CPNS daerah adalah Pejabat Pembuat Komitmenyaitu Bupati, Walokota dan Gubernur sedang yang berhak menetapkan SK.CPNS Pusat adalah Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementrian, pihakBadan Kepegawaian Negara (BKN) hanya menerima berkasberkas usulanyang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi Nasional untuk menetapkan NIP(Nomor Induk Pegawai) dan setelah NIP ditetapkan oleh BKN diserahkankembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Daerah dan Pusat(Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan Kepala Lembaga

Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRDKota.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRDKota.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi D DPRDKota.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12September 2014 tentang Penetapan Komposisi alatalatKelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bogor.1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Kerja Komisi B DPRD Kota.117.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.118.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.119.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12September 2014 tentang Penetapan Komposisi alatalatKelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bogor.120.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Desember 2010.1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 beserta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor Camat SiantarSitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

Desember 2010.1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 973 1332/WK.Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 beserta lampirannya.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor Camat SiantarSitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d.

Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Kota.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.halaman 177 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.119.120.121.122.123.124.125.126.127.1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota

Pantja hanyadisetujui sebesar 5 % saja;Bahwa saksi dalam pengadaan barang di RSU TidarMagelang mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000, dariterdakwa namun telah saksi serahkan ke penyidik;Bahwa semua pencairan anggaran harus ada rekomendasidari kantor PDE sesuai dengan instruksi Walokota Magelangtahun 2000;Bahwa dalam pencairan yang digunakan adalah berita acarapemeriksaan yang 100%;Bahwa saksi menyimpan foto copy pencairan anggaran yang65%;Bahwa saksi tidak = mendapatkan honor melainkanmendapatkan

. : 19/31/34 No: Sekra :9/3/32, Perihal : Pelaksanaan Undangundang No:2 tahun 1960: Tentang *Perjanjian Bagi Hasil,yang ditujukan kepada: Semua Gubernur KepalaDaerah; Semua Bupati/Walokota Kepala Daerahdan PejabatPejabat Agraria; Tembusan kepadapara Residen; Jakarta, 28 Oktober 1960 (fotokopisesuai fotokopi);Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi DaerahDepartemen Agraria Instruksi Bersama MenteriDalam Negeri dan Otonomi Daerah DenganMenteri Agraria No: Sekra 9/V2.

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dikenal sekarang terletak di belakang KantorKodim, Kantor Kejaksaan dan Ex Kantor Walokota Jakarta Barat.59. Bukti P. Interv58 :Rekomendasii Permohonan hak atas tanah Negara dari Lurah Tomang No.71/1.711.1 tanggal 15 Desember 1994,yang ditujukan Kepada Bp. Walikotamadya Jakarta Barat cq. Ka. Badan Pertanahan Jakarta Barat, diketahui olehCamat Grogol Petamburan No.39/1.711/KEK/1994tanggal 21 Desember 1994.

kepada DEDE MIRZA2 (dua) lembar print out rekapitulasi rencana AnggaranBiaya Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan yangdibaliknya terdapat tulisan dengan pensil dengan salah satutulisannya Base B.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Walikota DumalNomor 545/ADMPEMB/2017 tentang Perubahan Atas KeputusanWalikota Dumai Nomor 101/ADMPEMB/2017 TentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / JasaPemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017,tanggal 06 Juli 2017.1 (satu) bundel Surat walokota

Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dibaliknyaterdapat tulisan dengan pensil dengan salah satu tulisannya BaseB1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor545/ADMPEMB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan WalikotaDumai Nomor 101/ADMPEMB/2017 Tentang Pembentukan UnitHalaman 216 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBR316.317.318.319.320.321.322.Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di LingkunganPemerintah Kota Dumai Tahun 2017, tanggal 06 Juli 2017.1 (satu) bundel Surat walokota

Komisi B DPRD Kota.117.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.118.1 (satu)satusatu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.119.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor.120.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota

(satu)118.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.119.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor.120.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor:821.2.45109 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatandan

Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.1 (satu)satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.1 (satu) eksamplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBogor Nomor: 17027 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentangPenetapan Komposisi alatalat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor.1 (satu) eksamplar Copy Petikan Keputusan Walokota

ikut asuransi, tinggalBontang saja yang belum ikut asuransi, pihak asuransi tidak mengatakan kalauasuransi yang ditawarkan itu asuransi jiwa, tapi malah mengatakan kalau nanti sebulanmau purna bakti agar berkirim surat ke pihak asuransi supaya uangnya nanti bisadicairkan, selanjutnya seluruh anggota DPRD Kota Bontang mengadakan musyawarahyang dipimpin Pak TOTOK MEINARKO dan intinya seluruh anggota DPRD KotaBontang menyetujui adanya asuransi tersebut. pihak asuransi terus mendesak danmengurus ke Walokota

pernah terlibat secaralangsung maupun tidak langsung. khusus untuk dana DAK sayamemang terlibat sebatas proses perencanaan kegiatan SekolahPenerima DAK Berdasarkan Juknis dan mekanisme yang berlaku diDinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah;Bahwa mekanisme pemberian bantuan dana DAK kepada Sekolahadalah terbagi atas 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme tahun 20122015 dan mekanisme tahun 20162018 yaitu :1) Sekolah calon penerima DAK tahun 2012 sampai dengan 2015ditetapbkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walokota

berdasarkanpengusulan masingmasing Sekolah melalui pengajuan Proposal keKabupaten/Kota. menindaklanjuti Proposal tersebut kemudiandilakukan Verifikasi dan peninjauan masingmasing Sekolah melaluiTim Monitoring Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. dari hasilmonitoring yang dilaksanakan kemudian dievaluasi oleh Timkemudian mengusulkan calon penerima bantuan dana DAK keKepala Dinas Pendidikan. setelah disetujui oleh Kepala Dinas,dibuatlah Surat Keputusan Bupati/Walokota yang berisikan sekolahcalon penerima

WIRMAN, M.M.Kes selaku Kadis sama sekali tidak pernah melibatkan saya terkait kegiatantersebut dan oleh karena beban saya sebagai PPK terasa berat maka saya pernahmembuat surat pengunduran diri sebagai Sekretaris dan juga sebagai PPK dengansurat yang pernah saya buat yaitu :Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 saya menghadap dan bersurat kepadaWalikota Bandar Lampung di Kantor Walokota Bandar Lampung dengan maksuduntuk pengunduran diri saya sebagai Sekretaris dan juga sebagai PPK di DinasKesehatan

No.72 Tahun 2005 Tentang Desa antara lainmenyelenggaran administrasi pemerintahan desa yang baikdan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaankeuangan desa, ayat (2) memberikan laporan penyelenggaranpemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikanlaporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, sertamenginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahandesa kepada masyarkat, ayat (3) laporan penyelenggaranpemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan kepada Bupati/Walokota

pasal 15 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005 TentangDesa antara lain menyelenggaran administrasi pemerintahanmelaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, ayat(2) memberikan laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepadamasyarkat, ayat (3) laporan penyelenggaran pemerintahan desa sebagaimanadimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada Bupati/Walokota

kepadaWalikota Padang Panjang tentang Mohon Izin Pelaksanaan Kegiatan DanaAlokasi Khusus Tahun 2010 untuk Dilaksanakan pada tahun 2011.Bahwa didalam telaan staf tersebut terdapat beberapa kegiatan Dana AlokasiKhusus tahun 2010 yang tidak terlaksana pada tahun 2010 termasuk PengadaanBuku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik untuk SMPsebanyak 9 (Sembilan) lokasi.Bahwa pada tahun 2010 untuk sekolahsekolah Penerima Dana alokasi Khusustahun 2010 ada ditetapbkan dengan Surat Keputusan Walokota

kepadaWalikota Padang Panjang tentang Mohon Izin Pelaksanaan Kegiatan DanaAlokasi Khusus Tahun 2010 untuk Dilaksanakan pada tahun 2011.Bahwa didalam telaan staf tersebut terdapat beberapa kegiatan Dana AlokasiKhusus tahun 2010 yang tidak terlaksana pada tahun 2010 termasuk PengadaanBuku Pengayaan, Buku Referensi dan buku Panduan Pendidik untuk SMPsebanyak 9 (Sembilan) lokasi.Bahwa pada tahun 2010 untuk sekolahsekolah Penerima Dana alokasi Khusustahun 2010 ada ditetapbkan dengan Surat Keputusan Walokota

; bahwa saksi pernah diperiksa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu,dibuat BAP, ditandatangani dan saksi membenarkan isi BAP tersebut; bahwa saksi diperiksa Jaksa Penyidik Kejari Batu berkaitan dugaan tindakpidana korupsi dalam pelaksanaan DAK TA. 2010 bidang pendidikan padaDinas Pendidikan Kota Batu untuk SD/MI khususnya dalam pengadaan alatperaga, tik dan multimedia interaktif yang dilaksanakan pada TA. 2011; bahwa saksi mengetahui DAK bidang Pendidikan TA. 2010 karena ada SuratKeputusan Walokota

dari walikota baik secaratertulisdengan disposisi atau secara lisan, terdakwa tetap mengeluarkandana yang pertama terdakwa merasa sulit untuk menolak perintahpimpinan, yang kedua posisi terdakwa berada ditengah diantarawalikota dan PPK / PPTK, katika terdakwa sampaikan pada temanteman (PPK / PPTK) tidak menplak atas perintah tersebut sehinga adapengaturan yang sedemikain rupa dengan tanpa mengorbankan tugaspokok masingmasing.266Bahwa terdakwa merasa sulit untuk menolak karena ada ditengahtengah walokota