa/gugatan bukan sifatsifat sebuah Keputusan TUNyang

Berisi tindakan hukum TUNTindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

Lebihlanjut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami UU TentangPeratun, Buku , Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,halaman 171 mengemukakan bahwa suatu tindakan hukum TUNadalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUNyang telah ada ; === === === =Dalam kaitannya perkara ini, Keputusan Tergugat a quo telahmenciptakan dan menetapkan mengikatnya atau menghapuskan suatuhubungan hukum TUN yang telah ada dankarenanya telahmenimbulkan

Bahwa benar telah ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, orang atau badan hukum yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUNdapat mengajukan gugatan kepada PTUN sebagaimana dalilgugatan Penggugat Posita 8 dan 9, namun selanjutnya telahdiatur secara limitatif dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 alasanalasan yang dapat digunakandalam mengajukan Gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUNyang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan

Lombok Utara sebagai pejabat TUNyang telah melakukan tindakan penertiban perda dalam perkara inisama sekali tidak dilibatkan atau tidak dijadikan sebagai para pihaktergugat maka terhadap gugatan penggugat yang demikian tersebutHalaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Mtr.adalah kurang subyek karena tidak digugatnya TIM PENERTIBAN danSOSIALISASI PERIJINAN Kab.

Bahwa karena pihak penggugat bukan sebagai pemilik tanahyang dimaksudkan tersebut maka sangatlah tidak beralasan dan kaburgugatan penggugat yang menggugat tergugat sebagai pejabat TUNyang benarbenar telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku.Bahwa sebagai bukti nyata pihak penggugat adalah bukan sebagaipemilik tanah dalam SHM No. 268 tersebut dapat dilinat dari suratgugatan H.

Kecamatan Bintang, Kabupaten AcehTengah; Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapisejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisinandan pertengkaran, saksi tahu dari laporan Pak Imam dan saksi tidak melihatpertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Bahwa, Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2bulan lamanya sekarang Pemohon tinggal dirumahnya di Kampung PanteRaya sedangkan Termohon tinggal dirumahnya di Kampung Bukit Tunyang